Repositori Dokumen Primer
Khazanah Arsip Konstitusi
Direktori 10478 dokumen primer yang menyokong penilaian: risalah PPKI, naskah undang-undang, putusan mahkamah, laporan audit negara, serta dokumen rekonsiliasi dan arsip sejarah.
Total Sumber Primer Tersitasi:
10478 Dokumen
✓ 53 Dokumen Oposisi • 8 Repositori Internasional
Menampilkan 10478 dokumen arsip hukum & perlawanan:
dokumen mpr2002
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil empat amandemen)
Sitasi / Register: UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi RI & MPR RI
dokumen mpr2002
Perubahan Pertama sampai Keempat UUD 1945 (Sidang Umum/Sidang Tahunan MPR 1999-2002)
Sitasi / Register: TAP MPR I/MPR/1999 - IV/MPR/2002
dokumen mpr1998
Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Piagam HAM Indonesia)
Sitasi / Register: TAP MPR No. XVII/MPR/1998
dokumen mpr2001
TAP MPR No. III/MPR/2001 hasil Sidang Istimewa MPR Juli 2001
Sitasi / Register: TAP MPR III/MPR/2001
undang undang1999
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 3
undang undang1998
UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 9
undang undang1999
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886
undang undang1999
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 40
undang undang1999
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Desentralisasi dan Otonomi Daerah Era Reformasi)
Sitasi / Register: LN No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839
undang undang1999
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Sitasi / Register: LN No. 72 Tahun 1999, TLN No. 3848
keppres2000
Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967 (Pemulihan Hak Sipil Etnis Tionghoa)
Sitasi / Register: Keppres No. 6 Tahun 2000
keppres1999
Keppres No. 125 Tahun 1999 (pembubaran Departemen Penerangan)
Sitasi / Register: Keputusan Presiden RI No. 125 Tahun 1999
arsip nasional1999
Kesepakatan Tripartit Indonesia-Portugal-PBB tentang Konsultasi Rakyat Timor Timur, 5 Mei 1999
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: UN Peacemaker, Agreement on the Question of East Timor
keppres2001
Keppres No. 53 Tahun 2001 (Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur)
Sitasi / Register: Keputusan Presiden RI No. 53 Tahun 2001
undang undang2003
UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Sitasi / Register: LN No. 45 Tahun 2003, TLN No. 4284
undang undang2002
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
Sitasi / Register: LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250
undang undang2003
UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 23
undang undang2003
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN No. 98 Tahun 2003, TLN No. 4316
undang undang2004
UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 27
arsip nasional2005
MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, 15 Agustus 2005
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Memorandum of Understanding Helsinki, UN Peacemaker (Crisis Management Initiative)
undang undang2006
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)
Sitasi / Register: LN No. 62 Tahun 2006, TLN No. 4633
undang undang2004
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 32
undang undang2007
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 22
undang undang2009
UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 46
undang undang2008
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 40
undang undang2008
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 11
laporan lembaga2010
Laporan Audit BPK atas Dana Bailout Bank Century (2008) dan hasil pansus DPR
Sitasi / Register: LHP BPK No. 00/LHP/XII/2008 dan lanjutan; Berita Acara Pansus DPR RI 2010
undang undang2010
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 8
undang undang2011
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 24
undang undang2014
UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
Sitasi / Register: LN No. 182 Tahun 2014, TLN No. 5568
undang undang2014
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 23
putusan mk2014
Putusan MK No. 73/PUU-XII/2014 (memulihkan pilkada langsung)
keppres2011
Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Moratorium Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Sitasi / Register: Inpres No. 10 Tahun 2011
laporan lembaga2015
Komnas HAM - pernyataan dan pemantauan terkait eksekusi mati narkotika Januari-April 2015
Sitasi / Register: Siaran pers Komnas HAM 2015
laporan lembaga2019
Komnas HAM - pemantauan penindakan hukum terhadap peserta aksi RUU KPK/RKUHP September-Oktober 2019
Sitasi / Register: Temuan Pemantauan Komnas HAM 2019
undang undang2014
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 6
lainnya2017
Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
Sitasi / Register: Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017
undang undang2019
UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Penyetaraan Usia Menikah Minimum 19 Tahun)
Sitasi / Register: LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401
undang undang2019
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409
undang undang2017
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Kodifikasi Regulasi Pemilu Serentak)
Sitasi / Register: LN No. 182 Tahun 2017, TLN No. 6109
undang undang2020
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 11
putusan mk2021
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat)
perppu2022
Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Pengganti UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat)
Sitasi / Register: LN No. 238 Tahun 2022, TLN No. 6841
undang undang2023
UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 6
undang undang2022
UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur)
Sitasi / Register: LN No. 41 Tahun 2022, TLN No. 6766
undang undang2023
UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kodifikasi KUHP Nasional Baru)
Sitasi / Register: LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842
undang undang2022
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Sitasi / Register: LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820
undang undang2023
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (omnibus)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 17
undang undang2020
UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19
Sitasi / Register: LN No. 134 Tahun 2020, TLN No. 6516
putusan mk2023
Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (batas usia calon presiden/wakil presiden)
laporan lembaga2023
Putusan Majelis Kehormatan Etik MK No. 2/MKMK/LKA/PL/11/2023 (pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman)
Sitasi / Register: MKMK Mahkamah Konstitusi, November 2023
laporan lembaga2024
Catatan organisasi masyarakat sipil (IHCS, ELSAM, LBH Pers) mengenai tren kebebasan sipil 2019-2024
Sitasi / Register: Laporan tahunan IHCS/ELSAM/LBH Pers 2019-2024
undang undang2025
Revisi UU MD3 yang disahkan DPR pada 20 Maret 2025
Sitasi / Register: UU tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, 2025
laporan lembaga2025
Komnas HAM - temuan awal pemantauan aksi Agustus 2025 dan respons aparat
Sitasi / Register: Siaran pers Komnas HAM, Agustus 2025
keppres2024
Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Nasional)
Sitasi / Register: Lembaran Negara Tahun 2024 No. 153
undang undang2025
UU No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)
undang undang2011
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)
Sitasi / Register: LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234
putusan mk2015
Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 (syarat calon perseorangan pilkada)
putusan ma2014
Putusan MA kasus suap Akil Mochtar (vonis seumur hidup) dan putusan terkait Majelis Kehormatan
Sitasi / Register: Putusan MA No. 2297 K/PID.SUS/2014; putusan etik MKDKI/KY
berita2026
Pemberitaan lintas media pelantikan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi dan polemiknya (Januari-Februari 2026)
Sitasi / Register: BBC News Indonesia 29/1/2026; Kompas 6/2/2026; CNN Indonesia 25/2/2026; Hukumonline 31/1/2026
lainnya2023
Peluncuran operasi komersial Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), 2 Oktober 2023
Sitasi / Register: KCIC; pemberitaan resmi peluncuran oleh Presiden Joko Widodo
berita2024
Pemberitaan fenomena politik dinasti keluarga presiden petahana (Gibran wapres, Kaesang ketum PSI, Bobby gubernur Sumut)
Sitasi / Register: Kompas/BBC Indonesia/Katadata, liputan dinamika politik dinasti 2023-2024
arsip nasional1945
Proklamasi Kemerdekaan dan pengesahan UUD 1945 oleh PPKI, 18 Agustus 1945
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional RI; Risalah sidang PPKI
arsip nasional1949
Hasil Konferensi Meja Bundar Den Haag; pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional RI; dokumen KMB
undang undang1950
UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Sitasi / Register: Lembaran Negara Tahun 1950 No. 56
lainnya1955
Pemilihan umum nasional pertama Republik Indonesia, September-Desember 1955
Sitasi / Register: Dokumen KPU-era; literatur sejarah elektoral Indonesia
arsip nasional1955
Konferensi Asia-Afrika Bandung dan komunike finalnya, April 1955
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Final Communique of the Asian-African Conference, April 1955
keppres1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (pembubaran Konstituante, kembali ke UUD 1945)
Sitasi / Register: Dekrit Presiden/Mandataris Tertinggi Revolusi, 5 Juli 1959
lainnya1962
New York Agreement tentang Irian Barat (Indonesia-Belanda-PBB), Agustus 1962
Sitasi / Register: UN Treaty Series; Agreement concerning West New Guinea
lainnya1963
Dwikora dan konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966
Sitasi / Register: Amanat DWIKORA Presiden, 1964; literatur sejarah hubungan luar negeri
laporan lembaga2012
Penyelidikan Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM berat 1965-1966
Sitasi / Register: Laporan Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa 1965, 2012; Keppres 17/2022 tentang pemulihan hak korban
arsip nasional1966
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 dari Presiden Sukarno kepada Letjen Soeharto
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional Dokumen Supersemar 1966
dokumen mpr1967
TAP MPRS No. III/MPRS/1967 (menunjuk Jenderal Suharto sebagai Pejabat Presiden)
Sitasi / Register: Risalah Sidang Istimewa MPRS 1967
lainnya1967
Inpres No. 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa
Sitasi / Register: Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967
lainnya1973
Fusi paksa sepuluh partai menjadi PPP dan PDI pada Januari 1973
Sitasi / Register: Literatur sejarah politik Orde Baru (mis. R. William Liddle)
lainnya1973
Program Sekolah Dasar Inpres 1973-1974 (pembangunan masif sekolah dasar)
Sitasi / Register: Presiden Soeharto pidato APBN 1973; evaluasi Bank Dunia atas SD Inpres
undang undang1976
UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 35 Tahun 1976, TLN No. 3084
undang undang1985
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Kewajiban Asas Tunggal Pancasila untuk Ormas)
Sitasi / Register: LN No. 44 Tahun 1985, TLN No. 3298
laporan lembaga1985
Pengakuan FAO atas swasembada beras Indonesia (medali 1985)
Sitasi / Register: FAO Ceres medal 1985; data BPS produksi pangan
laporan lembaga1998
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998
Sitasi / Register: Laporan TGPF 23 Oktober 1998
undang undang1946
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Mahkamah Agung
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 1946 No. 1
undang undang2009
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 48
buku
Sejarah Mahkamah Agung Republik Indonesia (publikasi resmi MA RI)
Sitasi / Register: Badan Diklat MA RI, Sejarah Mahkamah Agung RI
laporan lembaga2024
Laporan Tahunan Komisi Yudisial - temuan pelanggaran etik hakim
Sitasi / Register: Laporan Tahunan KY RI 2015-2024
berita2025
Pemberitaan politik luar negeri era Prabowo - posisi Gaza, tawaran pasukan perdamaian, dan dinamika aliansi
Sitasi / Register: Kompas/CNN Indonesia/Reuters, liputan kebijakan luar negeri 2025
laporan lembaga2026
Rilis BPMI Setpres - penandatanganan Board of Peace Charter oleh Presiden Prabowo di Davos, 22 Januari 2026
Sitasi / Register: Sekretariat Kabinet RI, 22 Januari 2026; Resolusi DK PBB 2803 (2025)
berita2026
Pakar hukum internasional dan UI sebut Board of Peace melanggengkan penjajahan - struktur diserupai kolonialisme
Sitasi / Register: Tribunnews 7 Maret 2026; IDN Times 12 Februari 2026 (aksesi Israel ke BoP)
undang undang2001
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN No. 135 Tahun 2001, TLN No. 4151
undang undang2022
UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
laporan lembaga1999
Hasil penyelidikan Komnas HAM dan Tim Gabungan atas penembakan Trisakti serta Semanggi I-II
Sitasi / Register: Laporan Komnas HAM/Tim Gabungan Pencari Fakta 1998-1999
putusan ma2008
Putusan kasus pembunuhan Munir Said Thalib - Pollycarpus divonis seumur hidup, mantan pejabat BIN Muchdi PR dibebaskan
Sitasi / Register: Putusan MA kasus Munir, 2008
berita2009
Praperadilan Bibit-Chandra 2009 - perang KPK vs Polri-Kejaksaan dan kemenangan praperadilan dua pimpinan KPK
Sitasi / Register: Kompas/Hukumonline, Oktober-November 2009
berita2017
Perkara blasfemi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), aksi 212 Desember 2016, dan vonis dua tahun Mei 2017
Sitasi / Register: BBC Indonesia/Kompas, Desember 2016-Mei 2017
berita2018
Kasus korupsi e-KTP - vonis Setya Novanto 15 tahun oleh Pengadilan Tipikor April 2018
Sitasi / Register: CNN Indonesia/KPK, April 2018
berita2020
Pembubaran FPI lewat SKB enam pejabat negara Desember 2020 dan penangkapan Rizieq Shihab
Sitasi / Register: BBC Indonesia/CNN Indonesia, Desember 2020
berita2020
Penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara atas suap uang pangkal bansos COVID-19
Sitasi / Register: KPK/CNN Indonesia, Desember 2020
laporan lembaga2022
Temuan TGIPF Kanjuruhan (Keppres 19/2022) - gas air mata ke tribun, 135 tewas 583 luka, enam tersangka Pasal 103 UU Keolahragaan
Sitasi / Register: TGIPF/Laporan Komnas HAM 2 November 2022; Tempo kaleidoskop 2022
berita2022
Presidensi G20 Indonesia - KTT Bali 15-16 November 2022 di tengah perang Ukraina
Sitasi / Register: Sekretariat Kabinet/Kemlu, November 2022
berita2022
Pemekaran tiga provinsi baru di Papua 2022 tanpa konsultasi DPRP dan kritik masyarakat sipil
Sitasi / Register: BBC Indonesia/Tempo, Juli-September 2022
berita2025
Indonesia resmi anggota penuh BRICS diumumkan Brasil 6 Januari 2025 - negara Asia Tenggara pertama
Sitasi / Register: Kompas/DDTCNews/Siaran pers pemerintah Brasil, 6 Januari 2025
undang undang2000
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026
undang undang1966
UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penghinaan terhadap Agama (kitab blasfemi)
undang undang2003
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Alokasi 20% Anggaran Pendidikan)
Sitasi / Register: LN No. 78 Tahun 2003, TLN No. 4301
undang undang2005
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
Sitasi / Register: LN No. 118 Tahun 2005, TLN No. 4557
undang undang2007
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 25
undang undang2020
UU No. 7 Tahun 2020 (Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi - masa jabatan pimpinan)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 7
arsip nasional1967
Deklarasi Bangkok - pendirian Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), 8 Agustus 1967
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ASEAN Secretariat, Bangkok Declaration 1967
lainnya2002
Putusan Mahkamah Internasional Sipadan-Ligitan (Malaysia v. Indonesia), 17 Desember 2002
Sitasi / Register: ICJ Case 102, Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan
lainnya2005
Dana BOS nasional dimulai tahun pelajaran 2005/2006
Sitasi / Register: Kemendikbudristek; PP 17/2005 jo. regulasi Dana BOS
lainnya1969
SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/mdn-mag/1969 tentang pembangunan rumah ibadah
Sitasi / Register: SKB 2 Menteri 1969 jo. SKB 45/2006
undang undang1974
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1
undang undang2005
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 14
undang undang2016
UU No. 16 Tahun 2016 (ratifikasi Paris Agreement)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 16
undang undang2024
UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
Sitasi / Register: LN No. 4 Tahun 2024, TLN No. 6909
berita1996
Pembunuhan jurnalis Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) di Yogyakarta 1996 dan pembebasan kambing hitam Dwi Sumaji
Sitasi / Register: AJI/Laporan Komnas HAM; pemberitaan vonis 1998
berita2010
Kasus Gayus Tambunan - mafia pajak, tur Bali saat tahanan, jaringan suap ke aparat dan pengadilan
Sitasi / Register: Tempo/KPK pemberitaan 2010-2011
berita2013
Korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang senilai sekitar Rp2,5 triliun
Sitasi / Register: KPK/pemberitaan vonis 2013-2015
berita2022
Vonis kasus Jiwasraya - kerugian negara Rp16,8 triliun, salah satu skandal investasi terbesar
Sitasi / Register: KPK/PN Tipikor, Maret 2022
lainnya2020
Peluncuran KIP Kuliah menggabungkan Bidikmisi dan beasiswa lainnya
Sitasi / Register: Kemendikbudristek, Panduan KIP Kuliah 2020
undang undang2002
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168
dokumen mpr1963
Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno Menjadi Presiden RI Seumur Hidup
Sitasi / Register: TAP MPRS No. III/MPRS/1963
berita2015
Pengepungan gedung KPK oleh aparat usai penetapan tersangka IGG Januari 2015
Sitasi / Register: Kompas/CNN Indonesia, Januari-Februari 2015
berita2020
Larangan ekspor bijih nikel mentah Januari 2020 dan gelombang smelter hilirisasi
Sitasi / Register: Kompas/Reuters, 2020-2022
berita2024
Pemilu serentak 14 Februari 2024 - pemilihan satu hari terbesar di dunia
Sitasi / Register: KPU RI; Reuters/BBC Februari 2024
berita2024
Pelantikan Kabinet Merah Putih - kabinet terbesar sejak Orde Baru
Sitasi / Register: Setpres/Kompas, Oktober 2024
berita2024
Indonesia memulai proses aksesi keanggotaan OECD
Sitasi / Register: OECD/Kemlu, September 2024
perppu2022
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Sitasi / Register: jdih-setneg:P19577
undang undang2003
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Sitasi / Register: jdih-setneg:P01196
undang undang2001
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor
Sitasi / Register: LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150
undang undang1999
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Sitasi / Register: jdih-setneg:P01059
undang undang2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Sitasi / Register: jdih-setneg:P14728
undang undang2014
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: jdih-setneg:P14819
undang undang2011
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
Sitasi / Register: jdih-setneg:P14617
undang undang1999
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Sitasi / Register: jdih-setneg:P01068
dokumen mpr1998
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Sitasi / Register: TAP MPR XI/MPR/1998
dokumen mpr1999
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sitasi / Register: Sidang Umum MPR RI 1999
dokumen mpr2000
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bab XA HAM, Otonomi Daerah, DPR)
Sitasi / Register: Sidang Tahunan MPR RI 2000
dokumen mpr2001
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MK, KY, BPK Mandiri, DPD, Pilpres Langsung)
Sitasi / Register: Sidang Tahunan MPR RI 2001
dokumen mpr2002
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Anggaran Pendidikan 20%, Bank Sentral, Wantimpres)
Sitasi / Register: Sidang Tahunan MPR RI 2002
dokumen mpr2000
TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: TAP MPR VI/MPR/2000
dokumen mpr2000
TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: TAP MPR VII/MPR/2000
dokumen mpr2003
TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
Sitasi / Register: TAP MPR I/MPR/2003
dokumen mpr2010
Keputusan Pimpinan MPR RI tentang Program Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Sitasi / Register: Pimpinan MPR RI 2010
laporan lembaga2024
Laporan Kinerja dan Rekomendasi Badan Pengkajian MPR RI Periode 2019–2024 tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
Sitasi / Register: MPR RI 2024
undang undang2003
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN No. 92 Tahun 2003, TLN No. 4310
putusan mk2013
Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 (Penguatan Kewenangan Legislasi DPD RI dalam Pembahasan RUU Terkait Otonomi Daerah Bersama DPR & Presiden)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 92/PUU-X/2012
putusan mk2015
Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 (Penegasan Hak DPD RI Mengusulkan dan Membahas Prolegnas serta RUU Tertentu)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 79/PUU-XII/2014
dokumen mpr2020
Draft Naskah Akademik dan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan
Sitasi / Register: DPD RI Usul Inisiatif 2020
laporan lembaga2023
Laporan Hasil Pengawasan Komite I DPD RI atas Implementasi Penyaluran Dana Desa dan Otonomi Daerah
Sitasi / Register: DPD RI Komite I 2023
arsip nasional1947
Penetapan Pemerintah No. 11/OEM Tahun 1947 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Penetapan Pemerintah No. 11/OEM Tahun 1947
undang undang1973
UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN No. 39 Tahun 1973, TLN No. 3008
undang undang2004
UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Sitasi / Register: LN No. 66 Tahun 2004, TLN No. 4400
undang undang2006
UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654
laporan lembaga2000
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penggunaan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Sitasi / Register: BPK RI Audit Investigasi BLBI 2000
laporan lembaga2021
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 BPK RI (Audit Tata Kelola PC-PEN dan Penanganan Covid-19)
Sitasi / Register: BPK RI IHPS II-2020
laporan lembaga2017
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016
Sitasi / Register: BPK RI LHP LKPP 2016
undang undang2004
UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN No. 89 Tahun 2004, TLN No. 4415
undang undang2011
UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250
putusan mk2006
Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 (Pembatalan Wewenang Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 005/PUU-IV/2006
laporan lembaga2009
Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
Sitasi / Register: SKB MA-KY 2009
laporan lembaga2020
Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI Tahun 2019 (Penegakan Etik dan Seleksi Hakim Agung)
Sitasi / Register: KY RI Laptah 2019
undang undang1964
UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Kewenangan Intervensi Peradilan oleh Presiden)
Sitasi / Register: LN No. 107 Tahun 1964, TLN No. 2699
undang undang1970
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Sitasi / Register: LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951
undang undang1985
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316
undang undang2004
UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Penyatuan Atap Peradilan ke MA)
Sitasi / Register: LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359
keppres1959
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Kembali ke UUD 1945 dan Pembubaran Konstituante)
Sitasi / Register: Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959
dokumen mpr1967
Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno
Sitasi / Register: TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
undang undang2008
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Sitasi / Register: LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846
putusan mk2024
Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 (Penurunan Ambang Batas Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Pembukaan Akses Partai Non-Seat)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 60/PUU-XXII/2024
putusan mk2024
Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 (Penetapan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung Saat Penetapan Pasangan Calon oleh KPU)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 70/PUU-XXII/2024
laporan lembaga2009
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Penanganan Kasus PT Bank Century Tbk (Penyerahan Resmi ke DPR RI)
Sitasi / Register: BPK RI Laporan Investigatif No. 03/LHP/XVI/11/2009
putusan ma2024
Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 (Uji Materiil Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah)
Sitasi / Register: Putusan MA No. 23 P/HUM/2024
putusan mk2014
Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 (Kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 5 Kotak Mulai 2019)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 14/PUU-XI/2013
arsip nasional1957
Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 tentang Wilayah Perairan Republik Indonesia (Konsep Negara Kepulauan)
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Deklarasi Djuanda 1957
dokumen mpr1949
Piagam Persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS 1949)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RIS Tahun 1950 No. 3
putusan ma2019
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court & e-Litigation)
Sitasi / Register: Berita Negara RI Tahun 2019 No. 894
laporan lembaga2023
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan RI
Sitasi / Register: BPK RI IHPS II/2022
laporan lembaga2021
Laporan Kinerja Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM 2021 Komisi Yudisial RI
Sitasi / Register: KY RI Laporan Seleksi 2021
arsip nasional1945
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Maklumat Wapres No. X/1945
arsip nasional1945
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Presidensial Menjadi Parlementer
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Maklumat Pemerintah 14 Nov 1945
arsip nasional1946
Naskah Persetujuan Linggajati 15 November 1946 antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Perjanjian Linggajati 1946
arsip nasional1948
Naskah Perjanjian Renville 17 Januari 1948 di atas Kapal USS Renville
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional Perjanjian Renville 1948
arsip nasional1949
Naskah Persetujuan Roem-Roijen 7 Mei 1949
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Perjanjian Roem-Royen 1949
dokumen mpr1960
TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961–1969
Sitasi / Register: TAP MPRS II/MPRS/1960
keppres1959
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
Sitasi / Register: Penpres No. 2 Tahun 1959
keppres1960
Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilu 1955
Sitasi / Register: Penpres No. 3 Tahun 1960
keppres1960
Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)
Sitasi / Register: Penpres No. 4 Tahun 1960
dokumen mpr1966
TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengukuhan Surat Perintah 11 Maret 1966
Sitasi / Register: TAP MPRS IX/MPRS/1966
dokumen mpr1966
TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme
Sitasi / Register: TAP MPRS XXV/MPRS/1966
undang undang1975
UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Penyederhanaan/Fusi Tiga Partai)
Sitasi / Register: LN No. 32 Tahun 1975, TLN No. 3062
undang undang1985
UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Penerapan Asas Tunggal)
Sitasi / Register: LN No. 12 Tahun 1985, TLN No. 3285
dokumen mpr1978
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4 / Ekaprasetia Pancakarsa)
Sitasi / Register: TAP MPR No. II/MPR/1978
putusan mk2006
Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 (Pembatalan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 006/PUU-IV/2006
putusan mk2013
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Pengakuan Konstitusional Bahwa Hutan Adat Adalah Milik Masyarakat Adat, Bukan Hutan Negara)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 35/PUU-X/2012
putusan mk2015
Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 (Pembatalan Total UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Karena Menghalangi Hak Konstitusional Rakyat atas Air)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 85/PUU-XI/2013
putusan mk2017
Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 (Pengakuan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Masuk dalam Kolom Agama Dokumen Kependudukan)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 97/PUU-XIV/2016
putusan mk2012
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (Pengakuan Hubungan Keperdataan dan Hak Nafkah Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologisnya Berdasarkan Uji DNA)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 46/PUU-VIII/2010
putusan mk2016
Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 (Kewajiban Penyidik Memberitahukan SPDP kepada Terlapor, Korban, dan Penuntut Umum Paling Lambat 7 Hari)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 130/PUU-XIII/2015
putusan mk2020
Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 (Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Boleh Sepihak dan Wajib Lewat Penetapan Pengadilan Jika Terjadi Sengketa Wanprestasi)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 18/PUU-XVII/2019
laporan lembaga2000
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Penggunaan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Rp144,5 Triliun
Sitasi / Register: BPK RI LHP No. 01/LHP/VIII/2000
laporan lembaga2023
Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI atas Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo Rp8,03 Triliun
Sitasi / Register: BPK RI LHP Kerugian Negara BTS 2023
putusan ma2020
Putusan MA No. 31 P/HUM/2019 (Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres No. 75/2019 Demi Melindungi Hak Jaminan Sosial Warga)
Sitasi / Register: Putusan MA No. 31 P/HUM/2019
putusan ma2020
Putusan MA No. 44 P/HUM/2019 (Uji Materiil PKPU No. 5/2019 terkait Syarat Persebaran Suara Pilpres 2 Paslon)
Sitasi / Register: Putusan MA No. 44 P/HUM/2019
putusan mk2012
Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 (Pembubaran BP Migas dan Pengembalian Penguasaan Hulu Migas ke Kementerian demi Pasal 33 UUD 1945)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 36/PUU-X/2012
putusan mk2024
Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 (Penghapusan Ambang Batas Parlemen / Parliamentary Threshold 4% Mulai Pemilu 2029)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 116/PUU-XXI/2023
putusan mk2018
Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 (Larangan Pengurus Partai Politik Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah / DPD RI)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 30/PUU-XVI/2018
putusan mk2006
Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 (Keabsahan Konstitusional Kewenangan Penyadapan Mandiri KPK Tanpa Izin Pengadilan)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 012-016-019/PUU-IV/2006
putusan mk2024
Putusan MK No. 136/PUU-XXII/2024 (Penegasan Sanksi Pidana Netralitas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Anggota TNI/Polri dalam Pilkada)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 136/PUU-XXII/2024
laporan lembaga2021
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT ASABRI (Persero) Rp22,78 Triliun
Sitasi / Register: BPK RI LHP No. 08/LHP/XXI/05/2021
laporan lembaga2020
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Pengadaan Armada Pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Sitasi / Register: BPK RI LHP Investigatif Garuda 2020
laporan lembaga2021
Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) BPK RI
Sitasi / Register: BPK RI LHP Kepatuhan COVID-19 PEN 2021
putusan ma2021
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2937 K/Pid.Sus/2021 (Vonis Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Mega Korupsi Jiwasraya)
Sitasi / Register: Putusan MA No. 2937 K/Pid.Sus/2021
keppres1993
Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Sitasi / Register: Keppres No. 50 Tahun 1993
undang undang2002
UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang & Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Sitasi / Register: LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191
undang undang2007
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana / BNPB)
Sitasi / Register: LN No. 66 Tahun 2007, TLN No. 4723
undang undang2008
UU No. 31 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Pendirian BMKG sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian)
Sitasi / Register: LN No. 139 Tahun 2008, TLN No. 4901
keppres1993
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1993 tentang Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Sitasi / Register: Inpres No. 5 Tahun 1993
undang undang1958
UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Wilayah Republik Indonesia
Sitasi / Register: Lembaran Negara Tahun 1958 No. 162
putusan ma2024
Putusan Kasasi MA No. 1466 K/Pid/2024 & Penangkapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur
Sitasi / Register: Putusan Kasasi MA No. 1466 K/Pid/2024
laporan lembaga2024
Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI Tahun 2023 (Penegakan Integritas Etik Hakim dan Seleksi Terbuka Hakim Agung)
Sitasi / Register: KY RI Laptah 2023
undang undang2016
UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Sitasi / Register: LN No. 131 Tahun 2016, TLN No. 5899
putusan mk2016
Putusan MK No. 105/PUU-XIV/2016 (Pengujian UU Mahkamah Konstitusi) - catatan: judul lama keliru menyebut UU Pengampunan Pajak, kemungkinan yang dimaksud sebenarnya 57-59/PUU-XIV/2016, belum diverifikasi
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 105/PUU-XIV/2016
putusan mk2018
Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 (Perintah Revisi Batas Usia Minimal Perkawinan Perempuan Menjadi 19 Tahun Demi Perlindungan Hak Anak)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 22/PUU-XV/2017
keppres1957
Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 tentang Pemberlakuan Keadaan Darurat Perang (SOB) di Seluruh Indonesia
Sitasi / Register: Keppres No. 40 Tahun 1957
dokumen mpr1999
TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999–2004
Sitasi / Register: TAP MPR IV/MPR/1999
arsip nasional1949
Piagam Penyerahan Kedaulatan Konferensi Meja Bundar (KMB) Den Haag 27 Desember 1949
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional RI Naskah KMB 1949
arsip nasional1955
Dasasila Bandung - Komunike Bersama Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KAA) 1955
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Dokumen KAA Bandung 1955
arsip nasional1956
Buku Hasil Pemilihan Umum Pertama 1955 untuk Anggota DPR dan Dewan Konstituante
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: PPI Hasil Pemilu 1955
arsip nasional1961
Pidato Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (Tri Komando Rakyat / Trikora) di Yogyakarta
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Pidato Presiden Sukarno Trikora 1961
arsip nasional1965
Surat Resmi Menlu RI kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang Pengunduran Diri RI dari Keanggotaan PBB
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional RI Dokumen PBB 1965
arsip nasional1966
Naskah Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) 10 Januari 1966
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Tritura 1966
arsip nasional1974
Laporan Khusus Kopkamtib atas Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Malari 1974
arsip nasional2000
Laporan Akhir Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) Kasus Tanjung Priok 1984
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: KPP-HAM Tanjung Priok 2000
arsip nasional1996
Laporan Investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli)
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Komnas HAM Laporan Kudatuli 1996
dokumen mpr1999
TAP MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur
Sitasi / Register: TAP MPR V/MPR/1999
undang undang2009
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Sitasi / Register: LN No. 112 Tahun 2009, TLN No. 5038
laporan lembaga2009
Laporan Akhir Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Chandra M. Hamzah & Bibit Samad Rianto (Tim 8)
Sitasi / Register: Laporan Tim 8 Tahun 2009
putusan mk2020
Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 (Desain Konstitusional 6 Model Pemilu Serentak Nasional dan Daerah)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 55/PUU-XVII/2019
putusan mk2023
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 2/MKMK/L/11/2023 (Pemberhentian Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK)
Sitasi / Register: Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023
laporan lembaga2020
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Pengelolaan Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Rp16,81 Triliun
Sitasi / Register: BPK RI LHP Investigatif Jiwasraya 2020
undang undang1958
UU No. 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional (Depernas/Bappenas)
Sitasi / Register: Lembaran Negara Tahun 1958 No. 144
undang undang2008
UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 139 Tahun 2008, TLN No. 4899
undang undang2022
UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 (Legalisasi Metode Omnibus Law dan Partisipasi Bermakna)
Sitasi / Register: LN No. 143 Tahun 2022, TLN No. 6801
undang undang2016
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Sitasi / Register: LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952
putusan mk2009
Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 (Tiga Parameter Syarat Konstitusional Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 138/PUU-VII/2009
putusan mk2014
Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 (Peninjauan Kembali / PK Perkara Pidana Boleh Diajukan Lebih dari Satu Kali Demi Menemukan Keadilan Hakiki)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 34/PUU-XI/2013
putusan mk2016
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Perjanjian Perkawinan / Pisah Harta Boleh Dibuat Selama Ikatan Perkawinan Berlangsung)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 69/PUU-XIII/2015
putusan mk2016
Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 (Rekaman Rahasia Ilegal Bukan Alat Bukti yang Sah Tanpa Permintaan Aparat Penegak Hukum)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 20/PUU-XIV/2016
putusan mk2018
Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 (Kewajiban Verifikasi Faktual Berlaku Adil bagi Seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 53/PUU-XV/2017
putusan ma2016
Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Sitasi / Register: Berita Negara RI Tahun 2016 No. 2053
putusan ma2023
Putusan Peninjauan Kembali MA No. 57 PK/Pid.Sus/2022 atas Perkara Korupsi dan Pencucian Uang PT Duta Palma Group
Sitasi / Register: Putusan MA No. 57 PK/Pid.Sus/2022
laporan lembaga2017
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Pengadaan Helikopter AgustaWestland AW-101 TNI AU Rp738 Miliar
Sitasi / Register: BPK RI LHP AW-101 2017
laporan lembaga2024
Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Kerusakan Lingkungan Tata Niaga Timah BPK RI Rp300 Triliun
Sitasi / Register: BPK RI LHP Tata Niaga Timah 2024
laporan lembaga2010
Laporan Akhir Panitia Angket DPR RI atas Pengusutan Kasus Bank Century
Sitasi / Register: DPR RI Risalah Pansus Century 2010
laporan lembaga2018
Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Hak Angket DPR RI terhadap KPK
Sitasi / Register: DPR RI Risalah Pansus KPK 2018
keppres2018
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
Sitasi / Register: LN No. 108 Tahun 2018
keppres2022
Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM)
Sitasi / Register: Keppres No. 17 Tahun 2022
arsip nasional2023
Pernyataan Resmi Presiden RI tentang Pengakuan dan Penyesalan atas 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat Presiden Pernyataan HAM 2023
keppres2020
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
Sitasi / Register: Keppres No. 11 Tahun 2020
undang undang2020
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Hilirisasi Industri Pertambangan)
Sitasi / Register: LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525
arsip nasional1945
Maklumat Pemerintah Tanggal 1 November 1945 tentang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Pengakuan Milik Asing
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Maklumat Politik Pemerintah 1945
arsip nasional1945
Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai-Partai Politik
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Maklumat Pemerintah 3 November 1945
arsip nasional1948
Arsip Militer Penumpasan Pemberontakan PKI Madiun 1948 oleh TNI
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional RI Peristiwa Madiun 1948
arsip nasional1949
Laporan Komando Operasi Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Militer Serangan Umum 1 Maret 1949
arsip nasional1950
Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tentang Pembentukan Kembali Negara Kesatuan
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Piagam RIS-RI 19 Mei 1950
arsip nasional1959
Pidato Presiden Sukarno 'Penemuan Kembali Revolusi Kita' (Manifesto Politik RI / Manipol-USDEK)
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Manipol-USDEK 17 Agustus 1959
arsip nasional1964
Komando Dwikora (Dwi Komando Rakyat) Konfrontasi Malaysia 3 Mei 1964
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Dwikora 1964
undang undang1967
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA)
Sitasi / Register: LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818
keppres1970
Keppres No. 8 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Sitasi / Register: Keppres No. 8 Tahun 1970
arsip nasional1985
Piagam Penghargaan FAO Roma atas Keberhasilan Swasembada Pangan/Beras Nasional Indonesia
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip FAO Swasembada Beras 1985
lainnya1984
Permenpen No. 01/PER/MENPEN/1984 tentang Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)
Sitasi / Register: Permenpen No. 01/1984
laporan lembaga1998
Laporan Khusus Bank Indonesia atas Krisis Moneter Asia dan Depresiasi Nilai Tukar Rupiah 1997/1998
Sitasi / Register: Bank Indonesia Laporan Krismon 1998
arsip nasional1998
Naskah Pidato Pernyataan Berhenti Presiden Soeharto dari Jabatan Presiden RI 21 Mei 1998
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat Negara Naskah Lengser 21 Mei 1998
arsip nasional2001
Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid 23 Juli 2001 tentang Pembekuan Lembaga Perwakilan dan Golkar
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Maklumat Presiden 23 Juli 2001
dokumen mpr2001
TAP MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Pemberhentian dari Jabatan Presiden
Sitasi / Register: TAP MPR II/MPR/2001
arsip nasional2004
Laporan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Langsung Pertama Putaran I & II Tahun 2004
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: KPU Laporan Pilpres 2004
undang undang2009
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959
undang undang2021
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP / PPS)
Sitasi / Register: LN No. 246 Tahun 2021, TLN No. 6736
putusan mk2023
Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 (Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 112/PUU-XX/2022
putusan mk2024
Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 & 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pilpres 2024
Sitasi / Register: Putusan MKRI PHPU Pilpres 2024
dokumen mpr2024
Berita Acara Pengucapan Sumpah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di MPR RI
Sitasi / Register: MPR RI Berita Acara Pelantikan 20 Oktober 2024
keppres2024
Keppres No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih
Sitasi / Register: Keppres No. 133/P Tahun 2024
putusan mk2024
Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 (Pengujian UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Perintah Pembentukan UU Baru)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 168/PUU-XXI/2023
undang undang2024
UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Sitasi / Register: LN No. 201 Tahun 2024, TLN No. 6980
laporan lembaga2025
Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024 di 545 Daerah
Sitasi / Register: KPU Laporan Pilkada Serentak 2024
putusan ma2024
Keputusan Sidang Paripurna Khusus Mahkamah Agung No. 01/KMA/SK/X/2024 tentang Pemilihan Ketua MA RI
Sitasi / Register: MA RI SK Pemilihan Ketua MA 2024
laporan lembaga2025
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 BPK RI
Sitasi / Register: BPK RI IHPS II 2024
laporan lembaga2026
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 BPK RI
Sitasi / Register: BPK RI IHPS I 2025
laporan lembaga2026
Laporan Tahunan Komisi Yudisial RI Tahun 2025 - Pengawasan dan Peningkatan Integritas Hakim
Sitasi / Register: Komisi Yudisial Laptah 2025
dokumen mpr2025
Risalah Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 16 Agustus 2025
Sitasi / Register: MPR RI Risalah Sidang Tahunan 2025
dokumen mpr2026
Risalah Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 16 Agustus 2026
Sitasi / Register: MPR RI Risalah Sidang Tahunan 2026
keppres2025
Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
Sitasi / Register: Perpres BPI Danantara 2025
undang undang1981
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Sitasi / Register: LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209
undang undang1985
UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)
Sitasi / Register: LN No. 76 Tahun 1985, TLN No. 3319
undang undang1986
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Sitasi / Register: LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344
arsip nasional1989
Komunike Bersama Jakarta Informal Meeting (JIM I & II) 1988–1989 untuk Perdamaian Kamboja
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Kemenlu RI Dokumen JIM 1989
keppres1990
Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak)
Sitasi / Register: Keppres No. 36 Tahun 1990
undang undang1999
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU)
Sitasi / Register: LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817
undang undang1999
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (BPKN)
Sitasi / Register: LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821
undang undang1999
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874
undang undang2005
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Sitasi / Register: LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558
undang undang2006
UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC 2003)
Sitasi / Register: LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620
undang undang2006
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Sitasi / Register: LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635
putusan mk2006
Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 (Pembatalan Pasal Penghinaan Presiden / Lese Majeste dalam KUHP)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 013-022/PUU-IV/2006
putusan mk2010
Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 (Masa Jabatan Jaksa Agung Berakhir Bersamaan dengan Masa Jabatan Presiden)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 6-13-20/PUU-VIII/2010
putusan mk2011
Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 (Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Larangan Monopoli Organisasi Advokat)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 49/PUU-IX/2011
laporan lembaga2013
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Pembangunan Pusat Olahraga Hambalang (P3SON) Rp463,6 Miliar
Sitasi / Register: BPK RI LHP Investigatif Hambalang 2013
putusan ma2014
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
Sitasi / Register: SEMA No. 07 Tahun 2014
undang undang2016
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Sitasi / Register: LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871
putusan mk2017
Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 (Penolakan Kriminalisasi Hubungan Seksual Konsensual Melalui Mahkamah Konstitusi)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 46/PUU-XIV/2016
laporan lembaga2017
Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI atas Pengadaan Paket e-KTP Nasional Rp2,31 Triliun
Sitasi / Register: BPK RI LHP e-KTP 2017
undang undang2022
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
Sitasi / Register: LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792
undang undang2023
UU No. 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Batas Wilayah Informasi Penerbangan (FIR) RI-Singapura
Sitasi / Register: LN No. 34 Tahun 2023, TLN No. 6853
undang undang2023
UU No. 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan RI-Singapura
Sitasi / Register: LN No. 36 Tahun 2023, TLN No. 6855
putusan ma2024
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1612 K/Pid.Sus/2024 atas Perkara Korupsi Izin Ekspor CPO Minyak Goreng
Sitasi / Register: Putusan MA No. 1612 K/Pid.Sus/2024
dokumen mpr2024
Laporan Hasil Kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Badan Pengkajian MPR RI Periode 2019–2024
Sitasi / Register: MPR RI Laporan PPHN 2024
putusan ma2019
Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
Sitasi / Register: Berita Negara RI Tahun 2019 No. 944
putusan ma2011
Putusan PK Mahkamah Agung No. 225 PK/Pid.Sus/2011 (Pembebasan Murni Prita Mulyasari dari Jeratan UU ITE)
Sitasi / Register: Putusan PK MA No. 225 PK/Pid.Sus/2011
laporan lembaga2009
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Kejaksaan Negeri Jaksel Perkara Bibit Samad Rianto & Chandra Hamzah
Sitasi / Register: SKP2 Kejaksaan Negeri Jaksel 2009
laporan lembaga2009
Laporan Akhir Rekomendasi Tim 8 Kasus Kriminalisasi Pimpinan KPK Bibit-Chandra
Sitasi / Register: Laporan Resmi Tim 8 Kepresidenan 2009
keppres2019
Keppres No. 22 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril Maknun
Sitasi / Register: Keppres No. 22 Tahun 2019
keppres2021
Keppres No. 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Amnesti kepada Dr. Saiful Mahdi
Sitasi / Register: Keppres No. 17 Tahun 2021
putusan ma2024
Putusan PN Jakarta Timur No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim (Vonis Bebas Murni Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti)
Sitasi / Register: Putusan PN Jaktim No. 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim
putusan ma2024
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 5712 K/Pid.Sus/2024 (Menolak Kasasi Jaksa atas Vonis Bebas Haris Azhar & Fatia Maulidiyanti)
Sitasi / Register: Putusan MA No. 5712 K/Pid.Sus/2024
putusan ma2024
Putusan PT Semarang No. 374/PID.SUS/2024/PT SMG (Pembebasan Aktivis Lingkungan Daniel Frits Berdasar Norma Anti-SLAPP)
Sitasi / Register: Putusan PT Semarang No. 374/PID.SUS/2024/PT SMG
putusan ma2012
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tipiring dan Denda KUHP (Rp2,5 Juta)
Sitasi / Register: Berita Negara RI Tahun 2012 No. 250
putusan mk2007
Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 (Pembatalan Pasal 154 & 155 KUHP tentang Permusuhan terhadap Pemerintah / Haatzaai Artikelen)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 6/PUU-V/2007
putusan mk2009
Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 (Penafsiran Konstitusional Pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai Delik Aduan Khusus)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 50/PUU-VI/2008
lainnya2021
Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri No. 229/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal UU ITE
Sitasi / Register: SKB 3 Lembaga No. 229, 154, KB/2/VI/2021
putusan ma2018
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2548 K/Pid.Sus/2018 atas Kasus Aktivis Tumpang Pitu Heri Budiawan (Budi Pego)
Sitasi / Register: Putusan MA No. 2548 K/Pid.Sus/2018
arsip nasional1969
Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) tentang Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Irian Barat 1969
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: UN General Assembly Resolution 2504 (XXIV)
keppres2002
Keppres No. 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: Keppres No. 19 Tahun 2002
keppres2002
Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur BLBI (Penerbitan SKL)
Sitasi / Register: Inpres No. 8 Tahun 2002
undang undang2004
UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Sitasi / Register: LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439
lainnya2008
Keputusan Bersama Menag, Jaksa Agung, dan Mendagri No. 3/2008 tentang Peringatan Terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Sitasi / Register: SKB 3 Menteri No. 3 Tahun 2008
dokumen mpr2010
Risalah Keputusan Rapat Paripurna DPR RI atas Laporan Akhir Pansus Hak Angket Bank Century
Sitasi / Register: Risalah DPR RI Paripurna Century 2010
perppu2017
Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Sitasi / Register: LN No. 138 Tahun 2017, TLN No. 6084
putusan ma2020
Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN.JKT (Pemblokiran Internet di Papua Melanggar Hukum)
Sitasi / Register: Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
lainnya2020
Surat Keputusan Bersama 6 Menteri dan Kepala Lembaga tentang Larangan Kegiatan dan Penggunaan Atribut FPI
Sitasi / Register: SKB 6 Kementerian/Lembaga No. 220-4780 Tahun 2020
keppres2021
Keppres No. 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI)
Sitasi / Register: Keppres No. 6 Tahun 2021
undang undang2022
UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Sitasi / Register: LN No. 158 Tahun 2022, TLN No. 6804
undang undang2022
UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
Sitasi / Register: LN No. 159 Tahun 2022, TLN No. 6805
undang undang2022
UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
Sitasi / Register: LN No. 160 Tahun 2022, TLN No. 6806
undang undang2022
UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Sitasi / Register: LN No. 222 Tahun 2022, TLN No. 6831
laporan lembaga2023
Laporan Penegakan Etik Bersama Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI
Sitasi / Register: Laporan Resmi KY-MA MKH 2023
keppres2024
Perpres No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights)
Sitasi / Register: Perpres No. 32 Tahun 2024
putusan ma2023
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 5928 K/Pid.Sus/2022 atas Megakorupsi Pengelolaan Dana Investasi PT ASABRI Rp22,78 Triliun
Sitasi / Register: Putusan MA No. 5928 K/Pid.Sus/2022
laporan lembaga2021
Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI atas Maladministrasi Asesmen TWK Pegawai KPK
Sitasi / Register: Ombudsman RI LAHP No. 0471/LM/V/2021
laporan lembaga2021
Laporan Penyelidikan Komnas HAM tentang Pelanggaran HAM dalam Alih Status TWK Pegawai KPK
Sitasi / Register: Komnas HAM Laporan TWK KPK 2021
laporan lembaga2022
Laporan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Kekerasan Pengukuran Lahan Tambang Desa Wadas
Sitasi / Register: Komnas HAM Laporan Peristiwa Wadas 2022
laporan lembaga2023
Laporan Penyelidikan Komnas HAM atas Konflik Agraria dan Relokasi Paksa Rempang Eco-City
Sitasi / Register: Komnas HAM Laporan Kasus Rempang 2023
putusan ma2023
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3641 K/PDT/2023 (Gugatan Warga Negara atas Polusi Udara Jakarta)
Sitasi / Register: Putusan MA No. 3641 K/PDT/2023
laporan lembaga2023
Laporan Evaluasi Eksekusi Ganti Rugi Perdata Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) KLHK RI
Sitasi / Register: KLHK Laporan Eksekusi Karhutla 2023
laporan lembaga2022
Laporan Pemeriksaan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa Rp468 Triliun
Sitasi / Register: BPK RI LHP Kinerja Dana Desa 2022
putusan mk2024
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim MK atas Penyaluran Bansos Masif Menjelang Pemilu 2024
Sitasi / Register: Risalah Dissenting Opinion PHPU Pilpres 2024
dokumen mpr2024
Risalah Rapat Baleg DPR RI Pembahasan RUU Pilkada Pasca Putusan MK No. 60 & 70/2024
Sitasi / Register: Risalah Rapat Baleg DPR 21 Agustus 2024
laporan lembaga2024
Laporan Evaluasi Fiskal Kemenkeu & DPR RI atas Realisasi Alokasi 20% Anggaran Pendidikan APBN
Sitasi / Register: Kemenkeu Laporan Alokasi Pendidikan 2024
dokumen mpr1945
Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945 (Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada KNIP)
Sitasi / Register: Maklumat Wapres No. X Tahun 1945
dokumen mpr1945
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Presidensial Menjadi Parlementer
Sitasi / Register: Maklumat Pemerintah 14 November 1945
arsip nasional1947
Naskah Persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947 antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional Perjanjian Linggarjati 1947
arsip nasional1948
Mandat Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi 19 Desember 1948
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional Mandat PDRI 1948
arsip nasional1949
Naskah Pernyataan Bersama Roem-Roijen 7 Mei 1949 di Jakarta
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Arsip Nasional Perjanjian Roem-Roijen 1949
undang undang1956
UU No. 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian KMB
Sitasi / Register: LN No. 27 Tahun 1956, TLN No. 981
undang undang1957
UU No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (Staat van Oorlog en Beleg / SOB)
Sitasi / Register: LN No. 160 Tahun 1957, TLN No. 1485
keppres1959
Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol)
Sitasi / Register: Penpres No. 1 Tahun 1959
keppres1960
Keppres No. 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Sitasi / Register: Keppres No. 200 Tahun 1960
dokumen mpr1968
Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI
Sitasi / Register: TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
undang undang1969
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN No. 58 Tahun 1969, TLN No. 2914
lainnya1994
SK Menteri Penerangan No. 123/KEP/MENPEN/1994 tentang Pencabutan SIUPP Majalah Tempo, Editor, dan Detik
Sitasi / Register: SK Menpen No. 123/1994
dokumen mpr1998
Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan
Sitasi / Register: TAP MPR No. X/MPR/1998
arsip nasional2002
Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) Kasus Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ICJ Judgment Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 2002
laporan lembaga2022
Laporan Akhir Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan 135 Korban Jiwa
Sitasi / Register: Laporan Resmi TGIPF Kanjuruhan 2022
keppres2016
Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: Keppres No. 24 Tahun 2016
keppres2023
Inpres No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Sitasi / Register: Inpres No. 2 Tahun 2023
arsip nasional1949
Arsip Penumpasan Pemberontakan DI/TII Kartosoewirjo dan Operasi Pagar Betis
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Dokumen Penumpasan DI/TII Jabar 1949
arsip nasional1950
Arsip Penumpasan Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) Westerling di Bandung
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Dokumen Kudeta APRA 1950
arsip nasional1950
Arsip Operasi Militer Penumpasan Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Dokumen Operasi RMS 1950
laporan lembaga2024
Berkas Penyidikan & Sitaan Kejaksaan Agung Kasus Suap Kasasi MA Zarof Ricar (Sitaan Rp920 Miliar & 51 Kg Emas) dan OTT 3 Hakim PN Surabaya
Sitasi / Register: Kejagung RI Sprindik & Sitaan Kasus Zarof Ricar 2024
laporan lembaga2025
Laporan Audit Investigatif BPK RI & KPK atas Tata Kelola dan Risiko Korupsi Pengadaan Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sitasi / Register: BPK RI & KPK Laporan Kepatuhan Pengadaan MBG 2025
berita2026
Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026 (30 Juli 2026) - anggaran program MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan; dana pendidikan minimum 20% APBN/APBD hanya untuk komponen utama pendidikan dan tidak lagi memuat program MBG
Sitasi / Register: Humas MKRI, 30 Juli 2026
putusan ma2024
Surat Dakwaan Kejaksaan Agung Kasus Korupsi Tata Niaga Timah IUP PT Timah Tbk Kerugian Ekologis & Keuangan Rp300 Triliun
Sitasi / Register: PN Tipikor Jakarta Pusat No. 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst
laporan lembaga2024
Laporan Akhir Pansus Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H / 2024 M DPR RI atas Pelanggaran Kuota Tambahan Haji
Sitasi / Register: Risalah Pansus Angket Haji DPR RI 2024
laporan lembaga2024
Kertas Kebijakan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial, KontraS, PBHI, ELSAM) tentang Ancaman Kembalinya Dwifungsi TNI/Polri dalam Jabatan Sipil ASN dan Revisi UU TNI/Polri
Sitasi / Register: Koalisi Reformasi Sektor Keamanan Laporan 2024
laporan lembaga2024
Laporan Tren Penindakan Korupsi dan Mafia Peradilan Sektor Penegak Hukum ICW (2015-2024)
Sitasi / Register: ICW Laporan Mafia Peradilan 2024
undang undang2019
UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Sitasi / Register: UU No. 8 Tahun 2019, Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 75
berita2023
Vonis PN Tipikor Jakarta Pusat atas Menkominfo Johnny Gerard Plate - 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo 2020-2022
Sitasi / Register: Kompas, 8 November 2023
berita2025
Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Harvey Moeis - diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara dan uang pengganti Rp420 miliar, perkara korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk
Sitasi / Register: Tempo, 13 Februari 2025
putusan ma2025
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1081 K/Pid.Sus/2025 - menolak kasasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menguatkan 12 tahun penjara dan uang pengganti Rp44.269.777.204 serta USD30.000 atas pemerasan dan gratifikasi di Kementan 2020-2023
Sitasi / Register: Putusan MA No. 1081 K/Pid.Sus/2025, 28 Februari 2025
berita2024
Putusan banding atas mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo - menguatkan 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang
Sitasi / Register: Detik, 14 Maret 2024
berita2023
Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta atas Gubernur Papua Lukas Enembe - diperberat dari 8 tahun menjadi 10 tahun penjara atas suap dan gratifikasi; terdakwa wafat 26 Desember 2023 sebelum kasasi diputus
Sitasi / Register: Kompas, 26 Desember 2023
berita2017
Vonis PN Tipikor Jakarta atas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar - 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta atas suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan; terdakwa tidak mengajukan banding
Sitasi / Register: Kompas, 4 September 2017
berita2021
Vonis PN Tipikor Jakarta atas mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi - 6 tahun penjara atas penerimaan suap Rp35,726 miliar terkait pengurusan perkara
Sitasi / Register: Kompas, 10 Maret 2021
putusan ma2023
Putusan Kasasi Mahkamah Agung atas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana - diperberat dari 3 tahun menjadi 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta dalam korupsi penerbitan persetujuan ekspor CPO
Sitasi / Register: Kompas, 15 Mei 2023 (putusan kasasi 12 Mei 2023)
berita2020
Vonis PN Tipikor Jakarta atas Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar - 8 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti SGD2,11 juta atas suap pengadaan pesawat Bombardier dan ATR
Sitasi / Register: Bisnis Indonesia, 8 Mei 2020 (dikuatkan PT Jakarta, Agustus 2020)
berita2024
Putusan banding atas Emirsyah Satar dalam perkara kedua pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia - diperberat menjadi 10 tahun penjara
Sitasi / Register: Kompas, 28 Oktober 2024
putusan ma2025
Putusan Kasasi Mahkamah Agung menolak kasasi mantan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar - menguatkan 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar; Rp915 miliar dan 51 kg emas dirampas untuk negara
Sitasi / Register: Kompas, 15 November 2025 (putusan kasasi 12 November 2025)
berita2020
Vonis PN Tipikor Jakarta atas tiga mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya - Dirut Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dan Kepala Divisi Investasi Syahmirwan divonis penjara seumur hidup; kerugian negara Rp16,8 triliun menurut BPK
Sitasi / Register: Kompas, 13 Oktober 2020
berita2021
Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim - dipangkas dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun
Sitasi / Register: Detik, 12 Maret 2021
berita2021
Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST atas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara - 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti Rp14.597.450.000, dan pencabutan hak dipilih 4 tahun atas suap Rp32,4 miliar dalam pengadaan bansos COVID-19
Sitasi / Register: Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, 23 Agustus 2021
putusan mk2007
Putusan MK No. 005/PUU-V/2007 (Legalisasi Calon Perseorangan/Independen dalam Pilkada di Seluruh Indonesia) - duplikat dari putusan-mk-5-puu-v-2007
Sitasi / Register: Putusan MK No. 005/PUU-V/2007
laporan lembaga2006
Risalah Pengajuan RUU Inisiatif DPD RI tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sitasi / Register: Risalah Sidang DPD RI 2006
laporan lembaga2011
Naskah Akademik dan Kerangka Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) DPD RI
Sitasi / Register: Laporan Komite I DPD RI, 2011
putusan ma2017
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat No. 112/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst atas Irman Gusman
Sitasi / Register: Putusan No. 112/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst, 20 Februari 2017
putusan ma2017
Putusan MA No. 20 P/HUM/2017 tentang Pembatalan Tata Tertib DPD RI Masa Jabatan 2,5 Tahun
Sitasi / Register: Putusan MA No. 20 P/HUM/2017
laporan lembaga2018
Laporan Rekomendasi DPD RI terkait Evaluasi Formula Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dan Otonomi Fiskal Daerah
Sitasi / Register: Laporan Komite IV DPD RI, 2018
putusan mk2022
Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022 terkait Permohonan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) oleh DPD RI
Sitasi / Register: Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022, 7 Juli 2022
laporan lembaga2023
Proposal Kenegaraan DPD RI tentang Penyempurnaan dan Penguatan Sistem Ketatanegaraan UUD 1945
Sitasi / Register: Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, 14 Juli 2023
laporan lembaga2024
Risalah Sidang Paripurna Pemilihan dan Penetapan Pimpinan DPD RI Periode 2024-2029
Sitasi / Register: Risalah Paripurna DPD RI, 2 Oktober 2024
laporan lembaga2024
Laporan Pengawasan DPD RI atas Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Kaltim
Sitasi / Register: Laporan Komite I DPD RI, Agustus 2024
laporan lembaga2006
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2006
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2006
laporan lembaga2009
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2009 (Implementasi MKH Pertama Bersama MA)
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2009
laporan lembaga2011
Laporan Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2011 Berbasis Rekam Jejak Publik
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2011
putusan mk2015
Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pembatalan Kewenangan Bersama KY-MA dalam Seleksi Pengangkatan Hakim Tingkat Pertama
Sitasi / Register: Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, 7 Oktober 2015
laporan lembaga2015
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2015
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2015
undang undang2012
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 224
laporan lembaga2018
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2018
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2018
laporan lembaga2022
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2022 (Penindakan Etik dan Koordinasi Kasus OTT MA)
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2022
laporan lembaga2024
Laporan Investigasi Etik Khusus KY terkait Jaringan Mafia Peradilan Kasus Zarof Ricar dan Suap Vonis Bebas Ronald Tannur
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, November 2024
putusan ma2024
Keputusan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) KY-MA terkait Pemberhentian Tidak Hormat Tiga Hakim PN Surabaya
Sitasi / Register: Sidang Pleno Komisi Yudisial, 26 Agustus 2024
laporan lembaga2000
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif BPK RI atas Penyimpangan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Sitasi / Register: BPK RI, Agustus 2000
laporan lembaga2009
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi BPK RI atas Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penetapan Bank Century
Sitasi / Register: BPK RI, November 2009
laporan lembaga2012
Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI atas Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang
Sitasi / Register: BPK RI, Oktober 2012
laporan lembaga2020
LHP Investigatif BPK RI atas Pengelolaan Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008–2018
Sitasi / Register: BPK RI, Januari 2020
laporan lembaga2021
LHP Investigatif BPK RI atas Kerugian Negara Pengelolaan Investasi PT Asabri (Persero)
Sitasi / Register: BPK RI, Mei 2021
putusan ma2018
Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No. 104/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst atas Rochmadi Saptogiri (Auditor Utama BPK)
Sitasi / Register: Putusan No. 104/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, 5 Maret 2018
putusan ma2022
Putusan PN Tipikor Bandung No. 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg atas Suap Auditor BPK Jabar dalam Audit LKPD Pemkot Bekasi
Sitasi / Register: Putusan No. 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg, 14 September 2022
putusan ma2024
Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No. 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas Achsanul Qosasi (Anggota BPK RI)
Sitasi / Register: Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, 20 Juni 2024
laporan lembaga2021
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 BPK RI (Klaster Bansos dan Penanganan Pandemi)
Sitasi / Register: BPK RI, 2021
laporan lembaga2024
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 BPK RI (Klaster Pengadaan dan Infrastruktur Strategis)
Sitasi / Register: BPK RI, Oktober 2024
putusan ma1952
Putusan Mahkamah Agung No. 83 K/Sip/1952 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Sitasi / Register: Putusan MA No. 83 K/Sip/1952
undang undang2004
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sistem Satu Atap Peradilan di Bawah Mahkamah Agung)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 8
dokumen mpr2008
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2008 tentang Penegakan Disiplin dan Larangan Pungutan Liar Peradilan
Sitasi / Register: SEMA No. 4 Tahun 2008, Mahkamah Agung RI
putusan ma2021
Putusan Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Syarat Pengetatan Remisi Narapidana Korupsi dalam PP 99/2012
Sitasi / Register: Putusan MA No. 28 P/HUM/2021, 28 Oktober 2021
putusan ma2023
Putusan PN Tipikor Bandung No. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg atas Hakim Agung Sudrajad Dimyati (Suap Kasasi KSP Intidana)
Sitasi / Register: Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, 6 Juni 2023
laporan lembaga2024
Laporan Penggeledahan dan Penindakan Kejaksaan Agung RI dalam Kasus Gratifikasi dan Pemufakatan Jahat Zarof Ricar
Sitasi / Register: Kejaksaan Agung RI, 25 Oktober 2024
putusan mk2004
Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pembatalan UU Ketenagalistrikan Demi Perlindungan Cabang Produksi Penting Negara (Pasal 33 UUD 1945)
Sitasi / Register: Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, 15 Desember 2004
putusan mk2009
Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009, 6 Juli 2009
putusan mk2015
Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan (Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan)
Sitasi / Register: Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, 28 April 2015
dokumen mpr2001
Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
Sitasi / Register: TAP MPR No. VI/MPR/2001, 9 November 2001
dokumen mpr2001
Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
Sitasi / Register: TAP MPR No. VII/MPR/2001, 9 November 2001
dokumen mpr2001
Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Sitasi / Register: TAP MPR No. IX/MPR/2001, 9 November 2001
buku2012
Materi Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara (Sekretariat Jenderal MPR RI)
Sitasi / Register: Setjen MPR RI, 2012
laporan lembaga2021
Laporan Badan Pengkajian MPR RI tentang Rekomendasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
Sitasi / Register: Badan Pengkajian MPR RI, 2021
dokumen mpr2024
Keputusan Pimpinan MPR RI terkait Penegasan Status Hukum dan Pemulihan Nama Baik Sukarno (TAP XXXIII/MPRS/1967), Soeharto (TAP XI/MPR/1998), dan Abdurrahman Wahid (TAP II/MPR/2001)
Sitasi / Register: Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI 2019-2024, 25 September 2024
laporan lembaga2010
Risalah Rapat Paripurna DPR RI Pengesahan Laporan Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century
Sitasi / Register: Risalah Sidang Paripurna DPR RI, 3 Maret 2010
laporan lembaga1947
Laporan Pemeriksaan Keuangan Pertama Badan Pemeriksa Keuangan di Magelang
Sitasi / Register: Arsip BPK RI, 1947
laporan lembaga1957
Laporan Audit Keuangan Negara dan Pengawasan Anggaran Pembangunan Kabinet Djuanda
Sitasi / Register: Arsip Nasional RI, 1957
putusan ma1958
Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Sip/1958 tentang Pengakuan Hak Keperdataan Anak Angkat
Sitasi / Register: Putusan MA No. 100 K/Sip/1958
putusan ma1993
Putusan Mahkamah Agung No. 2263 K/Pdt/1991 terkait Ganti Rugi Warga Waduk Kedung Ombo
Sitasi / Register: Putusan MA No. 2263 K/Pdt/1991, 12 Juli 1993
putusan ma1995
Putusan Mahkamah Agung atas Pembatalan SK Pembredelan Majalah TEMPO oleh Menpen Harmoko
Sitasi / Register: Putusan MA No. 09 K/TUN/1995
keppres2000
Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967 (Pemulihan Hak Adat & Agama Warga Tionghoa)
Sitasi / Register: Inpres No. 6/2000
undang undang2001
UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 126
undang undang2003
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 39
undang undang2004
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5
undang undang2008
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 93
putusan ma2012
Putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg terkait Kerusuhan dan Intoleransi Agama di Nangkernang Sampang
Sitasi / Register: Putusan PN Sampang 2012
undang undang2012
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158
keppres2018
Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia XVIII Tahun 2018 (Asian Games)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 90
dokumen mpr2022
G20 Bali Leaders Declaration (Deklarasi Bersama Pemimpin Negara G20 di Nusa Dua Bali)
Sitasi / Register: G20 Bali Declaration, 16 November 2022
keppres2024
Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 248
undang undang2002
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 3
undang undang2000
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 185
undang undang1965
UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 3
undang undang2007
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 33
undang undang2012
UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 116
undang undang2014
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 25
undang undang2018
UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 92
putusan ma2017
Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No. 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst atas Patrialis Akbar (Hakim Konstitusi)
Sitasi / Register: Putusan No. 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, 4 September 2017
laporan lembaga2016
Laporan Pengawasan DPD RI atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Wilayah Timur Indonesia
Sitasi / Register: Laporan Komite IV DPD RI, 2016
laporan lembaga2017
Laporan Kajian DPD RI terkait Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah
Sitasi / Register: Laporan Komite II DPD RI, 2017
laporan lembaga2018
Laporan Pansus Pengawasan Tenaga Kerja Asing DPD RI di Sektor Pertambangan Daerah
Sitasi / Register: Laporan Pansus DPD RI, 2018
laporan lembaga2022
Rekomendasi DPD RI terkait Formasi Guru Honorer dan PPPK di Daerah Terpencil
Sitasi / Register: Laporan Komite III DPD RI, 2022
laporan lembaga2023
Laporan Pengawasan Mitigasi Bencana dan Tata Ruang Wilayah Rawan Bencana DPD RI
Sitasi / Register: Laporan Komite II DPD RI, 2023
laporan lembaga2007
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2007
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2007
laporan lembaga2013
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2013
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2013
laporan lembaga2016
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2016
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2016
laporan lembaga2021
Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2021
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2021
laporan lembaga2008
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Tata Niaga Minyak Mentah Pertamina
Sitasi / Register: BPK RI, 2008
laporan lembaga2019
LHP Investigasi BPK atas Rekayasa Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Sitasi / Register: BPK RI, 2019
laporan lembaga2023
LHP Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI dalam Proyek Penyediaan BTS 4G Kominfo (Rp8,03 Triliun)
Sitasi / Register: BPK RI, Mei 2023
laporan lembaga2017
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dan Ketetapan MPR RI 2014-2019
Sitasi / Register: Setjen MPR RI, 2017
laporan lembaga2022
Kajian Komprehensif Sistem Ketatanegaraan Pasca-20 Tahun Amandemen UUD 1945
Sitasi / Register: Badan Pengkajian MPR RI, 2022
undang undang2012
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 227
putusan mk2010
Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 (Penodaan Agama)
Sitasi / Register: Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, 19 April 2010
putusan mk2012
Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya (Outsourcing)
Sitasi / Register: Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, 17 Januari 2012
putusan mk2017
Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 Membatalkan Wewenang Mendagri Membatalkan Peraturan Daerah
Sitasi / Register: Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, 5 April 2017
putusan mk2023
Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 Mempertahankan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
Sitasi / Register: Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, 15 Juni 2023
putusan ma2020
Putusan MA No. 7 P/HUM/2020 Membatalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres 75/2019
Sitasi / Register: Putusan MA No. 7 P/HUM/2020, 27 Februari 2020
putusan ma2019
Putusan MA No. 3555 K/Pdt/2018 Memenangkan Gugatan Citizen Lawsuit Karhutla Melawan Presiden RI
Sitasi / Register: Putusan Kasasi MA No. 3555 K/Pdt/2018, 16 Juli 2019
putusan ma2021
Putusan Kasasi MA atas Perkara Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19 Eks Mensos Juliari Batubara
Sitasi / Register: Putusan MA No. 1055 K/Pid.Sus/2021
dokumen mpr2017
SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah (Konsinyasi)
Sitasi / Register: SEMA No. 1 Tahun 2017, Mahkamah Agung RI
dokumen mpr2019
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan di PTUN
Sitasi / Register: Perma No. 2 Tahun 2019
dokumen mpr2020
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
Sitasi / Register: Perma No. 1 Tahun 2020
undang undang2007
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 84
undang undang2011
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 111
undang undang2011
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 66
undang undang2022
UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 167
laporan lembaga2016
LHP BPK RI atas Pemeriksaan Investigatif Perpanjangan Kerjasama JICT PT Pelindo II
Sitasi / Register: BPK RI, 2016
laporan lembaga2023
LHP BPK Kepatuhan atas Pengelolaan Izin dan Penerimaan Negara Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan
Sitasi / Register: BPK RI, 2023
laporan lembaga2021
LHP BPK Kinerja Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat 2019-2020
Sitasi / Register: BPK RI, 2021
laporan lembaga2023
Laporan Khusus Tim Pemantau Komisi Yudisial atas Persidangan Perkara Tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2023
laporan lembaga2023
Laporan Pengawasan Khusus Komisi Yudisial atas Persidangan Kasus Pembunuhan Brigadir J (Ferdy Sambo)
Sitasi / Register: Komisi Yudisial RI, 2023
laporan lembaga2021
Laporan Pengawasan DPD RI atas Pembangunan Infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kawasan 3T
Sitasi / Register: Laporan Komite I DPD RI, 2021
laporan lembaga2022
Rekomendasi Kebijakan DPD RI terkait Pemekaran 4 DOB Papua dan Afirmasi Politik Tokoh Adat Papua
Sitasi / Register: Laporan Komite I DPD RI, 2022
laporan lembaga2020
Laporan Evaluasi DPD RI atas Pengoperasian Trayek Tol Laut dalam Menekan Disparitas Harga di Maluku dan Papua
Sitasi / Register: Laporan Komite II DPD RI, 2020
dokumen mpr2024
Keputusan MPR RI No. 3/MPR/2024 tentang Rekomendasi Badan Pengkajian MPR RI terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
Sitasi / Register: Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI 2019-2024, September 2024
dokumen mpr2023
Naskah Rekomendasi MPR RI tentang Optimalisasi Format Bikameral DPR-DPD dalam Sistem Presidensial
Sitasi / Register: Setjen MPR RI, 2023
putusan ma1954
Putusan MA No. 12 K/Sip/1954 tentang Perlindungan Hak Sipil dan Kewarganegaraan
Sitasi / Register: Putusan MA No. 12 K/Sip/1954
dokumen mpr1965
TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip Berdikari di Bidang Ekonomi
Sitasi / Register: TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965
dokumen mpr1978
TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Sitasi / Register: TAP MPR No. IV/MPR/1978
keppres1998
Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 181
undang undang2000
UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 131
undang undang2002
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 139
putusan mk2024
Putusan MK No. 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden
Sitasi / Register: Putusan MK No. 1-2/PHPU.PRES-XXII/2024, 22 April 2024
keppres2024
Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 148
dokumen mpr2009
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
Sitasi / Register: Peraturan Bersama MA & KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009
putusan ma1956
Putusan MA No. 179 K/Sip/1956 tentang Pengakuan Persamaan Hak Waris Laki-laki dan Perempuan
Sitasi / Register: Putusan MA No. 179 K/Sip/1956
dokumen mpr2019
Keputusan MPR RI No. 8/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2014-2019
Sitasi / Register: Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI 2014-2019
putusan mk2026
Putusan MK No. 282/PUU-XXIII/2025 (Pasal 240 beserta Penjelasan dan Pasal 241 KUHP tentang Penghinaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945)
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 282/PUU-XXIII/2025, diucapkan 28 Agustus 2026
berita2026
ANTARA — MK nyatakan Pasal 240 dan 241 KUHP bertentangan dengan UUD
Sitasi / Register: ANTARA News, 28 Agustus 2026
berita2026
Kompas — MK Hapus Pasal Penghinaan Pemerintah; Lembaga Negara Berbeda dengan Manusia
Sitasi / Register: Kompas.com, 28 Agustus 2026
arsip nasional1945
Naskah Asli Piagam Jakarta (Jakarta Charter) 22 Juni 1945
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Koleksi No. 17 / Pandji Soerachman; Risalah BPUPKI
arsip nasional1945
Notulen Stenografis Sidang Panitia Perancang UUD BPUPK 11-16 Juli 1945
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Notulen Mr. A.G. Pringgodigdo; Setneg RI 1995
arsip nasional1945
Maklumat Pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 tentang Pendirian Partai Politik
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Berita Repoeblik Indonesia Th. I No. 2; ANRI Koleksi Maklumat
arsip nasional1945
Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Berita Repoeblik Indonesia Th. I No. 2; ANRI Koleksi Kabinet
arsip nasional1948
Kawat Telegram Mandat Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) 19 Desember 1948
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Dokumen Kawat Sandi Militer Bukittinggi 1948
arsip nasional1948
Kawat Mandat Pemerintahan Pengasingan Luar Negeri di New Delhi (Maramis-Palar) 19 Desember 1948
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Arsip Diplomasi RI di India / PBB 1948
arsip nasional1947
Naskah Asli Perjanjian Linggarjati antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda 25 Maret 1947
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Koleksi Perjanjian Internasional RI No. 01/1947
arsip nasional1948
Naskah Resmi Persetujuan Renville di Atas Kapal Perang USS Renville 17 Januari 1948
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Arsip Delegasi RI Komisi Tiga Negara (KTN) 1948
arsip nasional1949
Piagam Hasil Konferensi Antar-Indonesia antara RI dan BFO di Kaliurang & Batavia Juli–Agustus 1949
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Koleksi Risalah Konferensi Antar-Indonesia 1949
arsip nasional1949
Naskah Resmi Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan Konferensi Meja Bundar Den Haag 27 Desember 1949
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RIS 1949 No. 1; ANRI Koleksi KMB
arsip nasional1950
Piagam Persetujuan Pembentukan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 19 Mei 1950
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RIS No. 37 Tahun 1950; ANRI
arsip nasional1957
Risalah Sidang Pleno Konstituante: Pidato M. Natsir tentang Doktrin Piagam Madinah 12 November 1957
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Risalah Resmi Sidang Konstituante RI Jilid I, Bandung, 1957; ANRI
arsip nasional1958
Risalah Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Majelis Konstituante RI 1956–1958
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Dokumen Komisi I Konstituante; Arsip Nasional RI
arsip nasional1959
Naskah Resmi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959; Depernas & ANRI
arsip nasional1960
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI No. 104 Tahun 1960; Tambahan Lembaran Negara No. 2043
arsip nasional1966
Surat Perintah 11 Maret 1966 (Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia)
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Koleksi Supersemar 1966; Puspen AD
arsip nasional1967
Risalah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Maret 1967
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat MPRS; TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
arsip nasional1998
Risalah Resmi Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI November 1998
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat Jenderal MPR RI; TAP MPR No. XVII/MPR/1998
arsip nasional2002
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku I: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi & MPR RI, 2010; ANRI
arsip nasional2002
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku II: Sendi-Sendi Dasar dan Kedaulatan Negara
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi & MPR RI, 2010; ANRI
arsip nasional2002
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV: Kekuasaan Kehakiman, MK, dan KY
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi & MPR RI, 2010; ANRI
arsip nasional2002
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VIII: Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J)
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi & MPR RI, 2010; ANRI
arsip nasional2002
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku X: Kompilasi Risalah Rapat PAH I dan PAH II BP MPR
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi & MPR RI, 2010; ANRI
arsip nasional1945
Risalah Stenografis Sidang Lengkap PPKI 18 Agustus 1945: Pengesahan UUD & Pemilihan Presiden
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Koleksi Risalah PPKI No. 01/1945; Setneg RI 1995
arsip nasional1945
Risalah Sidang PPKI 19 Agustus 1945: Pembagian 8 Wilayah Provinsi & 12 Kementerian Pertama RI
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Koleksi Risalah PPKI No. 02/1945; Berita Repoeblik Indonesia Th. I
arsip nasional1945
Risalah Sidang PPKI 22 Agustus 1945: Pembentukan KNIP, Komite Nasional Daerah, & BKR
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Koleksi Risalah PPKI No. 03/1945; Arsip KNIP
arsip nasional1949
Naskah Asli Proklamasi Berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) 7 Agustus 1949 di Cisayong
KITLV / Univ. Leiden
Sitasi / Register: KITLV Leiden Or. 26.850 / ANRI Koleksi Pemberontakan Daerah / Disjarahad
arsip nasional1962
Berkas Pemeriksaan & Putusan Mahkamah Darurat Perang (Mahadper) Kasus SM Kartosoewirjo 1962
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: ANRI Khazanah Peradilan Militer / Disjarahad Berkas No. Kep-01/1962
arsip nasional1948
Naskah Resolusi PKI 'Djalan Baru untuk Republik Indonesia' (Musso, Agustus 1948)
IISG (IISH Amsterdam)
Sitasi / Register: International Institute of Social History (IISG Amsterdam), No. 995708 - scan digital via Internet Archive (@bebaskanbuku)
arsip nasional1961
Keputusan Presiden No. 449/1961 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi Tokoh PRRI/Permesta
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI No. 449 Tahun 1961; ANRI Himpunan Keppres
undang undang2006
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA / Otonomi Asimetris)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 62; Tambahan Lembaran Negara No. 4633
arsip nasional1961
Naskah Manifesto Komite Nasional Papua & Ketetapan Bendera Bintang Kejora 19 Oktober 1961
Nationaal Archief NL (Den Haag)
Sitasi / Register: Nationaal Archief Nederland (NA NL 2.10.54 Nieuw-Guinea Beheer)
arsip nasional1962
Naskah Perjanjian Bilateral RI-Belanda Mengenai Papua Barat (New York Agreement 15 Agustus 1962)
United Nations Treaty Archives
Sitasi / Register: United Nations Treaty Series Vol. 437 No. 6311; United Nations Archives
arsip nasional1969
Laporan Hasil PEPERA 1969 & Resolusi Majelis Umum PBB No. 2504 (XXIV) Pengesahan Irian Barat
United Nations Treaty Archives
Sitasi / Register: UN General Assembly Official Records A/PV.1812 (19 Nov 1969); ANRI
arsip nasional1980
Naskah 'Pernyataan Keprihatinan' (Petisi 50) 5 Mei 1980 Ditandatangani 50 Tokoh Nasional
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB) / ANRI Dokumen Petisi 50 No. 01/1980
keppres1946
Surat Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan di Magelang
Sitasi / Register: Penetapan Pemerintah No. 11/OEM/1946
arsip nasional1955
Deklarasi Bersama Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KAA) — Dasa Sila Bandung 1955
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Final Communiqué of the Asian-African Conference 1955
undang undang1953
Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR
Sitasi / Register: LN RI No. 29/1953
undang undang1953
Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia (Nasionalisasi De Javasche Bank)
Sitasi / Register: LN RI No. 40/1953
keppres1957
Deklarasi Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja 13 Desember 1957 tentang Wilayah Perairan Republik Indonesia
Sitasi / Register: Deklarasi Wilayah Perairan RI 13 Des 1957
undang undang1964
Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Intervensi Presiden dalam Peradilan)
Sitasi / Register: LN RI No. 107/1964
dokumen mpr1978
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)
Sitasi / Register: Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978
undang undang1985
Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Kewajiban Asas Tunggal Pancasila)
Sitasi / Register: LN RI No. 44/1985
laporan lembaga2012
Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982–1985
Sitasi / Register: Komnas HAM Laporan KKP-HAM 2012
laporan lembaga1996
Laporan Investigasi Komnas HAM atas Peristiwa Penyerbuan Kantor DPP PDI 27 Juli 1996 (Kudatuli)
Sitasi / Register: Komnas HAM Dokumen 1996
keppres2000
Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina
Sitasi / Register: Keppres No. 6/2000
undang undang2002
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN RI No. 137/2002
undang undang2003
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN RI No. 98/2003
undang undang2008
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Sitasi / Register: LN RI No. 61/2008
undang undang2011
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan)
Sitasi / Register: LN RI No. 116/2011
undang undang2014
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Rekognisi Desa & Alokasi Dana Desa Langsung APBN)
Sitasi / Register: LN RI No. 7/2014
putusan mpd2014
Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta No. 29/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst atas Nama M. Akil Mochtar (Vonis Seumur Hidup Kasus Suap Pilkada)
Sitasi / Register: Putusan PN Jakarta Pusat 29/Pid.Sus/TPK/2014
inpres2023
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
Sitasi / Register: Inpres No. 2/2023
undang undang2022
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
Sitasi / Register: LN RI No. 120/2022
putusan mk2024
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 136/PUU-XXII/2024 tentang Sanksi Pidana Netralitas Aparat TNI, Polri, dan Pejabat Daerah dalam Pilkada
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 136/PUU-XXII/2024
keppres2024
Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 155
keppres2024
Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih (48 Kementerian)
Sitasi / Register: Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 241
undang undang1958
Undang-Undang No. 85 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
Sitasi / Register: LN RI No. 156/1958
keppres1958
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958 tentang Penguasaan dan Pengambilalihan Perusahaan-Perusahaan Belanda
Sitasi / Register: LN RI No. 39/1958
undang undang1957
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Desentralisasi Pertama)
Sitasi / Register: LN RI No. 6/1957
keppres1960
Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilu 1955 dan Pembentukan DPR Gotong Royong
Sitasi / Register: LN RI No. 44/1960
keppres1960
Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masyumi dan PSI
Sitasi / Register: Keppres No. 200/1960
arsip nasional1962
Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang Penyerahan Irian Barat kepada Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA) dan Indonesia
United Nations Treaty Archives
Sitasi / Register: United Nations Treaty Series No. 6311
arsip nasional1965
Surat Resmi Pemerintah Indonesia Tanggal 7 Januari 1965 tentang Penarikan Diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: UN Document A/5857 1965
keppres1966
Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS No. 1/3/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)
Sitasi / Register: Keppres No. 1/3/1966 jo. Tap MPRS XXV/1966
undang undang1967
Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA Orde Baru)
Sitasi / Register: LN RI No. 1/1967
undang undang1975
Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Fusi Partai Politik)
Sitasi / Register: LN RI No. 32/1975
undang undang1976
Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN RI No. 35/1976
arsip nasional1980
Pernyataan Keprihatinan (Petisi 50) Tanggal 5 Mei 1980: Gugatan Tokoh Nasional atas Penggunaan Pancasila untuk Menyerang Oposisi
Arsip Nasional RI (ANRI)
Sitasi / Register: Dokumen Sejarah Petisi 50 / ANRI
laporan lembaga2000
Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984
Sitasi / Register: Komnas HAM KKP-HAM Tanjung Priok 2000
laporan lembaga2008
Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Talangsari Lampung 1989
Sitasi / Register: Komnas HAM KKP-HAM Talangsari 2008
keppres1993
Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Sitasi / Register: Keppres No. 50/1993
dokumen mpr1998
Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Sitasi / Register: Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998
keppres1998
Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Sitasi / Register: Keppres No. 27/1998
undang undang2001
Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN RI No. 135/2001
undang undang2002
Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pembentukan PPATK)
Sitasi / Register: LN RI No. 30/2002
undang undang2003
Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres Langsung Pertama)
Sitasi / Register: LN RI No. 93/2003
undang undang2004
Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN RI No. 89/2004
undang undang2006
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Penghapusan Diskriminasi Keturunan)
Sitasi / Register: LN RI No. 63/2006
undang undang2009
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Sitasi / Register: LN RI No. 112/2009
undang undang2011
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
Sitasi / Register: LN RI No. 104/2011
undang undang2011
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sitasi / Register: LN RI No. 111/2011
undang undang2016
Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Sitasi / Register: LN RI No. 125/2016
laporan lembaga2018
Perjanjian Pengalihan Saham & Divestasi 51.23% PT Freeport Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum/MIND ID)
Sitasi / Register: Kementerian BUMN & Kementerian ESDM Dokumen Divestasi 2018
undang undang2019
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK (Pelemahan Status Independensi KPK)
Sitasi / Register: LN RI No. 197/2019
undang undang2020
Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19
Sitasi / Register: LN RI No. 134/2020
undang undang2022
Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN Nusantara)
Sitasi / Register: LN RI No. 41/2022
undang undang2023
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
Sitasi / Register: LN RI No. 1/2023
putusan mk2019
Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan
Sitasi / Register: Putusan MKRI No. 18/PUU-XVII/2019
keppres2024
Peraturan Presiden No. 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji
Sitasi / Register: LN RI No. 256/2024
putusan mk2004
Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 (Putusan Bom Bali I - Pembatalan Penerapan Retroaktif UU Anti-Terorisme)
Sitasi / Register: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003
putusan mk2005
Putusan MK No. 011 & 012/PUU-III/2005 (Mandat Konstitusional Alokasi Minimal 20% APBN untuk Pendidikan)
Sitasi / Register: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011 dan 012/PUU-III/2005
putusan mk2010
Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 (Pembatalan Total UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan)
Sitasi / Register: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009
putusan mk2018
Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 (Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Hierarki Hukum Nasional - Uji Materi UU No. 24 Tahun 2000)
Sitasi / Register: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018
buku1960
Demokrasi Kita (Mohammad Hatta, 1960)
Sitasi / Register: Hatta, M. (1960). Demokrasi Kita. Jakarta: Panji Masyarakat.
buku1992
Risalah Sidang BPUPKI-PPKI, 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945 (Sekretariat Negara RI)
Sitasi / Register: Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1992). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
buku1968
Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan HTN (Prof. Dr. Ismail Suny)
Sitasi / Register: Suny, I. (1968). Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta: Aksara Baru.
buku1972
Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia (Prof. Daniel S. Lev)
Sitasi / Register: Lev, D. S. (1972). Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia. Ithaca: Cornell University.
buku1999
Pengisian Jabatan Presiden (Prof. Dr. Harun Alrasid)
Sitasi / Register: Alrasid, H. (1999). Pengisian Jabatan Presiden. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
buku1992
The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia (Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution)
Sitasi / Register: Nasution, A. B. (1992). The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.
buku1998
Politik Hukum di Indonesia (Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD)
Sitasi / Register: Mahfud MD, M. (1998). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES / Rajawali Pers.
buku2005
Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie)
Sitasi / Register: Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI & Konpres.
buku2009
Menegakkan Hukum Suatu Pencarian (Prof. Dr. Bagir Manan)
Sitasi / Register: Manan, B. (2009). Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. Jakarta: Djambatan.
buku2010
Pergeseran Kekuasaan Legislatif Pasca-Amandemen UUD 1945 (Prof. Dr. Saldi Isra)
Sitasi / Register: Isra, S. (2010). Pergeseran Kekuasaan Legislatif. Jakarta: Mizan Pustaka / Rajawali Pers.
putusan mk2023
Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023
Sitasi / Register: Saldi Isra. (2023). Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan MKRI No. 90/PUU-XXI/2023, hlm. 120-135.
putusan mk2023
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 02/MKMK/L/11/2023
Sitasi / Register: MKMK. (2023). Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Berat Kode Etik Hakim Konstitusi.
jurnal2020
Autocratic Legalism dalam Pembentukan UU Cipta Kerja (Bivitri Susanti, STH Jentera)
Sitasi / Register: Susanti, B. (2020). Autocratic Legalism dalam Pembentukan UU Cipta Kerja. Jentera Law School Policy Paper.
jurnal2019
Analisis Inkonstitusionalitas Revisi UU KPK (PUSaKO / Feri Amsari & Zainal Arifin Mochtar)
Sitasi / Register: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO). (2019). Analisis Inkonstitusionalitas Revisi UU KPK. Padang: FH Unand.
buku2008
Korupsi Politik di Negara Modern (Dr. Artidjo Alkostar)
Sitasi / Register: Alkostar, A. (2008). Korupsi Politik di Negara Modern. Yogyakarta: FH UII Press.
buku2007
Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukan (Prof. Dr. Maria Farida Indrati)
Sitasi / Register: Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius.
buku1987
Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi (Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo)
Sitasi / Register: Martosoewignjo, S. S. (1987). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni.
buku1974
Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Wirjono Prodjodikoro)
Sitasi / Register: Prodjodikoro, W. (1974). Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia (cet. 2). Jakarta: Dian Rakyat.
buku2014
Hukum Tata Negara Indonesia (Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.)
Sitasi / Register: Rajawali Pers, 2014
buku2016
Lembaga Negara Independen: Dinamika Ketatanegaraan Pasca-Amandemen (Dr. Zainal Arifin Mochtar)
Sitasi / Register: Rajawali Pers, 2016
buku2007
Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran (Prof. Dr. Denny Indrayana)
Sitasi / Register: Mizan, 2007
buku1988
Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia (Prof. Dr. Bintan R. Saragih)
Sitasi / Register: Saragih, B. R. (1988). Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia (cet. 1). Jakarta: Gaya Media Pratama.
buku2004
Tipe Negara Hukum (Prof. Dr. A. Mukthie Fadjar)
Sitasi / Register: Bayumedia, 2004
buku2010
Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen (Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik)
Sitasi / Register: Kencana, 2010
buku2014
Konstitusionalisme Agraria (Dr. Yance Arizona)
Sitasi / Register: Arizona, Y. (2014). Konstitusionalisme Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
buku2003
Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia (Prof. Satya Arinanto)
Sitasi / Register: Arinanto, S. (2003). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
buku2017
Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara (Dr. Fitra Arsil)
Sitasi / Register: Arsil, F. (2017). Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara. Depok: Rajawali Pers (RajaGrafindo Persada).
buku2022
Pemilu dan Sistem Presidensiil Indonesia (Dr. Mohammad Syaiful Aris)
Sitasi / Register: Aris, M. S. (2022). Pemilu dan Sistem Presidensiil Indonesia. Malang: Setara Press.
buku2015
Negara Hukum Pancasila dan MK (Prof. Arief Hidayat)
Sitasi / Register: FH Undip Press, 2015
buku2017
Politik Hukum Perundang-undangan (Prof. Lita Tyesta A.L. Wardhani)
Sitasi / Register: Undip Press, 2017
buku2013
Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Prof. Achmad Ruslan)
Sitasi / Register: Ruslan, A. (2013). Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (ed. 2). Yogyakarta: Rangkang Education.
buku1952
Nationalism and Revolution in Indonesia (George McTurnan Kahin)
Sitasi / Register: Kahin, G. McT. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, NY: Cornell University Press.
buku1981
A History of Modern Indonesia since c. 1300 (M. C. Ricklefs)
Sitasi / Register: Ricklefs, M. C. (1981). A History of Modern Indonesia since c. 1300. London: Macmillan.
undang undang2026
UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2026 (63), TLN (7181) : 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2026
UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Sitasi / Register: LN 2026 (62), TLN (7180) : 137 hlm.
undang undang2026
UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN 2026 (59), TLN (7179) : 42 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2026
UU No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Sitasi / Register: LN 2026 (47), TLN (7174) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2026
UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sitasi / Register: LN 2026 (1), TLN (7153) : 51 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara
Sitasi / Register: LN 2025 (192), TLN (7151) : 29 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Sitasi / Register: LN 2025 (188), TLN (7149) : 184 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 19 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition)
Sitasi / Register: LN 2025 (181), TLN (7146) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Sitasi / Register: Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata; dan partisipasi masyarakat. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan T.E.U. Indonesia, Pemerintah
undang undang2025
UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
Sitasi / Register: LN 2025 (179), TLN (7144) : 50 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN 2025 (162), TLN (7142) : 51 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 15 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
Sitasi / Register: LN 2025 (152), TLN (7137) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah
Sitasi / Register: LN 2025 (139), TLN (7132) : 54 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 13 Tahun 2025 tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN 2025 (134), TLN (7129) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN 2025 (133), TLN (7128) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN 2025 (132), TLN (7127) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN 2025 (131), TLN (7126) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 9 Tahun 2025 tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN 2025 (130), TLN (7125) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN 2025 (129), TLN (7124) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN 2025 (128), TLN (7123) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN 2025 (127), TLN (7122) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 5 Tahun 2025 tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
Sitasi / Register: LN 2025 (126), TLN (7121) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 4 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
Sitasi / Register: LN 2025 (125), TLN (7120) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2025 (35), TLN (7104) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN 2025 (29), TLN (7100) : 30 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2025
UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN 2025 (25), TLN (7097) : 94 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Sitasi / Register: LN 2024 (399), TLN (7089) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (336), TLN (7087) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (335), TLN (7086) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (334), TLN (7085) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (333), TLN (7084) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (332), TLN (7083) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (331), TLN (7082) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (330), TLN (7081) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (329), TLN (7080) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (328), TLN (7079) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (327), TLN (7078) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (326), TLN (7077) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (325), TLN (7076) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (324), TLN (7075) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (323), TLN (7074) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (322), TLN (7073) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (321), TLN (7072) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (320), TLN (7071) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (319), TLN (7070) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (318), TLN (7069) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 131 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (317), TLN (7068) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (316), TLN (7067) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (315), TLN (7066) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (314), TLN (7065) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN 2024 (313), TLN (7064) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN 2024 (312), TLN (7063) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 125 Tahun 2024 tentang Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN 2024 (311), TLN (7062) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN 2024 (310), TLN (7061) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
Sitasi / Register: LN 2024 (309), TLN (7060) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yograkarta
Sitasi / Register: LN 2024 (308), TLN (7059) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta
Sitasi / Register: LN 2024 (307), TLN (7058) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yoryakarta
Sitasi / Register: LN 2024 (306), TLN (7057) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta
Sitasi / Register: LN 2024 (305), TLN (7056) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
Sitasi / Register: LN 2024 (304), TLN (7055) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
Sitasi / Register: LN 2024 (303), TLN (7054) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
Sitasi / Register: LN 2024 (302), TLN (7053) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
Sitasi / Register: LN 2024 (301), TLN (7052) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (300), TLN (7051) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (299), TLN (7050) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (298), TLN (7049) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (297), TLN (7048) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (296), TLN (7047) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (295), TLN (7046) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (294), TLN (7045) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (293), TLN (7044) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (292), TLN (7043) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (291), TLN (7042) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (290), TLN (7041) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (289), TLN (7040) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (288), TLN (7039) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (287), TLN (7038) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (286), TLN (7037) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (285), TLN (7036) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (284), TLN (7035) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (283), TLN (7034) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (282), TLN (7033): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (281), TLN (7032): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (280), TLN (7031): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (279), TLN (7030): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (278), TLN (7029): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (277), TLN (7028): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN 2024 (276), TLN (7027): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu
Sitasi / Register: LN 2024 (275), TLN (7026): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu
Sitasi / Register: LN 2024 (274), TLN (7025): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu
Sitasi / Register: LN 2024 (273), TLN (7024): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu
Sitasi / Register: LN 2024 (272), TLN (7023): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (271), TLN (7022): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (270), TLN (7021): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (269), TLN (7020): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (268), TLN (7019): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (267), TLN (7018): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (266), TLN (7017): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (265), TLN (7016): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (264), TLN (7015): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (263), TLN (7014): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (262), TLN (7013) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (261), TLN (7012): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (260), TLN (7011): 9 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (259), TLN (7010) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (258), TLN (7009): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 71 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique d'Indonesie et le Gouvernement de la Republique francaise relatif de la Cooperation dans le
Sitasi / Register: LN 2024 (257), TLN (7008) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 70 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kinqdom of Cambodia concerning Cooperation i
Sitasi / Register: LN 2024 (256), TLN (7007) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 69 Tahun 2024 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia an
Sitasi / Register: LN 2024 (255), TLN (7006) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 68 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperatio
Sitasi / Register: LN 2024 (254), TLN (7005) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 67 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India concerning Cooperation in the
Sitasi / Register: LN 2024 (253), TLN (7004) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Sitasi / Register: LN 2024 (252), TLN (7003) : 40 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Sitasi / Register: Daya Genetik yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, dan kebijakan Paten tidak boleh menghambat inovasi yang ada. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
undang undang2024
UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Sitasi / Register: LN 2024 (228), TLN (6997) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
Sitasi / Register: LN 2024 (227), TLN (6996) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Sitasi / Register: LN 2024 (226), TLN (6995) : 51 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (225), TLN (6994) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 60 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Sitasi / Register: LN 2024 (196), TLN (6988) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
Sitasi / Register: LN 2024 (194), TLN (6987): 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (164), TLN (6979): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (163), TLN (6978): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (162), TLN (6977): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (161), TLN (6976): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (160), TLN (6975): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (159), TLN (6974): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (158), TLN (6973): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (157), TLN (6972): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (156), TLN (6971): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (155), TLN (6970): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (154), TLN (6969): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (153), TLN (6968): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (152), TLN (6967): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN 2024 (151), TLN (6966): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
Sitasi / Register: LN 2024 (150), TLN (6965): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
Sitasi / Register: LN 2024 (149), TLN (6964): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
Sitasi / Register: LN 2024 (148), TLN (6963): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
Sitasi / Register: LN 2024 (147), TLN (6962): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
Sitasi / Register: LN 2024 (146), TLN (6961): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
Sitasi / Register: LN 2024 (145), TLN (6960): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
Sitasi / Register: LN 2024 (144), TLN (6959): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
Sitasi / Register: LN 2024 (143), TLN (6958): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung
Sitasi / Register: LN 2024 (142), TLN (6957): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
Sitasi / Register: LN 2024 (141), TLN (6956): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
Sitasi / Register: LN 2024 (140), TLN (6955): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN 2024 (139), TLN (6954): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Sitasi / Register: UU No. 32 Tahun 2024, peraturan.bpk.go.id
undang undang2024
UU No. 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sitasi / Register: LN 2024 (129), TLN (6951): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sitasi / Register: LN 2024 (128), TLN (6950): 9 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sitasi / Register: LN 2024 (127), TLN (6949): 6 HLM.; JDIH.SETNEG.GO.ID
undang undang2024
UU No. 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (126), TLN (6948): 5 HLM.; JDIH.SETNEG.GO.ID
undang undang2024
UU No. 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (125), TLN (6947): 5 HLM.; JDIH.SETNEG.GO.ID
undang undang2024
UU No. 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (124), TLN (6946): 6 HLM.; JDIH.SETNEG.GO.ID
undang undang2024
UU No. 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (123), TLN (6945): 6 HLM.; JDIH.SETNEG.GO.ID
undang undang2024
UU No. 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (122), TLN (6944): 6 HLM.; JDIH.SETNEG.GO.ID
undang undang2024
UU No. 23 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (121), TLN (6943): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (120), TLN (6942): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (119), TLN (6941): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (118), TLN (6940): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (117), TLN (6939): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (116), TLN (6938): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (115), TLN (6937): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (114), TLN (6936): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (113), TLN (6935): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (112), TLN (6934): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (111), TLN (6933): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh
Sitasi / Register: LN 2024 (110), TLN (6932): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh
Sitasi / Register: LN 2024 (109), TLN (6931): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh
Sitasi / Register: LN 2024 (108), TLN (6930): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh
Sitasi / Register: LN 2024 (107), TLN (6929): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh
Sitasi / Register: LN 2024 (106), TLN (6928): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh
Sitasi / Register: LN 2024 (105), TLN (6927): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh
Sitasi / Register: LN 2024 (104), TLN (6926): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh
Sitasi / Register: LN 2024 (103), TLN (6925): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
Sitasi / Register: LN 2024 (98), TLN (6923): 24 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sitasi / Register: LN 2024 (77), TLN (6914): 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Sitasi / Register: LN 2024 (76), TLN (6913) : 44 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2024
UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sitasi / Register: LN 2024 (1), TLN (6905): 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2023
UU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)
Sitasi / Register: LN 2023 (160), TLN (6903): 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2023
UU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Sitasi / Register: LN 2023 (142), TLN (6898): 26 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2023
UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN 2023 (141), TLN (6897): 32 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2023
UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
Sitasi / Register: LN 2023 (140), TLN (6896): 48 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2023
UU No. 18 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Sitasi / Register: LN 2023 (134), TLN (6895): 12 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2023
UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Sitasi / Register: LN 2023 (105), TLN (6887): 198 hlm.; jdih.setneg.go.id
undang undang2023
UU No. 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen
Sitasi / Register: LN.2023/No.65, TLN No.6874, jdih.setneg.go.id: 28 hlm.
undang undang2023
UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN.2023/No.62, TLN No.6871, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
undang undang2023
UU No. 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
Sitasi / Register: LN.2023/No.61, TLN No.6870, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
undang undang2023
UU No. 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN.2023/No.60, TLN No.6869, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
undang undang2023
UU No. 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur
Sitasi / Register: LN.2023/No.59, TLN No.6868, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
undang undang2023
UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
Sitasi / Register: LN.2023/No.58, TLN No.6867, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
undang undang2023
UU No. 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN.2023/No.57, TLN No.6866, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
undang undang2023
UU No. 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN.2023/No.56, TLN No.6865, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
undang undang2023
UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2023/No.55, TLN No.6864, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
undang undang2023
UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2023/No.54, TLN No.6863, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
undang undang2023
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
undang undang2023
UU No. 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives)
Sitasi / Register: LN.2023/No.5, TLN No.6846, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
undang undang2023
UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Sitasi / Register: LN.2023/No.4, TLN No.6845, jdih.setneg.go.id: 527 hlm.
undang undang2023
UU No. 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)
Sitasi / Register: LN.2023/No.3, TLN No.6844 , jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
undang undang2023
UU No. 2 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of D
Sitasi / Register: LN.2023/No.2, TLN No.6843 , jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
undang undang2023
UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sitasi / Register: LN.2023/No.1, TLN No.6842 , jdih.setneg.go.id: 229 hlm.
undang undang2022
UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Sitasi / Register: LN.2022/No.223, TLN No.6831, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.
undang undang2022
UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Sitasi / Register: LN.2022/No.208, TLN No.6827, jdih.setneg.go.id: 54 hlm.
undang undang2022
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Sitasi / Register: LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
undang undang2022
UU No. 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Sitasi / Register: LN.2022/No.194, TLN No.6819, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
undang undang2022
UU No. 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea)
Sitasi / Register: LN.2022/No.191, TLN No.6818, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
undang undang2022
UU No. 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
Sitasi / Register: LN.2022/No.190, TLN No.6817, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
undang undang2022
UU No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi
Sitasi / Register: LN.2022/No.166, TLN No.6812, jdih.setneg.go.id: 33 hlm.
undang undang2022
UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN.2022/No.165, TLN No.6811, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.
undang undang2022
UU No. 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2022/No.164, TLN No.6810, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
undang undang2022
UU No. 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN.2022/No.163, TLN No.6809, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
undang undang2022
UU No. 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
Sitasi / Register: LN.2022/No.162, TLN No.6808, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
undang undang2022
UU No. 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi
Sitasi / Register: LN.2022/No.161, TLN No.6807, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
undang undang2022
UU No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN.2022/No.160, TLN No.6806, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
undang undang2022
UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
Sitasi / Register: LN.2022/No.159, TLN No.6805, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
undang undang2022
UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
Sitasi / Register: LN.2022/No.158, TLN No.6804, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
undang undang2022
UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Sitasi / Register: LN.2022/No.157, TLN No.6803, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.
undang undang2022
UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Sitasi / Register: LN.2022/No.143, TLN No.6801 jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
undang undang2022
UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sitasi / Register: LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id: 58 hlm.
undang undang2022
UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
Sitasi / Register: LN.2022/No.71, TLN No.6782, jdih.setneg.go.id : 67 hlm.
undang undang2022
UU No. 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
Sitasi / Register: LN.2022/No.70, TLN No.6781, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
undang undang2022
UU No. 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN.2022/No.69, TLN No.6780, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
undang undang2022
UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
Sitasi / Register: LN.2022/No.68, TLN No.6779, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
undang undang2022
UU No. 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN.2022/No.67, TLN No.6778, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
undang undang2022
UU No. 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN.2022/No.66, TLN No.6777, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
undang undang2022
UU No. 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN.2022/No.65, TLN No.6776, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
undang undang2022
UU No. 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN.2022/No.64, TLN No.6775, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
undang undang2022
UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Sitasi / Register: LN.2022/No.41, TLNNo. 6766, jdih.setneg.go.id : 30 hlm.
undang undang2022
UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Sitasi / Register: LN.2022/No.12, TLN No. 6760, jdih.setneg.go.id : 46 hlm.
undang undang2022
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN.2022/No.4, TLN No.6757, jdih.setneg.go.id : 100 hlm.
undang undang2021
UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.298, TLN No. 6755, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.
undang undang2021
UU No. 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
Sitasi / Register: LN.2021/No.297, TLN No. 6754, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
undang undang2021
UU No. 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Sitasi / Register: LN.2021/No.296, TLN No. 6753, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
undang undang2021
UU No. 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
Sitasi / Register: LN.2021/No.295, TLN No. 6752, jdih.setneg.go.id : 9 hlm.
undang undang2021
UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Sitasi / Register: LN.2021/No.246, TLN No.6736, jdih.setneg.go.id : 104 hlm.
undang undang2021
UU No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
Sitasi / Register: LN.2021/No.245, TLN No.6735, jdih.setneg.go.id : 54 hlm.
undang undang2021
UU No. 5 Tahun 2021 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
Sitasi / Register: LN.2021/No.242, TLN No.6733, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
undang undang2021
UU No. 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Sitasi / Register: LN.2021/No.234, TLN No.6728, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
undang undang2021
UU No. 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Sitasi / Register: LN.2021/No.233, TLN No.6727, jdih.setneg.go.id : 12 hlm.
undang undang2021
UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2021/No.155, TLN No.6697, jdih.setkab.go.id : 26 hlm.
undang undang2021
UU No. 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)
Sitasi / Register: LN.2021/No.113, TLN No.6684, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
undang undang2020
UU No. 13 Tahun 2020 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2020/No.248, TLN No.6575, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
undang undang2020
UU No. 12 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden Concerning Cooperation in the
Sitasi / Register: LN.2020/No.247, TLN No.6574, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
undang undang2020
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Sitasi / Register: LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id : 769 hlm.
undang undang2020
UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Sitasi / Register: LN.2020/No.240, TLN No.6571, jdih.setkab.go.id : 21 hlm.
undang undang2020
UU No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Sitasi / Register: LN.2020/No.239, TLN No.6570, jdih.setkab.go.id : 55 hlm.
undang undang2020
UU No. 8 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
Sitasi / Register: LN.2020/No.235, TLN No.6567, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
undang undang2020
UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN.2020/No.216, TLN No.6554, jdih.setneg.go.id : 12 hlm
undang undang2020
UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menj
Sitasi / Register: LN.2020/NO.193, TLN NO.6547, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
undang undang2020
UU No. 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.188, TLN NO.6544, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
undang undang2020
UU No. 4 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence
Sitasi / Register: LN.2020/NO.187, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
undang undang2020
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN.2020/NO.147, TLN NO.6525, JDIH.SETNEG.GO.ID : 67 HLM.
undang undang2020
UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Sitasi / Register: LN.2020/NO.134, TLN NO.6516, JDIH.SETKAB.GO.ID : 22 HLM
undang undang2020
UU No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.67, TLN NO.6476, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
undang undang2019
UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN.2019, No.212, TLN.6414, peraturan.go.id : 13 Hlm
undang undang2019
UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
Sitasi / Register: UU No. 23 Tahun 2019, peraturan.bpk.go.id
undang undang2019
UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN. 2019 No. 201, TLN No. 6412, LL SETNEG : 48 HLM
undang undang2019
UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Sitasi / Register: LN.2019, No.200, TLN. No.6411, LL. Setneg : 45 Hlm
undang undang2019
UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Sitasi / Register: LN.2019/NO.198, TLN NO.6410, JDIH.SETNEG.GO.ID : 47 HLM.
undang undang2019
UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.197, TLN NO.6409, PERATURAN.GO.ID : 32 HLM.
undang undang2019
UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
Sitasi / Register: LN.2019/NO.191, TLN NO.6406, JDIH.SETNEG.GO.ID : 27 HLM.
undang undang2019
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Sitasi / Register: UU No. 17 Tahun 2019, peraturan.bpk.go.id
undang undang2019
UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.186, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
undang undang2019
UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.183, TLN NO. 6398, JDIH.SETNEG.GO.ID : 14 HLM.
undang undang2019
UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
Sitasi / Register: LN.2019/NO.182, TLN NO.6397, JDIH.SETNEG.GO.ID : 29 HLM.
undang undang2019
UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.181, TLN NO. 6396, JDIH.SETNEG.GO.ID : 6 HLM.
undang undang2019
UU No. 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Sitasi / Register: LN.2019/NO.169, TLN NO. 6388, JDIH.SETNEG.GO.ID : 11 HLM.
undang undang2019
UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.148, TLN NO.6374, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 53 HLM.
undang undang2019
UU No. 10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.143, TLN NO.6372, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
undang undang2019
UU No. 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Extradition)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.142, TLN NO.6371, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 3 HLM.
undang undang2019
UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.75, TLN NO.6338, LL SETKAB : 63 HLM.
undang undang2019
UU No. 7 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Cooperation In The Field Of Def
Sitasi / Register: LN.2019/NO.74, TLN NO.6337, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2019
UU No. 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.58, TLN NO.6327, LL SETKAB : 4 HLM.
undang undang2019
UU No. 5 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Defence Industry Cooperation)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.57, TLN NO.6326, LL SETKAB : 4 HLM.
undang undang2019
UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.56, TLN NO.6325, LL SETKAB : 36 HLM.
undang undang2019
UU No. 3 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic
Sitasi / Register: LN.2019/NO.6, TLN NO.6301, LL SETKAB : 4 HLM.
undang undang2019
UU No. 2 Tahun 2019 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republic Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Mini
Sitasi / Register: LN.2019/NO.5, TLN NO.6300, LL SETKAB : 4 HLM.
undang undang2019
UU No. 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (Treaty Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.4, TLN NO.6299, LL SETKAB : 4 HLM.
undang undang2018
UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Sitasi / Register: LN.2018/NO.265, TLN NO.6291, LL SETNEG : 15 HLM.
undang undang2018
UU No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
Sitasi / Register: LN.2018/NO.223, TLN NO.6263, LL SETNEG : 47 HLM.
undang undang2018
UU No. 11 Tahun 2018 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of De
Sitasi / Register: LN.2018/NO.189, TLN NO.6258, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2018
UU No. 10 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.188, TLN NO.6257, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2018
UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN.2018/NO.147, TLN NO.6245, LL SETKAB : 38 HLM.
undang undang2018
UU No. 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Sitasi / Register: LN.2018/NO.146, TLN NO.6244, LL SETKAB : 13 HLM.
undang undang2018
UU No. 7 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea On Cooperation In The Field Of Defe
Sitasi / Register: LN.2018/NO.129, TLN NO.6237, LL SETKAB : 4 HLM.
undang undang2018
UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.128, TLN NO.6236, LL SETKAB : 53 HLM.
undang undang2018
UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2018/NO.92, TLN NO.6216, LL SETKAB : 30 HLM.
undang undang2018
UU No. 4 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.82, TLN NO.6211, LL SETKAB : 4 HLM.
undang undang2018
UU No. 3 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Cooperation In The Field Of
Sitasi / Register: LN.2018/NO.76, TLN NO. 6206, LL SETKAB : 4 HLM
undang undang2018
UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.2018/NO.29, TLN NO.6187, LL SETKAB : 31 HLM.
undang undang2018
UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
Sitasi / Register: LN.2018/No. 4, TLN No.6180, LL SETNEG : 35 HLM
undang undang2017
UU No. 39 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO.242, TLN NO.6141, LL SETNEG : 54 HLM.
undang undang2017
UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.240, TLN NO.6140, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2017
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2017/NO.239, TLN NO.6139, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang2017
UU No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Sitasi / Register: LN.2017/NO.233, TLN NO.6138, LL SETNEG : 46 HLM.
undang undang2017
UU No. 14 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New
Sitasi / Register: LN.2017/NO.232, TLN NO.6137, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2017
UU No. 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Extradition)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.231, TLN NO.6136, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2017
UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.230, TLN NO.6135, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2017
UU No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.209, TLN NO.6125, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2017
UU No. 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Sitasi / Register: LN.2017/NO.191, TLN NO.6113, LL KEMENKUMHAM : 13 HLM.
undang undang2017
UU No. 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2017/NO.190, TLN NO.6112, LL KEMENKUMHAM : 4 HLM.
undang undang2017
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Sitasi / Register: LN.2017/NO.186, TLN NO.6111, LL KEMENKUMHAM : 31 HLM.
undang undang2017
UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LL SETNEG : 317 HLM
undang undang2017
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Sitasi / Register: LL SETNEG : 21 HLM
undang undang2017
UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Sitasi / Register: LL SETNEG : 31 HLM
undang undang2017
UU No. 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and the Government of The Republic of The Philippines Concerni
Sitasi / Register: LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2017
UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Sitasi / Register: LL SETNEG : 29 HLM
undang undang2017
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LL SETNEG : 58 HLM
undang undang2017
UU No. 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The Republic of Singapore Relating to The Delimtation of The Territorial Seas of The Two Co
Sitasi / Register: LN.2017/No.10
undang undang2016
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Sitasi / Register: LN.2016/NO.252, TLN NO.5953, LL SETNEG : 51 HLM
undang undang2016
UU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Sitasi / Register: LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, LL Setneg : 13 hlm
undang undang2016
UU No. 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Sitasi / Register: LN.2016/NO.240, TLN No.5948, LL Setneg : 47 HLM
undang undang2016
UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2016/NO.237, TLN No.5946, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2016
UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
Sitasi / Register: LN.2016/NO.204, TLN NO.5939, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2016
UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
Sitasi / Register: LN.2016/NO.193, TLN NO.5931, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2016
UU No. 14 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015
Sitasi / Register: LN.2016/NO.189, TLN NO.5930
undang undang2016
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
Sitasi / Register: LN.2016/NO.176, TLN NO.5922,LL SETNEG : 75 HLM
undang undang2016
UU No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Sitasi / Register: LN.2016/NO.146, TLN NO.5907, LL SETNEG : 30 hlm
undang undang2016
UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
Sitasi / Register: LN.2016/NO.131, TLN NO.5899,LL SETNEG : 25 HLM
undang undang2016
UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2016/NO.130, TLN NO.5898, LL SETNEG : 70 HLM
undang undang2016
UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.70, TLN NO.5872, LL SETNEG : 34 HLM
undang undang2016
UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2016/NO.69, TLN NO.5871, LL SETNEG : 70 HLM
undang undang2016
UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Sitasi / Register: LN.2016/NO.68, TLN NO.5870, LL SETNEG : 38 HLM
undang undang2016
UU No. 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Coo
Sitasi / Register: LN.2016/NO.60, TLN NO.5866, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2016
UU No. 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Memorandum Of Understanding (Mou) Between The Ministry Of Defence Of The Republic Of Indonesia
Sitasi / Register: LN.2016/NO.59, TLN NO.5865, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2016
UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2016/NO.55, TLN NO.5863, LL SETNEG : 32 HLM
undang undang2016
UU No. 3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The
Sitasi / Register: LN.2016/NO.11, TLN NO.5837, LL. Setneg : 5
undang undang2016
UU No. 2 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Co-Operation In The
Sitasi / Register: LN.2016/NO.10, TLN NO.5836
undang undang2016
UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.9, TLN NO.5835, LL SETNEG : 32 HLM
undang undang2015
UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Sitasi / Register: LN.2015/NO.278, TLN NO.5767, LL SETNEG : 43 HLM
undang undang2015
UU No. 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam)
Sitasi / Register: LN.2015/NO.277, TLN NO. 5766, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2015
UU No. 12 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Sitasi / Register: LN.2015/NO.219, TLN NO.5741, LL KEMENKUMHAM : 11 HLM
undang undang2015
UU No. 4 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.182, TLN NO.5727, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2015
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2015/NO.107, TLN NO.5698, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2015
UU No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN.2015/NO.58, TLN NO.5679, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2015
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2015/NO.57, TLN NO.5678, LL SETNEG : 87 HLM
undang undang2015
UU No. 7 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Islamic Republic of Pakistan on Coo
Sitasi / Register: LN.2015/NO.50, TLN NO. 5675, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2015
UU No. 6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Independent State of Papua New Guinea)
Sitasi / Register: LN.2015/NO.49, TLN NO.5674, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2015
UU No. 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2015
UU No. 4 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia And The Government of The Democratic Republic of Timo
Sitasi / Register: LN.2015/NO.47, TLN NO.5672, peraturan.go.id : 3 hlm.
undang undang2015
UU No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Sitasi / Register: LN.2015/NO.44, TLN NO.5669, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2015
UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2015/NO.24, TLN NO.5657, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2015
UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2015 (23), TLN NO.5656, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2014
UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.2014/No. 383, TLN No. 5650, LL SETNEG: 11 HLM
undang undang2014
UU No. 18 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sitasi / Register: LN.2014/No. 338, TLN No. 5619, LL SETNEG: 29 HLM
undang undang2014
UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Sitasi / Register: LN.2014/No. 337, TLN No. 5618, LL SETNEG: 60 HLM
undang undang2014
UU No. 18 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Sitasi / Register: LN.2014/No. 308, TLN No. 5613, LL SETNEG: 48 HLM
undang undang2014
UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Sitasi / Register: LN.2014/No. 307, TLN No. 5612, LL SETNEG: 36 HLM
undang undang2014
UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
Sitasi / Register: LN.2014/No. 299, TLN No. 5608, LL SETNEG: 44 HLM
undang undang2014
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2014/No. 298, TLN No. 5607, LL SETNEG: 53 HLM
undang undang2014
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG: 48 HLM
undang undang2014
UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Sitasi / Register: LN.2014/No. 296, TLN No. 5605, LL SETNEG: 34 HLM
undang undang2014
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Sitasi / Register: LN.2014/No. 295, TLN No. 5604, LL SETNEG: 26 HLM
undang undang2014
UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Sitasi / Register: LN.2014/No. 294, TLN No. 5603, LL SETNEG: 38 HLM
undang undang2014
UU No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25 HLM
undang undang2014
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Sitasi / Register: LN.2014/No. 292, TLN No. 5601, LL SETNEG: 66 HLM
undang undang2014
UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
Sitasi / Register: Daya Manusia, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pendanaan, Kerja Sama Internasional, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolo
undang undang2014
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Sitasi / Register: LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM
undang undang2014
UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Sitasi / Register: LL SETNEG : 32 HLM
undang undang2014
UU No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)
Sitasi / Register: LN.2014/No. 258, TLN No. 5592, LL SETNEG: 3 HLM
undang undang2014
UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
Sitasi / Register: LN.2014/No. 257, TLN No. 5591, LL SETNEG: 29 HLM
undang undang2014
UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
Sitasi / Register: LN.2014/No. 247, TLN No. 5590, LL SETNEG: 11 HLM
undang undang2014
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM
undang undang2014
UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Sitasi / Register: LN.2016/NO.243, TLN NO.5586, LL SETNEG : 47 HLM
undang undang2014
UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Sitasi / Register: LN.2014/No. 217, TLN No. 5585, LL SETNEG: 40 HLM
undang undang2014
UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Sitasi / Register: LN.2014/No. 216, TLN No. 5584, LL SETNEG: 28 HLM
undang undang2014
UU No. 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Turkey)
Sitasi / Register: LN.2014/No. 186, TLN No. 5572, LL SETNEG: 4 HLM
undang undang2014
UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Sitasi / Register: Daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa; Hak dan Kewajiban; Pemeriksaan Kesehatan Jiwa; Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang; Peran serta Masyarakat; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Keseh
undang undang2014
UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.2014/No. 182, TLN No. 5568, LL SETNEG: 215 HLM
undang undang2014
UU No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN.2014/No. 173, TLN No. 5563, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2014
UU No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN.2014/No. 172, TLN No. 5562, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2014
UU No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN.2014/No. 171, TLN No. 5561, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2014
UU No. 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India)
Sitasi / Register: LN.2014/No. 170, TLN No. 5560, LL SETNEG: 4 HLM
undang undang2014
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Sitasi / Register: LN.2014/No. 142, TLN No. 5547, LL SETNEG: 24 HLM
undang undang2014
UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
Sitasi / Register: LN.2014/No. 61, TLN No. 5520, LL SETNEG: 28 HLM
undang undang2014
UU No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)
Sitasi / Register: LN.2014/No. 59, TLN No. 5518, LL SETNEG: 4 HLM
undang undang2014
UU No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
Sitasi / Register: LN.2014/No. 47, TLN No. 5514, LL SETNEG: 4 HLM
undang undang2014
UU No. 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
Sitasi / Register: LN.2014/No. 46, TLN No. 5513, LL SETNEG: 4 HLM
undang undang2014
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM
undang undang2014
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2014/No. 6, TLN No. 5494, LL SETNEG: 79 HLM
undang undang2014
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2014/No. 5, TLN No. 5456, LL SETNEG: 3 HLM
undang undang2014
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Sitasi / Register: LN.2014/No. 4, TLN No. 5492, LL SETNEG: 58 HLM
undang undang2014
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Sitasi / Register: LN.2014/No. 3, TLN No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM
undang undang2014
UU No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sitasi / Register: LN.2014/No. 2, TLN No. 5490, LL SETNEG: 25 HLM
undang undang2013
UU No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Sitasi / Register: LN.2013/No. 232, TLN No. 5475, LL SETNEG: 26 HLM
undang undang2013
UU No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Sitasi / Register: LN.2013/No. 182, TLN No. 5462, LL SETNEG: 37 HLM
undang undang2013
UU No. 22 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
Sitasi / Register: LN.2013/No. 154, TLN No. 5447, LL SETNEG: 10 HLM
undang undang2013
UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
Sitasi / Register: LN.2013/No. 133, TLN No. 5435, LL SETNEG: 44 HLM
undang undang2013
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Sitasi / Register: LN.2013/No. 132, TLN No. 5434, LL SETNEG: 41 HLM
undang undang2013
UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Sitasi / Register: LN.2013/No. 131, TLN No. 5433, LL SETNEG: 39 HLM
undang undang2013
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Sitasi / Register: LN.2013/No. 130, TLN No. 5432, LL SETNEG: 68 HLM
undang undang2013
UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Sitasi / Register: LN.2013/No. 116, TLN No. 5430, LL SETNEG: 35 HLM
undang undang2013
UU No. 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN.2013/No. 112, TLN No. 5429, LL SETNEG: 16 HLM
undang undang2013
UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
Sitasi / Register: LN.2013/No. 108, TLN No. 5426, LL SETNEG: 16 HLM
undang undang2013
UU No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2013/No. 85, TLN No. 5416, LL SETNEG: 10 HLM
undang undang2013
UU No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN.2013/No. 84, TLN No. 5415, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2013
UU No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN.2013/No. 83, TLN No. 5414, LL SETNEG: 16 HLM
undang undang2013
UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol, Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil d
Sitasi / Register: UU No. 11 Tahun 2013, peraturan.bpk.go.id
undang undang2013
UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotterdam Convention on The Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dal
Sitasi / Register: LN.2013/No. 72, TLN No. 5411, LL SETNEG: 5 HLM
undang undang2013
UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Sitasi / Register: LN.2013/No. 50, TLN No. 5406, LL SETNEG: 33 HLM
undang undang2013
UU No. 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN.2013/No. 23, TLN No. 5401, LL SETNEG: 16 HLM
undang undang2013
UU No. 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN.2013/No. 22, TLN No. 5400, LL SETNEG: 16 HLM
undang undang2013
UU No. 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
Sitasi / Register: LN.2013/No. 21, TLN No. 5399, LL SETNEG: 14 HLM
undang undang2013
UU No. 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN.2013/No. 20, TLN No. 5398, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2013
UU No. 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
Sitasi / Register: LN.2013/No. 19, TLN No. 5397, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2013
UU No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2013/No. 18, TLN No. 5396, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2013
UU No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
Sitasi / Register: LN.2013/No. 17, TLN No. 5395, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2013
UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
Sitasi / Register: LN.2013/No. 12, TLN No. 5394, peraturan.go.id: 15 hlm.
undang undang2012
UU No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2012/No. 233, TLN No. 5366, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2012
UU No. 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2012/No. 232, TLN No. 5365, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2012
UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
Sitasi / Register: LN.2012/No. 231, TLN No. 5364, LL SETNEG: 14 HLM
undang undang2012
UU No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN.2012/No. 230, TLN No. 5363, LL SETNEG: 14 HLM
undang undang2012
UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Sitasi / Register: LN.2012/No. 229, TLN No. 5362, LL SETNEG: 16 HLM
undang undang2012
UU No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
Sitasi / Register: LN.2012/No. 228, TLN No. 5361, LL SETNEG: 36 HLM
undang undang2012
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Sitasi / Register: LN.2012/No. 227, TLN No. 5360, LL SETNEG: 58 HLM
undang undang2012
UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Sitasi / Register: LN.2012/No. 212, TLN No. 5355, LL SETNEG: 52 HLM
undang undang2012
UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
Sitasi / Register: LN.2012/No. 183, TLN No. 5343, LL SETNEG: 31 HLM
undang undang2012
UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2012/No. 182, TLN No. 5342, LL SETNEG: 16 HLM
undang undang2012
UU No. 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Sitasi / Register: LN.2012/No. 178, TLN No. 5341, LL SETNEG: 10 HLM
undang undang2012
UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sitasi / Register: LN.2012/No. 170, TLN No. 5339, LL SETNEG: 35 HLM
undang undang2012
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: LN.2012/No. 158, TLN No. 5336, LL SETNEG: 65 HLM
undang undang2012
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Sitasi / Register: LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, LL SETNEG: 48 HLM
undang undang2012
UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak)
Sitasi / Register: LN.2012/No. 149, TLN No. 5330, LL SETNEG: 4 HLM
undang undang2012
UU No. 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)
Sitasi / Register: LN.2012/No. 148, TLN No. 5329, LL SETNEG: 4 HLM
undang undang2012
UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2012/ No. 117, TLN NO.5316 , LL SETNEG : 149 HLM
undang undang2012
UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Sitasi / Register: LN.2012/No. 116, TLN No. 5315, LL SETNEG: 29 HLM
undang undang2012
UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)
Sitasi / Register: LN.2012/No. 115, TLN No. 5314, LL SETNEG: 3 HLM
undang undang2012
UU No. 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantahasan Terorisme)
Sitasi / Register: LN.2012/No. 93, TLN No. 5306, LL SETNEG: 3 HLM
undang undang2012
UU No. 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
Sitasi / Register: LN.2012/No. 87, TLN No. 5303, LL SETNEG: 31 HLM
undang undang2012
UU No. 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Gov
Sitasi / Register: LN.2012/No. 85, TLN No. 5301, LL SETNEG: 4 HLM
undang undang2012
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2012/No. 22, TLN No. 5280, LL SETNEG: 28 HLM
undang undang2012
UU No. 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
Sitasi / Register: LN.2012/No. 1, TLN No. 5269, LL SETNEG: 3 HLM
undang undang2011
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Sitasi / Register: LN.2011/No. 116, TLN No. 5256, LL SETNEG: 10 HLM
undang undang2011
UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Sitasi / Register: LN.2011/No. 115, TLN No. 5255, LL SETNEG: 21 HLM
undang undang2011
UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
Sitasi / Register: LN.2011/No. 113, TLN No. 5254, LL SETNEG: 42 HLM
undang undang2011
UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Sitasi / Register: LN.2011/No. 111, TLN No. 5253, LL SETNEG: 52 HLM
undang undang2011
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Sitasi / Register: LN.2011/No. 108, TLN No. 5252, LL SETNEG: 57 HLM
undang undang2011
UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
Sitasi / Register: LN.2011/No. 107, TLN No. 5251, LL SETNEG: 3 HLM
undang undang2011
UU No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN.2011/No. 106, TLN No. 5250, LL SETNEG: 19 HLM
undang undang2011
UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
Sitasi / Register: LN.2011/No. 105, TLN No. 5249, LL SETNEG: 21 HLM
undang undang2011
UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Sitasi / Register: LN.2011/No. 104, TLN No. 5248, LL SETNEG: 11 HLM
undang undang2011
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN. 2011/ No. 101 , TLN No. 5246, LL SETNEG : 99 HLM
undang undang2011
UU No. 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
Sitasi / Register: LN.2011/No. 90, TLN No. 5239, LL SETNEG: 9 HLM
undang undang2011
UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Sitasi / Register: LN.2011/No. 83, TLN No. 5235, LL SETNEG: 26 HLM
undang undang2011
UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Sitasi / Register: LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM
undang undang2011
UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Sitasi / Register: LN.2011/No. 81, TLN No. 5233, LL SETNEG: 35 HLM
undang undang2011
UU No. 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Sitasi / Register: LN.2011/No. 79, TLN No. 5232, LL SETNEG: 36 HLM
undang undang2011
UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Sitasi / Register: LN.2011/No. 78, TLN No. 5231, LL SETNEG: 13 HLM
undang undang2011
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN.2011/No. 70, TLN No. 5226, LL SETNEG: 26 HLM
undang undang2011
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
Sitasi / Register: LN.2011/No. 64, TLN No. 5223, LL SETNEG: 22 HLM
undang undang2011
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Sitasi / Register: LN.2011/No. 52, TLN No. 5216, LL SETNEG: 57 HLM
undang undang2011
UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
Sitasi / Register: LN.2011/No. 51, TLN No. 5215, LL SETNEG: 36 HLM
undang undang2011
UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2011/No. 49, TLN No. 5214, LL SETNEG: 25 HLM
undang undang2011
UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
Sitasi / Register: LN.2011/No. 39, TLN No. 5204, LL SETNEG: 45 HLM
undang undang2011
UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Sitasi / Register: LN.2011/No. 8, TLN No. 5189, LL SETNEG: 15 HLM
undang undang2011
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sitasi / Register: LN.2011/No. 7, TLN No. 5188, LL SETNEG: 89 HLM
undang undang2010
UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 132, TLN NO. 5170, LL SETNEG : 54 HLM
undang undang2010
UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 131, TLN NO.5169, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang2010
UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 130 , TLN NO. 5168, LL SETNEG : 54 HLM
undang undang2010
UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 126 , TLN NO. 5167, LL SETNEG : 38 HLM
undang undang2010
UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 125, TLN NO.5166, LL SETNEG : 22 HLM
undang undang2010
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 122 , TLN NO. 5164, LL SETNEG : 41 HLM
undang undang2010
UU No. 17 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
Sitasi / Register: LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2010
UU No. 6 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultand Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding Between The Gove
Sitasi / Register: LN. 2010/ No.103, TLN NO. 5152, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2010
UU No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 100, TLN No. 5150 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2010
UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore Relating to The Delimitation of The
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 81, TLN NO. 5138 , LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2010
UU No. 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 76, TLN NO. 5137 LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2010
UU No. 47 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 69, TLN NO. 5132 , LL SETNEG : 36 HLM
undang undang2010
UU No. 17 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Sitasi / Register: LN. 2010/ No. 58 , TLN NO. 5124 , LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2009
UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 161, TLN NO. 5080, LL SETNEG : 36 HLM
undang undang2009
UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 160, TLN NO. 5079, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang2009
UU No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Sitasi / Register: LN. 2009/ No.159, TLN NO. 5078, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2009
UU No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
Sitasi / Register: LN. 2009/ No.158, TLN NO. 5077, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang2009
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang2009
UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 156, TLN NO. 5075, LL SETNEG : 33 HLM
undang undang2009
UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 155, TLN NO. 5074, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2009
UU No. 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 154, TLN NO. 5073, LL SETNEG : 33 HLM
undang undang2009
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 153, TLN NO. 5072, LL SETNEG : 41 HLM
undang undang2009
UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 152 , TLN NO. 5071, LL SETNEG : 52 HLM
undang undang2009
UU No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 150, TLN NO. 5069, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang2009
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 149 , TLN NO. 5068, LL SETNEG : 39 HLM
undang undang2009
UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 148, TLN NO. 5067, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang2009
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN.2009/ No. 147 , TLN NO. 5066 , LL SETNEG : 21 HLM
undang undang2009
UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Dalamm Undang-Undang ini mengatur tentang in kepastian hukum bagi penyediaan paspor biasa (ordinary passport) bagi jemaah haji agar penyelenggaraan ib
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 145, TLN NO. 5037, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2009
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 144 , TLN NO. 5063, LL SETNEG : 77 HLM
undang undang2009
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062, LL SETNEG : 58 HLM
undang undang2009
UU No. 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 142, TLN NO. 5036, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2009
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 45 , TLN NO. 5060, LL SETNEG : 141 HLM
undang undang2009
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059, LL SETNEG : 71 HLM
undang undang2009
UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Sitasi / Register: LN. 2009/ No.139, TLN NO. 5058, LL SETNEG : 39 HLM
undang undang2009
UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No.133, TLN NO. 5052, LL SETNEG : 31 HLM
undang undang2009
UU No. 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 131 , TLN NO. 5050, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang2009
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 130, TLN NO. 5049, LL SETNEG : 91 HLM
undang undang2009
UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 123, TLN NO. 5043, LL SETNEG : 179 HLM
undang undang2009
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 118 , TLN NO. 5041, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang2009
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Sitasi / Register: LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 HLM
undang undang2009
UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No.109 , TLN NO. 5035, LL SETNEG : 29 HLM
undang undang2009
UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 100, TLN NO. 5026, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2009
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 143 HLM
undang undang2009
UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketent
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 95, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2009
UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 94, TLN NO. 5023, LL SETNEG : 28 HLM
undang undang2009
UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 89, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2009
UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 84, TLN NO. 5015, LL SETNEG : 59 HLM
undang undang2009
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 78 , TLN NO. 5009, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2009
UU No. 5 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2009/ No.211, TLN NO. 4953, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2009
UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-B
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 54 , TLN NO. 4991, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2009
UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children,Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perem
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 53 , TLN NO. 4990, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2009
UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 14 , TLN NO. 4969 , LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2009
UU No. 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 13 , TLN NO. 4968, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang2009
UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 12 , TLN NO. 4967, LL SETNEG : 32 HLM
undang undang2009
UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 11, TLN NO. 4966, LL SETNEG : 40 HLM
undang undang2009
UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 10, TLN NO. 4695, LL SETNEG : 46 HLM
undang undang2009
UU No. 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
Sitasi / Register: LN. 2009/ No.9, TLN NO. 4964, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang2009
UU No. 3 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 8 , TLN NO. 4902, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2009
UU No. 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2009/ No. 7, TLN NO. 4962, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2009
UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang TerorganisasI)
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 5, TLN NO. 4960, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2009
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 4 , TLN NO. 4959, LL SETNEG : 59 HLM
undang undang2009
UU No. 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 3 , TLN NO. 4958, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang2009
UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 2 , TLN NO. 4957, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2009
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Sitasi / Register: LN. 2009/ No. 1, TLN NO. 4956, LL SETNEG : 157 HLM
undang undang2008
UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2008/NO.193, TLN NO.4940, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2008/NO.192, TLN NO.4939, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2008/NO.191, TLN NO.4938, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.190, TLN NO.4937, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2008/NO.189, TLN NO.4936, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
Sitasi / Register: LN.2008/NO.188, TLN NO.4935, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung
Sitasi / Register: LN.2008/NO.187, TLN NO.4934, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
Sitasi / Register: LN.2008/NO.186, TLN NO.4933, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
Sitasi / Register: LN.2008/NO.185, TLN NO.4932, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.184, TLN NO.4931, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.183, TLN NO.4930, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: TLN.2008/NO.182, TLN NO.4929, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Sitasi / Register: LN.2008/NO.181, TLN NO.4928, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.177, TLN NO.4925, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2008
UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN.2008/NO.176, TLN NO.4924, LL SETNEG : 110 HLM
undang undang2008
UU No. 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
Sitasi / Register: LN.2008/NO.171, TLN NO.4920, LL SETNEG : 28 HLM
undang undang2008
UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Sitasi / Register: LN.2008/NO.170, TLN NO.4919, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2008
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.166, TLN NO.4916, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2008
UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
Sitasi / Register: LN.2008/NO.165, TLN NO.4915, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2008
UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2008/NO.139, TLN NO.4899, LL SETNEG : 22 HLM
undang undang2008
UU No. 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Sitasi / Register: LN.2008/NO.133, LL SETNEG : 40 HLM
undang undang2008
UU No. 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2008/NO.102, TLN NO.4884, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2008
UU No. 53 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Sitasi / Register: LN.2008/NO.107, TLN NO.4880, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2008
UU No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN.2008/NO.106, TLN NO.4879, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN.2008/NO.105, TLN NO.4878, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN.2008/NO.104, TLN NO.4877, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.103, TLN NO.4876, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.102, TLN NO.4875, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2008
UU No. 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN.2008/NO.101, TLN NO.4874, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2008
UU No. 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN.2008/NO.100, TLN NO.4873, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN.2008/NO.99, TLN NO.4872, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
Sitasi / Register: LN.2008/NO.98, TLN NO.4871, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
Sitasi / Register: LN.2008/NO.97, TLN NO. 4870, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2008
UU No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.96, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.95, TLN NO.4868, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Sitasi / Register: LN.2008/NO.94, TLN NO.4867, LL SETNEG : 36 HLM
undang undang2008
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Sitasi / Register: LN.2008/NO.93, TLN NO.4866, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2008
UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
Sitasi / Register: LN.2008/NO.70, TLN NO.4852, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2008
UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Sitasi / Register: LN.2008/NO.69, TLN NO. 4851, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang2008
UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Sitasi / Register: LN.2008/NO.64, TLN NO.4849, LL SETNEG : 132 HLM
undang undang2008
UU No. 45 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2008
Sitasi / Register: LN.2008/NO.63, TLN NO.4848, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2008
UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Sitasi / Register: LN.2008/NO.62, TLN NO.4847, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2008
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Sitasi / Register: LN.2008/NO.61, TLN NO.4846, LL SETNEG : 35 HLM
undang undang2008
UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Sitasi / Register: LN.2008/NO.60, 4845, LL SETNEG : 24 HLM
undang undang2008
UU No. 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN.2008/NO.59, TLN NO.4844, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang2008
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sitasi / Register: LN.2008/NO.58, TLN No.4843, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang2008
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.2008/NO.51, TLN NO.4836, LL SETNEG : 135 HLM
undang undang2008
UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
Sitasi / Register: LN.2008/NO.49, TLN NO.4834, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2008
UU No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2008/NO.8, TLN NO.4807, LL BPHN : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2008/NO.7, TLN NO.4806, LL SETNEG : 14 HLM.
undang undang2008
UU No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2008/TLN NO.6, TLN NO.4805, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2008/NO.5, TLN NO.4804, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2008/NO.4, TLN NO.4803, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2008/NO.3, TLN NO.4802, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2008
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Sitasi / Register: LN.2008/NO.2, TLN NO.4801, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2008
UU No. 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Convention No. 185 concerning Revising The Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)
Sitasi / Register: LN.2008/NO.1, TLN NO.4800, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang2007
UU No. 2 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumater
Sitasi / Register: LN.2007/NO.168, TLN NO.4796, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2007
UU No. 47 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation)
Sitasi / Register: LN.2007/NO.167, TLN NO.4795, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2007
UU No. 46 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Sitasi / Register: LN.2007/NO.166, TLN NO.4794, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang2007
UU No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
Sitasi / Register: LN.2007/NO.133, TLN NO.4778, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2007
UU No. 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menja
Sitasi / Register: LN.2007/NO.130, TLN NO.4775, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2007
UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Sitasi / Register: LN.2007/NO.129, TLN NO.4774, LL SETNEG : 27 HLM
undang undang2007
UU No. 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Treaty on Extradition Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea)
Sitasi / Register: LN.2007/NO.126, TLN NO.4771, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2007
UU No. 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Sitasi / Register: LN.2007/NO.122, TLN NO.4767, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2007
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 HLM
undang undang2007
UU No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
Sitasi / Register: LN.2007/NO.105, TLN NO.4755, LL SETNEG : 29 HLM
undang undang2007
UU No. 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.104, TLN NO.4754, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2007
UU No. 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.103, TLN NO.4753, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LL SETNEG : 17 HLM
undang undang2007
UU No. 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN.2007/NO.101, TLN NO.4751, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2007
UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur
Sitasi / Register: LN.2007/NO.100, TLN NO.4750, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2007
UU No. 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung
Sitasi / Register: LN.2007/NO.99, TLN NO.4749, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2007
UU No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
Sitasi / Register: LN.2007/NO.98, TLN NO.4748, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2007
UU No. 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN.2007/NO.97, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2007
UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
Sitasi / Register: LN.2007/NO.96, TLN NO.4746, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang2007
UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2007/NO.93, TLN NO.4744, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang2007
UU No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sitasi / Register: Ln.2007/NO.85, TLN NO.4740, LL SETNEG : 60 HLM
undang undang2007
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sitasi / Register: LN.2007/NO.84, TLN NO.4739, LL SETNEG : 43 HLM
undang undang2007
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Sitasi / Register: LN.2007/NO.68, TLN NO.4725, LL SETNEG : 50 HLM
undang undang2007
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2007/NO.67, TLN NO.4724, LL SETNEG : 28 HLM
undang undang2007
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN.2007/NO.66, TLN NO.4723, LL SETNEG : 34 HLM
undang undang2007
UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Sitasi / Register: LN.2007/NO.65, TLN NO.4722, LL SETNEG : 70 HLM
undang undang2007
UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2007/NO.59, TLN NO.4721, LL SETNEG : 104 HLM
undang undang2007
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sitasi / Register: LN.2007/NO.58, TLN NO.4720, LL SETNEG : 24 HLM
undang undang2007
UU No. 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of The Philippines
Sitasi / Register: LN.2007/NO.55, TLN NO.4717, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2007
UU No. 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2007/NO.44, TLN NO.4709, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang2007
UU No. 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam Conce
Sitasi / Register: LN.2007/NO.43, TLN NO.4708, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2007
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
Sitasi / Register: LN.2007/NO.33, TLN NO.4700, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang2007
UU No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2007/NO.18, TLN NO.4692, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2007
UU No. 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.17, TLN NO.4691, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang2007
UU No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.16, TLN NO.4690, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.15, TLN NO.4689, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN.2007/NO.14, TLN NO.4688, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
Sitasi / Register: LN.2007/NO.13, TLN NO.4687, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2007
UU No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.12, TLN NO.4686, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.11, TLN NO.4685, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN.2007/NO.10, TLN NO.4684, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN.2007/NO.9, TLN NO.4683, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN.2007/NO.8, TLN NO.4682, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2007
UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.7, TLN NO.4681, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN.2007/NO.6, TLN NO.4680, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2007/NO.5, TLN NO.4679, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2007/NO.4, TLN NO.4678, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2007
UU No. 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN.2007/NO.3, TLN NO.4677, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang2006
UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Sitasi / Register: LN.2006/NO.124, TLN NO.4674, LL SETNEG : 52 HLM
undang undang2006
UU No. 22 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
Sitasi / Register: LN.2006/NO.122, TLN NO.4673, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang2006
UU No. 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic ofIndia on Cooperative Activities
Sitasi / Register: LN.2006/NO.122, TLN NO.4672, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2006
UU No. 20 Tahun 2006 tentang Pengesahan Convention on The Prohibition of The Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya)
Sitasi / Register: LN.2006/NO.121, TLN NO.4671, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2006
UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Sitasi / Register: LN.2006/NO.108, TLN NO.4670, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang2006
UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Sitasi / Register: LN.2006/NO.94, TLN NO.4662, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang2006
UU No. 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Sitasi / Register: LN.2006/NO.93, TLN NO.4661, LL SETNEG : 60 HLM
undang undang2006
UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2006/NO.92, TLN NO.4660, LL SETNEG : 26 HLM
undang undang2006
UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN.2006/NO.85, TLN NO.4654, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang2006
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
Sitasi / Register: LN.2006/NO.84, TLN NO.4653, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2006
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN.2006/NO.64, TLN NO.4635, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2006
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2006/NO.63, TLN NO.4634, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2006
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Sitasi / Register: LN.2006/NO.62, TLN NO.4633, LL SETNEG : 145 HLM
undang undang2006
UU No. 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undan
Sitasi / Register: LN.2006/NO.60, TLN NO.4631, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2006
UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
Sitasi / Register: LN.2006/NO.59, TLN NO.4630, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2006
UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
Sitasi / Register: LN.2006/NO.33, TLN NO.4621, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2006
UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
Sitasi / Register: LN.2006/NO.32, TLN NO.4620, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2006
UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
Sitasi / Register: LN.2008/NO.29, TLN NO.4617, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2006
UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
Sitasi / Register: LN.2008/NO.28, TLN NO.4616, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2006
UU No. 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
Sitasi / Register: UU No. 4 Tahun 2006, peraturan.bpk.go.id
undang undang2006
UU No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Sitasi / Register: LN.2006/NO.22, TLN NO.4611, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2006
UU No. 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
Sitasi / Register: LN.2006/NO.21, TLN NO.4610, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2006
UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Sitasi / Register: LN.2006/NO.18, TLN NO.4607, LL SETNEG : 35 HLM
undang undang2005
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Sitasi / Register: LL SETNEG : 36 HLM
undang undang2005
UU No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
Sitasi / Register: LN.2005/NO.133, TLN NO.4571, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2005
UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
Sitasi / Register: LN.2005/NO.119, TLN NO.4558, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2005
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
Sitasi / Register: LN.2005/NO.118, TLN NO.4557, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2005
UU No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2005/NO.111, TLN NO.4550, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2005
UU No. 36 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Sitasi / Register: LN.2005/NO.110, TLN NO.4549, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2005
UU No. 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2005/NO.108, TLN NO.4548, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2005
UU No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
Sitasi / Register: LN.2005/NO.107, TLN NO.4547, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2005
UU No. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
Sitasi / Register: LN.2005/NO.106, TLN NO.4546, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2005
UU No. 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Sitasi / Register: LN.2005/NO.105, TLN NO.4545, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2005
UU No. 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
Sitasi / Register: LN.2005/NO.104, TLN NO.4544, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2005
UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
Sitasi / Register: LN.2005/NO.89, TLN NO.4535, LL SETNEG : 42 HLM
undang undang2005
UU No. 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2005/NO.73, TLN NO.4523, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang2005
UU No. 36 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Sitasi / Register: LN.2005/NO.61, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2004
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Sitasi / Register: LN. 2004/ No.159, TLN NO.4459 , LL SETNEG : 26 HLM
undang undang2004
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 150, TLN NO. 4456, LL SETNEG : 24 HLM
undang undang2004
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.2004/ No.133, LL SETNEG : 56 HLM
undang undang2004
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Sitasi / Register: LN.2004/ No.132, TLN NO.4444 , LL SETNEG : 34 HLM
undang undang2004
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 131, TLN NO.4443, LL SETNEG : 126 HLM
undang undang2004
UU No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 130, TLN NO.4442 , LL SETNEG : 19 HLM
undang undang2004
UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 129, TLN NO. 4441, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang2004
UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 127, TLN NO. 4439, LL SETNEG : 37 HLM
undang undang2004
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 126, TLN NO.4438, LL SETNEG : 44 HLM
undang undang2004
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM
undang undang2004
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 118, TLN NO. 4433, LL SETNEG : 51 HLM
undang undang2004
UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Sitasi / Register: LN. 2004/ NO.117, TLN NO. 4432 LL SETNEG : 34 HLM
undang undang2004
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Sitasi / Register: LN. 2004/ No.116, TLN NO. 4431, LL SETNEG : 42 HLM
undang undang2004
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Sitasi / Register: LN. 2004/ No.115, TLN NO. 4430, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2004
UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 114, TLN NO.4429 , LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2004
UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
Sitasi / Register: LN. 2004/ No.105, TLN NO. 4422, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2004
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 104, TLN NO. 4421, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang2004
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 96, TLN NO. 4420, LL SETNEG : 67 HLM
undang undang2004
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 95, TLN NO. 4419, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang2004
UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 89, TLN NO. 4415, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2004
UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 88, TLN NO. 4414, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2004
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 87, TLN NO. 4413, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2004
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2004/ No.86, TLN NO. 4412, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2004
UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 85, TLN NO. 4411, LL SETNEG : 28 HLM
undang undang2004
UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 72, TLN NO. 4403, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2004
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 67, TLN NO. 4401, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2004
UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 66, TLN NO. 4400, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2004
UU No. 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 64, TLN. NO. 4398, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2004
UU No. 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 63, TLN NO. 4397, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2004
UU No. 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 62, TLN NO. 4396, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2004
UU No. 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 61 TLN NO. 4395, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2004
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 53, TLN. NO. 4389, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2004
UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 35, TLN. NO. 4380, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang2004
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 34, TLN NO. 4379, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2004
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Sitasi / Register: UU No. 7 Tahun 2004, peraturan.bpk.go.id
undang undang2004
UU No. 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002
Sitasi / Register: LN. 2004/No. 25, TLN NO. 4371, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2004
UU No. 14 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 9, TLN NO. 4359, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2004
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Sitasi / Register: LN 2004/ No.8, TLN No.4358, www.dpr.go.id/jdih : 12 hlm.
undang undang2004
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN 2004/ No.7, TLN. NO.4357, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2004
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sitasi / Register: LN 2004/NO.6. TLN No.4356, LL SETNEH : 72 HLM
undang undang2004
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 5, TLN NO. 4355, LL SETNEG : 55 HLM
undang undang2003
UU No. 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 156, TLN NO. 4351, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang2003
UU No. 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 155, TLN NO. 4350, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2003
UU No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 154, TLN NO. 4349, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2003
UU No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 153, TLN NO. 4348, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2003
UU No. 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 152, TLN NO. 4347, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2003
UU No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 151, TLN NO. 4346, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2003
UU No. 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 150, TLN NO. 4345, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2003
UU No. 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN. 2003/ No.149, TLN NO. 4344, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2003
UU No. 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 148, TLN NO. 4343, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang2003
UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 147, TLN NO. 4342, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang2003
UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN. 2003/No. 146, TLN NO. 4341, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2003
UU No. 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 145, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2003
UU No. 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 144, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2003
UU No. 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 139 LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2003
UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 115, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang2003
UU No. 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 114, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2003
UU No. 15 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 108, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2003
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN. 2003/ No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG : 31 HLM
undang undang2003
UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN.2003/NO.93, LL SETNEG : 57 HLM
undang undang2003
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.2003/NO.92, LL SETNEG : 60 HLM
undang undang2003
UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2003/NO.91, TLN NO.4309, LL SETNEG :2 HLM
undang undang2003
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sitasi / Register: LN.2003/NO.78, TLN NO.4301, LL SETNEG : 37 HLM
undang undang2003
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2003/NO.70, TLN NO.4297, LL SETNEG : 31HLM
undang undang2003
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Sitasi / Register: LN.2003/NO.49, TLN NO.4288, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang2003
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Sitasi / Register: LN.2003/NO.47, TLN NO.4286, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2003
UU No. 2 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menj
Sitasi / Register: LN.2003/NO.46 TLN NO.4285, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2003
UU No. 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2003/NO.45 TLN NO.4284, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2003
UU No. 14 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
Sitasi / Register: LN.2003/NO.41, TLN NO.4281, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2003
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2003/NO.39, TLN NO.4279, LL SETNEG :79 HLM
undang undang2003
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.2003/NO.37, LL SETNEG : 70 HLM
undang undang2003
UU No. 53 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
Sitasi / Register: LN.2003/NO.31, TLN NO.4274, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2003
UU No. 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN.2003/NO.30 TLN NO.4273, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang2003
UU No. 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2003/NO.29, TLN NO.4272, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2003
UU No. 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2003/NO.28, TLN NO.4271, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2003
UU No. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN.2003/NO.27, TLN NO.4270, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2003
UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 26, TLN NO. 4269, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang2003
UU No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 25, TLN NO. 4268, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2003
UU No. 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 24, TLN NO. 4267, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2003
UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 23, TLN NO. 4266, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang2003
UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 22, TLN NO. 4265, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2003
UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara
Sitasi / Register: LN. 2003/ No. 21, TLN NO. 4264, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2002
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 139, TLN NO. 4252, LL SETNEG : 27 HLM
undang undang2002
UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 138, TLN NO. 4251, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2002
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 137, TLN NO. 4250, LL SETNEG : 27 HLM
undang undang2002
UU No. 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 136, TLN NO. 4249, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2002
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 134, TLN NO. 4247, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang2002
UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 130, TLN NO. 4246, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, KabupatenMappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 129, TLN NO. 4245, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2002
UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LL SETNEG : 7 HLM
undang undang2002
UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 110, TLN NO. 4236, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 109, TLN NO. 4235, LL SETNEG : 29 HLM
undang undang2002
UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 108, TLN NO. 4234, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang2002
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 99, TLN NO. 4229, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang2002
UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 94, TLN NO. 4226, LL SETNEG : 32 HLM
undang undang2002
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 85, TLN NO. 4220, LL SETNEG : 29 HLM
undang undang2002
UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 84, TLN NO. 4219, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2002
UU No. 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 69, TLN NO. 4208, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing The Activities of States In The Exploration And Use of Outer Space, Including The Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antari
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 34, TLN NO. 4195, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2002
UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 30, TLN NO. 4191, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2002
UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 27, TLN NO. 4189, LL SETNEG : 34 HLM
undang undang2002
UU No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 26, TLN NO. 4188, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 25, TLN NO. 4187, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 24, TLN NO. 4186, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2002
UU No. 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 23, TLN NO. 4185, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 22, TLN NO. 4184, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 21, TLN NO. 4183, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 20, TLN NO. 4182, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 19, TLN NO. 4181, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2002
UU No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 18, TLN NO. 4180, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2002
UU No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 17, TLN NO. 4179, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang2002
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Sitasi / Register: LN. 2002, TLN NO. 4169, LL SETNEG : 11HLM
undang undang2002
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang2002
UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 1, TLN NO. 4167, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2001
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 136, TLN NO. 4152, LL SETNEG : 28 HLM
undang undang2001
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 135, TLN NO. 4151, LL SETNEG : 37 HLM
undang undang2001
UU No. 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang2001
UU No. 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 133, TLN NO. 4149, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2001
UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 114, TLN NO. 4134, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2001
UU No. 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 113, TLN NO. 4133, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang2001
UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 112, TLN NO. 4132, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang2001
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
Sitasi / Register: LN.2016/NO.110, TLN No.4131, LL SETNEG : 38 HLM
undang undang2001
UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 109, TLN NO. 4130 , LL SETNEG : 36 HLM
undang undang2001
UU No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 93, TLN NO. 4120, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2001
UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 92, TLN NO. 4119, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2001
UU No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 91, TLN NO. 4118, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2001
UU No. 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
Sitasi / Register: LN. 2001 (90), TLN (4117) : 7 hlm.; https://berkas.dpr.go.id/
undang undang2001
UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 89, TLN NO. 4116, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang2001
UU No. 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 88, TLN NO. 4115, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2001
UU No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 87, TLN NO. 4114, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2001
UU No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 86, TLN NO. 4113, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2001
UU No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 85, TLN NO.4112, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2001
UU No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 84, TLN NO. 4111, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2001
UU No. 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 83, TLN NO. 4110, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2001
UU No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 82, TLN NO. 4109, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2001
UU No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Hongkong for The Serrender of Fugitive Offenders
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 43, TLN NO. 4091, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 258, TLN NO. 4060, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2000
UU No. 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 252, TLN NO. 4054, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2000
UU No. 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 251, TLN NO. 4053, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 250, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang2000
UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 246, TLN NO. 4048 LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2000
UU No. 2 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 245,LL SETNEG : 5 HLM
undang undang2000
UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 244, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang2000
UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 243, TLN NO. 4045, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang2000
UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 242, TLN NO. 4044, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2000
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 241, TLN NO. 4043, LL SETNEG : 29 HLM
undang undang2000
UU No. 3 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 2001/ No.240, TLN NO. 4042, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 217, TLN NO. 4033, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2000
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 208, TLN NO. 4026, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang2000
UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 206, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 185, TLN NO. 4012, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang2000
UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 182, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang2000
UU No. 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 132, TLN NO. 3990, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang2000
UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 131, TLN NO. 3989, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2000
UU No. 21 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 130, TLN NO. 3988, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang2000
UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 129, TLN NO. 3987, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang2000
UU No. 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 128, TLN NO. 3986, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang2000
UU No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 127, TLN NO. 3985, LL SETNEG : 24 HLM
undang undang2000
UU No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 126, TLN NO. 3984, LL SETNEG : 34 HLM
undang undang2000
UU No. 55 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 82, TLN NO. 3970, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 54 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 81, TLN NO. 3969, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2000
UU No. 53 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 80, TLN NO. 3968, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2000
UU No. 52 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 79, TLN NO. 3967, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 51 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 78, TLN NO. 3966, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2000
UU No. 50 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 77, TLN NO. 3965, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2000
UU No. 49 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 76, TLN NO. 3964, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 48 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 75, TLN NO. 3963, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 47 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 74, TLN NO. 3962, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2000
UU No. 46 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN. 2001/ No. 73, TLN NO. 3961, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2000
UU No. 45 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 72, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang2000
UU No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 71, TLN NO. 3959, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang2000
UU No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 53, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang2000
UU No. 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 38, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang2000
UU No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peratu
Sitasi / Register: LN. 2000/ No. 30, TLN NO. 3941, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1999
UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
Sitasi / Register: LN. 1999/ No.184, TLN NO. 3905, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1999
UU No. 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 183, TLN NO. 3904, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1999
UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 182, TLN NO. 3903, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1999
UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 181, TLN NO. 3902, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1999
UU No. 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 180, TLN NO. 3901, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1999
UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 179, TLN NO. 3900, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1999
UU No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 178, TLN NO. 3899, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1999
UU No. 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 177, TLN NO. 3898, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1999
UU No. 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 176, TLN NO. 3897, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1999
UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 175, TLN NO. 3896, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1999
UU No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 174, TLN NO. 3895, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1999
UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 173, TLN NO. 3894, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1999
UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 172, TLN NO. 3893, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1999
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 169, TLN NO. 3890, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1999
UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 168, TLN NO. 3889, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1999
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 1999/ No.167, TLN NO. 3888, LL SETNEG : 32 HLM
undang undang1999
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM
undang undang1999
UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 164, TLN NO. 3885, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1999
UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.1999/No.156, TLN NO.3882, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1999
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 154, TLN NO. 3881, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang1999
UU No. 14 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 147, TLN NO. 3879, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1999
UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 146, TLN NO. 3878, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1999
UU No. 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 145, TLN NO. 3877, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1999
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 144, TLN NO. 3876, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1999
UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 140, TLN NO.3874, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang1999
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG : 26 HLM
undang undang1999
UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 83, TLN NO. 3852, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1999
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 75, TLN NO. 3851, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1999
UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 74, TLN NO. 3850, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1999
UU No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 73, TLN NO. 3849, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1999
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 72, TLN NO. 3848, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang1999
UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 67, TLN NO. 3844, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1999
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 66, TLN NO. 3843, LL SETNEG : 24 HLM
undang undang1999
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 60, TLN NO. 3839, LL SETNEG : 44 HLM
undang undang1999
UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 57, TLN NO. 3836, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1999
UU No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 56, TLN NO. 3835, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1999
UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 55, TLN NO. 3834, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1999
UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN.1999/NO.54, TLN NO.3833, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang1999
UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 53, TLN NO. 3832, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1999
UU No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 50, TLN NO. 3829, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1999
UU No. 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
Sitasi / Register: LN. 1999/NO.., TLN NO. 3828, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1999
UU No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 48, TLN NO. 3827, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1999
UU No. 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 47, TLN NO. 3826, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1999
UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 46, TLN NO. 3825, LL SETNEG : 22 HLM
undang undang1999
UU No. 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 45, TLN NO. 3824, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1999
UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 44, TLN NO. 3823, LL SETNEG : 11HLM
undang undang1999
UU No. 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 43, TLN NO. 3822, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1999
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM
undang undang1999
UU No. 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 39, TLN NO. 3986, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1999
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 34, TLN NO. 3818, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1999
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, peraturan.go.id: 29 HLM
undang undang1999
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 24, TLN NO. 3811, LL SETNEG : 24 HLM
undang undang1999
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 23, TLN NO. 3810, LL SETNEG : 30 HLM
undang undang1999
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3809, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1999
UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistancein Criminal Matters)
Sitasi / Register: LN. 1999/ No. 19, TLN NO. 3807, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1998
UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 190, TLN NO. 3796, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang1998
UU No. 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 188, TLN NO. 3794, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1998
UU No. 25 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 184, TLN NO. 3791, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1998
UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790, LL SETNEG : 32 HLM
undang undang1998
UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 181, TLN NO. 3789, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1998
UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 176, TLN NO. 3788, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1998
UU No. 3 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 175, TLN NO. 3787, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1998
UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on The Prohibitionof The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya)
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 171, TLN NO. 3786, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1998
UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 164, TLN NO. 3783, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1998
UU No. 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
undang undang1998
UU No. 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 66, TLN NO. 3750, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1998
UU No. 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 65, TLN NO. 3749, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1998
UU No. 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1998/ No. 37, TLN NO. 3739, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1997
UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 93, TLN NO. 3720, LL SETNEG : 47 HLM
undang undang1997
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Sitasi / Register: LN. 1997, LL SETNEG : 139 HLM
undang undang1997
UU No. 30 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96
Sitasi / Register: LN. 1997, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1997
UU No. 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 82, TLN NO. 3711, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1997
UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 81, TLN NO. 3710, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang1997
UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
Sitasi / Register: LN. 1997, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1997
UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1997, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang1997
UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN. 1997/TLN NO. 3702, LL SETNEG : 87HLM
undang undang1997
UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 72, TLN NO. 3701, LL SETNEG : 52 HLM
undang undang1997
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 68, TLN NO. 3699, LL SETNEG : 34 HLM
undang undang1997
UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 67, TLN NO. 3698, LL SETNEG : 58 HLM
undang undang1997
UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1997/ No.44, TLN NO. 3688, LL SETNEG : 22 HLM
undang undang1997
UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN. 1997, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang1997
UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 42, TLN NO. 368, LL SETNEG : 34 HLM
undang undang1997
UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sitasi / Register: LN. 1997, LL SETNEG : 28 HLM
undang undang1997
UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Sitasi / Register: LN. 1997, LL SETNEG : 46 HLM
undang undang1997
UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 39, TLN NO. 3683, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang1997
UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 37, TLN NO. 3682, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang1997
UU No. 19 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
Sitasi / Register: LN. 1997 LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1997
UU No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
Sitasi / Register: LN.1997/NO.30, TLN NO.3680, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang1997
UU No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Sitasi / Register: LN. 1997, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang1997
UU No. 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 27, TLN NO. 3677, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1997
UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 23, TLN NO. 3676, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1997
UU No. 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 21, TLN NO. 3675, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1997
UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 18, TLN NO. 3674, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1997
UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
Sitasi / Register: LN.1997/NO.17, TLN NO.3673.
undang undang1997
UU No. 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 16, TLN NO. 3672, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1997
UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 10, TLN NO. 3671, LL SETNEG : 26 HLM
undang undang1997
UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Sitasi / Register: LN.1997/NO.9, TLN NO.3670, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1997
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 3, TLN NO. 3668, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang1997
UU No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. 2, TLN NO. 3667, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1997
UU No. 1 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995
Sitasi / Register: LN. 1997/ No. , TLN NO. 3666, LL SETNEG : 7HLM
undang undang1996
UU No. 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Sitasi / Register: LN. 1996, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1996
UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
Sitasi / Register: LN. 1996/ No. 100, TLN NO. 3657, LL SETNEG : 4HLM
undang undang1996
UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
Sitasi / Register: LN. 1996/NO.99, TLN NO.3656, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1996
UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1996, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1996
UU No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang
Sitasi / Register: LN. 1996/, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1996
UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Sitasi / Register: LN. 1996, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang1996
UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96
Sitasi / Register: LN. 1996, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1996
UU No. 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
Sitasi / Register: LN. 1996, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1996
UU No. 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
Sitasi / Register: LN. 1996/ LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1995
UU No. 13 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 84, TLN NO. 3615, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1995
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 77, TLN NO. 3614, LL SETNEG : 27 HLM
undang undang1995
UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1995
UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 75, TLN NO. 3612, LL SETNEG : 76 HLM
undang undang1995
UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 74, TLN NO. 3611, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1995
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 64, TLN NO. 3608, LL SETNEG : 62 HLM
undang undang1995
UU No. 7 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 53, TLN NO. 3605, LL SETNEG : 4HLM
undang undang1995
UU No. 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari.
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 44, TLN NO. 3602, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1995
UU No. 16 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 36, TLN NO. 3600, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1995
UU No. 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/95
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 21, TLN NO. 3593, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1995
UU No. 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 20, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1995
UU No. 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 16, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1995
UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN. 1995/ No. 13, TLN NO. 3587, LL SETNEG : 65 HLM
undang undang1994
UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 62, TLN NO. 3569, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1994
UU No. 8 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 61, TLN NO. 3568, LL SETNEG : 27 HLM
undang undang1994
UU No. 7 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 60, TLN NO. 3567, LL SETNEG : 54 HLM
undang undang1994
UU No. 6 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 59, TLN NO. 3566, LL SETNEG : 31 HLM
undang undang1994
UU No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
Sitasi / Register: LN. 1994/ No.58, TLN NO. 3565, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1994
UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 57, TLN NO. 3564, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1994
UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 42, TLN NO. 3557, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1994
UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 41, TLN NO. 3556, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1994
UU No. 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 38, TLN NO.3555, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1994
UU No. 3 Tahun 1994 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 35, TLN NO. 3554, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1994
UU No. 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 23, TLN NO. 3548, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1994
UU No. 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995
Sitasi / Register: LN. 1994/ No. 18, TLN NO. 3543, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang1993
UU No. 7 Tahun 1993 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991
Sitasi / Register: LN. 1993/ No. 69, TLN NO. 3534, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1993
UU No. 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura
Sitasi / Register: LN. 1993/ No. 68, TLN NO. 3533, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1993
UU No. 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93
Sitasi / Register: LN. 1993/ No. 67, TLN NO. 3532, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1993
UU No. 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
Sitasi / Register: LN. 1993/ No. 66, TLN NO. 3531, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1993
UU No. 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994
Sitasi / Register: LN. 1993/ No. 29, TLN NO. 3521, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1993
UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
Sitasi / Register: LN. 1993/ No. 18, TLN NO. 3518, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1993
UU No. 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Sitasi / Register: LN. 1993/ No. 10, TLN NO. 3513, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1992
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 28 HLM
undang undang1992
UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang1992
UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 41 HLM
undang undang1992
UU No. 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1992
UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 55 HLM
undang undang1992
UU No. 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1992
UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 42 HLM
undang undang1992
UU No. 18 Tahun 1992 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1992
UU No. 17 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1992
UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang1992
UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 28 HLM
undang undang1992
UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 35 HLM
undang undang1992
UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1992
UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 30 HLM
undang undang1992
UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 34 HLM
undang undang1992
UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang1992
UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 29 HLM
undang undang1992
UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 22 HLM
undang undang1992
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 33 HLM
undang undang1992
UU No. 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1992
UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Sitasi / Register: LN. 1993/ No. 10, TLN NO. 3513, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1992
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang1992
UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1992
UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Sitasi / Register: LN. 1993, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1992
UU No. 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
Sitasi / Register: LN. 1993, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1991
UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1991, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1991
UU No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
Sitasi / Register: LN. 1991, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1991
UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1991, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1991
UU No. 4 Tahun 1991 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989
Sitasi / Register: LN. 1991, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1991
UU No. 3 Tahun 1991 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991
Sitasi / Register: LN. 1991, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1991
UU No. 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992
Sitasi / Register: LN. 1991, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1991
UU No. 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan "Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province of East Timor and Northern Australia" (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerjasama di Daerah Antara Prop
Sitasi / Register: LN. 1992, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1990
UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Sitasi / Register: website peraturan.go.id : 8 hlm
undang undang1990
UU No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,Medan, dan Ujung Pandang
Sitasi / Register: website peraturan.go.id : 3 hlm
undang undang1982
UU No. 11 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
Sitasi / Register: LN. 1982/ No.33, TLN. No.3222, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1982
UU No. 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
Sitasi / Register: LN. 1982/ No. 29, TLN. No. 3218, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1982
UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
Sitasi / Register: LN. 1982/ No. 15, TLN. No. 3217, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1982
UU No. 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
Sitasi / Register: LN. 1982/ No. 13, TLN. No. 3216, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1982
UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN. 1982/ No. 12, TLN. No. 3215, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1982
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
Sitasi / Register: LN. 1982/ No. 7, TLN. No. 3214, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1982
UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Missions, New York 1969)
Sitasi / Register: LN. 1982/ No. 3, TLN. No. 3212, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1982
UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationali
Sitasi / Register: LN. 1982/ No.2, TLN. No. 3211, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1981
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Sitasi / Register: LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM
undang undang1981
UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan Di Perusahaan
Sitasi / Register: LN. 1981, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1981
UU No. 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)
Sitasi / Register: LN. 1981, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1981
UU No. 5 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974
Sitasi / Register: LN. 1981, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1981
UU No. 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973
Sitasi / Register: LN. 1981, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1981
UU No. 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Sitasi / Register: LN. 1981, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1981
UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Sitasi / Register: LN. 1981, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1981
UU No. 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
Sitasi / Register: LN. 1981, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1980
UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1980
UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1980
UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1980
UU No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1980
UU No. 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1980
UU No. 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1980
UU No. 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1980
UU No. 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1980
UU No. 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1980
UU No. 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1980
UU No. 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1980
UU No. 15 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1980
UU No. 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981
Sitasi / Register: LN. 1980, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1979
UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Sitasi / Register: LN. 1979/ No. 56, TLN NO. 3153, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang1979
UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Sitasi / Register: LN. 1979/ No. 32, TLN NO. 3143, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1979
UU No. 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Sitasi / Register: LN. 1979/ No.25, TLN NO.3139, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1979
UU No. 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
Sitasi / Register: LN. 1979/ No.6, TLN NO.3131, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1979
UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Sitasi / Register: LN. 1979/ No.2, TLN NO.3130, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1978
UU No. 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
Sitasi / Register: LN. 1978/ No. 53, TLN NO. 3129, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1978
UU No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1978/ No. 52, TLN NO. 3128, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1978
UU No. 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Sitasi / Register: LN. 1978/ No. 36, TLN NO. 3125, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1978
UU No. 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
Sitasi / Register: LN. 1978/ No. 35, TLN NO. 3124, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1978
UU No. 3 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Sitasi / Register: LN. 1978/ No. 33, TLN NO. 3123, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1978
UU No. 3 Tahun 1978 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Sitasi / Register: LN. 1978/ No. 21, TLN NO. 3119, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1978
UU No. 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi
Sitasi / Register: LN. 1978/ No. 12, TLN NO. 3117, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1978
UU No. 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Sitasi / Register: LN. 1978/ No. 6, TLN NO. 3116, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1977
UU No. 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Sitasi / Register: LN. 1977/ No. 44, TLN NO. 3108, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1977
UU No. 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Sitasi / Register: LN. 1977/ No. 10, TLN NO. 3097, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1976
UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1976
UU No. 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1976
UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1976
UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1976
UU No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1976
UU No. 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1976
UU No. 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1976
UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1976
UU No. 62 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1976
UU No. 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1976
UU No. 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Sitasi / Register: LN. 1976, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1975
UU No. 16 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 1975/ No.39, TLN NO. 3064, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1975
UU No. 15 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN. 1975/ No.38, TLN NO. 3063, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1975
UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Sitasi / Register: LN. 1975/ No. 32, TLN NO. 3062, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1975
UU No. 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Sitasi / Register: LN. 1975/ No. 25, TLN NO.3057 LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1975
UU No. 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Sitasi / Register: LN. 1975/ No. 9, TLN NO. 3049, LL SETNEG :6 HLM
undang undang1974
UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Sitasi / Register: LN. 1974/ No. 65, TLN NO. 3046, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1974
UU No. 8 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
Sitasi / Register: LN. 1974/ No.64, TLN NO. 3045, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1974
UU No. 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi
Sitasi / Register: LN. 1974/ No. 63, TLN NO. 3044, LL SETNEG : 2HLM
undang undang1974
UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
Sitasi / Register: LN. 1974/ No.55, TLN NO. 3041, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1974
UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
Sitasi / Register: LN. 1974/ No.54, TLN NO. 3040, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1974
UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Sitasi / Register: LN. 1974/ No. 53, TLN NO.3783, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1974
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Sitasi / Register: LN. 1974, LL SETNEG : 51 HLM
undang undang1974
UU No. 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Sitasi / Register: LN. 1974/ No. 32, TLN NO. 3034, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1974
UU No. 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Sitasi / Register: LN. 1974/ No.29, TLN NO.3033, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1974
UU No. 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Sitasi / Register: LN. 1974, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1974
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Sitasi / Register: LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM
undang undang1973
UU No. 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura
Sitasi / Register: LN. 1973, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1973
UU No. 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea
Sitasi / Register: LN. 1973, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1973
UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN. 1973, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1973
UU No. 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
Sitasi / Register: LN. 1973, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1973
UU No. 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Sitasi / Register: LN. 1973, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1973
UU No. 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
Sitasi / Register: LN. 1973, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1973
UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1973, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1972
UU No. 6 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Sitasi / Register: LN. 1972, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1972
UU No. 5 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968
Sitasi / Register: LN. 1972, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1972
UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
Sitasi / Register: LN. 1972, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1972
UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
Sitasi / Register: LN. 1972, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1972
UU No. 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Sitasi / Register: LN. 1972, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1972
UU No. 1 Tahun 1972 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973
Sitasi / Register: LN. 1972 LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1971
UU No. 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1971
UU No. 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1971
UU No. 11 Tahun 1971 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1971
UU No. 10 Tahun 1971 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1971
UU No. 9 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia
Sitasi / Register: LN. 1971/ No. 77, TLN NO. 2972, LL SETNEG : 1 HLM
undang undang1971
UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang1971
UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1971
UU No. 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1971
UU No. 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1971
UU No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1971
UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang1971
UU No. 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1971
UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Sitasi / Register: LN. 1971, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1970
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1970
UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1970
UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1970
UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1970
UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1970
UU No. 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1970
UU No. 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1970
UU No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1970
UU No. 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1970
UU No. 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1970
UU No. 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1970
UU No. 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1970
UU No. 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1970
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Sitasi / Register: LN. 1970, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1969
UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang1969
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang1969
UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1969
UU No. 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1969
UU No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1969
UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
Sitasi / Register: LN 1969 (42), TLN (2906) : 13 hlm.; https://jdih.kemenkeu.go.id/
undang undang1969
UU No. 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : HLM
undang undang1969
UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1969
UU No. 8 Tahun 1969 tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1969
UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1969
UU No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1969
UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1969
UU No. 4 Tahun 1969 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republic Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1969
UU No. 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1969
UU No. 2 Tahun 1969 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 1969/1970
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1969
UU No. 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta
Sitasi / Register: LN. 1969, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1968
UU No. 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 79, TLN NO. 2879, LL : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.78 , TLN NO. 2878, LL : 7 HLM
undang undang1968
UU No. 1 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.76, TLN NO.2876, LL : 7 HLM
undang undang1968
UU No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.75, TLN NO.2875, LL : 10 HLM
undang undang1968
UU No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.74, TLN NO. 2874, LL : 10 HLM
undang undang1968
UU No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.73, TLN NO. 2873 , LL : 10 HLM
undang undang1968
UU No. 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.72, TLN NO. 2872 , LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1968
UU No. 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 71 , TLN NO. 2871 , Hukum Online : 8 HLM
undang undang1968
UU No. 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 70 , TLN NO. 2870, Hukum Online : 9 HLM
undang undang1968
UU No. 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 69, TLN NO.2869, LL : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 15 Tahun 1968 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.68, TLN NO. 2868, LL : 3 HLM
undang undang1968
UU No. 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 64 , TLN NO. 2866 , LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1968
UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 63 , LL : 13 HLM
undang undang1968
UU No. 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Menado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 62 , Hukum Online : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 11 Tahun 1968 tentang Charter of The Southeast Asian Ministers of Education Organization
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.55, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.54, TLN NO.2861, LL BPHN: 3 HLM
undang undang1968
UU No. 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 53, TLN NO. 2860, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 14 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.39, LL BPHN : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 6 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 38, TLN No. 2855 , LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 1968/No.33, TLN NO.2853, LL : 7 HLM
undang undang1968
UU No. 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.1968/No.32, TLN NO.2852, LL : 3 HLM
undang undang1968
UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: LN. 1968/ No. 31, Hukum online : 5 HLM
undang undang1968
UU No. 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
Sitasi / Register: LN.1968/No.26, TLN NO.2849, LL BPHN : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Sitasi / Register: LN. 1968/ No.14 , TLN NO. 2847 , LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1968
UU No. 1 Tahun 1968 tentang Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)
Sitasi / Register: LN. 1968, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1967
UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 34 , TLN NO. 2842, LL SETNEG : 26 HLM
undang undang1967
UU No. 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 33 , TLN NO. 2841 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1967
UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 23 , TLN NO. 2832 , LL SETNEG : 32 HLM
undang undang1967
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 22, TLN NO. 2831 , LL SETNEG : 22 HLM
undang undang1967
UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
Sitasi / Register: LN. 1967, Hukum Online : 2 HLM
undang undang1967
UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 19 , TLN NO.2828 , LL SETNEG : HLM
undang undang1967
UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 18 , TLN NO. 2827, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1967
UU No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 17 , TLN NO. 2826 , LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1967
UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 10, TLN NO. 2824, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1967
UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 8 , TLN NO. 2823 , LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1967
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 7 , TLN NO. 2822 , LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1967
UU No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 6, TLN NO.2821 , LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1967
UU No. 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).
Sitasi / Register: LN. 1967/ No. 2, TLN NO. 2819, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1967
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Sitasi / Register: LN. 1967/ No.1 , TLN NO. 2818 , LL SETNEG : 15 HLM
undang undang1966
UU No. 14 Tahun 1966 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 44, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1966
UU No. 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
Sitasi / Register: LN.1966/NO.43, TLN NO.2817, LL : 3 HLM.
undang undang1966
UU No. 12 Tahun 1966 tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965
Sitasi / Register: LN. 1966/ No.42, TLN No. 2816, LL : 3 HLM
undang undang1966
UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 40 , TLN NO. 2815 , LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1966
UU No. 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.1966/No. 38,TLN NO.2813, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1966
UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 36, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1966
UU No. 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 35, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1966
UU No. 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 34, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1966
UU No. 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Sitasi / Register: LN. 1966/ No.33, TLN NO. 2812 , LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1966
UU No. 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 32, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1966
UU No. 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 31 , TLN NO. 2810 , LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1966
UU No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Djiwa
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 23 , TLN NO. 2805 , LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1966
UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
Sitasi / Register: LN. 1966/ No. 22, TLN NO. 2804 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1966
UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Sitasi / Register: LN. 1966/ No.10 , TLN NO. 2798 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1965
UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 117 , LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1965
UU No. 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 101 , TLN NO. 2785 , LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1965
UU No. 20 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 6 , TLN NO. 2780 , LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1965
UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 84 , TLN NO. 2779 , LL SETNEG : 36 HLM
undang undang1965
UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 1965, LL SETNEG : 33 HLM
undang undang1965
UU No. 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 79 , TLN NO. 2776 , LL SETNEG : 20 HLM
undang undang1965
UU No. 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42)
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 78 , TLN NO. 2775, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1965
UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 76 , TLN NO. 2774 , LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1965
UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 75 , TLN NO. 2769 , LL SETNEG : 31 HLM
undang undang1965
UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 70 , TLN NO. 2767 , LL SETNEG : 25 HLM
undang undang1965
UU No. 12 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 55 , TLN NO. 2760 , LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1965
UU No. 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1965/ No.54 , TLN NO. 2759 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1965
UU No. 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 56 , TLN NO. 2758 , LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1965
UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 52 , TLN NO. 2757 , LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1965
UU No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 51 , TLN NO. 2756 , LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1965
UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 50 , TLN NO. 2755, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1965
UU No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 49 , TLN NO. 2754, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1965
UU No. 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 48 , TLN NO. 2753 , LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1965
UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 32 , TLN NO. 2747 , LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1965
UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 25 , TLN NO. 2742 , LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1965
UU No. 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 19 , TLN NO. 2730 , LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1965
UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
Sitasi / Register: LN. 1965/ No. 2 , TLN NO. 2725, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1964
UU No. 36 Tahun 1964 tentang Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera
Sitasi / Register: LN. 1964/ No.141, TLN NO.2723, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1964
UU No. 35 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 tahun 1963 Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 91)
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 140, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1964
UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 138 , TLN NO. 2721, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1964
UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
Sitasi / Register: LN. 1964/ No.137 , TLN NO. 2720, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1964
UU No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa
Sitasi / Register: LN. 1964, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1964
UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
Sitasi / Register: LN. 1964/ No.124, TLN NO. 2722, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1964
UU No. 30 Tahun 1964 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964
Sitasi / Register: LN. 1964/ No.121, TLN NO. 2711, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1964
UU No. 29 Tahun 1964 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 120, TLN NO. 2710, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1964
UU No. 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 119 , TLN NO. 2709, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1964
UU No. 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 118, TLN NO. 2709, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1964
UU No. 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 117 , TLN NO. 2707, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1964
UU No. 25 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 116 , TLN NO. 2706 , LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1964
UU No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Sitasi / Register: LN. 1964/ No.115 , TLN NO. 2705 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1964
UU No. 23 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 114 , TLN NO. 2704 , LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1964
UU No. 22 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 113 , TLN NO. 2703, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1964
UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreforem
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 109, TLN NO. 2701 , LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1964
UU No. 20 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 PRP. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1964/ No.108 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1964
UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 107 , TLN NO. 2699, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1964
UU No. 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 106 , TLN NO. 2698, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1964
UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
Sitasi / Register: LN. 1964/ No.101, TLN NO. 2692 , LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1964
UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 97 , TLN NO. 2690 , LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1964
UU No. 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 9
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 96 , TLN NO. 2689, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1964
UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Un
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 95, TLN NO. 2688, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1964
UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -te
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 94 , TLN NO. 2687, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1964
UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 93, TLN NO. 2686, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1964
UU No. 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Palembang Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Dan Di Jakarta
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 84 , TLN NO. 2672 , LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1964
UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 78 , TLN NO. 2671, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1964
UU No. 9 Tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 72 , TLN NO. 2668 , LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1964
UU No. 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65) tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958 (
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 69 , TLN NO. 2667 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1964
UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 66, TLN NO. 2665 , LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1964
UU No. 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 61 , TLN NO. 2659 , LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1964
UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 59 , TLN NO. 2657, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1964
UU No. 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasiltembakau Dari Perusahaan-Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 no. 11)menjadi U
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 56 , TLN NO. 2655 , LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1964
UU No. 3 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 54 , TLN NO. 2653, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1964
UU No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara
Sitasi / Register: LN. 1964/ No. 51 , TLN NO. 2650, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1964
UU No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 NO. 40) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1964/ No.3 , TLN NO. 2611 , LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1963
UU No. 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan P.T. Shell indonesia
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 110, TLN NO. 2599, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1963
UU No. 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Oil Company Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 109 , TLN NO. 2598, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1963
UU No. 12 Tahun 1963 tentang Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 94, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1963
UU No. 11 Tahun 1963 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1964
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. , TLN NO. , LL SETNEG : HLM
undang undang1963
UU No. 10 Tahun 1963 tentang Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk Tahun 1963
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 92, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1963
UU No. 9 Tahun 1963 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 91, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1963
UU No. 8 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 1962
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 90, TLN NO. , LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1963
UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 81 , TLN NO. 2580, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1963
UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 79, TLN NO. 2576, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1963
UU No. 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 78, TLN NO. 2575 , LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1963
UU No. 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1962 No.
Sitasi / Register: LN. 1963, No.71, TLN. No. 2563/LL Setneg : 5 Hlm
undang undang1963
UU No. 3 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 51), Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 70 , TLN NO. 2562, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1963
UU No. 2 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 no. 50) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 69 , TLN NO. 2561, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1963
UU No. 1 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1963/ No. 68 , TLN NO. 2560, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1962
UU No. 19 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 99 , LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1962
UU No. 18 Tahun 1962 tentang Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 98 , LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1962
UU No. 17 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1962 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serat Dalam Perjuangan Pembebasan Irian barat (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 21) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 88 , TLN NO. 2513, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1962
UU No. 16 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan Antara Republik Indonesia Dengan Jepang
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 81 , TLN NO. 2522, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1962
UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 80 , TLN NO. 2505, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1962
UU No. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 64 , TLN NO. 2492 LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1962
UU No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 59, TLN NO. 2490, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang1962
UU No. 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 58, TLN NO. 2489 , LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1962
UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 48 , TLN NO. 2475, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1962
UU No. 10 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 28, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1962
UU No. 9 Tahun 1962 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 27, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1962
UU No. 8 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 26, TLN NO. 2440, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1962
UU No. 7 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 25 , TLN NO. 2439, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1962
UU No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Sitasi / Register: LN. 1962/ No.12, TLN NO. 2390, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1962
UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 10, TLN NO. 2387, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang1962
UU No. 4 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 5 , LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1962
UU No. 3 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 4 , LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1962
UU No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 3, TLN NO. 2374, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang1962
UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
Sitasi / Register: LN. 1962/ No. 2 , TLN NO. 2373, LL SETNEG : 23 HLM
undang undang1961
UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 302, TLN NO. 2361, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1961
UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 290, TLN NO. 2341, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1961
UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 288, TLN NO. 2324, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1961
UU No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 276, TLN NO. 2318, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1961
UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 263, TLN NO. 2312, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1961
UU No. 21 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 259, TLN NO. 2301, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1961
UU No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 255, TLN NO. 2299, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1961
UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 254, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1961
UU No. 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 246, TLN NO. 2290, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1961
UU No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 245 , TLN NO. 2289, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1961
UU No. 12 Tahun 1961 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 238 , TLN NO. 2279, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1961
UU No. 10 Tahun 1961 tentang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 216 , TLN NO. 2274, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1961
UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 215 , TLN NO. 2210, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1961
UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 214, TLN NO. 2273, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1961
UU No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 207 , TLN NO. 2270, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1961
UU No. 7 Tahun 1961 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 22, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1961
UU No. 6 Tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pengiriman Berita Jara Jauh
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 21 , TLN NO. 2160, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1961
UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 20 , TLN NO. 2159, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1961
UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 15 , TLN NO. 2154, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1961
UU No. 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 14 , TLN NO. 2153, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1961
UU No. 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 9, TLN NO. 2147, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1961
UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang Undang
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 3, TLN NO. 2124, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1960
UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan
Sitasi / Register: LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1960
UU No. 8 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM
undang undang1960
UU No. 7 Tahun 1960 tentang Stastistik
Sitasi / Register: LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1960
UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1960
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Sitasi / Register: LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1960
UU No. 4 Tahun 1960 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM
undang undang1960
UU No. 3 Tahun 1960 tentang Pengesahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti " Indische Bedrijivenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1960
UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
Sitasi / Register: LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1960
UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1959
UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 74, TLN NO. 1822, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang1959
UU No. 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Ting
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 73, TLN NO. 1821, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang1959
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 72, TLN NO. 1820, LL SETNEG : 37 HLM
undang undang1959
UU No. 26 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1955 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Daerah Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Jawa (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 53), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 71, TLN NO. 1819, LL SETNEG :3 HLM
undang undang1959
UU No. 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara T
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 70, TLN NO. 1814, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1959
UU No. 24 Tahun 1959 tentang Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 69, TLN NO. 1813, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1959
UU No. 23 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1959 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 19), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 67, TLN NO. 1811, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1959
UU No. 22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 66, TLN NO. 1810, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1959
UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 65, TLN NO. 1807, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1959
UU No. 20 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahn Undang-Undang dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 153), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 64, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1959
UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 83, LL SETNEG : 20 HLM
undang undang1959
UU No. 18 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan-Hukum Apotik Darurat" (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 62, TLN NO. 1805, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1959
UU No. 17 Tahun 1959 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Iran
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 61, TLN NO. 1804, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1959
UU No. 16 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang darurat No. 1 Tahun 1959 Tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah" (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 1), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 60 , TLN NO. 1803, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1959
UU No. 15 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1951 Untuk Mengubah dan Menambah Peraturan Dalam Staatsblad 1916 No. 47" (Lembaran-Negara No. 14 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 57, TLN NO. 1800, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1959
UU No. 14 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang_Undang Darurat No. 40 Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 82), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 56, TLN NO. 1799, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1959
UU No. 13 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 38, TLN NO. 1717, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1959
UU No. 12 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 35, TLN NO. 1768, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1959
UU No. 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 34 , TLN NO. 1767, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1959
UU No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 24, TLN NO. 1759, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1959
UU No. 9 Tahun 1959 tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 23 , TLN NO. 1758, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1959
UU No. 8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 37), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 20 , TLN NO. 1756, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1959
UU No. 7 Tahun 1959 tentang Penghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "Algemen Oorogsongevallen Regeling"
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 18 , TLN NO. 1754, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1959
UU No. 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 15 , TLN NO. 1752, LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1959
UU No. 5 Tahun 1959 tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 13 , TLN NO. 1748, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1959
UU No. 3 Tahun 1959 tentang Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 11, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1959
UU No. 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat No. 28 Tahun 1950 (Lem
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 4 , LL SETNEG : 19 HLM
undang undang1959
UU No. 1 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 3 , TLN NO. 1729, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1958
UU No. 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 164, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 162, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960
Sitasi / Register: LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1958
UU No. 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 160, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan
Sitasi / Register: LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1958
UU No. 82 Tahun 1958 tentang Perpanjangan Jangka-Waktu Satu Tahun dan Pada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 dan Yang Disahkan Dengan Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 170) Untuk
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 145, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1958
UU No. 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional
Sitasi / Register: LL BPHN : 6 HLM
undang undang1958
UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi
Sitasi / Register: LL BPHN : 26 HLM
undang undang1958
UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 138, LL BPHN : 5 HLM
undang undang1958
UU No. 77 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 18 Tahun 1957 Tentang Bank Tani dan Nelayan (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 70)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LL BPHN : 5 HLM
undang undang1958
UU No. 76 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 TLN No. 1346, LL BPHN : 6 HLM
undang undang1958
UU No. 75 Tahun 1958 tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Dengan 12 (Dua Belas) Bulan, Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Yang Ditetapkan Dengan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1957 Jo
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 131, TLN No. 1663, LL BPHN : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LL BPHN : 19 HLM
undang undang1958
UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 127, TLN No. 1660, LL BPHN : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 72 Tahun 1958 tentang Pajak Verponding Untuk Tahun-Tahun 1957 Dan Berikutnya
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 126, LL BPHN : 6 HLM
undang undang1958
UU No. 71 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 125, LL BPHN : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 124, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1958
UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 122, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang1958
UU No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 119, TLN No. 1653, LL BPHN : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 118, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1958
UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib-Militer
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 117, LL SETNEG : 60 HLM
undang undang1958
UU No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 116, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1958
UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 115, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1958
UU No. 63 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang darurat No. 14 Tahun 1957 Tentang Penetapan Untuk Membebaskan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama Enam Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Peb
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 114, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG : 20 HLM
undang undang1958
UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LL SETNEG : 17 HLM
undang undang1958
UU No. 60 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 80), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1958
UU No. 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 109, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 108, TLN No. 1643, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1958
UU No. 57 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Bea Berat Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)" (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 39) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 107, TLN No. 1642, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 106, TLN No. 1641, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 55 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 105, TLN No. 1640, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 54 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 104, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 53 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 103, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 52 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Palembang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 102, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 51 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 101, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 50 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 100, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 49 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 99, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 48 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 98, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 47 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 97, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 46 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makassar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 96, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 45 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian I.B.W. V (Jawatan Pos Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 95, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 44 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 94, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 43 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian XV (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 93, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1958
UU No. 42 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 92, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 41 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 91, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1958
UU No. 40 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 90, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1958
UU No. 39 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 89, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1958
UU No. 38 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 88, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1958
UU No. 37 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 87, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 36 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 86, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1958
UU No. 35 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 85, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1958
UU No. 34 Tahun 1958 tentang Penetpan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 84, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1958
UU No. 33 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 83, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1958
UU No. 32 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 82, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1958
UU No. 31 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 81, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1958
UU No. 30 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungan MengenaiPerusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 80, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang1958
UU No. 29 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 79, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1958
UU No. 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 78, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 27 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 77, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 26 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 76, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 25 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 75, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 24 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 66, TLN No. 1630, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 Tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 76), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 64, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 63, TLN No. 1623, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timu
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 62, TLN No. 1622, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1958
UU No. 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 61, TLN No. 1617, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1958
UU No. 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 26 Tahun 1957 Tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 60, TLN No. 1616, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1958
UU No. 18 Tahun 1958 tentang Batas-batas Kotapraja Sukabumi dan Daerah Swatantra Tingkat II Sukabumi
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 59, TLN No. 1615, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 17 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1955 Tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau" (Krosok Centrale)" (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 34) Sebagai Undang Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 58, TLN No. 1614, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 9 Tahun 1954) Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 42, TLN No. 1568, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 15 Tahun 1958 tentang Pengesahan Persetujuan Pinjaman Antara Republik Indonesia Dan Export-Import Bank Of Washington
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 37, TLN No. 1564, bphn.go.id : 6 HLM
undang undang1958
UU No. 14 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 33, TLN No. 1562, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 13 Tahun 1958 tentang Perjanjian Perdamaina dan Persetujuan Pampasan Antara Republik Indonesia dan Jepang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 31, TLN No. 1560, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 12 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 14 TAHUN 1956 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Perali
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 29, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 11 Tahun 1958 tentang Kenaikan Tarip Uang Rambu
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 25, TLN No. 1554, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 10 Tahun 1958 tentang Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 22, TLN No. 1551, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UU No. 9 Tahun 1958 tentang Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 20, TLN No. 1550, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 18, TLN No. 1545, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria REFR
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 17, TLN No. 1544, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 6 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 9) tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 15, TLN No. 1542, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 5 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 51) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 14, TLN No. 1541, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 4 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin" (Lembaran Negara Tahun 1953
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 13, TLN No. 1540, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 8, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1958
UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 5, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir
Sitasi / Register: LN. 1958 No. 2, TLN NO. 1571, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1957
UU No. 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 171, TLN No. 1492, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 225 Tahun 1957 tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 170, TLN No. 1491, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UU No. 78 Tahun 1957 tentang Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 168, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 77 Tahun 1957 tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 167, TLN No. 1489, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1957
UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 163, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 75 Tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 162, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1957
UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 160, TLN No. 1485, LL SETNEG : 41 HLM
undang undang1957
UU No. 73 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 159, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 158, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 10 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 67
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 153, TLN No. 1469, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1957
UU No. 70 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 145, TLN No. 1465, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 69 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 144, TLN No. 1464, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 68 Tahun 1957 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 143, TLN No. 1463, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 67 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 142, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 66 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XVII (Perusahaan Produksi Jawatan Topograpi) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 141, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 65 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XVI (Jawatan Kereta Api) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 140, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 64 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 139, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 63 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 138, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 62 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 137, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 61 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XII (Pelabuhan Surabaya) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 136, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 60 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW XI (Pelabuhan Tanjung Priok) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 135, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 59 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW X (Pelabuhan Semarang) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 134, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 58 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 133, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 57 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 132, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 56 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW VII (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 131, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 55 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 130, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 54 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 129, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 53 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 128, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 52 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW III (Pusat Perkebunan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 127, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 51 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 126, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 50 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) Dari Anggaran Republik indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 125, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 49 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian XV (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 124, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1957
UU No. 48 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 123, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 47 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 122, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 46 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 121, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1957
UU No. 45 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian XI (Kementrian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 120, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1957
UU No. 44 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 119, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1957
UU No. 43 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IX (Kementrian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 118, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 42 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 117, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1957
UU No. 41 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian VIIIA (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 116, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1957
UU No. 40 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 115, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UU No. 39 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 114, LL SETNEG : 10 HLM
undang undang1957
UU No. 38 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian VB (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 113, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1957
UU No. 37 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 112, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1957
UU No. 36 Tahun 1957 tentang Penetapan Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri/dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 111, LL SETNEG : 16 HLM
undang undang1957
UU No. 35 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 110, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang1957
UU No. 34 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun DInas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 109, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 33 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 108, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UU No. 32 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 107, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 31 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1954
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 106, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UU No. 30 Tahun 1957 tentang Pembebasan Saudara Untung dari Penggantian Uang
Sitasi / Register: LN.1957/No. 102, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 29 Tahun 1957 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 101, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 58) tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 No.78) tentang "Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 100, TLN No. 1445, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 27 Tahun 1957 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Irak
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 87, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UU No. 22 tahun1957, Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 42), perkataan "seorangwakil Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "seorang wakilKementerian Perindustrian" dan perkataan "seorang wakil KementerianPerhubungan" diubah menjadi "seorang wakil Kementerian Perhubunganatau Kementerian Pelajaran".
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 72, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
Sitasi / Register: LN. 1957/No. 66, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 24 Tahun 1957 tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 54, TLN No. 1285, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UU 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin Dari PDA Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 45, TLN No. 1230, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1957
UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 42, TLN No. 1227, LL SETNEG : 33 HLM
undang undang1957
UU No. 14 Tahun 1957 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 41, TLN No. 1327, LL SETNEG : 12 HLM
undang undang1957
UU No. 20 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XVI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 40, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 19 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIV Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 39, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 18 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XIII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 38, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 17 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 37, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 16 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian XI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 36, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 15 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian X Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 35, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 14 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIB Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 34, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 13 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VIIIA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 33, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UU No. 12 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 32, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 11 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VI Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 31, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 10 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VB Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 30, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 9 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 29, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 8 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IVA Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 28, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UU No. 7 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian IV Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 27, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 6 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian III Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 26, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 5 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian II Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 25, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 4 Tahun 1957 tentang Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 24, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 3 Tahun 1957 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 16, TLN NO. 1167, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UU No. 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 15, TLN No. 1159, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 1957 No. 6, TLN No. 1143, LL SETNEG : 46 HLM
undang undang1956
UU No. 35 Tahun 1956 tentang Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A dan Bagian II Bab A dari Pos 173 dari Tarip Bea Masuk dan Kenaikan Jumlah Bea dalam Bagian Pos yang Tersebut Terakhir
Sitasi / Register: LN.1956/NO.80, TLN NO.1136, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 34 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No.15 Tahun 1955 tentang Memberhentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 51)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1956/NO.79, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 33 Tahun 1956 tentang Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan
Sitasi / Register: LN.1956/NO.78, TLN NO.1134, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1956
UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
Sitasi / Register: LN.1956/NO.77, LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1956
UU No. 31 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten atas Cukai Bensin (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1956/NO.76, TLN NO.798, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1956
UU No. 30 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan "Postordonnantie 1935" Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-Undang No. 76 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No.151)
Sitasi / Register: LN.1956/NO.75, TLN NO.1132, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
Sitasi / Register: LN.1956/NO.74, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1956
UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
Sitasi / Register: LN.1956/NO.73, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1956
UU No. 27 Tahun 1956 tentang Mengadakan Suatu Tarip Minimum dan Maksimum dalam Tarip Bea-Masuk
Sitasi / Register: LN.1956/NO.70, TLN NO.1121, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1956
UU No. 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
Sitasi / Register: LN.1956/NO.67, TLN NO.1115, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1956
UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
Sitasi / Register: LN.1956/NO.65, TLN NO.1106, LL SETNEG : 47 HLM.
undang undang1956
UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.1956/NO.64, TLN NO.1103, LL SETNEG : 15 HLM.
undang undang1956
UU No. 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante
Sitasi / Register: LN.1956/NO.63, TLN NO.1102, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 22 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1956/NO.54, TLN NO.1085, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 21 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1956/NO.53, TLN NO.1140, LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1956
UU No. 20 Tahun 1956 tentang Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921 ("Zegelverordening 1921")
Sitasi / Register: LN.1956/NO.47, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1956
UU No. 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.1956/NO.44, TLN NO.1072, LL SETNEG : 67 HLM.
undang undang1956
UU No. 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
Sitasi / Register: LN.1956/NO.42, TLN NO.1050, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 17 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Indische Tariefwet (Staatsblad 1942 No. 487)
Sitasi / Register: LN.1956/NO.41, TLN NO.1049, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 16 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)
Sitasi / Register: LN.1956/NO.38, TLN NO.1043, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Sitasi / Register: LN.1956/NO.33, TLN NO.1055, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1956
UU No. 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Sitasi / Register: LN.1956/NO.30, TLN NO.1017, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1956
UU No. 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
Sitasi / Register: LN.1955/NO.27, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1956
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Sitasi / Register: LN.1956/NO.25, LL SETNEG : 16 HLM.
undang undang1956
UU No. 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun
Sitasi / Register: LN.1956/NO.23, LL SETNEG : 11 HLM.
undang undang1956
UU No. 10 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-Undang dan tentang Peratura
Sitasi / Register: LN.1956/NO.22, TLN NO.974, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1956
UU No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Sitasi / Register: LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1956
UU No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Sitasi / Register: LN.1956/NO.19, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1956
UU No. 7 Tahun 1956 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
Sitasi / Register: LN.1956/NO.18, TLN NO.973, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN.1956/NO.14, TLN NO.971, LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1956
UU No. 5 Tahun 1956 tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953
Sitasi / Register: LN.1956/NO.13, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 4 Tahun 1956 tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang Dilampirkan pada Ordonansi yang Mengatur Biaya Balik-Nama Barang-Barang Tetap (Staatsblad 1949 No. 282)
Sitasi / Register: LN.1956/NO.12, TLN NO.963, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 3 Tahun 1956 tentang Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
Sitasi / Register: LN.1956/NO.5, TLN NO.952, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1956
UU No. 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
Sitasi / Register: LN.1956/NO.4, TLN NO.951, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1956
UU No. 1 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Sitasi / Register: LN.1956/NO.2, TLN NO.941, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1955
UU No. 12 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1955
UU No. 11 Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1955
UU No. 10 Tahun 1955 tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit Menjadi Universitas dan Fakultas
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1955
UU No. 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1955
UU No. 8 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti yang Termuat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.5 Tahun 1950 dan Diubah dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 27 Tahun 19
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1955
UU No. 7 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1955
UU No. 6 Tahun 1955 tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1955
UU No. 5 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1955
UU No. 4 Tahun 1955 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1955
UU No. 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1955
UU No. 2 Tahun 1955 tentang Pengubahan dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1955
UU No. 1 Tahun 1955 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 76 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.151, TLN NO.740, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN.1954/NO.150, TLN NO.737, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1954
UU No. 74 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.145, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 73 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVIII (Perusahaan Reproduksi Jawatan Topograpi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.144, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 72 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.143, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 71 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.142, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 70 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.141, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 69 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 68 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.139, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 67 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.138, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 66 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.137, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 65 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.136, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 64 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur (Padang) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.135, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 63 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.134, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 62 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 61 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. V (Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.132, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 60 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.131, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 59 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.130, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 58 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IBW II (Perusahaan Garam dan Soda Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.129, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IBW I (Jawatan Pegadaian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.128, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 56 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XVI (Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.127, LL SETNEG : 12 HLM.
undang undang1954
UU No. 55 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XV (Kementrian Urusan Pegawai) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.126, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 54 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.123, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1954
UU No. 53 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.124, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 52 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.123, LL SETNEG : 8 HLM.
undang undang1954
UU No. 51 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian XI (Kementrian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.122, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1954
UU No. 50 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.121, LL SETNEG : 10 HLM.
undang undang1954
UU No. 49 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IX (Kementrian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.120, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 48 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementrian Perhubungan-Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.119, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1954
UU No. 47 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VIIIa (Kementrian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1954
UU No. 46 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.117, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 45 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.116, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1954
UU No. 44 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian Vb (Kementrian Perkonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LL SETNEG : 8 HLM.
undang undang1954
UU No. 43 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LL SETNEG : 9 HLM.
undang undang1954
UU No. 42 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LL SETNEG : 9 HLM.
undang undang1954
UU No. 41 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian IV (Kementrian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.112, LL SETNEG : 17 HLM.
undang undang1954
UU No. 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.111, LL SETNEG : 10 HLM.
undang undang1954
UU No. 39 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian II (Kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LN.1954/NO.110, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1954
UU No. 37 Tahun 1954 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand
Sitasi / Register: LN.1954/NO.108, TLN NO.727, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tarip Pajak Perseroan
Sitasi / Register: LN.1954/NO.106, TLN NO.711, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 35 Tahun 1954 tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1954
UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")
Sitasi / Register: LN.1954/NO.103, TLN NO.705, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara
Sitasi / Register: LN.1954/NO.101, TLN NO.700, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1954
UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
Sitasi / Register: LN.1954/NO.98, TLN NO.694, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 31 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.87, TLN NO.659, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.1954/NO.85, TLN NO.657, LL SETNEG : 8 HLM.
undang undang1954
UU No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG : 9 HLM.
undang undang1954
UU No. 28 Tahun 1954 tentang Biaya Legalisasi Tanda Tangan
Sitasi / Register: LN.1954/NO.82, TLN NO.639, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 27 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1954, tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-
Sitasi / Register: LN.1954/NO.81, TLN NO.727, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1954
UU No. 26 Tahun 1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946
Sitasi / Register: LN.1954/NO.80, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 25 Tahun 1954 tentang Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.78, TLN NO.626, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 23 Tahun 1954 tentang Pencabutan "Persbreidel Ordonnantie”
Sitasi / Register: LN.1954/NO.77, TLN NO.625, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian
Sitasi / Register: LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1954
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
Sitasi / Register: LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1954
UU No. 20 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (Lembaran negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian, Sepanjang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.54, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 19 Tahun 1954 tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih Kepada Negara
Sitasi / Register: LN.1954/NO.64, TLN NO.588, LL SETNEG : 12 HLM.
undang undang1954
UU No. 18 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 12 Tahun 1954) Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.62, TLN NO.585, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 17 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.61, TLN NO.584, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 16 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 122 Tahun 1951) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No.141)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.60, TLN NO.583, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 15 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1951 (Lembaran Negara No 26 Tahun 1951) Untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No 141)" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.59, TLN NO.582 LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 14 Tahun 1954 tentang Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (Staatsblad 1949 Nr 159)
Sitasi / Register: LN.1954/NO.41, TLN NO.552, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1989
UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sitasi / Register: LN 1989 (6), TLN (3390)
undang undang1954
UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia
Sitasi / Register: LN.1954/NO.38, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 11 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 10 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.32, TLN NO.538, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1954
UU No. 9 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.31, TLN NO.537, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 8 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.28, TLN NO.534, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 7 Tahun 1954 tentang Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri Berhubung dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 8 HLM.
undang undang1954
UU No. 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 4 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 tentang Pengubahan Reglemene A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.11, TLN NO.504, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UU No. 3 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.10, TLN NO.497, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UU No. 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN.1954/NO.9, TLN NO.503, LL SETNEG : 15 HLM.
undang undang1954
UU No. 1 Tahun 1954 tentang Undang-Undang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Pajak Ini Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1954/NO.8, TLN NO.341, LL SETNEG : 12 HLM.
undang undang1953
UU No. 37 Tahun 1953 tentang Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN.1953/NO.88, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1953
UU No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos
Sitasi / Register: LN.1953/NO.86, TLN NO.490, LL SETNEG : 17 HLM.
undang undang1953
UU No. 19 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.85, TLN NO.489, LL SETNEG : 32 HLM.
undang undang1953
UU No. 15 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang Pengubahan Ord
Sitasi / Register: LN.1953/NO.84, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1953
UU No. 15 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952, untuk Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya" (Lembaran-Negara Nomor 90 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.83, TLN NO.487, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 23 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951, tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonanasi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 103 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.82, TLN NO.486, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1953
UU No. 9 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950, tentang Pengubahan Undang-Undang Postspaarbank (Staatsblad 1934 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295, Lembaran-Negara Nomor 12 Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang)
Sitasi / Register: LN.1953/NO.81, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 4 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953, tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya" (Lembaran-Negara Nomor 11 Tahun 1953), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.80, TLN NO.485, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 21 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951, tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainja" (Lembaran-Negara Nomor 96 Tahun 1951), Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.79, TLN NO.484, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1953
UU No. 9 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951, tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Opsenten atas Beberapa Macam Cukai" (Lembaran-Negara Nomor 43 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.78, TLN NO.483, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 20 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.77, TLN NO.482, LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1953
UU No. 13 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Larangan Untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak Lama, yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912" (Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952, Lembaran-Negara Nomor 86 Tahun 1952)" Sebagai Undang-Und
Sitasi / Register: LN.1953/NO.76, TLN NO.481, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1953
UU No. 12 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950, tentang Mengadakan Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 19 Tahun 1950) dan "Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950" (Lembaran-Negara Nomor 8
Sitasi / Register: LN.1953/NO.75, TLN NO.480, LL SETNEG : 43 HLM.
undang undang1953
UU No. 18 Tahun 1953 tentang Penetapan ”Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951 untuk Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950” (Lembaran-Negara Nomor 93 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.74. TLN NO.479, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1953
UU No. 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan
Sitasi / Register: LN.1953/NO.70, TLN NO.471, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1953
UU No. 22 Tahun 1953 tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
Sitasi / Register: LN.1953/NO.69. TLN NO.470, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 21 Tahun 1953 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria
Sitasi / Register: LN.1953/NO.58, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1953
UU No. 20 Tahun 1953 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington
Sitasi / Register: LN.1953/NO.56, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
Sitasi / Register: LN.1953/NO.53, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1953
UU No. 18 Tahun 1953 tentang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu
Sitasi / Register: LN.1953/NO.48, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1953
UU No. 17 Tahun 1953 tentang Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan
Sitasi / Register: LN.1953/NO.47, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1953
UU No. 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.46, LL SETNEG : 12 HLM.
undang undang1953
UU No. 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela
Sitasi / Register: LN.1953/NO.45, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1953
UU No. 14 Tahun 1953 tentang Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas
Sitasi / Register: LN.1953/NO.44, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1953
UU No. 12 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.43, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 4 Tahun 1953 tentang Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.42, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1953
UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN.1953/NO.40, LL SETNEG : 29 HLM.
undang undang1953
UU No. 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.1953/NO.37, LL SETNEG : 14 HLM.
undang undang1953
UU No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.1953/NO.36, LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1953
UU No. 8 Tahun 1953 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada De Javasche Bank
Sitasi / Register: LN.1953/NO.33, TLN NO.396, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1953
UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: LN.1953/NO.29, LL SETNEG : 64 HLM.
undang undang1953
UU No. 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
Sitasi / Register: LN.1953/NO.27, TLN NO.380, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1953
UU No. 2 Tahun 1953 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.20. TLN NO.630, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 4 Tahun 1953 tentang Apotik Darurat
Sitasi / Register: LN.1953/NO.19, LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1953
UU No. 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik
Sitasi / Register: LN.1953/NO.18, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UU No. 2 Tahun 1953 tentang Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
Sitasi / Register: LN.1953/NO.5, TLN NO.670, LL SETNEG : 13 HLM.
undang undang1953
UU No. 17 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1953/NO.4, LL SETNEG : 11 HLM.
undang undang1952
UU No. 24 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 35 Tahun 1950, Lembaran Negara Nr 77 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.89, TLN NO.629, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 23 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 4 Tahun 1950) tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.88, TLN NO.628, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 22 Tahun 1952 tentang Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan
Sitasi / Register: LN.1952/NO.85, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1952
UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.1952/NO.78, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1952
UU No. 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.1952/NO.74, TLN NO.305, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1952
UU No. 19 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina
Sitasi / Register: LN.1952/NO.71, LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1952
UU No. 18 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Uni Birma
Sitasi / Register: LN.1952/NO.70, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 17 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan
Sitasi / Register: LN.1952/NO.69, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 16 Tahun 1952 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara India
Sitasi / Register: LN.1952/NO.68, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang "Bursa" (Lembaran Negara Nr 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.67, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1952
UU No. 14 Tahun 1952 tentang Penunjukan Jawatan Regi Garam Sebgai Perusahaan I.B.W. dengan Nama Baru "Perusahaan Garam dan Soda Negeri
Sitasi / Register: LN.1952/NO.66, TLN NO.293, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 13 Tahun 1952 tentang Perubahan Berselang dari Jumlah Opsenten atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk
Sitasi / Register: LN.1952/NO.58, TLN NO.271, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 12 Tahun 1952 tentang Pembaharuan Bea-Bea Spesifik dan Penggantiannya dengan Bea-Bea Ad Valorem
Sitasi / Register: LN.1952/NO.57, TLN NO.270, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1952
UU No. 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.56, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.55, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 9 Tahun 1952 tentang Perubahan atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925
Sitasi / Register: LN.1952/NO.53, TLN NO.267, LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1952
UU No. 8 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952
Sitasi / Register: LN.1952/NO.51, TLN NO.265, LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1952
UU No. 7 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.50, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1952
UU No. 6 Tahun 1952 tentang Penetapan “Undang-undang Nr 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah “Grondhuur Ordonantie” (Stbl 1918 Nr 88) Dan “Vorstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl 1918 Nr 20)” Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.46, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 5 Tahun 1952 tentang Pembebasan Bea-Masuk untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal atau Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.1952/NO.44, TLN NO.259, LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1952
UU No. 4 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Un
Sitasi / Register: LN.1952/NO.43, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1952
UU No. 3 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.37, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UU No. 2 Tahun 1952 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.28, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1952
UU No. 1 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "Rechtnordonnantie" (Staatblad 1882 No. 240 Jo Staatblad 1931 No. 471) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.10, TLN NO.197, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UU No. 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.
Sitasi / Register: LL SETNEG: 3 HLM.
undang undang1951
UU No. 23 Tahun 1951 tentang Penyerahan Urusan Penilikan Pilem Kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.1951/NO.119, TLN NO. 191, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 22 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkama
Sitasi / Register: LN.1951/NO.117, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 21 Tahun 1951 tentang Penghapusan "Centrale Verkooporganistie Van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)"
Sitasi / Register: LN.1951/NO.109, TLN NO. 169, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 20 Tahun 1951 tentang Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri-Negeri Asing yang Menjalankan Tugasnya Dinegeri Ini
Sitasi / Register: LN.1951/NO.107, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 19 Tahun 1951 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nr 32 Tahun 1950 tentang Penggabungan Pulau Weh ke dalam Daerah Pabean Indonesia" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1951/NO.102, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 18 Tahun 1951 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo
Sitasi / Register: LN.1951/NO.101, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 17 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1951/NO.100, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 16 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1951/NO.92, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UU No. 15 Tahun 1951 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Undang-Undang Darurat Nr 37 Tahun 1950 Seperti Ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nr 5 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1951/NO.91, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1951
UU No. 14 Tahun 1951 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan 1944
Sitasi / Register: LN.1951/NO.84, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 13 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea" Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1951/NO.81, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UU No. 12 Tahun 1951 tentang Penghapusan Badan Hukum "Algemeene Volkscredietbank"
Sitasi / Register: LN.1951/NO.80, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UU No. 11 Tahun 1951 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington
Sitasi / Register: LL SETNEG: 15 HLM.
undang undang1951
UU No. 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting
Sitasi / Register: LN.1951/NO.46, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UU No. 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil
Sitasi / Register: LN.1951/NO.45, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi
Sitasi / Register: LN.1951/NO.44, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)
Sitasi / Register: LN.1951/NO.42, TLN NO.114, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1951
UU No. 6 Tahun 1951 tentang Gaji dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.1951/NO.40, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1951
UU No. 5 Tahun 1951 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.1951/NO.18, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UU No. 4 Tahun 1951 tentang Memberikan Persetujuan kepada Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LN.1951/NO.17, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1951
UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Sitasi / Register: LN.1951/NO.4, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1951
UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG: 15 Hlm.
undang undang1951
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG: 7 Hlm.
undang undang1950
UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
undang undang1950
UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sitasi / Register: LN. 1950 No.45/ bphn.go.id : 5 Hlm
undang undang1950
UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
Sitasi / Register: LL BPHN : 4 HLM.
undang undang1950
UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
Sitasi / Register: bphn.go.id : 4 HLM
undang undang1950
UU No. 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
Sitasi / Register: dpr.go.id: 4 hlm.
undang undang1950
UU No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat
Sitasi / Register: LL SETNEG: 3 Hlm.
undang undang1950
UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah
Sitasi / Register: LL SETNEG: 3 Hlm.
undang undang1950
UU No. 9 Tahun 1950 tentang Penetapan Tarip Padjak Pendapatan untuk Tahun 1950
Sitasi / Register: LL SETNEG: 3 Hlm.
undang undang1950
UU No. 8 Tahun 1950 tentang Pinjaman Republik Indonesia pada Bank Import Bank of Washington
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1950
UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG: 29 Hlm.
undang undang1950
UU No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Sitasi / Register: LL SETNEG: 24 Hlm.
undang undang1950
UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Sitasi / Register: LL SETNEG: 7 Hlm.
undang undang1950
UU No. 4 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG: 3 Hlm.
undang undang1950
UU No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi
Sitasi / Register: LL Setneg : 4 Hlm
undang undang1950
UU No. 2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah
Sitasi / Register: LL Setneg : 4 Hlm
undang undang1950
UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Sitasi / Register: LL Setneg : 20 Hlm
undang undang1949
UU No. 12 Tahun 1949 tentang Undang-undang untuk Mengubah Undang-undang No. 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya
Sitasi / Register: LL SETNEG: 6 Hlm.
undang undang1949
UU No. 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konsitusi Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1949
UU No. 10 Tahun 1949 tentang Pengesahan Induk Persetujuan Bersama-sama Rancangan Persetujuan dan Segala Pertukaran Surat-menyurat Mengenai Penyerahan Kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1949
UU No. 9 Tahun 1949 tentang Mengadakan Peraturan Istimewa Sidang Ke-VI Komite Nasional Pusat
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1949
UU No. 8 Tahun 1949 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1948
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1949
UU No. 7 Tahun 1949 tentang Penunjukkan Pemangku-Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG: 1 Hlm.
undang undang1949
UU No. 6 Tahun 1949 tentang Penambahan Jumlah Anggauta Komite Nasional Pusat
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1949
UU No. 5 Tahun 1949 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan dan Tambahan Pokok Pajak dan Tarip Pajak Upah untuk Tahun 1949
Sitasi / Register: LL SETNEG: 1 Hlm.
undang undang1949
UU No. 4 Tahun 1949 tentang Perubahan Peraturan Bea Meterai 1921
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1949
UU No. 3 Tahun 1949 tentang Menambah Pajak Potong 1949
Sitasi / Register: LL SETNEG: 1 Hlm.
undang undang1949
UU No. 2 Tahun 1949 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatera
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1949
UU No. 1 Tahun 1949 tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Pendapatan
Sitasi / Register: LL SETNEG: 2 Hlm.
undang undang1948
UU No. 35 Tahun 1948 tentang Menurunkan Tarip Bea Masuk
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1948
UU No. 34 Tahun 1948 tentang Daerah Pendudukan Buat Sementara Waktu Tidak Masuk Dalam Daerah Pabean
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1948
UU No. 33 Tahun 1948 tentang Penetapan Uang Berat Barang Sebagai Bea Pemakaian Perlengkapan Pelabuhan
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1948
UU No. 32 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank
Sitasi / Register: Subjek PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
undang undang1948
UU No. 31 Tahun 1948 tentang Naturalisasi Joseph Cornelis De Groot
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1948
UU No. 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
undang undang1948
UU No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1948
UU No. 28 Tahun 1948 tentang Pasal Alat Pembayaran Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1948
UU No. 27 Tahun 1948 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
undang undang1948
UU No. 26 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932 (Ordonnantie Op De Inkomstenbelasting 1932)
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1948
UU No. 25 Tahun 1948 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1948/1949 dan Pemungutan Pajak Tambahan atas Pajak Perseroan, Kekayaan, serta Pajak Untung Perang
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1948
UU No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1948
UU No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
undang undang1948
UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
undang undang1948
UU No. 12 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1948
UU No. 14 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 Dari Hal Pajak Pembangunan I
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1948
UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - HUKUM ACARA DAN PERADILAN
undang undang1948
UU No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
undang undang1948
UU No. 17 Tahun 1948 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1948
UU No. 16 Tahun 1948 tentang Perubahan Aturan Bea Materai 1921
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1948
UU No. 15 Tahun 1948 tentang Penetapan Barang-Barang yang Dikenakan Bea Keluar
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1948
UU No. 14 Tahun 1948 tentang Menetapkan Bea Tambahan atas Bea Masuk
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1948
UU No. 13 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Vorstenlands Grondhuurreglement
Sitasi / Register: Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG
undang undang1948
UU No. 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
undang undang1948
UU No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1948
UU No. 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - TERITORIAL INDONESIA
undang undang1948
UU No. 9 Tahun 1948 tentang Anggauta B.P.K.N.I.P dan K.N.I.P Tidak Diperkenankan Merangkap Jabatan Negeri yang Tertentu, Sumpah Jabatan dan Kedudukan Hukumnya
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
undang undang1948
UU No. 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Men
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1948
UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1947 tentang Susunan dan Acara Pengadilan Tentara
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
undang undang1948
UU No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1948
UU No. 5 Tahun 1948 tentang Aturan-Aturan Istimewa Untuk Melancarkan Pekerjaan Pegawai Pencatatan Jiwa Dalam Hal Perceraian dan Perkawinan Orang yang Sudah Cukup Umur
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN
undang undang1948
UU No. 4 Tahun 1948 tentang Naturalisasi Jean Henry Joseph de Quinze
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1948
UU No. 3 Tahun 1948 tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
undang undang1948
UU No. 2 Tahun 1948 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Negara Kerajaan Mesir
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
undang undang1948
UU No. 1 Tahun 1948 tentang Mempersamakan "Keadaan Bahaya" dengan "Tijd Van Oorlog" seperti yang Dimaksud Dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Tentara
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
undang undang1947
UU No. 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staasblad 1934, No. 169 dan 170) Dengan Keadaan Sekarang
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1947
UU No. 40 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No.168) Dengan Keadaan Sekarang
Sitasi / Register: Subjek SISTEM PENGENDALIAN INTERN
undang undang1947
UU No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
undang undang1947
UU No. 38 Tahun 1947 tentang Undang-Undang Tentang Undian-Uang Negara
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
undang undang1947
UU No. 37 Tahun 1947 tentang Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1947
UU No. 36 Tahun 1947 tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
undang undang1947
UU No. 21 Tahun 1947 tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1947
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1947
UU No. 34 Tahun 1947 tentang menetapkan Berlakunya " Undang-Undang Kecelakaan 1947" Bagi Kecelakaan-Kecelakaan Karena Perang yang Menimpah Buruh Berhubung Dengan Hubungan Kerja
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
undang undang1947
UU No. 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja
Sitasi / Register: LL SETNEG : 10 HLM.
undang undang1947
UU No. 32 Tahun 1947 tentang Memusatkan Segala Urusan Sekolah-Sekolah Lanjutan Negeri pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
undang undang1947
UU No. 31 Tahun 1947 tentang Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1947
UU No. 20 Tahun 1947 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1947 tentang Negara Dengan Mengeluarkan Promes Negara Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1947
UU No. 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1947
UU No. 28 Tahun 1947 tentang Peraturan Cukai atas Tembakau yang Belum Dikenakan Cukai Menurut STBL.1932, No.517 (Tabaksac Cijnsordonnaantie).
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1947
UU No. 27 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Curt Ulrich Gross
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 26 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 25 Tahun 1947 tentang Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 24 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan-Raja di Jawa dan Sumatera
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
undang undang1947
UU No. 22 Tahun 1947 tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan dan Kejaksaan
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - HUKUM ACARA DAN PERADILAN
undang undang1947
UU No. 21 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Perkara Pidana diluar Hadir Terdakwa
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
undang undang1947
UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
undang undang1947
UU No. 19 Tahun 1947 tentang Pembawaan Uang dan larangan tentang Uang yang Tidak Berlaku Lagi
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1947
UU No. 18 Tahun 1947 tentang Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Pajak Pendapatan
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1947
UU No. 17 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
undang undang1947
UU No. 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1947
UU No. 15 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1947
UU No. 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1947
UU No. 13 Tahun 1947 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1947
UU No. 12 Tahun 1947 tentang Menetapkan "Pajak Radio" atas Semua Pesawat Penerimaan Radio
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1947
UU No. 11 Tahun 1947 tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 STBL. 1936, No. 671
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1947
UU No. 10 Tahun 1947 tentang Pencabutan Pasal 31 Ke II Dari Aturan Bea Meterai 1921 (STBL. 1921 No.498)
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1947
UU No. 9 Tahun 1947 tentang Naturalilasi Frans Matheas Hesse
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - HUKUM ACARA DAN PERADILAN
undang undang1947
UU No. 3 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 5 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Salim Basjir
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 4 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Johann Jordan
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1947
UU No. 1 Tahun 1947 tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1947
UU No. 6, 10, 12,13,15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 6, 10, 12,13,15, 18, 19, 23, 24, 25 dan 26 Tahun 1946
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1947
UU No. 5, 7, 8, 9, 11 dan 16 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1947 tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 5, 7, 8, 9, 11 dan 16
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1946
UU No. 10 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1946 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 10
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1946
UU No. 9 Tahun 1946 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
undang undang1946
UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN
undang undang1946
UU No. 21 Tahun 1946 tentang Cukai Tembakau
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
undang undang1946
UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
undang undang1946
UU No. 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1946
UU No. 18 Tahun 1946 tentang Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank
Sitasi / Register: Subjek
undang undang1946
UU No. 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
undang undang1946
UU No. 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
undang undang1946
UU No. 15 Tahun 1946 tentang Tambahan Pokok Pajak Bumi 1946-1947
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1946
UU No. 212 Tentang Pemilihan Kepala Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Stbld.: 1907 Nomor 212 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - DESA
undang undang1946
UU No. 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan
Sitasi / Register: Subjek DESA
undang undang1946
UU No. 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Komite Nasional Pusat
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
undang undang1946
UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921
Sitasi / Register: Subjek
undang undang1946
UU No. 10 Tahun 1946 tentang Pembawaan Uang dari Satu ke Lain Daerah
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
undang undang1946
UU No. 4 Tahun 1946 tentang Peraturan Untuk Merubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional
Sitasi / Register: Subjek PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
undang undang1946
UU No. 8 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
undang undang1946
UU No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
undang undang1946
UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
undang undang1946
UU No. 5 Tahun 1946 tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 dan Tambahan Pajak
Sitasi / Register: Subjek PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN
undang undang1946
UU No. 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional 1946
Sitasi / Register: Subjek PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
undang undang1946
UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
undang undang1946
UU No. 10) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1946 tentang Hal Peraturan tentang Batas Waktu Pajak Kohir dinyatakan Tidak Berlaku Lagi (Stbld. 1882 Nomor 10)
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
undang undang1946
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
undang undang1945
UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
Sitasi / Register: kemenkumham.go.id
perppu2022
Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Sitasi / Register: LN.2022/No.238, TLN No.6841, jdih.setneg.go.id: 737 hlm.
perppu2022
Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2022/No.224, TLN No.6832, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
perppu2020
Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Sitasi / Register: LN.2020/NO.128, TLN NO.6512, JDIH.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
perppu2020
Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.87, TLN NO.6485, JDIH.SETNEG.GO.ID : 31 HLM.
perppu2017
Perpu No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Sitasi / Register: LN. 2017 No. 138, TLN. No. 6084, LL SETNEG : 9 HLM
perppu2017
Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
Sitasi / Register: LN. 2017 No. 95, TLN. No. 6051, LL SETNEG : 11 HLM
perppu2016
Perpu No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN. 2016 No.99/TLN. No.5882 : 7 HLM
perppu2015
Perpu No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 31, TLN No.5661, peraturan.go.id : 3 hlm.
perppu2014
Perpu No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 246, LL SETNEG : 6 HLM
perppu2014
Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 245, LL SETNEG : 130 HLM
perppu2013
Perpu No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 167, TLN. No. 5456, LL SETNEG : 15 HLM
perppu2009
Perpu No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 132, TLN. No. 5051, LL SETNEG : 5 HLM
perppu2009
Perpu No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 111, TLN. No. 5037, LL SETNEG : 3 HLM
perppu2009
Perpu No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 110, TLN. No. 5036, LL SETNEG : 4 HLM
perppu2009
Perpu No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 41, TLN. No. 4986, LL SETNEG : 5 HLM
perppu2008
Perpu No. 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 211, TLN. No. 4953, LL SETNEG : 4 HLM
perppu2008
Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 149, TLN. No. 4907, LL SETNEG : 15 HLM
perppu2008
Perpu No. 24 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 143, TLN. No. 4902, LL SETNEG : 4 HLM
perppu2008
Perpu No. 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 142, TLN. No. 4901, LL SETNEG : 4 HLM
perppu2008
Perpu No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 57, TLN. No. 4842, LL SETNEG : 9 HLM
perppu2007
Perpu No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 119, TLN. No. 4765, LL SETNEG : 19 HLM
perppu2007
Perpu No. 36 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 72, TLN. No. 4729, LL SETNEG : 6 HLM
perppu2006
Perpu No. 31 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 69, TLN. No. 4638, LL SETNEG : 3 HLM
perppu2006
Perpu No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 19, TLN. No. 4608, LL SETNEG : 4 HLM
perppu2005
Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 38, TLN. No. 4493, LL SETNEG : 3 HLM
perppu2005
Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 35, TLN. No. 4492, LL SETNEG : 10 HLM
perppu2005
Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 4, TLN. No. 4468, LL SETNEG : 2 HLM
perppu2004
Perpu No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 37, TLN. No. 4381, LL SETNEG : 5 HLM
perppu2004
Perpu No. 41 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 29, TLN. No. 4374, LL SETNEG : 3 HLM
perppu2002
Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan BOM di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 107, TLN. No. 4233, LL SETNEG : 3 HLM
perppu2002
Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 106, LL SETNEG : 20 HLM
perppu2000
Perpu No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 167, TLN. No.4004, LL SETNEG : 2 HLM
perppu2000
Perpu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 148, LL SETNEG : 8 HLM
perppu2000
Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 147, LL SETNEG : 7 HLM
perppu1999
Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LL DPR : 7 HLM
perppu1998
Perpu No. 2 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 165, TLN. No. 3784, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1998
Perpu No. 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 115, TLN. No. 3772, LL SETNEG : 12 HLM
perppu1998
Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 87, TLN. No. 3761, LL SETNEG : 72 HLM
perppu1997
Perpu No. 21 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 98, TLN No. 3723, LL DPR : 2 HLM
perppu1992
Perpu No. 14 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN. 1992 No. 75, TLN. No. 3486, LL BPHN : 4 HLM
perppu1984
Perpu No. 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Sitasi / Register: LN. 1984 No. 19, TLN. No. 3272, LL SETNEG : 2 HLM
perppu1971
Perpu No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma
Sitasi / Register: LN. 1971 No. 82, LL SETNEG : 10 HLM
perppu1971
Perpu No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
Sitasi / Register: LN. 1971 No. 55, LL SETNEG : 2 HLM
perppu1969
Perpu No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM
perppu1968
Perpu No. 1 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci
Sitasi / Register: LN. 1968 No. 49, TLN. No. 2858, LL BPHN : 6 HLM
perppu1965
Perpu No. 2 Tahun 1965 tentang Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966
Sitasi / Register: LN. 1965 No. 121, TLN. No. 2794, LL SETNEG : 9 HLM
perppu1965
Perpu No. 1 Tahun 1965 tentang Perubahan/Penambahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 109)
Sitasi / Register: LN. 1965 No. 94, TLN. No. 2783, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1964
Perpu No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN. 1964 No. 41, TLN. No. 2645, LL SETNEG : 7 HLM
perppu1964
Perpu No. 5 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah Dan Pembebasan Atas Impor
Sitasi / Register: LN. 1964 No. 29, TLN. No. 2638, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1964
Perpu No. 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No. 7 DRT. 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 1964 No. 9, TLN. No. 2621, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1964
Perpu No. 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN. 1964 No. 8, TLN. No. 2620, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1964
Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
Sitasi / Register: LN. 1964 No. 7, TLN. No. 2619, LL SETNEG : 7 HLM
perppu1964
Perpu No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1958, Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154) Se
Sitasi / Register: LN. 1964 No. 1, TLN. No. 2606, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1963
Perpu No. 9 Tahun 1963 tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea Dan Cukai-Cukai Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 106, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1963
Perpu No. 8 Tahun 1963 tentang Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 102, TLN. No. 2594, LL SETNEG : 10 HLM
perppu1963
Perpu No. 7 Tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 95, TLN. No. 2590, LL SETNEG : 25 HLM
perppu1963
Perpu No. 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 66, LL SETNEG : 13 HLM
perppu1963
Perpu No. 5 Tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 63, TLN. No. 2557, LL SETNEG : 11 HLM
perppu1963
Perpu No. 4 Tahun 1963 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos (Lembaran Negara Tahun 1953 No.86)
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 62, TLN. No. 2556, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1963
Perpu No. 3 Tahun 1963 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 PRP Tahun 1959 Dan Pencabutan Undang-Undang 32 PRP Tahun 1960 Dan Undang-Undang No. 34 PRP Tahun 1960
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 39, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1963
Perpu No. 2 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Di Bidang Pembiayaan Impor Dan Ekspor
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 38, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1963
Perpu No. 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)
Sitasi / Register: LN. 1963 No. 11, TLN. No. 2529, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1962
Perpu No. 17 Tahun 1962 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 21 PRP Tahun 1960 Tentang Bank Pembangunan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 91, TLN. No. 2519, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1962
Perpu No. 16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 70, TLN. No. 2500, LL SETNEG : 16 HLM
perppu1962
Perpu No. 15 Tahun 1962 tentang Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 53, TLN. No. 2485, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1962
Perpu No. 14 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraaan Bermotor Yang Diimport Ke Dalam Daerah Pabean Indoneia
Sitasi / Register: LN. 1962/No. 52, TLN. No. 2484, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1962
Perpu No. 13 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 51, TLN. No. 2483, LL SETNEG : 11 HLM
perppu1962
Perpu No. 12 Tahun 1962 tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 50, TLN. No. 2482, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1962
Perpu No. 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 49, TLN. No. 2481, LL SETNEG : 8 HLM
perppu1962
Perpu No. 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 44, TLN. No. 2471, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1962
Perpu No. 9 Tahun 1962 tentang Pengendalian Harga
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 43, TLN. No. 2470, LL SETNEG : 7 HLM
perppu1962
Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 42, TLN. No. 2469, LL SETNEG : 11 HLM
perppu1962
Perpu No. 7 Tahun 1962 tentang Penggunaan Dan Pengawasan Atas Penggunaan Dana-Dana Investasi
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 41, TLN. No. 2468, LL SETNEG : 13 HLM
perppu1962
Perpu No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 40, TLN. No. 2476, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1962
Perpu No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 10, TLN. No. 2387, LL BPHN: 25 HLM
perppu1962
Perpu No. 4 Tahun 1962 tentang Pengesahan Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Indonesia Oil Co. Untuk Diri Sendiri Dan Atas nama Pan Ametrican International Oil Co.
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 24, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1962
Perpu No. 3 Tahun 1962 tentang Penerimaan Dan Penggunaan Warga-Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 21, TLN. No. 2438, LL SETNEG : 10 HLM
perppu1962
Perpu No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 18, TLN. No. 2430, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1962
Perpu No. 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Semua Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan Pertahanan Negara
Sitasi / Register: LN. 1962 No. 8, LL SETNEG : 10 HLM
perppu1961
Perpu No. 1 Tahun 1961 tentang Barang
Sitasi / Register: LN. 1961 No. 8, TLN. No. 2146, LL SETNEG : 8 HLM
perppu1960
Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 174, TLN. No. 2117, LL SETNEG : 20 HLM
perppu1960
Perpu No. 55 Tahun 1960 tentang Penyempurnaan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 173, TLN. No. 2116, LL SETNEG : 20 HLM
perppu1960
Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Penarikan Kembali "Ordonansi Pajak Upah" (Staatsblad 1934 No. 611) Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 172, TLN. No. 2115, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 53 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Pajak Deviden
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 171, TLN. No. 2114, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 52 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959) No. 139) Tentang Keadaan Bahaya
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 170, TLN. No. 2113, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 158, TLN. No. 2106, LL SETNEG : 12 HLM
perppu1960
Perpu No. 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan_Perusahaan Orang Asing Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 157, TLN. No. 2105, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1960
Perpu No. 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 156, TLN. No. 2104, LL SETNEG : 16 HLM
perppu1960
Perpu No. 48 Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan Dan Pengajaran Asing
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 155, TLN. No. 2103, LL SETNEG : 20 HLM
perppu1960
Perpu No. 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 151, TLN. No. 2102, LL SETNEG : 11 HLM
perppu1960
Perpu No. 46 Tahun 1960 tentang Perubahan Nama Dan Kedudukan Hukum Serta Pemindahan Tempat Kedudukan "N.V. Nederlandche-Indische Aardolie Maatschaapij"
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 150, TLN. No. 2100, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1960
Perpu No. 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 136, TLN. No. 2073, LL SETNEG : 9 HLM
perppu1960
Perpu No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 133, TLN. No. 2070, LL SETNEG : 24 HLM
perppu1960
Perpu No. 43 Tahun 1960 tentang Peleburan Perseroan Terbatas Bank Tani Dan Nelayan
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 130, TLN. No. 2067, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 42 Tahun 1960 tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia Kedalam Bank Koperasi, Tani Dan Nelayan
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 129, TLN. No. 2066, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 41 Tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani Dan Nelayan
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 128, TLN. No. 2065, LL SETNEG : 23 HLM
perppu1960
Perpu No. 40 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 125, TLN. No. 2063, LL SETNEG : 8 HLM
perppu1960
Perpu No. 39 Tahun 1960 tentang Penyaluran Militer Wajib Darurat Kedalam Rangka Wajib Militer
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 124, TLN. No. 2062, LL SETNEG : 7 HLM
perppu1960
Perpu No. 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 120, TLN. No. 2058, LL SETNEG : 10 HLM
perppu1960
Perpu No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 119, TLN. No. 2055, LL SETNEG : 29 HLM
perppu1960
Perpu No. 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 118, TLN. No. 2054, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 35 Tahun 1960 tentang Kredit Dan Likwidasi Bank
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 95, TLN. No. 2032, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1960
Perpu No. 34 Tahun 1960 tentang Pajak Transfer
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 94, TLN. No. 2031, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1960
Perpu No. 33 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Tarif Bea Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang Dan Pajak Masuk (Pajak Penjualan)
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 93, TLN. No. 2030, LL SETNEG : 7 HLM
perppu1960
Perpu No. 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 92, TLN. No. 2029, LL SETNEG : 10 HLM
perppu1960
Perpu No. 31 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara No. 43) Tentang Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 91, TLN. No. 2028, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1960
Perpu No. 30 Tahun 1960 tentang Peleburan Bank Industri Negara Ke Dalam Bank Pembangunan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 87, TLN. No. 2025, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 29 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 86, TLN. No. 2061, LL BPHN : 13 HLM
perppu1960
Perpu No. 28 Tahun 1960 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penerimaan, Penyerahan Penguasaan, Kepunyaan, Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Barang Logam D.K.A Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 85, TLN. No. 2024, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1960
Perpu No. 27 Tahun 1960 tentang Uang Honorarium Juru Sumpah
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 81, TLN. No. 2018, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 26 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Dithambah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 74, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 25 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang darurat No. 3 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 43)
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 73, TLN. No. 2012, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 72, TLN. No. 2011, LL SETNEG : 26 HLM
perppu1960
Perpu No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 71, TLN. No. 2010, LL SETNEG : 9 HLM
perppu1960
Perpu No. 22 Tahun 1960 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peralihan Yang Tersebut Pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139) Tentang Keadaan Bahaya
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 66, TLN. No. 1997, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 21 Tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 65, TLN. No. 1996, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 62, TLN. No. 1994, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 59, LL SETNEG : 22 HLM
perppu1960
Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 52, TLN. No. 1978, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 17 Tahun 1960 tentang Perubahan Tarip-Upah Untuk Balai Harta Peninggalan
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 51, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1960
Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 50, TLN. No. 1976, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 42, TLN. No. 1968, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Badan hukum Algemene Volkscredietbank
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 41, TLN. No. 1960, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 13 Tahun 1960 tentang Bank Dagang Negara
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 39, TLN. No. 1964, LL SETNEG : 15 HLM
perppu1960
Perpu No. 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 37, TLN. No. 1962, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 11 Tahun 1960 tentang Perubahan Modal Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 32, TLN. No. 1958, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1960
Perpu No. 10 Tahun 1960 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 31, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1960
Perpu No. 9 Tahun 1960 tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Tentang Penetapan Anggaran Perusahaan-Perusahaan I.B.W Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1959
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 30, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1960
Perpu No. 8 Tahun 1960 tentang Mengubah Dan Menambah Undang-Undang Tentang Penetapan Anggaran Belanja Dan Sumber-Sumber Pendapatan Republik Indonesia Untuk Tahun dinas 1959
Sitasi / Register: Perpu No. 8 Tahun 1960, peraturan.bpk.go.id
perppu1960
Perpu No. 7 Tahun 1960 tentang Penetapan Bagian-bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W., Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM
perppu1960
Perpu No. 6 Tahun 1960 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM
perppu1960
Perpu No. 17 Tahun 1960 tentang Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM
perppu1960
Perpu No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 22, TLN. No. 1942, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM
perppu1960
Perpu No. 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan
Sitasi / Register: LL SETNEG : 5 HLM
perppu1960
Perpu No. 7 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Sitasi / Register: LN. 1960 No. 13, TLN. No. 1933, LL BPHN : 4 HLM
perppu1959
Perpu No. 29 Tahun 1959 tentang Perubahan Masa Pemungutan Pajak Verponding Dan Pajak Bangsa Asing
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 146, TLN. No. 1913, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1959
Perpu No. 28 Tahun 1959 tentang Dasar Perhitungan Malayan-Dollar Untuk Melakukan Tarip Pajak-Pajak Negara Di Daerah Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 145, TLN. No. 1912, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1959
Perpu No. 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 144, TLN. No. 1911, LL SETNEG : 17 HLM
perppu1959
Perpu No. 26 Tahun 1959 tentang Pinjaman Konsolidasi Tahun 1959
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 143, TLN. No. 1910, LL SETNEG : 11 HLM
perppu1959
Perpu No. 25 Tahun 1959 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 142, LL SETNEG : 2 HLM
perppu1959
Perpu No. 24 Tahun 1959 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NO. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Dan 20 Tahun 1959
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 141, TLN. No. 1909, LL SETNEG : 37 HLM
perppu1959
Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang NO. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara NO. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 139, TLN. No. 1908, LL SETNEG : 70 HLM
perppu1959
Perpu No. 22 Tahun 1959 tentang Pengubahan Nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" Menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 131, TLN. No. 1959, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1959
Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 130, TLN. No. 1902, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1959
Perpu No. 20 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 113, TLN. No. 1869, LL SETNEG : 10 HLM
perppu1959
Perpu No. 19 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 112, TLN. No. 1868, LL SETNEG : 10 HLM
perppu1959
Perpu No. 18 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea Meterai 1921
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 111, TLN. No. 1867, LL SETNEG : 30 HLM
perppu1959
Perpu No. 17 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Upah (Staatsblad 1934 No. 611)
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 110, TLN. No. 1866, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1959
Perpu No. 16 Tahun 1959 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17)
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 109, TLN. No. 1865, LL SETNEG : 32 HLM
perppu1959
Perpu No. 15 Tahun 1959 tentang Kenaikan Tarif Cukai Atas Bir Dan Alkohol Sulingan Dan Kenaikan Bea-Masuk Atas Bir
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 108, TLN. No. 1864, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1959
Perpu No. 14 Tahun 1959 tentang Kenaikan Cukai Tembakau
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 107, TLN. No. 1863, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1959
Perpu No. 13 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 NO. 319)
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 106, TLN. No. 1862, LL SETNEG : 8 HLM
perppu1959
Perpu No. 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 105, TLN. No. 1861, LL SETNEG : 33 HLM
perppu1959
Perpu No. 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 104, TLN. No. 1860, LL SETNEG : 18 HLM
perppu1959
Perpu No. 10 Tahun 1959 tentang Penambahan Bea Balik Nama
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 103, TLN. No. 1859, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1959
Perpu No. 9 Tahun 1959 tentang Pengubahan Tarif Pajak Radio
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 102, TLN. No. 1858, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1959
Perpu No. 8 Tahun 1959 tentang Pengubahan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 101, TLN. No. 1857, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1959
Perpu No. 7 Tahun 1959 tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Kekayaan
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 100, TLN. No. 1856, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1959
Perpu No. 6 Tahun 1959 tentang Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-Pecahan Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Yang Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 Nilainya Masing-Masing Telah Diturunkan Menjadi Rp. 100,- DAN Rp. 50,-
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 96, TLN. No. 1851, LL SETNEG : 4 HLM
perppu1959
Perpu No. 5 Tahun 1959 tentang Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 95, TLN. No. 1848, LL SETNEG : 3 HLM
perppu1959
Perpu No. 4 Tahun 1959 tentang Penghapusan Sistem Bukti Ekspor (B.E.)
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 91, TLN. No. 1839, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1959
Perpu No. 3 Tahun 1959 tentang Pembekuan Sebagian Dari Simpanan Pada Bank-Bank
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 90, TLN. No. 1838, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1959
Perpu No. 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- Dan Rp. 1000,-
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 89, TLN. No. 1837, LL SETNEG : 5 HLM
perppu1959
Perpu No. 1 Tahun 1959 tentang Bank Umum Negara
Sitasi / Register: LN. 1959 No. 85, TLN. No. 1827, LL SETNEG : 6 HLM
perppu1950
Perpu No. 6 Tahun 1950 tentang Pajak Dalam Daerah Pulihan
Sitasi / Register: Subjek
perppu1950
Perpu No. 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: Subjek
perppu1950
Perpu No. 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah
Sitasi / Register: Subjek
perppu1950
Perpu No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: Subjek
perppu1947
Perpu No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Promes Negara
Sitasi / Register: kemenkumham.go.id
dokumen mpr
TAP tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002
Sitasi / Register: Sekjen MPR RI
dokumen mpr1998
TAP No. XVI/MPR/1998 Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor XVI/M
Sitasi / Register: https://jdihn.go.id: 10 hlm.
undang undang1959
UUDrt No. 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar
Sitasi / Register: LN. 1959/ No. 47, TLN NO. 1792, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1959
UUDrt No. 6 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera
Sitasi / Register: LN. 1959/ No.46, TLN NO. 1791, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1959
UUDrt No. 5 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1959/ No.45 , TLN NO. 1790, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1959
UUDrt No. 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan
Sitasi / Register: LN. 1959/ No. 44, TLN NO. 1789, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang1959
UUDrt No. 3 Tahun 1959 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959
Sitasi / Register: LN. 1959/ No. 43, TLN NO.1775, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1959
UUDrt No. 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda
Sitasi / Register: LN. 1959/ No. 19, TLN NO. 1755 , LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1959
UUDrt No. 1 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah
Sitasi / Register: LN. 1959/ No.1, TLN NO. 1727, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1958
UUDrt No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Sitasi / Register: LN. 1958/ No. 156, TLN NO. 1684, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1958
UUDrt No. 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaksud Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949
Sitasi / Register: LN. 1958/ No. 154, TLN NO. 1682, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1958
UUDrt No. 6 Tahun 1958 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran-Negara 1958 No. 116)
Sitasi / Register: LN. 1958/NO.153, TLN NO.1681, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1958
UUDrt No. 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek Darurat
Sitasi / Register: LN. 1958/ No. 137, TLN NO. 1668 , LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1958
UUDrt No. 4 Tahun 1958 tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang- Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 77)
Sitasi / Register: LN. 1958/ No. 46, TLN NO.1572, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1958
UUDrt No. 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan
Sitasi / Register: LN. 1958/ No. 43, TLN NO. 1569, LL SETNEG : 33 HLM
undang undang1958
UUDrt No. 2 Tahun 1958 tentang Tanda-Tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang
Sitasi / Register: LN. 1958/ No. 41, TLN NO. 1567, LL SETNEG : 15 HLM
undang undang1958
UUDrt No. 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan
Sitasi / Register: LN. 1958/ No. 1, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat-Paksa
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 84 , TLN No. 1402, LL SETNEG : 18 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 83 , TLN NO. 1400, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 82 , TLN No.1399 , LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 24 Tahun 1957 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 15 Tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 81 , TLN NO. 1361, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 80, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 79, LL SETNEG : 6 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 77, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 76, TLN NO. 1360, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 75, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 18 Tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 70, TLN NO. 1356, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 17 Tahun 1957 tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin dan Sebagainya, dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir
Sitasi / Register: LN. 1957/ No.64, TLN NO. 1346, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing Tahun 1957
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 63 , TLN NO. 1345, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 15 Tahun 1957 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 62, TLN NO. 1324, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 14 Tahun 1957 tentang Penetapan Untuk Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Keputusan Dewan Moneter Tanggal 2 Pebruari 1957 No. 23 (Tambahan Lembaran-Negara No. 1158, Berita Ne
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 61, TLN NO. 1323, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 13 Tahun 1957 tentang Menambah Undang-Undang No. 21 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No.78 Tahun 1952) tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Hak Pengangkatan dan Pengubahan Pegawai Negeri Republik Indonesia Serikat (Undang-Undang No.25 dan 34 Tahun 1950, Lembaran-Negara No. 41 dan 74
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 58, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 57, TLN NO. 1288, LL SETNEG : 13 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 56, TLN NO. 1287, LL SETNEG : 21 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 53, TLN NO. 1284, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 51 , TLN NO. 1275, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 8 Tahun 1957 tentang Penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 50 , TLN NO. 1274, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 7 Tahun 1957 tentang Dewan Nasional
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 48 , TLN NO. 1266, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 6 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 9, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 5 , TLN NO. 1142, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 4 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 4, TLN NO. 1139, LL SETNEG : 27 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 3 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah Luwu
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 3, TLN NO. 1138, LL SETNEG : 27 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 2 , LL SETNEG : 28 HLM
undang undang1957
UUDrt No. 14 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
Sitasi / Register: LN. 1957/ No. 1 , LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1956
UUDrt No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 1956 No. 60, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1956
UUDrt No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.1956/NO.56, LL SETKAB : 13 HLM.
undang undang1956
UUDrt No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 1956 No. 58, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1956
UUDrt No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN. 1956 No. 57, LL SETNEG : 45 HLM
undang undang1956
UUDrt No. 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN. 1956 No. 56, LL SETNEG : 14 HLM
undang undang1956
UUDrt No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN. 1956 No. 55, TLN No. 1091, LL SETNEG : 9 HLM
undang undang1956
UUDrt No. 3 Tahun 1956 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante
Sitasi / Register: LN. 1956 No. 50, TLN No. 1064, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1956
UUDrt No. 2 Tahun 1956 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 4 Tahun 1956)
Sitasi / Register: LN. 1956 No. 46, TLN No. 1061, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1956
UUDrt No. 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
Sitasi / Register: LN. 1956 No. 45, TLN No. 1060, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 78, TLN No. 924, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 56, TLN No. 870, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Dan Panitia Pemilihan Kabupaten
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 54, TLN No. 860, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Yang Dimaksud Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Jawa
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 53, TLN No. 859, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Sumatera
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 52, TLN No. 855, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 15 Tahun 1955 tentang Menghentikan Berlakunya Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 24).
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 51, TLN No. 856, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 14 Tahun 1955 tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin Daripada Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 42, TLN No. 826, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 44)
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 38, TLN No. 818, LL SETNEG : 8 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 37, TLN No. 817, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 1 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 9 Tahun 1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 36, TLN No. 816, LL SETNEG : 3 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 10 Tahun 1955 tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan-Pabrikan Rokok Bagi "Badan Urusan Tembakau"
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 34, TLN No. 813, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 33, TLN No. 812, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 28, TLN No. 807, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 27, TLN No. 801, LL SETNEG : 25 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 6 Tahun 1955 tentang Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953)
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 25, LL SETNEG : 2 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 5 Tahun 1955 tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 24, TLN No. 798, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 4 Tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 18, TLN No. 781, LL SETNEG : 7 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 3 Tahun 1955 tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 15, TLN No. 777, LL SETNEG : 5 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 2 Tahun 1955 tentang Bank Negara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 5, TLN No. 749, LL SETNEG : 11 HLM
undang undang1955
UUDrt No. 1 Tahun 1955 tentang Penyaluran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian Dalam Sektor Partikelir
Sitasi / Register: LN. 1955 No. 1, TLN No. 742, LL SETNEG : 4 HLM
undang undang1954
UUDrt No. 12 Tahun 1954 tentang Pengubahan "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 604)
Sitasi / Register: LN.1954/NO.147, TLN NO.731, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi
Sitasi / Register: LN.1954/NO.146, TLN NO.730, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 10 Tahun 1954 tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (B.V.M.) NV
Sitasi / Register: LN.1954/NO.67, TLN NO.596, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat
Sitasi / Register: LN.1954/NO.65, TLN NO.594, LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya
Sitasi / Register: LN.1954/NO.54, TLN NO.573, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 6 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
Sitasi / Register: TLN.1954/NO.566, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang ke Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.1954/NO.22, TLN NO.525, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 4 Tahun 1954 tentang Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman yang Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya
Sitasi / Register: LN.1954/NO.12, TLN NO.498, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)
Sitasi / Register: LN.1954/NO.6, TLN NO.502, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan
Sitasi / Register: LN.1954/NO.5, TLN NO.501, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1954
UUDrt No. 1 Tahun 1954 tentang Mempersatukan Opsenten yang Berlaku dalam Tahun 1953, atas Cukai dari Beberapa Jenis Barang dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri dan Bir dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir
Sitasi / Register: LN.1954/NO.1, TLN NO.500, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing
Sitasi / Register: LN.1953/NO.64, TLN NO.463, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan
Sitasi / Register: LN.1953/NO.54, TLN NO.432, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
Sitasi / Register: LN.1953/NO.51, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 141) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)
Sitasi / Register: LN.1953/NO.25, TLN NO.375, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 5 Tahun 1953 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea
Sitasi / Register: LN.1953/NO.22, TLN NO.373, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 4 Tahun 1953 tentang Penetapan Tambahan Opsenten atas Cukai Bensin dan Sebagainya Selama Tahun 1953
Sitasi / Register: LN.1953/NO.11, TLN NO.354, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan
Sitasi / Register: LN.1953/NO.11, TLN NO.354, LL SETNEG : 33 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan
Sitasi / Register: LN.1953/NO.8, TLN NO.352, LL SETNEG : 43 HLM.
undang undang1953
UUDrt No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk
Sitasi / Register: LN.1953/NO.7, TLN NO.350, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 15 Tahun 1952 tentang Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun-Tahun 1953 dan Berikutnya
Sitasi / Register: LN.1952/NO.90, TLN NO.356, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan
Sitasi / Register: LN.1952/NO.87, TLN NO.346, LL SETNEG : 9 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 13 Tahun 1952 tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"
Sitasi / Register: LN.1952/NO.86, TLN NO.345, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 12 Tahun 1952 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan
Sitasi / Register: LN.1952/NO.84, TLN NO.344, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 11 Tahun 1952 tentang Pengubahan dan Penambahan dari "Ordonnantie Op De Vennootschapbelasting 1952", yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pungutan Ini
Sitasi / Register: LN.1952/NO.83, TLN NO.341, LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 10 Tahun 1952 tentang Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr 11 Tahun 1950 untuk Para Anggota Tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Lembaran-Negara Nr 76 Tahun 1951)
Sitasi / Register: LN.1952/NO.75, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 9 Tahun 1952 tentang Penyelesaian Hutang Negara di Zaman Pergolakan
Sitasi / Register: LN.1952/NO.59, TLN NO.275, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 8 Tahun 1952 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)
Sitasi / Register: LN.1952/NO.39, TLN NO.248, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 7 Tahun 1952 tentang Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 6 Tahun 1952 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan untuk Tahun 1952
Sitasi / Register: LN.1952/NO.29, TLN NO.216, LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 5 Tahun 1952 tentang Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum kepada Bank Industri Negara
Sitasi / Register: LN.1952/NO.21, TLN NO.206, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 4 Tahun 1952 tentang Tambahan Pokok Bea atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952
Sitasi / Register: LN.1952/NO.12, TLN NO.198, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 3 Tahun 1952 tentang Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara atas Beberapa Barang
Sitasi / Register: LN.1952/NO.8, TLN NO.195, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 2 Tahun 1952 tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952
Sitasi / Register: LN.1952/NO.2, TLN NO.184, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1952
UUDrt No. 1 Tahun 1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
Sitasi / Register: LN.1952/NO.1, TLN NO.182, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 25 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia 1948 No. 141)
Sitasi / Register: LN.1951/NO.122, TLN NO.181, LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 24 Tahun 1951 tentang Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk
Sitasi / Register: LN.1951/NO.104, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 23 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Penambahan Ordonansi Pajak Peralihan Tahun 1944
Sitasi / Register: LN.1951/NO.103, TLN NO.162, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 22 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1950
Sitasi / Register: LN.1951/NO.98, TLN NO.161, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 21 Tahun 1951 tentang Pengenaan Tambahan Opsenten atas Bensin dan Sebagainya
Sitasi / Register: LN.1951/NO.96, TLN NO.159, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang
Sitasi / Register: LN.1951/NO.95, TLN NO.158, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan
Sitasi / Register: LN.1951/NO.94, TLN NO.157, LL SETNEG : 17 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 18 Tahun 1951 tentang Membatasi Masa Berlakunya Undang-Undang Pajak Peredaran 1950
Sitasi / Register: LN.1951/NO.93, TLN NO.156, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang
Sitasi / Register: LN.1951/NO.90, TLN NO.155, LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Sitasi / Register: LN.1951/NO.88, TLN NO.153, LL SETNEG : 8 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 15 Tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
Sitasi / Register: LN.1951/NO.87, TLN NO.152, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 14 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Verponding atas Tahun 1951
Sitasi / Register: LN.1951/NO.86, TLN NO.151, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 13 Tahun 1951 tentang Bursa
Sitasi / Register: LN.1951/NO.79, TLN NO.147, LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 11 Tahun 1951 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Darurat Nr. 19 Tahun 1950, Mengenai Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Anggauta Angkatan Laut dan Angkatan Udara
Sitasi / Register: LN.1951/NO.76, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950
Sitasi / Register: LN.1951/NO.69, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 9 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Berlakunya Opcenten atas Beberapa Macam Cukai
Sitasi / Register: LN.1951/NO.43, TLN NO.115, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 8 Tahun 1951 tentang Perubahan Reglement A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)
Sitasi / Register: LN.1951/NO.39, TLN NO.110, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 7 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukum Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad 1948 No. 141)
Sitasi / Register: LN.1951/NO.26, TLN NO.92, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 6 Tahun 1951 tentang Mengubah "Grondhuur-Ordonnantie" (S. 1918 No. 88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (S. 1918 No. 20)
Sitasi / Register: LN.1951/NO.25, TLN NO.91, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 5 Tahun 1951 tentang Tambahan Undang-Undang Darurat Nr. 37 Tahun 1950, Mengenai Perubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Sitasi / Register: LN.1951/NO.15, TLN NO.86, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 4 Tahun 1951 tentang Pengubah dan Menambah Peraturan dalam Staatsblad 1916 No. 47, Mengenai Idzin Masuk dan Idzin Tinggal untuk Bangsa Asing ke/di Indonesia
Sitasi / Register: LN.1951/NO.14, TLN NO.85, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 3 Tahun 1951 tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea
Sitasi / Register: LN.1951/NO.11, TLN NO.84, LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47)
Sitasi / Register: LN.1951/NO.10, TLN NO.82, LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1951
UUDrt No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
Sitasi / Register: LN.1951/NO.9, TLN NO.81, LL SETNEG : 11 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 43 Tahun 1950 tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921"
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi 1950
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 41 Tahun 1950 tentang Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 39 Tahun 1950 tentang Memungut Opsenten atas Bea-Masuk Selama Tahun 1951
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan Undang-Undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-Undang Darurat Nr. 12, Tahun 1950)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 37 Tahun 1950 tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944, Ordonansi Pajak dan Upah dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 36 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 35 Tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1951
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 34 Tahun 1950 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 25, Tahun 1950 Mengenai Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 33 Tahun 1950 tentang Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 32 Tahun 1950 tentang Perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 no. 628 jo. Staatsblad 1934 no. 471)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 31 Tahun 1950 tentang Pemungutan Bea Cukai Berat-Barang
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 30 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 29 Tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 28 Tahun 1950 tentang Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 27 Tahun 1950 tentang Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (P.G.M. 1950)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 26 Tahun 1950 tentang Pengesahan dan Pengakuan Hutang terhadap Kerajaan Belanda
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 25 Tahun 1950 tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 24 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Perjalanan ke Luar Negeri
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 23 Tahun 1950 tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 21 Tahun 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 6 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 18 Tahun 1950 tentang Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 17 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
Sitasi / Register: LL SETNEG : 7 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 15 Tahun 1950 tentang Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 14 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan di Negara Sumatera Selatan oleh Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran
Sitasi / Register: LL SETNEG : 15 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 11 Tahun 1950 tentang Tata-Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 5 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 10 Tahun 1950 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah Negara Pasundan oleh Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 9 Tahun 1950 tentang Perobahan Undang-Undang Postspaarban (Staatsblad 1934 No. 653. 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 8 Tahun 1950 tentang Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang dan Darurat Perang (Keputusan Raja Tertanggal 13 September 1939 No. 32 Staatsblad Indonesia Tahun 1939 No. 582)
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 7 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi
Sitasi / Register: LL SETNEG : 1 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
Sitasi / Register: LL SETNEG : 3 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 3 Tahun 1950 tentang Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan Tahun 1950
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
undang undang1950
UUDrt No. 2 Tahun 1950 tentang Penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah
Sitasi / Register: Subjek
undang undang1950
UUDrt No. 1 Tahun 1950 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Seluruh Tugas Pemerintah Dari Negara Jawa Timur Kepada Komisaris Pemerintah
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
peraturan pemerintah2026
PP No. 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan
Sitasi / Register: LN 2026 (73), TLN (7188) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum
Sitasi / Register: LN 2026 (72), TLN (7187) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 27 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN 2026 (67), TLN (7184) : 33 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis
Sitasi / Register: PP No. 24 Tahun 2026, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 23 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LN 2026 (53), TLN (7177) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa
Sitasi / Register: LN 2026 (52), TLN (7176) : 39 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Sitasi / Register: PP No. 21 Tahun 2026, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Sitasi / Register: LN 2026 (43), TLN (7173) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Sitasi / Register: LN 2026 (39), TLN (7172) : 15 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 18 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LN 2026 (38), TLN (7171) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 17 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN 2026 (37), TLN (7170) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sitasi / Register: LN 2026 (36), TLN (7169) : 99 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 15 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sitasi / Register: LN 2026 (35), TLN (7168) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
Sitasi / Register: LN 2026 (34), TLN (7167) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 13 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN 2026 (33), TLN (7166) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 11 Tahun 2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan
Sitasi / Register: LN 2026 (22), TLN (7164) : 54 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2026 (21), TLN (7163) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026
Sitasi / Register: LN 2026 (20), TLN (7162): 22 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2026 (18), TLN (7161): 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN 2026 (17), TLN (7160): 53 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 6 Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Inkubasi dan Lembaga Keuangan Mikro Skala Usaha Kecil oleh Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN 2026 (10), TLN (7159): 34 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN 2026 (9), TLN (7158): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Sitasi / Register: LN 2026 (7), TLN (7157) : 9 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Sitasi / Register: LN 2026 (5), TLN (7156): 50 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Sitasi / Register: PP No. 2 Tahun 2026, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2026
PP No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
Sitasi / Register: LN 2026 (2), TLN (7154) : 39 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Sitasi / Register: LN 2025 (197), TLN (7152): 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 54 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan
Sitasi / Register: LN 2025 (196): 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 53 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2025 (195): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 52 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN 2025 (194): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 51 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN 2025 (193): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Sitasi / Register: LN 2025 (191), TLN (7150) : 6 hlm.; jdih.kemnaker.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Sitasi / Register: LN 2025 (187), TLN (7148) : 15 hlm.; jdih.kemnaker.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
Sitasi / Register: LN 2025 (182), TLN (7147) : 26 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN 2025 (163) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2025 (158), TLN (7141) : 19 hlm.; jdih.kehutanan.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN 2025 (156), TLN (7140) : 58 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan
Sitasi / Register: LN 2025 (155), TLN (7139) : 29 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional
Sitasi / Register: LN 2025 (149), TLN (7136) : 69 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN 2025 (146), TLN (7135) : 64 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat
Sitasi / Register: LN 2025 (144), TLN (7134) : 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 ten
Sitasi / Register: LN 2025 (140), TLN (7133) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
Sitasi / Register: LN 2025 (138), TLN (7131) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2025 (135), TLN (7130) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Sitasi / Register: PP No. 34 Tahun 2025, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 33 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
Sitasi / Register: LN 2025 (117) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 32 Tahun 2025 tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa
Sitasi / Register: LN 2025 (116) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sitasi / Register: LN 2025 (104), TLN (7117) : 50 hlm.; https://jdih.kemenpppa.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sitasi / Register: LN 2025 (103), TLN (7116) : 9 hlm.; https://jdih.lpsk.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sitasi / Register: LN 2025 (98), TLN (7115) : 310 hlm.
peraturan pemerintah2025
PP No. 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Sitasi / Register: LN 2025 (97) TLN (7114) : 37 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN 2025 (96); TLN (7113) : 43 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LN 2025 (94), TLN (7112) : 7 hlm.
peraturan pemerintah2025
PP No. 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku
Sitasi / Register: LN 2025 (90), TLN (7111) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari
Sitasi / Register: LN 2025 (72) TLN (7110) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar
Sitasi / Register: LN 2025 (71) TLN (7109) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 21 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri
Sitasi / Register: LN 2025 (70), TLN (7108) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 20 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk
Sitasi / Register: LN 2025 (69) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: PP No. 19 Tahun 2025, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
Sitasi / Register: LN 2025 (42) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak
Sitasi / Register: LN 2025 (36), TLN (7105) : 34 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Sitasi / Register: LN 2025 (34) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional
Sitasi / Register: LN 2025 (33) : 30 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 12 Tahun 2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang
Sitasi / Register: LN 2025 (30), TLN (7101) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
Sitasi / Register: LN 2025 (27), TLN (7099) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Sitasi / Register: LN 2025 (26), TLN (7098) : 22 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN 2025 (24), TLN (7096) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Sitasi / Register: PP No. 8 Tahun 2025, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
Sitasi / Register: LN 2025 (15), TLN (7094) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Sitasi / Register: LN 2025 (14), TLN (7093) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN 2025 (3) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodya Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN 2025 (2) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2025
PP No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN 2025 (1) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Sitasi / Register: LN 2024 (384), TLN (7088) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Sitasi / Register: LN 2024 (241), TLN (7001) : 89 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN 2024 (240), TLN (7000) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN 2024 (239), TLN (6999) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (230) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Sitasi / Register: LN 2024 (229), TLN (6998) : 74 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan
Sitasi / Register: LN 2024 (210) : 22 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 40 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
Sitasi / Register: LN 2024 (209) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 39 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam
Sitasi / Register: LN 2024 (208), TLN (6992): 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten
Sitasi / Register: LN 2024 (207), TLN (6991): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (198), TLN (6990) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2024 (197), TLN (6989) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 35 Tahun 2024 tentang Waralaba
Sitasi / Register: LN 2024 (188), TLN (6986): 31 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
Sitasi / Register: LN 2024 (185), TLN (6985): 12 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 33 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (177), TLN (6984): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya
Sitasi / Register: LN 2024 (169), TLN (6983): 45 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta
Sitasi / Register: LN 2024 (168), TLN (6982): 45 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Sitasi / Register: PP No. 30 Tahun 2024, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN 2024 (165), TLN (6980): 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Sitasi / Register: LN 2024 (135), TLN (6952): 484 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sitasi / Register: LN 2024 (99), TLN (6924): 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 26 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Setangga
Sitasi / Register: LN 2024 (90), TLN (6922): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN 2024 (89), TLN (6921): 25 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 24 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh
Sitasi / Register: LN 2024 (88), TLN (6920): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol
Sitasi / Register: LN 2024 (85), TLN (6919): 63 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia
Sitasi / Register: PP No. 22 Tahun 2024, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN 2024 (83), TLN (6917): 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri
Sitasi / Register: LN 2024 (81), TLN (6916): 62 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Sitasi / Register: LN 2024 (79), TLN (6915) : 73 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 18 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN 2024 (78) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
Sitasi / Register: LN 2024 (67), TLN (6912): 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 16 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (65) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 15 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Sitasi / Register: LN 2024 (64) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024
Sitasi / Register: LN 2024 (50), TLN (6911): 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LN 2024 (39), TLN (6910): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN 2024 (22) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN 2024 (21); 5 hlm
peraturan pemerintah2024
PP No. 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (20) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (19) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN 2024 (18); 7 hlm
peraturan pemerintah2024
PP No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (17) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (16) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN 2024 (15) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (8), TLN (6909): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (7), TLN (6908): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (3), TLN (6907): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2024
PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (2), TLN (6909): 79 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 67 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
Sitasi / Register: LN 2023 (172) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Sitasi / Register: LN 2023 (171) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 65 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Sitasi / Register: LN 2023 (170) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 64 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Sitasi / Register: LN 2023 (169) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 63 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
Sitasi / Register: LN 2023 (168) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 62 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
Sitasi / Register: LN 2023 (167) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 61 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Sitasi / Register: LN 2023 (166) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 60 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sitasi / Register: LN 2023 (165) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 59 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
Sitasi / Register: PP No. 59 Tahun 2023, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sitasi / Register: LN 2023 (163), TLN (6904): 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 57 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Sitasi / Register: LN 2023 (162) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 56 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
Sitasi / Register: LN 2023 (158) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 55 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN 2023 (155) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara
Sitasi / Register: LN 2023 (150), TLN (6902): 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Penca
Sitasi / Register: LN 2023 (149), TLN (6901): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Sitasi / Register: LN 2023 (147), TLN (6900): 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Sitasi / Register: LN 2023 (146), TLN (6899): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
Sitasi / Register: LN 2023 (133), TLN (6894): 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Sitasi / Register: LN 2023 (128), TLN (6893): 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 48 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
Sitasi / Register: LN 2023 (127) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN 2023 (125), TLN (6892): 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Sitasi / Register: LN 2023 (119), TLN (6891): 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif
Sitasi / Register: LN 2023 (118), TLN (6890): 66 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Sitasi / Register: LN 2023 (117) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sitasi / Register: LN 2023 (115), TLN (6889): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN 2023 (108) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN 2023 (106), TLN (6888): 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Sitasi / Register: LN 2023 (103) TLN (6886) : 33 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN 2023 (102), TLN (6885): 32 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
Sitasi / Register: LN 2023 (101), TLN (6884): 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
Sitasi / Register: LN 2023 (100), TLN (6883): 57 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Sitasi / Register: PP No. 36 Tahun 2023, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sitasi / Register: LN.2023/No.85, TLN No.6881 , jdih.setneg.go.id: 116 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan
Sitasi / Register: LN.2023/No.84, TLN No.6880 , jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi
Sitasi / Register: LN.2023/No.83, TLN No.6879 , jdih.setneg.go.id: 28 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk
Sitasi / Register: LN.2023/No.82, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN.2023/No.81, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta ke dalam Perusahaan Umum (Perum) DAMRI
Sitasi / Register: LN.2023/No.76, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Sitasi / Register: PP No. 29 Tahun 2023, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN.2023/No.72, TLN No.6877 , jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN.2023/No.67, TLN No.6876 , jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
Sitasi / Register: LN.2023/No.66, TLN No.6875, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan
Sitasi / Register: LN.2023/No.64, TLN No.6873, jdih.setneg.go.id: 39 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN.2023/No.63, TLN No.6872, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 23 Tahun 2023 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali
Sitasi / Register: LN.2023/No.49, TLN No.6862, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2023/No.48, TLN No.6861, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: PP No. 21 Tahun 2023, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2023
PP No. 20 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: LN.2023/No.46, TLN No.6859, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN.2023/No.45, TLN No.6858, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas
Sitasi / Register: LN.2023/No.43, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
Sitasi / Register: LN.2023/No.43, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Sitasi / Register: LN.2023/No.42, TLN No.6857, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023
Sitasi / Register: LN.2023/No.40, TLN No.6855, jdih.setneg.go.id: 20 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara
Sitasi / Register: LN.2023/No.39, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
Sitasi / Register: LN.2023/No.38, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN.2023/No.37, TLN No.6854, jdih.setneg.go.id: 68 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
Sitasi / Register: LN.2023/No.36, TLN No.6853, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN.2023/No.34, TLN No.6852, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
Sitasi / Register: LN.2023/No.28, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
Sitasi / Register: LN.2023/No.27, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 7 Tahun 2023 tentang Penguasaan Teknologi Keantariksaan
Sitasi / Register: LN.2023/No.26, TLN No.6851, jdih.setneg.go.id: 29 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Sitasi / Register: LN.2023/No.25, TLN No.6850, jdih.setneg.go.id: 36 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
Sitasi / Register: LN.2023/No.23, TLN No.6849 , jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN.2023/No.17, TLN No.6848 , jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Sitasi / Register: LN.2023/No.11, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 2 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Sitasi / Register: LN.2023/No.10, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2023
PP No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN.2023/No.6, TLN No.6847, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN.2022/No.243, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 62 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN.2022/No.241, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 61 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah
Sitasi / Register: LN.2022/No.240, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 60 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN.2022/No.239, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan
Sitasi / Register: LN.2022/No.237, TLN No.6840, jdih.setneg.go.id: 35 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
Sitasi / Register: LN.2022/No.236, TLN No.6839, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Sitasi / Register: LN.2022/No.234, TLN No.6838, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
Sitasi / Register: PP No. 56 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2022
PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Sitasi / Register: LN.2022/No.231, TLN No.6836, jdih.setneg.go.id: 69 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 54 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Sitasi / Register: LN.2022/No.230, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 53 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Sitasi / Register: LN.2022/No.229, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir
Sitasi / Register: LN.2022/No.228, jdih.setneg.go.id: 59 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN.2022/No.227, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Sitasi / Register: LN.2022/No.226, TLN No.6834, jdih.setneg.go.id: 69 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Ja
Sitasi / Register: LN.2022/No.225, TLN No.6833, jdih.setneg.go.id: 49 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 48 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara TBK
Sitasi / Register: LN.2022/No.222, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 47 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN.2022/No.221, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan
Sitasi / Register: LN.2022/No.220, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 45 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium
Sitasi / Register: LN.2022/No.219, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN.2022/No.217, TLN No.6830, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 43 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN.2022/No.216, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN.2022/No.214, TLN No.6829, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 41 Tahun 2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur
Sitasi / Register: LN.2022/No.211, TLN No.6828, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN.2022/No.203, TLN No.6822, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka
Sitasi / Register: LN.2022/No.200, TLN No.6821, jdih.setneg.go.id: 58 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala
Sitasi / Register: LN.2022/No.199, TLN No.6826, jdih.setneg.go.id: 57 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Sitasi / Register: LN.2022/No.198, TLN No.6825, jdih.setneg.go.id: 60 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang
Sitasi / Register: LN.2022/No.197, TLN No.6824, jdih.setneg.go.id: 59 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
Sitasi / Register: LN.2022/No.207, TLN No.6823, jdih.setneg.go.id: 61 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk
Sitasi / Register: LN.2022/No.195, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 33 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN.2022/No.187, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 32 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk
Sitasi / Register: LN.2022/No.186, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek
Sitasi / Register: LN.2022/No.179, TLN No.6816, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 30 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
Sitasi / Register: LN.2022/No.178, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang
Sitasi / Register: LN.2022/No.176, TLN No.6815, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Sitasi / Register: LN.2022/No.171, TLN No.6814, jdih.setneg.go.id: 41 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 27 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2022/No.169, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia
Sitasi / Register: PP No. 26 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2022
PP No. 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Sitasi / Register: PP No. 25 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2022
PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN.2022/No.151, TLN No.6802, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2022/No.133, TLN No.6800, jdih.setneg.go.id: 12 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
Sitasi / Register: LN.2022/No.132, TLN No.6799, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2022/No.130, TLN No.6798, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
Sitasi / Register: LN.2022/No.127, TLN No.6797, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Sitasi / Register: LN.2022/No.122, TLN No.6794, jdih.setneg.go.id: 17 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Sitasi / Register: LN.2022/No.121, TLN No.6793, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN.2022/No.101, TLN No.6789, jdih.setneg.go.id: 132 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022
Sitasi / Register: LN.2022/No.98, TLN No.6787, jdih.setkab.go.id: 21 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
Sitasi / Register: LN.2022/No.90, TLN No.6786, jdih.setneg.go.id: 29 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN.2022/No.85, TLN No.6785, jdih.setkab.go.id: 5 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
Sitasi / Register: LN.2022/No.62, TLN No.6774, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
Sitasi / Register: LN.2022/No.54, TLN No.6770, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
Sitasi / Register: LN.2022/No.52, TLN No.6768, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 10 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
Sitasi / Register: LN.2022/No.50, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN.2022/No.47, TLNNo. 6767, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
Sitasi / Register: LN.2022/No.38, TLN No.6765, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id; LN No.21 Tahun 2022, LL : 10 hal
peraturan pemerintah2022
PP No. 6 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id; LN No.20 Tahun 2022, LL : 5 hal
peraturan pemerintah2022
PP No. 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri
Sitasi / Register: LN.2022/No.15, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Sitasi / Register: LN.2022/No.14, TLN No.6762, jdih.setneg.go.id : 12 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai
Sitasi / Register: LN.2022/No.13, TLN No.6761, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
Sitasi / Register: LN.2022/No.5, TLN No. 6758, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
peraturan pemerintah2022
PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
Sitasi / Register: LN.2022/No.1, TLN No.6756 , jdih.setneg.go.id : 89 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah
Sitasi / Register: LN.2021/No.289, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 123 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen
Sitasi / Register: LN.2021/No.288, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 122 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: PP No. 122 Tahun 2021, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2021
PP No. 121 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN.2021/No.284, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 120 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN.2021/No.283, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 119 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik lndonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.281, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.280, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 117 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.273, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 116 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk
Sitasi / Register: LN.2021/No.269, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
Sitasi / Register: LN.2021/No.256, TLN No.6738, jdih.setneg.go.id : 57 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
Sitasi / Register: LN.2021/No.255, TLN No.6737, jdih.setneg.go.id : 57 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 113 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"
Sitasi / Register: LN.2021/No.252, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 112 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.251, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi
Sitasi / Register: LN.2021/No.248, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 110 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi
Sitasi / Register: LN.2021/No.247, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN.2021/No.243, TLN No.6734, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya
Sitasi / Register: LN.2021/No.240, TLN No.6732, jdih.setneg.go.id : 66 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2021/No.239, TLN No.6731, jdih.setneg.go.id : 51 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2021/No.238, TLN No.6730, jdih.setneg.go.id : 68 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN.2021/No.236, TLN No.6729, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.228, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 103 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2021/No.227, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 102 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.226, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
Sitasi / Register: LN.2021/No.225, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
Sitasi / Register: LN.2021/No.224, TLN No.6726, jdih.setneg.go.id : 19 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.220, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 98 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
Sitasi / Register: LN.2021/No.219, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.218, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN.2021/No.208, TLN No.6721, jdih.setneg.go.id : 110 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas
Sitasi / Register: LN.2021/No.203, TLN No.6719, jdih.setneg.go.id : 58 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.2021/No.202, TLN No.6718, jdih.setneg.go.id : 34 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 93 Tahun 2021 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN.2021/No.201, TLN No.6717, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 92 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
Sitasi / Register: LN.2021/No.198, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Sitasi / Register: LN.2021/No.197, TLN No.6715, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 90 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
Sitasi / Register: LN.2021/No.196, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 89 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya
Sitasi / Register: LN.2021/No.195, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 88 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Industri Wijayakusuma
Sitasi / Register: LN.2021/No.194, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2021/No.191, TLN No.6713, jdih.setneg.go.id : 41 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai
Sitasi / Register: LN.2021/No.189, TLN No.6711, jdih.setneg.go.id : 9 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN.2021/No.188, TLN No.6710, jdih.setneg.go.id : 15 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 84 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.184, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 83 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2021/No.179, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
Sitasi / Register: LN.2021/No.178, TLN No.6708, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN.2021/No.177, TLN No.6707, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 80 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2021/No.176, TLN No.6706, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2021/No.175, TLN No.6705, jdih.setneg.go.id : 19 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
Sitasi / Register: LN.2021/No.174, TLN No.6704, jdih.setneg.go.id : 57 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 77 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN.2021/No.168, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN.2021/No.154, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN.2021/No.150, TLN No.6694, jdih.setkab.go.id : 9 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN.2021/No.149, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN.2021/No.146, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 71 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik
Sitasi / Register: LN.2021/No.142, TLN No.6689, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN.2021/No.141, TLN No.6688, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 69 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido
Sitasi / Register: LN.2021/No.138, TLN No.6687, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
Sitasi / Register: LN.2021/No.134, TLN No.6686, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
Sitasi / Register: LN.2021/No.133, TLN No.6685, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 66 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.111, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 65 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2021/No.110, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
Sitasi / Register: PP No. 64 Tahun 2021, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2021
PP No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
Sitasi / Register: LN.2021/No.108, TLN No.6682, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 62 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.102, TLN No.6681, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN.2021/No.100, TLN No.6680, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN.2021/No.98, TLN No.6679, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.94, TLN No.6678, jdih.setneg.go.id : 62 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN.2021/No.93, TLN No.6677, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
Sitasi / Register: LN.2021/No.87, TLN No.6676, jdih.setneg.go.id : 35 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Sitasi / Register: LN.2021/No.86, TLN No.6675, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
Sitasi / Register: LN.2021/No.77, TLN No.6667, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian
Sitasi / Register: LN.2021/No.76, TLN No.6666, jdih.setkab.go.id : 8 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
Sitasi / Register: LN.2021/No.75, TLN No.6665, jdih.setkab.go.id : 38 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 52 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
Sitasi / Register: LN.2021/No.73, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 51 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset
Sitasi / Register: LN.2021/No.68, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya
Sitasi / Register: LN.2021/NO.59, TLN NO.6661, https://jdih.setneg.go.id : 12 HLM
peraturan pemerintah2021
PP No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Sitasi / Register: LN.2021/No.58, TLN No.6660, jdih.setkab.go.id : 29 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
Sitasi / Register: LN.2021/No.57, TLN No.6659, jdih.setkab.go.id : 59 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Sitasi / Register: LN.2021/No.56, TLN No.6658, jdih.setkab.go.id : 73 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2021/No.55, TLN No.6657, jdih.setkab.go.id : 59 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sitasi / Register: LN.2021/No.54, TLN No.6656, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
Sitasi / Register: LN.2021/No.53, TLN No.6655, jdih.setkab.go.id : 27 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LN.2021/No.52, TLN No.6654, jdih.setkab.go.id : 40 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LN.2021/No.51, TLN No.6653, jdih.setkab.go.id : 64 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN.2021/No.50, TLN No.6652, jdih.setkab.go.id : 93 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
Sitasi / Register: LN.2021/No.49, TLN No.6651, jdih.setkab.go.id : 87 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
Sitasi / Register: LN.2021/No.48, TLN No.6650, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Sitasi / Register: LN.2021/No.47, TLN No.6649, peraturan.go.id : 25 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Sitasi / Register: LN.2021/No.46, TLN No.6648, jdih.setkab.go.id : 57 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Sitasi / Register: LN.2021/No.45, TLN No.6647, jdih.setkab.go.id : 42 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Sitasi / Register: LN.2021/No.44, TLN No.6646, jdih.setkab.go.id : 28 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
Sitasi / Register: LN.2021/No.43, TLN No.6645, jdih.setkab.go.id : 18 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
Sitasi / Register: LN.2021/No.42, TLN No.6644, jdih.setkab.go.id : 64 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
Sitasi / Register: LN.2021/No.41, TLN No.6643, jdih.setkab.go.id : 153 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN.2021/No.40, TLN No.6642, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2021/No.39, TLN No.6641, jdih.setkab.go.id : 102 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Sitasi / Register: LN.2021/No.38, TLN No.6640, jdih.setkab.go.id : 95 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN.2021/No.37, TLN No.6639, jdih.setkab.go.id : 215 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Sitasi / Register: LN.2021/No.36, TLN No.6638, jdih.setkab.go.id : 96 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: PP No. 25 Tahun 2021, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2021
PP No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2021/No.34, TLN No.6636, jdih.setkab.go.id : 45 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2021/No.33, TLN No.6635, jdih.setkab.go.id : 177 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN.2021/No.32, TLN No.6634, jdih.setkab.go.id : 374 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sitasi / Register: LN.2021/No.31, TLN No.6633, jdih.setkab.go.id : 172 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
Sitasi / Register: LN.2021/No.30, TLN No.6632, jdih.setkab.go.id : 26 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2021/No.29, TLN No.6631, jdih.setkab.go.id : 84 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Sitasi / Register: LN.2021/No.28, TLN No.6630, jdih.setkab.go.id : 59 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
Sitasi / Register: LN.2021/No.27, TLN No.6629, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Sitasi / Register: LN.2021/No.26, TLN No.6628, peraturan.go.id : 299 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Sitasi / Register: LN.2021/No.25, TLN No.6627, jdih.setkab.go.id : 68 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN.2021/No.24, TLN No.6626, jdih.setkab.go.id : 162 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
Sitasi / Register: LN.2021/No.23, TLN No.6625, jdih.setkab.go.id : 87 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sitasi / Register: LN.2021/No.22, TLN No.6624, jdih.setkab.go.id : 56 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Sitasi / Register: LN.2021/No.21, TLN No.6623, jdih.setkab.go.id : 52 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Sitasi / Register: LN.2021/No.20, TLN No.6622, jdih.setkab.go.id : 20 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Sitasi / Register: LN.2021/No.19, TLN No.6621, peraturan.go.id : 47 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Sitasi / Register: LN.2021/No.18, TLN No.6620, jdih.setkab.go.id : 11 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Sitasi / Register: LN.2021/No.17, TLN No.6619, jdih.setkab.go.id : 92 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Sitasi / Register: LN.2021/No.16, TLN No.6618, jdih.setkab.go.id : 27 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sitasi / Register: LN.2021/No.15, TLN No.6617, peraturan.go.id : 349 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2021/No.13, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Sitasi / Register: PP No. 3 Tahun 2021, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2021
PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
Sitasi / Register: LN.2021/No.4, TLN No.6614, jdih.setkab.go.id : 23 hlm.
peraturan pemerintah2021
PP No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN.2021/No.1, TLN No.6613, jdih.setkab.go.id : 28 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani
Sitasi / Register: LN.2020/No.308, TLN No.6608, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 80 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
Sitasi / Register: LN.2020/No.307, jdih.setkab.go.id : 4 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjamin Infrastruktur Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.306, jdih.setkab.go.id : 5 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 78 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.305, jdih.setkab.go.id : 4 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Struktur dan Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT Bank Bukopin Tbk
Sitasi / Register: LN.2020/No.303, jdih.setkab.go.id : 4 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.294, TLN No.6603, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2020/No.292, TLN No.6601, jdih.setkab.go.id : 20 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
Sitasi / Register: LN.2020/No.286, TLN No.6595, jdih.setneg.go.id : 41 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi
Sitasi / Register: LN.2020/No.285, jdih.setneg.go.id : 3 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 72 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.283, jdih.setkab.go.id : 5 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 71 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN.2020/No.282, jdih.setkab.go.id : 5 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Sitasi / Register: LN.2020/No.269, TLN No.6585, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN.2020/No.268, TLN No.6584, jdih.setkab.go.id : 18 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.258, TLN No.6578, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 67 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.257, jdih.setneg.go.id : 4 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 66 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.255, TLN No.6577, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 65 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.251, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 64 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/No.250, jdih.setkab.go.id : 5 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 63 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani
Sitasi / Register: LN.2020/No.244, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan
Sitasi / Register: LN.2020/No.241, TLN No.6572, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN.2020/No.236, TLN No.6568, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2020/No.234, TLN No.6566, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN.2020/No.231, TLN No.6564, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN.2020/No.230, TLN No.6563, jdih.setneg.go.id: 41 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Sitasi / Register: LN.2020/No.229, jdih.setkab.go.id : 5 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret
Sitasi / Register: LN.2020/No.228, TLN No.6562, jdih.setneg.go.id : 62 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN.2020/No.224, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indon
Sitasi / Register: LN.2020/No.223, TLN No.6559, jdih.setkab.go.id : 21 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN.2020/No.217, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 52 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Negara Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi
Sitasi / Register: LN.2020/No.212, peraturan.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Sitasi / Register: LN.2020/No.203, TLN No.6553, jdih.setneg.go.id : 13 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 50 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
Sitasi / Register: LN.2020/No.202, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sitasi / Register: LN.2020/No.199, TLN No.6551, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN.2020/No.196, TLN No. 6549, jdih.setkab.go.id : 8 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Sitasi / Register: LN.2020/No.195, TLN No. 6548, jdih.setkab.go.id : 11 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Sitasi / Register: LN.2020/No.191, TLN No. 6546, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 45 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
Sitasi / Register: LN.2020/NO.190, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.189, TLN NO.6545, jdih.setkab.go.id : 16 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Per
Sitasi / Register: LN.2020/NO.186, TLN NO.6542, jdih.setneg.go.id : 15 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2020/NO.182, TLN NO.6540, jdih.setkab.go.id : 31 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2020/NO.181, jdih.setkab.go.id : 10 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 40 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/NO.180, jdih.setkab.go.id : 3 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.174, TLN NO.6538, jdih.setkab.go.id : 16 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 38 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
Sitasi / Register: LN.2020/NO.172, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 37 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2020/NO.169, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 36 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2020/NO.168, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN.2020/NO.167, TLN NO.6537, JDIH.SETNEG.GO.ID : 27 hlm
peraturan pemerintah2020
PP No. 34 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2020/NO.166, TLN NO.6536, JDIH.SETKAB.GO.ID : 3 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Melaksanakan Langkah-langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.165, TLN NO.6535, JDIH.SETNEG.GO.ID : 21 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 32 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN.2020/NO.163, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani
Sitasi / Register: LN.2020/NO.162, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Sitasi / Register: LN.2020/NO.152, TLN NO.6530, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
Sitasi / Register: Daya Manusia di
peraturan pemerintah2020
PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Sitasi / Register: LN.2020/NO.142, TLN NO.6523, JDIH.SETKAB.GO.ID : 41 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
Sitasi / Register: LN.2020/NO.141, TLN NO.6522, JDIH.SETNEG.GO.ID : 35 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Sitasi / Register: PP No. 26 Tahun 2020, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2020
PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2020/NO.136, TLN NO.6517, JDIH.SETNEG.GO.ID : 38 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.132, TLN NO.6515, JDIH.SETNEG.GO.ID : 16 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Pen
Sitasi / Register: LN.2020/NO.131, TLN NO.6514, JDIH.SETNEG.GO.ID : 17 hlm.
peraturan pemerintah2020
PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: PP No. 22 Tahun 2020, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2020
PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.91, TLN NO.6487, JDIH.SETNEG.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/NO.77, JDIH.SETNEG.GO.ID : 7 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Narkotika Nasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.73, TLN NO.6479, JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 18 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
Sitasi / Register: LN.2020/NO.69, TLN NO.6478, JDIH.SETKAB.GO.ID : 3 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.2020/NO.68, TLN NO.6477, JDIH.SETNEG.GO.ID : 27 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
Sitasi / Register: LN.2020/NO.62, TLN NO.6475, JDIH.SETKAB.GO.ID : 12 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.61, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2020/NO.59, TLN NO.6474, JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2020/NO.56, TLN NO.6473, JDIH.SETKAB.GO.ID : 33 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN.2020/NO.55, TLN NO.6472, JDIH.SETKAB.GO.ID : 49 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.42, JDIH.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/NO.37, TLN NO.6463, JDIH.SETKAB.GO.ID : 24 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 9 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten
Sitasi / Register: LN.2020/NO.29, TLN NO.6462, JDIH.SETKAB.GO.ID : 3 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Sitasi / Register: LN.2020/NO.28, TLN NO.6461, JDIH.SETKAB.GO.ID : 10 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
Sitasi / Register: LN.2020/NO.27, TLN NO.6460, JDIH.SETKAB.GO.ID : 10 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
Sitasi / Register: LN.2020/NO.26, TLN NO.6459, JDIH.SETKAB.GO.ID : 33 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.9, TLN NO.6458, JDIH.SETKAB.GO.ID : 9 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN.2020/NO.8, TLN NO.6457, JDIH.SETKAB.GO.ID : 14 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian
Sitasi / Register: LN.2020/NO.7, TLN NO.6456, JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN.2020/NO.3, TLN NO.6454, JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2020
PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN.2020/NO.2, TLN NO.6453, JDIH.SETKAB.GO.ID : 35 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
Sitasi / Register: LN.2019/NO.259, TLN NO.6447, JDIH.SETNEG.GO.ID : 18 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Sitasi / Register: LN.2019/NO.258, TLN NO.6446, JDIH.SETNEG.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
Sitasi / Register: LN.2019/NO.251, TLN NO.6444, JDIH.SETNEG.GO.ID : 14 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama
Sitasi / Register: LN.2019/NO.250, TLN NO.6443, JDIH.SETNEG.GO.ID : 61 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.249, TLN NO.6442, JDIH.SETKAB.GO.ID : 18 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal
Sitasi / Register: LN.2019/NO.237, TLN NO.6432, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 84 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Likupang
Sitasi / Register: LN.2019/NO.234, TLN NO.6430, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa
Sitasi / Register: LN.2019/NO.233, TLN NO.6429, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Sitasi / Register: LN.2019/NO.231, TLN NO.6427, JDIH.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral T.E.U. Indonesia,
peraturan pemerintah2019
PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Sitasi / Register: LN.2019/NO.222, TLN NO.6420, JDIH.SETKAB.GO.ID : 39 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 79 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III
Sitasi / Register: LN.2019/NO.219, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
Sitasi / Register: LN.2019/NO.218, TLN NO.6418, JDIH.SETKAB.GO.ID : 20 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.217, TLN NO.6417, JDIH.SETNEG.GO.ID : 37 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
Sitasi / Register: LN.2019/NO.194, JDIH.SETNEG.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.193, TLN NO.6408, JDIH.SETNEG.GO.ID : 42 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.192, TLN NO.6407, JDIH.SETNEG.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.189, TLN NO.6404, JDIH.SETNEG.GO.ID : 27 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.187, TLN NO.6402, JDIH.SETNEG.GO.ID : 31 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Sitasi / Register: LN.2019/NO.185, TLN NO.6400, JDIH.SETNEG.GO.ID : 57 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2019/NO.184, TLN NO.6399, JDIH.SETNEG.GO.ID : 15 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 69 Tahun 2019 tentang Pulau Karantina
Sitasi / Register: LN.2019/NO.179, TLN NO. 6395, JDIH.SETNEG.GO.ID : 17 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari
Sitasi / Register: LN.2019/NO.176, TLN NO.6393, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.173, TLN NO.6391, JDIH.SETNEG.GO.ID : 47 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries
Sitasi / Register: LN.2019/NO.171, TLN NO.6390, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian
Sitasi / Register: LN.2019/NO.170, TLN NO.6389, JDIH.SETNEG.GO.ID : 12 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.167, TLN NO.6386, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.166, TLN NO.6385, JDIH.SETNEG.GO.ID : 24 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Sitasi / Register: LN.2019/NO.165, TLN NO.6384, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 61 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN.2019/NO.162, JDIH.SETNEG.GO.ID : 3 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 60 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2019/NO.161, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN.2019/NO.160, TLN NO.6382, JDIH.SETNEG.GO.ID : 21 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 58 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
Sitasi / Register: LN.2019/NO.157, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
Sitasi / Register: LN.2019/NO.155, TLN NO.6379, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 14 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.149, TLN NO.6375, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 11 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.147, TLN NO.6373, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 54 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.140, TLN NO.6370, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 53 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.139, TLN NO.6369, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2019/NO.138, TLN NO.6368, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 42 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2019/NO.135, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN.2019/NO.133, TLN NO.6366, LL SETNEG : 9 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2019/NO.132, TLN NO.6365, LL SETNEG : 6 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: LN.2019/NO.122, TLN NO.6364, LL SETNEG : 16 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 47 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sitasi / Register: LN.2019/NO.121, TLN NO.6363, LL SETNEG : 22 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.120, TLN NO.6362, LL SETNEG : 35 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.119, TLN NO.6361, LL SETNEG : 6 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 44 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.118, LL SETNEG : 3 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.117, TLN NO.6360, LL SETNEG : 16 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 42 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
Sitasi / Register: LN.2019/NO.116, TLN NO.6359, LL SETNEG : 3 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 41 Tahun 2019 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2019/NO.115, TLN NO.6358, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.102, TLN NO.6354, LL SETKAB : 51 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.100, TLN NO.6352, LL SETNEG : 6 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
Sitasi / Register: LN.2019/NO.95, TLN NO.6351, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
Sitasi / Register: LN.2019/NO.94, TLN NO.6350, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.93, TLN NO.6349, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tu
Sitasi / Register: LN.2019/NO.92, TLN NO.6348, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.91, TLN NO.6347, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
Sitasi / Register: LN.2019/NO.90, TLN NO.6346, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
Sitasi / Register: LN.2019/NO.89, LL SETNEG : 79 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Sitasi / Register: LN.2019/No.88, TLN No.6344, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.
peraturan pemerintah2019
PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.2019/No.77, TLN/No.6340, LL SETNEG : 34 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
Sitasi / Register: LN.2019/NO.76, TLN NO.6339, LL SETKAB : 17 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.71, TLN NO.6335, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya
Sitasi / Register: LN.2019/NO.70, TLN NO.6334, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahlamah Agung
Sitasi / Register: LN.2019/NO.69, TLN NO.6333, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran
Sitasi / Register: LN.2019/NO.66, TLN NO.6332, LL SETKAB : 23 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.63, TLN NO.6330, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.59, TLN NO.6328, LL SETKAB : 41HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.50, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN.2019/NO.49, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 20 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.48, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.47, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN.2019/NO.46, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.45, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.44, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.2019/NO.43, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.53, TLN NO.6324, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.52, TLN NO.6323, LL SETKAB : 19 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL SETKAB : 144 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sitasi / Register: LN.2019/NO.41, TLN NO.6321, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 10 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
Sitasi / Register: LN.2019/NO.38, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Sitasi / Register: LN.2019/NO.37, TLN NO.6319, LL SETKAB : 28 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.36, TLN NO.6318, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.35, TLN NO.6317, LL SETKAB : 21 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.31, LL SETKAB : 59 HLM
peraturan pemerintah2019
PP No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Sitasi / Register: LN.2019/NO.13, TLN NO.6307, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.12, TLN NO.6306, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
Sitasi / Register: LN.2019/NO.11, TLN NO.6305, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN.2019/NO.10, TLN NO.6304, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan pemerintah2019
PP No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Sitasi / Register: Daya Alam MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 1
peraturan pemerintah2018
PP No. 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2018/NO.269, TLN NO.6293, LL SETNEG : 6 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN.2018/NO.268, TLN NO.6292, LL SETNEG : 8 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 58 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.267, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2018/NO.266, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
Sitasi / Register: LN.2018/NO.248, TLN NO.6279, LL SETNEG : 40 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 55 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
Sitasi / Register: LN.2018/NO.234, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 54 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia
Sitasi / Register: LN.2018/NO.233, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.232, TLN NO.6270, LL SETNEG : 13 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.231, TLN NO.6269, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.230, TLN NO.6268, LL SETNEG : 11 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.229, TLN NO.6267, LL SETNEG : 18 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Sitasi / Register: LN.2018/NO.224, TLN NO.6264, LL SETNEG : 50 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing
Sitasi / Register: LN.2018 Nomor 183, TLN Nomor 6255
peraturan pemerintah2018
PP No. 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Sitasi / Register: LN.2018/NO.173, TLN NO.6254, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 46 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.171, TLN NO. 6253, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 45 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sitasi / Register: LN.2018/NO.159, LL SETNEG : 3 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya
Sitasi / Register: LN.2018/NO.158, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.157, TLN NO.6250, LL SETNEG : 14 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.154, TLN NO.6249, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata
Sitasi / Register: LN.2018/NO.153, TLN NO.6248, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.152, TLN NO.6247, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.144, TLN NO. 6243, LL SETKAB : 47 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sitasi / Register: LN.2018/NO.124, LL SETKAB : 57 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
Sitasi / Register: LN.2018/NO.122, TLN NO.6234, LL SETKAB : 21 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Sitasi / Register: LN.2018/NO.115, TLN NO.6229, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN.2018/NO.111, LL SETKAB : 62 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.110, TLN NO.6225, LL SETKAB : 46 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Sitasi / Register: LN.2018/NO.109, TLN NO.6224, LL SETNEG : 12 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.106, TLN NO. 6223, LL SETKAB : 30 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2018/NO.105, TLN NO.6222, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.102, TLN NO. 6221, LL SETKAB : 25 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
Sitasi / Register: LN.2018/NO.101, TLN NO.6220, LL SETKAB : 54 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Sitasi / Register: LN.2018/NO.97, TLN NO.6219, LL SETKAB : 33 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 27 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN.2018/NO.95, TLN NO.6218, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 26 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN.2018/NO.94, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Sitasi / Register: LN.2018/NO.93, TLN NO.6217, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sitasi / Register: LN.2018/NO.90, TLN NO.6215, LL SETKAB : 59 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Sitasi / Register: LN.2018/NO.89, TLN NO.6214, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.86, TLN NO.6213, LL SETNEG : 14 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.80, TLN NO.6210, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
Sitasi / Register: LN.2018/NO.79, TLN NO.6209, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.78, TLN NO.6208, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
Sitasi / Register: LN.2018/NO.77, TLN NO.6207, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.73, TLN NO.6206, LL SETKAB : 28 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Sitasi / Register: LN.2018/NO.72, TLN NO.6205, LL SETKAB : 15 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 15 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.71, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian
Sitasi / Register: LN.2018/NO.66, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofistka
Sitasi / Register: LN.2018/NO.65, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Sitasi / Register: LN.2018/NO.59, TLN NO.6197, LL SETKAB : 98 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh
Sitasi / Register: LN.2018/NO.56, LL SETKAB : 31 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.32, TLN NO.6189, LL SETKAB : 12 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri
Sitasi / Register: LN.2018/NO.31, TLN NO.6188, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.28, TLN NO.6186, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN.2018/No.24, TLN No.6184, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina
Sitasi / Register: LN.2018/NO.16, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 34 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Sitasi / Register: LN.2018/No. 13, TLN No.6182, LL SETNEG : 29 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2018/NO.12, TLN NO.6181, LL SETKAB : 24 HLM.
peraturan pemerintah2018
PP No. 3 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
Sitasi / Register: LN. 2018/ No. 3, TLN No. 6179, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Sitasi / Register: LN. 2018/ No. 2, TLN No. 6178, LL Setkab : 27 HLM
peraturan pemerintah2018
PP No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Sitasi / Register: LN.2018/NO.1, TLN NO.6177, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan pemerintah2017
PP No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2017/NO.317, peraturan.bpk.go.id : 6 HLM.
peraturan pemerintah2017
PP No. 65 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Produksi Film Negara
Sitasi / Register: LN 2017 (316): 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2017
PP No. 64 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
Sitasi / Register: LN 2017 (315): 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan pemerintah2017
PP No. 63 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Sitasi / Register: LN.2014/NO.313, LL Setkab : 4 HLM.
peraturan pemerintah2017
PP No. 62 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd
Sitasi / Register: LN.2017/NO.313, LL. Setneg : 4 HLM.
peraturan pemerintah2017
PP No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 312, TLN NO.6175, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 311, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 59 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 310, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 58 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 309, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 57 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 308, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 56 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 307, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 55 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 306, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 305, TLN NO.6173, LL SETNEG : 84 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split
Sitasi / Register: LN.2017/NO.304, TLN NO.6172, PERATURAN.GO.ID : 26 HLM.
peraturan pemerintah2017
PP No. 20 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 303, TLN NO.6171, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 252, TLN NO.6146, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 50 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 249, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 248, TLN NO.6144, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Sitasi / Register: LN.2017/NO. 246, TLN NO.6143, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium
Sitasi / Register: LN.2017/No. 209, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN.2017/No. 228, TLN NO.6134, LL SETNEG : 38 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN.2017/No. 225, TLN NO.6133, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
Sitasi / Register: LN. 2017 No. 220, TLN No. 6132, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Sitasi / Register: LN. 2017 No. 219, TLN No. 6131, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
Sitasi / Register: LN. 2017 No. 217, TLN No. 6130, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Sitasi / Register: LN. 2017 No. 216, TLN No. 6129, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2017
PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
Sitasi / Register: LN. 2017 No. 215, TLN No. 6128, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 234, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 49 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 233, TLN No. 5944, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 230, TLN No. 5943, LL SETNEG : 29 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 229, TLN No. 5942, LL SETNEG : 18HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 228, TLN No. 5941, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 227, TLN NO.5940, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 44 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pembangunan Perumahan Tbk
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 226, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 43 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 225, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 42 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 224, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 199, TLN No. 5935, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 200, TLN No. 5936, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 39 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 199, TLN No. 5935, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 196, TLN No. 5934, peraturan.go.id: 34 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 37 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 191, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 36 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 190, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 171, TLN No. 5918, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Sitasi / Register: LN. 2016/No.168, TLN No. 5916, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 33 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2016/NO.167, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 32 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 166, TLN No. 5915, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
Sitasi / Register: LN.2016/NO.165, TLN NO.5914, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2016/NO.142, TLN NO.5903, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 137, TLN No. 5901, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
Sitasi / Register: LN.2016/NO.136, TLN NO.5900, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
Sitasi / Register: LN.2016/NO.125, TLN NO.5895, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Sitasi / Register: LN.2016/NO.123, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 25 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I
Sitasi / Register: LN.2016/NO.122, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sitasi / Register: LN.2016/NO.120, TLN NO.5893, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2016/NO.119, TLN NO.5892, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural
Sitasi / Register: LN.2016/NO.118, TLN NO.5891, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural
Sitasi / Register: LN.2016/NO.117, TLN NO.5890, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara
Sitasi / Register: LN.2016/NO.116, TLN NO.5889, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.116, TLN NO.5888, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Sitasi / Register: LN.2016/NO.114, TLN NO.5888, LL SETNEG : 89 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 17 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 16 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN.2016/NO.104, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.102, TLN NO.5884, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sitasi / Register: LN.2016/NO.101, TLN NO.5883, LL SETNEG : 87 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog
Sitasi / Register: LN.2016/NO.96, LL SETNEG : 62 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 88, TLN No. 5879, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 87, TLN No. 5878, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 10 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 78, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
Sitasi / Register: LN.2016 No. 72, TLN NO.5873, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN.2016/No. 57, TLN No. 5864, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 54, TLN No. 5862, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 50, TLN No. 5860, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 5 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 47, TLN No. 5858, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 46, TLN No. 5857, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 37, TLN No. 5851, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 23, TLN No. 5846, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2016
PP No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
Sitasi / Register: LN.2016/No. 2, TLN No. 5833, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 365, TLN No. 5806, LL SETNEG : 33 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 364, TLN No. 5805, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 140 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara XII
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 363, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 139 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara XI
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 362, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 138 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara X
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 361, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 137 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara IX
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 360, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 136 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara VII
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 359, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 135 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 358, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 134 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum PT Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 357, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 133 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 356, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 132 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 355, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 131 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 354, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 130 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 353, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 129 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Samudera Djakarta Lioyd
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 352, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 351, TLN No. 5804, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 350, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 126 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Samudera Djakarta Lioyd
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 349, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 125 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 348, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 124 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 347, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 131 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 346, TLN No. 5803, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 345, TLN No. 5802, LL SETNEG : 33 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
Sitasi / Register: PP No. 121 Tahun 2015, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2015
PP No. 120 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pindad
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 342, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 119 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 341, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 118 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 340, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 117 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Permodalan Nasional Madani
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 339 LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 116 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 338, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 115 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Kapal Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 337, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 114 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Dok Dan Perkapalan Surabaya
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 336, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 113 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 335, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 112 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asdp Indonesia Ferry
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 334, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 111 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero Pt Pelayaran Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 333, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 332, TLN No. 5800, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Hortikultura
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 331, TLN No. 5799, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 330, TLN No. 5798, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 329, TLN No. 5797, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 328, TLN No. 5796, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 327, TLN No. 5795, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 326, TLN No. 5794, LL SETNEG : 30 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 325, TLN No. 5793, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 324, TLN No. 5792, LL SETNEG : 33 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 101 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 314, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 100 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 313, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 99 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
Sitasi / Register: LN. 2015 No.312, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional International Monetary Fund Dan Bank Internasional Untuk Rekontruksi dan Pembangunan International Bank For Reconstruction And Development
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 311, TLN No. 5784, LL SETNEG : 98 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 97 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Bank Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Kuota Pemerintah Republik Indonesia Pada Internasional Monetary Fund Kepada Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 310, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 309, TLN No. 5783, LL SETNEG : 44 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 95 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur
Sitasi / Register: LN. 2015 No.297, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 94 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No.296, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 295, TLN No. 5777, LL SETNEG : 40 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 290, TLN No. 5772, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 91 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Garam
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 285, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 90 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum Pembangunan Perumahan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 284, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 89 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perikanan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No.283, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 88 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perikanan Nusantara
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 282, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 87 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sang Hyang Seri
Sitasi / Register: LN. 2015 No.281, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 86 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pertani
Sitasi / Register: LN. 2015 No.280, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 279, TLN No. 5768, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 87 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2015/No.257, TLN NO.5752, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 83 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Perum Pembangunan Perumahan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 256, LL SETNEG : 62 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 248, TLN No. 5751, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 247, TLN No. 5760, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 246, TLN No. 5749, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 245, TLN No. 5748, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 237, TLN No. 5747, LL SETNEG : 33 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 77 Tahun 2015 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Reasuransi Umum Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan Perseroan PT Reasuransi Indonesia Utama
Sitasi / Register: LN. 2015 No.227, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 101 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 226, TLN No. 5731, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 225, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 220, TLN No. 5742, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 73 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Aneka Tambang Tbk
Sitasi / Register: LN. 2015 No.215, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 72 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Pengelola Aset
Sitasi / Register: LN. 2015 No.214, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Kawasan Industri Wijayakusuma
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 213, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 212, TLN No. 5740, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 69 Tahun 2015 tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkut Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 211, TLN No. 5739, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 68 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: LN. 2015 No.209, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 67 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 196, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 195, TLN No. 5733, LL SETNEG : 35 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 194, TLN No. 5732, LL SETNEG : 38 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 193, TLN No. 5731, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 63 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Geo Dipa Energi
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 190, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 62 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Griya Finansial
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 189, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 61 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur
Sitasi / Register: LN. 2015 No.188, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 187, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
Sitasi / Register: LN.2015/No.186, TLN NO.5729, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi Dan Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 185, TLN No. 5728, LL SETNEG : 71 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 181, TLN No. 5726, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 180, TLN No. 5725, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 179, TLN No. 5724, LL SETNEG : 26 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 172, TLN No. 5723, LL SETNEG : 61 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 171, TLN No. 5722, LL SETNEG : 51 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 170, TLN No. 5721, LL SETNEG : 69 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 169, TLN No. 5720, LL SETNEG : 53 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 166, TLN No. 5719, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 49 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Bulog
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 165, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 48 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 158, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 157, TLN No. 5717, LL SETNEG : 25 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 156, TLN No. 5716, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 155, TLN No. 5715, LL SETNEG : 25 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 154, TLN No. 5714, LL SETNEG : 46 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN. 2015 No.148, TLN No. 5709, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 42 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 147, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
Sitasi / Register: Daya Industri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 41 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun
peraturan pemerintah2015
PP No. 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 145, TLN No. 5707, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 39 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Persero PT PAL Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No.140, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji Pensiun Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 131, TLN No. 5961, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 130, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2015 No.129, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 128, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 127, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda dudanya
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 126, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 125, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 124, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 123, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 29 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Waskita Karya Tbk
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 120, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 28 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Adhi Karya Tbk
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 119, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 27 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 118, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 110, TLN No. 5699, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Kawasan Berikat Nusantara
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 108, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 104, TLN No. 5697, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh
Sitasi / Register: Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 23 B
peraturan pemerintah2015
PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN. 2015/No.88, TLN No. 5694, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 80, TLN No. 5691, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 79, TLN No. 5690, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 78, TLN No. 5689, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-daerah Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 77, TLN No. 5688, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 60, TLN No. 5680, LL SETNEG : 46 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 53, TLN No. 5677, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 52, TLN No. 5676, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 46, TLN No. 5671, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 45, TLN No. 5670, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 12 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 42, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 41, TLN No. 5668, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 40, TLN No. 5667, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata
Sitasi / Register: LN.2015/No. 39, TLN NO.5666, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 8 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 38, TLN No. 5665, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 37, TLN No. 5664, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 6 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 36, TLN No. 5663, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 5 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 35, TLN No. 5662, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 30, TLN No. 5660, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 28, TLN No. 5659, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 25, TLN No. 5658, LL SETNEG : 44 HLM
peraturan pemerintah2015
PP No. 1 Tahun 2015 tentang Penambahan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Pt Geo Dipa Energi
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 1, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 369, TLN No. 5643, LL SETNEG : 31 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur Wakil Bupati Dan Wakil Walikota
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 367, TLN No. 5641, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 333, TLN No. 5617, LL SETNEG : 187 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 100 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 332, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 99 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Griya Finansial
Sitasi / Register: LN. 2014 No.331, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 98 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 330, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 97 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 329, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 96 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 328, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 95 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of Private Sector
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 327, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 94 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 326, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 93 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 325, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 92 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 324, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 91 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 323, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 322, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiyaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 321, TLN No. 5616, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 320, TLN No. 5615, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 319, TLN No. 5614, LL SETNEG : 41 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 86 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 309, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 306, TLN No. 5611, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
Sitasi / Register: LN. 2014 No.305, TLN No. 5610, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 304, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 303, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 302, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjajaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 301, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
Sitasi / Register: LN. 2014 No.300, TLN No. 5609, LL SETNEG : 25 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 246, TLN No. 5598, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 263, TLN No. 5597, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 262, TLN No. 5596, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 261, TLN No. 5595, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 260, TLN No. 5594, LL SETNEG : 55 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 219, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 218, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 209, TLN No. 5580, LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Sitasi / Register: Daya Manusia Di
peraturan pemerintah2014
PP No. 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 207, TLN No. 5578, LL SETNEG : 48 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 190, TLN No. 5574, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 15 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 188, TLN No. 5573, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 184, TLN No. 5570, LL SETNEG : 36 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 183, TLN No. 5569, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 64 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 176, TLN No. 5566, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 63 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 175, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 174, TLN No. 5564, LL SETNEG : 35 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 169, TLN No. 5559, LL SETNEG : 30 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN.2014/No.168, TLN No.5558, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawisi Utara
Sitasi / Register: Subjek
peraturan pemerintah2014
PP No. 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN.2014/No.166, TLN No. 5556 ,LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 157, TLN No. 5554 ,LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 156, TLN No. 5553 ,LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 154, TLN No. 5549 ,LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 98 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 153, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pejabata Negara Dan Penerima Pensiun/ Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 152, TLN No. 5552 ,LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 146, TLN No. 5551 ,LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 145, TLN No. 5539, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 144, TLN No. 5549 ,LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 143, TLN No. 5548, LL SETNEG : 73 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 139, TLN No. 5545,LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 130, TLN No. 5543, LL SETNEG : 43 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 126, TLN No. 5542, LL SETNEG : 47 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 125, TLN No. 5541, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 44 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 124, TLN No. 5540,LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 113, TLN No. 5539, LL SETNEG : 71 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No.116, LL SETNEG :6 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2014 No.115, LL SETNEG :5 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/ Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2014 No.114, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 39 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No.113, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 112, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 111, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 110, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 109, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 108, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 107, TLN No. 5538, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 106 TLN No. 5537, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 105, TLN No. 5536, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 100 TLN No. 5535, LL SETNEG : 65 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Da
Sitasi / Register: LN. 2014 No.99, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 96, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 92 TLN No. 5533, LL SETNEG : 77 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 26 Tahun 2014 tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan Persero PT Indonesia Asahan Aluminium
Sitasi / Register: LN. 2015 No.84, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Hortikultura
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 83 TLN No. 5532, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 76 TLN No. 5531, LL SETNEG : 44 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 75 TLN No. 5530, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 60 TLN No. 5519, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 58, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 20 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 57 TLN No. 5517, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 56, TLN No. 5516, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
Sitasi / Register: LN. 2014 No.48, TLN No. 5515, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 17 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 43, TLN No. 5511, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 42, TLN No. 5510, LL SETNEG : 53 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 41, TLN No. 5509, LL SETNEG : 49 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 38, TLN No. 5508, LL SETNEG : 39 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 13 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 37, TLN No. 5507, LL SETNEG : 58 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 36, TLN No. 5506, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 33, TLN No. 5504, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 32, TLN NO.5503, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 31, TLN No. 5502, LL SETNEG : 36 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 8 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 30, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum Damri
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 29, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 6 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT ASDP Indonesia Ferry
Sitasi / Register: LN.2014/NO.28, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan pemerintah2014
PP No. 5 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Dan Penggunaan Produk Pornografi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 17, TLN No. 5501, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 16, TLN No. 5500,LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 15 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Sitasi / Register: LN.2014/NO.9, TLN NO.5497, LL SETKAB : 97 HLM.
peraturan pemerintah2014
PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 8, TLN No. 5496, LL SETNEG : 94 HLM
peraturan pemerintah2014
PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN. 2014 No. 1, TLN No. 5489, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Dan Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
Sitasi / Register: LN. 2013 No.259, TLN No. 5488, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN. 2013 No.256, LL SETNEG : 40 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 98 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited
Sitasi / Register: LN. 2013 No.250, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 97 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 249, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 96 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation
Sitasi / Register: LN. 2013 No.248, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 95 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
Sitasi / Register: LN. 2013 No.247, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 94 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
Sitasi / Register: LN. 2013 No.246, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 93 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 245, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 92 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 244, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 91 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Karya
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 243, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 28 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 242, TLN No. 5485, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 69 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun Veteran Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 241, TLN No. 5484, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 240, TLN No. 5483, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 239, TLN No. 5482, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 238, TLN No. 5481, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 230, TLN No. 5473, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 229, TLN No. 5472, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 226, TLN No. 5471, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 225, TLN No. 5470, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 81 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 195, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 80 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Peseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No.194, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 193, TLN No. 5468, LL SETNEG : 62 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 98 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.2013/NO.188, TLN NO.5467, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan pemerintah2013
PP No. 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 186, TLN No. 5465, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN.2013/No.185, TLN No. 5456, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 75 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 184, TLN No. 5463, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 181, TLN No. 5461, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 72 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 174, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 9 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Perum Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan Persero
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 173, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 172, TLN No. 5459, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timor
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 170, TLN No. 5458, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 166, TLN No. 5455, LL SETNEG : 55 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 165, LL SETNEG : 47 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Institut Pertanian Bogor
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 164, TLN No. 5453, LL SETNEG : 58 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 163, TLN No. 5452, LL SETNEG : 46 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 64 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 158, TLN No. 5450, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 157, TLN No. 5449, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 156, TLN No. 5448, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 152, TLN No. 5445, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahawan Pemuda
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 151, TLN No. 5444, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 145, TLN No. 5441, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 142, TLN No. 5438, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 57 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Lingkungan Kementrian Pertahanan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 140, TLN No. 5436, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 56 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asean Infrastructure Fund
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 139, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 55 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 138, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 54 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 137, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 53 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For Development Of The Private Sector
Sitasi / Register: LN. 2013 No.136, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 52 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 135, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 51 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 134, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 50 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 117, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawasan Rumah Sakit
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 111, TLN No. 5428, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji Atau Pensiun Atau Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri Pejabat Negara Dan Penerimaa Pensiun Atau Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 109, TLN No. 5427, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 107, TLN No. 5425, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 106, TLN No. 5424, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 103, TLN No. 5423, LL SETNEG : 75 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 44 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Persero PT Pelabuhan Indonesia II
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 102, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 101, TLN No. 5422, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Sitasi / Register: LN. 2013 No.98, TLN No. 5421, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 97, TLN No.5420, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 35 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 96, TLN No. 5419, LL SETNEG : 44 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Semen Baturaja
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 95, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan Fasilitas Penghargaan Dan Hak Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN. 2013 No.80, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 37 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Primissima
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 79, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 36 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Padalarang
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 78, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Kertas Padalarang
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 77, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 11 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 76, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 75, TLN No. 5413, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 71, TLN No. 5410, LL SETNEG : 36 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 68, TLN No. 5409, LL SETNEG : 133 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 65, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 64, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 63, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No.62, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No.61, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2013 No.60, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No.59, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 58, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 57, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 21 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 56, TLN No. 5408, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 55, TLN No. 5407, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 51, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR DPD DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 41, TLN No. 5405, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 20 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 40, TLN No. 5404, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 16 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asdp Indonesia Ferry
Sitasi / Register: LN. 2013 No.39, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 38 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 38, TLN No. 5403, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 14 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara XII
Sitasi / Register: LN. 2013 No.35, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 13 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara IX
Sitasi / Register: LN. 2013 No.34, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 12 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Sitasi / Register: LN. 2013 No.33, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara II
Sitasi / Register: LN. 2013 No.32, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 10 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara I
Sitasi / Register: LN. 2013 No.31, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum Perum Perikanan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 30, LL SETNEG : 56 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 8, TLN No. 5393, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 7, TLN No. 5392, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 6, TLN No. 5391, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 5, TLN No. 5390, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 4, TLN No. 5389, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2014 No.3, TLN No. 5388, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 63 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 2, TLN No. 5387, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2013
PP No. 1 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan
Sitasi / Register: LN. 2013 No. 1, TLN No. 5386, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 116 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 292, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 115 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 288, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 114 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Peusahaan Perseroan Persero PT Garuda Indonsia Tbk
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 287, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 113 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Garam
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 282, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 112 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Kapal Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 281, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 111 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pindad
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 280, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 110 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT PAL Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 279, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 278, TLN No. 5380, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 108 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No.277, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 107 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 276, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 106 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 275, TLN No. 5379, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 271, TLN No. 5375, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 104 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 270, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: PP No. 63 Tahun 2012, peraturan.bpk.go.id
peraturan pemerintah2012
PP No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 265, TLN No. 5373, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 264, TLN No. 5372, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 263, TLN No. 5371, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 225, TLN No. 5359, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Waskita Karya
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 217, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 216, TLN No. 5358, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 215, TLN No. 5357, peraturan.go.id : 18 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 214, TLN No. 5356, LL SETNEG : 45 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 213, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 93 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 208, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 92 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 207, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 91 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Development
Sitasi / Register: LN.2012/NO.206, LL SETNEG : 3 HLM.
peraturan pemerintah2012
PP No. 90 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Finance Corporation
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 205, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 89 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 204, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 88 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 203, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 87 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Bank Tabungan Negara Tbk
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 201, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 86 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Pengelola Aset
Sitasi / Register: peraturan.go.id : LN. 2012 No. 200, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 197, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 196, TLN No. 5352, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 195, TLN No. 5351, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 189, TLN No. 5348, LL SETNEG : 41 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 188, TLN No. 5347, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 187, TLN No. 5346, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 186, TLN No. 5345, LL SETNEG : 47 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 184, TLN No. 5344, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 176, LL SETNEG : 65 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 175, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 75 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 174, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 171, TLN No. 5340, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 168, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 167, LL SETNEG : 53 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 164, TLN No. 5337, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 70 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 163, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Nindya Karya
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 162, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 68 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Persero PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 161, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 67 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Persero PT Pos Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 160, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 66 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Prasarana Perikanan Samudera
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 159, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 65 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 154, TLN No. 5333, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia T.E.U. Indonesia, Pemerintah P
peraturan pemerintah2012
PP No. 63 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 145, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 141, TLN No. 5326, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 140, TLN No. 5483, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 139, TLN No. 5324, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 59 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia V
Sitasi / Register: LN. 2012 No.133, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 58 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 132, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 57 Tahun 2012 tentang Pemberian Gaji Pensiun Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2012 No.126, TLN No. 5319, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2012/No.121, TLN No. 5318, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 120, TLN No. 5317, LL SETNEG : 86 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 107, TLN No. 5313, LL SETNEG : 43 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 106, TLN No. 5312, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 105, TLN No. 5311, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi
Sitasi / Register: Daya Manusia Di
peraturan pemerintah2012
PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 100, TLN No. 5309, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 67 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 95, TLN No. 5308, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 94, TLN No. 5307, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 89, TLN No. 5305, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 88, TLN No. 5304, LL SETNEG : 35 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 77, TLN No. 5300, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 76, TLN No. 5299, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 74, TLN No. 5298, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 73, TLN No. 5297, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 72, TLN No. 5296, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 71, TLN No. 5295, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 68, TLN No. 5294, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 38 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 67, TLN No. 5293, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 62, TLN No. 5292, LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 36 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 61, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 35 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Damri
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 60, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 34 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia I
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 59, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 58, TLN No. 5291, LL SETNEG : 26 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 57, TLN No. 5290, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Sitasi / Register: LN. 2012/No. 56, TLN No. 5289, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 55, TLN No. 5288, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 54, TLN No. 5287, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 53, TLN No. 5286, LL SETNEG : 84 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Sitasi / Register: LN. 2012 No.48, TLN No. 5285, LL SETNEG : 35 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 47, TLN No. 5284, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 46, TLN No. 5283, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 45, TLN No. 5282, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 40, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 39, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 38, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 37, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatimpiatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 36, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 35, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 29 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 34, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 33, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke Empat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 32, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 28, TLN No. 5281, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 13 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pertamina
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 27, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 19, TLN No. 5279, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 11 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 18, TLN No. 5278, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 17, TLN No. 5277, LL SETNEG : 39 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral T.E.U. Indonesia,
peraturan pemerintah2012
PP No. 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia III
Sitasi / Register: LN. 2012 No.15, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura II
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 14, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 6 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 13, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT ASDP Indonesia Ferry
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 12, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 4 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 7, TLN No. 5274, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 3 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 6, TLN No. 5273, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
Sitasi / Register: LN. 2012 No. 5, TLN No. 5272, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2012
PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8
Sitasi / Register: LN. 2012/No. 4, TLN No. 5271, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 79 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia I
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 167, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 78 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2011 No.166, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 77 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengerukan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 165, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 76 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Angkasa Pura I
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 164, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 163, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 162, TLN No. 5268, LL SETNEG : 53 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 73 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dirgantara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 161, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 72 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Inhutani I
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 160, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 71 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multigriya Finansial
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 159, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 70 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 158, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 69 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructure Fund
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 157, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 68 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Fund For Agricultural Development
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 156, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 67 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Islamic Development Bank
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 155, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 66 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 154, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 65 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Bank For Reconstruction And Development
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 153, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 64 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Monetary Fund
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 152, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 63 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pembentukan Credit Guarantee And Investment Facility
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 151, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 62 Tahun 2011 tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan Perseroan Persero PT Geo Dipa Energi
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 150, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 61 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 149, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 60 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 148, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 59 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Merpati Nusantara Airlines
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 140, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelabuhan Indonesia II
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 139, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 57 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 138, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 137, TLN No. 5265, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 55 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 136, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 54 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pupuk Sriwidjaja
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 135, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 53 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pal Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 134, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 133, TLN No. 5264, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 132, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 125, TLN No. 5262, LL SETNEG : 50 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 124, TLN No. 5261, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak
Sitasi / Register: Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 48 Bentuk Peratura
peraturan pemerintah2011
PP No. 47 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 122, TLN No. 5259, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 121, TLN No. 5258, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 120, TLN No. 5257, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2011 No.118, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 96, TLN No. 5244, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 42 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 89, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 87, TLN No. 5238, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 86, TLN No. 5237, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 39 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 84, TLN No. 5236, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 74, TLN No. 5230, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 73, TLN No. 5229, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 72, TLN No. 5228, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 71, TLN No. 5227, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 66, TLN No. 5225, LL SETNEG : 75 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2011 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 65, TLN No. 5224, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 61, TLN No. 5221, LL SETNEG : 37 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 17 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 60, TLN No. 5220, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 59, TLN No. 5219, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 29 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 58, TLN No. 5218, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 56, TLN No. 5217, LL SETNEG : 25 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 48, TLN No. 5213, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 47, TLN No. 5212, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 46, TLN No. 5211, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 45, TLN No. 5210, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 44, TLN No. 5209, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 43, TLN No. 5208, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 42, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 20 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 36, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No.32, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 31, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 30, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 29, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 28, LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 27, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 26, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 25, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 24, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 23, TLN No. 5202, LL SETNEG : 39 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 22, TLN No. 5201, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 20, TLN No. 5199, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 18, TLN No. 5197, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 17, TLN No. 5196, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Sitasi / Register: LN. 2011 No.16, TLN No. 5195, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 5, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 4, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN. 2011 ,LL SETNEG :12 HLM
peraturan pemerintah2011
PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN. 2011 No. 2, TLN No. 5185, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 161, TLN No. 5183, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan Sumbangan Fasilitas Pendidikan Sumbangan Pembinaan Olah Raga Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 160, TLN No. 5182, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 157, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 153, TLN No. 5179, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 152, TLN No. 5178, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 89 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Persero Persero PT Angkasa Pura II
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 151, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Persero Persero PT Penjamin Infrastruktur Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 150, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 87 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT Bahana Usaha Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 149, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 86 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 148, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 85 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Multi Infrastruktur
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 147, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 144, TLN No. 5176, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 143, TLN No. 5175, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 82 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 142, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 81 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 141, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 140, TLN No. 5174, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 139, TLN No. 5173, LL SETNEG : 25 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 138, TLN No. 5172, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN. 2010 , SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 135, TLN No. 5171, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 75 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Bank Mandiri Tbk
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 129, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 74 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 128, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 73 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 127, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 124, LL SETNEG : 55 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 123, TLN No. 5165, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 121, TLN No. 5163, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 119, TLN No. 5161, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 118, TLN No. 5160, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Krakatau Steel
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 117, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 112, TLN No. 5157, LL SETNEG : 37 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 110, TLN No. 5155, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 109, TLN No. 5154, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 63 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 102, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil Terluar
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 101, TLN No. 5151, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 99, TLN No. 5149, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 98, TLN No. 5148, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 95, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 90, TLN No. 5145, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 89, TLN No. 5144, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Usaha Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 86, TLN No. 5143, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 85, TLN No. 5142, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 75, TLN No. 5136, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 74, TLN No. 5135, LL SETNEG : 65 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
Sitasi / Register: LN. 2010 No.73, TLN No. 5134, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 72, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Taraf Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 70, TLN No. 5133, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 49 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 68, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 48 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Sitasi / Register: LN. 2012 No.67, TLN No. 5131, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 47 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 66, TLN No. 5130, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 64, LL SETNEG : 59 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 62, TLN No. 5128, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 60, TLN No. 5126, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 59, TLN No. 5125, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 57, TLN No. 5123, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 41 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 52, TLN No. 5122, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 51, TLN No. 5121, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 50, TLN No. 5120, LL SETNEG : 50 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 38 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 48, LL SETNEG : 68 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 45, TLN No. 5117, LL SETNEG : 69 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 44, TLN No. 5116, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 20 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Sitasi / Register: LN. 2010/No.43, TLN No. 5115, LL SETNEG : 42 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 42, TLN No. 5114, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 34 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 39, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 38, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 37, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuriduda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Ri
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 36, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuriduda Tunjangan Anak Yatimpiatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 35, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 34, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 29 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 33, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 32, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 31, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 30, TLN No. 5112, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 259, TLN No. 5111, LL SETNEG : 59 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 28, TLN No. 5110, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 27, TLN No. 5109, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 26, TLN No. 5108, LL SETNEG : 101 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 25, TLN No. 5107, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 24, TLN No. 5106, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 23, TLN No. 5105, LL SETNEG : 167 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 22, TLN No. 5104, LL SETNEG : 87 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 21, TLN No. 5103, LL SETNEG : 101 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 19, TLN No. 5101, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 18, TLN No. 5100, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian Dan Pengembangan Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 17, TLN No. 5099, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 16, TLN No. 5098, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 15, TLN No. 5097, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 9 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Wilayah Kota Kotamobagu Ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 14, TLN No. 5096, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 11, TLN No. 5095, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 10, LL SETNEG : 58 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 9, TLN No. 5094, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 8, TLN No. 5093, LL SETNEG : 60 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 7, TLN No. 5092, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kapupaten Blitar Dari Wilayah Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 6, TLN No. 5091, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 2 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 5, TLN No. 5090, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2010
PP No. 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan
Sitasi / Register: LN. 2010 No. 4, TLN No. 5089, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 78 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara II
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 183, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 77 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Pengelola Aset
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 182, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 76 Tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Pembangunan Perumahan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 181, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 75 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pertamina
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 180, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 74 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Taif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 179, TLN No. 5088, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 73 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Taif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 178, TLN No. 5087, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 176, TLN No. 5086, LL SETNEG : 61 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 71 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 172, TLN No. 5084, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 171, TLN No. 5083, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 69 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara V
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 170, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 169, TLN No. 5082, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung Dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 168, TLN No. 5081, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 66 Tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Bank Tabungan Negara
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 167, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 65 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum PT Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 166, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 64 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 165, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkutan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 164, LL SETNEG : 5HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 62 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan Administratif Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Komisi Yudisial Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Komisi Yudisial Beserta Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2009 No.163, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 151, TLN No. 5070, LL SETNEG : 72 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 137, TLN No. 5056, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan Persero
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 136, TLN No. 5055, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 135, TLN No. 5054, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 134, TLN No. 5488, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 129, TLN No. 5048, LL SETNEG : 138 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 128, TLN No. 5047, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 54 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 127, TLN No. 5046, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 53 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 126, TLN No. 5045, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 52 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 125, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Sitasi / Register: LN. 2009 No.125, TLN No. 5044, LL SETNEG : 29 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 50 Tahun 2009 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 115, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 114, TLN No. 5040, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 113, TLN No. 5039, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 47 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 92, TLN No. 5022, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 91, TLN No. 5021, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 45 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 90, TLL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 88, TLN No.5019, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 87, TLN No. 5018, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji Pensiun Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 86, TLN No. 5017, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 85, TLN No. 5016 LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 83, TLN No. 5014, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 39 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 82, TLN No. 5013, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 77, TLN No. 5008, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 76, TLN No. 5007, LL SETNEG : 36 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 73, TLN No. 5006, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 72, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 68, TLN No. 5004, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengembangan Pariwisata Bali
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 63, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 61, TLN No. 4998, LL SETNEG : 33 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 60, TLN No. 4997, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 59, TLN No. 4996, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 58, TLN No. 4995, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 57, TLN No. 4994, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 27 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 56, TLN No. 4993, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Cukai
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 49, TLN No. 4989, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 48, TLN No. 4988, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 47, TLN No. 4987, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 40, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 39, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 38, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 37, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 36, TLN No. 4985, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 18 Tahun 2009 tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 35, TLN No. 4984, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan Di Bursa
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 34, TLN No. 4983, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 33, TLN No. 4982, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 32, TLN No. 4981, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 31, TLN No. 4980, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 26, TLN No. 4975, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 25, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 24, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 23, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 9 Tahun 2009 tentang Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 22, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 21, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
Sitasi / Register: LN. 2009/No.20, TLN No. 4974, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 19, TLN No. 4973, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 18, TLN No. 4972, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 4 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta II
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 17, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 16, TLN No. 4971, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 15, TLN No.4970, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2009
PP No. 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 2009/No. 6, TLN No. 4961, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 89 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Basuki Rachmat
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 220, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 88 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Blabak
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 219, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 87 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Prasadah Pamunah Limbah Industri
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 218, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 86 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 217, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 85 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Intirub
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 216, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 84 Tahun 2008 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Atelier Mechanic Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 215, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 214, TLN No. 4955, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 82 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 213, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 73 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 212, TLN No. 4954, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 80 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 210, TLN No. 4952, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 206, TLN No. 4951, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 78 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Pengelola Asset
Sitasi / Register: LN. 2010/No. 203, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 77 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 202, TLN No. 4948, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 201, TLN No. 4947, LL SETNEG : 26 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 66 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 200, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 169, TLN No. 4918, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 168, TLN No. 4917, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 164, TLN No. 4914, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 70 Tahun 2008 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Soda Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 163, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 2 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Garam
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 162, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 158, TLN No. 4910, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 157, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 144, TLN No. 4903, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 141, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 54 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 140, TLN No. 4900, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 134, TLN No. 4894, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 132, TLN No. 4892, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pengelolaan Asset
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 130, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 127, TLN No. 4890, LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 124, TLN No. 4889, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 122, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No.118, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 117, TLN No. 4887, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 116, TLN No. 4886, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 115, TLN No. 4885, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 111, TLN No. 4883, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 52 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 110, TLN No. 4882, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2008 No.109, TLN No. 4881, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pengembangan Pariwisata Bali
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 108, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 92, TLN No. 4865, LL SETNEG : 44 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2008 No.91, LL SETNEG : 57 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 90, TLL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Sitasi / Register: LN. 2008 No.89, TLN No. 4862, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 88, TLN No. 4861, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 84, TLN No. 4860, LL SETNEG : 26 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 83, TLN No. 4859, LL SETNEG : 46 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Sitasi / Register: Daya Air MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 42 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2008 Tempa
peraturan pemerintah2008
PP No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 81, LL SETNEG : 46 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 80, TLN No. 4857, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 73 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 79, TLN No. 4856, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 78, TLN No. 4855, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 77, TLN No. 4854, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 36 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 76, TLN No. 4853, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji Pensiun Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 68, TLN No. 4850, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 67, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaankemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 66, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 65, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 56, TLN No. 4841, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 55, TLN No. 4840, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir
Sitasi / Register: Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan Bahan Nuklir T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 29 Bentuk Pe
peraturan pemerintah2008
PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 53, TLN No. 4838, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 52, TLN No. , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 48, TLN No. 4833, LL SETNEG : 70 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 47, TLN No. 4832, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 24 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 46, TLN No. 4831, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 44, TLN No. 4830, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 43, TLN No. 4829, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 42, TLN No. 4828, LL SETNEG : 48 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dan Pemberhentian Sementara Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 41, TLN No. 4827, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 40, TLN No. 4826, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 39, TLN No. 4825, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Atau Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 30, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Atau Duda Tunjangan Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2009 No. 29, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 28, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 27, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 29 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 26, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 25, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 24, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 23, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 22, TLN No. 4818, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 21, TLN No. 4817, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 20, TLN No. 4816, LL SETNEG : 43 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 19, TLN No. 4815, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Blabak
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 18, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Kertas Basuki Rahmat
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 17, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 16, TLN No. 4814, LL SETNEG : 30 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 15 TLN No. 4813, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2008
PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2008 No. 14, TLN No. 4812, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 75 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 171, TLN No. 4799, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 170, TLN No. 4798, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 169, TLN No. 4797, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 163, TLN No. 4792, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 162, TLN No. 4791, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 161, TLN No. 4790, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 160, TLN No. 4789, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 75 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 159, TLN No. 4788, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 74 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 158, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 73 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 157, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 72 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pupuk Sriwidjaja
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 156, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 71 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Boma Bisma Indra
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 155, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 70 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Kereta Api
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 154, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 69 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 153, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 68 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara XIV
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 152, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 67 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Sarana Pengembangan Usaha
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 151, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 150, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 65 Tahun 2007 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 149, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia Persero
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 142, TLN No. 4783, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Perindustrian
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 137, TLN No. 4782, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 62 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 136, TLN No. 4781, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 61 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Sosial
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 135, TLN No. 4780, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
Sitasi / Register: Daya Ikan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 60 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2007 Temp
peraturan pemerintah2007
PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 132, TLN No. 4777, LL SETNEG : 45 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 131, TLN No. 4776, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 127, TLN No. 4772, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 56 Tahun 2007 tentang Santunan Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 125, TLN No. 4770, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 124, TLN No. 4769, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 123, TLN No. 4768, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 53 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero Persero PT Wijaya Karya
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 117, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 52 Tahun 2007 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Persero Persero PT Jasa Marga
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 116, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 115, TLN No. 4763, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 112, TLN No. 4761, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 111, TLN No. 4760, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 109, TLN No. 4759, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 108, TLN No. 4759, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 107, TLN No. 4757, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 94, TLN No. 4745, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 44 Tahun 2007 tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 92, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 48 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 91, TLN No. 4743, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 90, TLN No. 4742, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 89, TLN No. 4741, LL SETNEG : 37 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 84, LL SETNEG : 49 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 83, TLN No. 4738, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 82, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 23 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 80, TLN No. 4736, LL SETNEG : 34 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 9 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 79, TLN No. 4735, LL SETNEG : 43 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan Inovasi Dan Difusi Teknologi
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 78, TLN No. 4734, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji Pensiun Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 75, TLN No. 4731, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif
Sitasi / Register: Radioaktif MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 33 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) B
peraturan pemerintah2007
PP No. 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 71, TLN No. 4728, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 12 tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 69, TLN No. 4726, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 64, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 63, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 34 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 62, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Atau Duda Tunjangan Anak Yatim Dan Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 61, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri Atau Duda Tunjangan Anak Yatim Dan Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007No. 60, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 57, TLN No. 4719, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 56, TLN No. 4718, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 49, TLN No. 4714, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 48, TLN No. 4713, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 47, TLN No. 4712, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 46, TLN No. 4711, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 75 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 38, TLN No. 4705, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 37, TLN No.4704, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 36, TLN No.4703, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 35, TLN No. 4702, LL SETNEG : 77 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN.2007/NO.34, TLN NO.4701, LL SETNEG : 21 HLM.
peraturan pemerintah2007
PP No. 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Serta Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 30, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 29, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 28, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 27, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 26, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 25, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 24, TLN No. 4698, peraturan.go.id : 20 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 23, TLN No. 4697, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 22, TLN No. 4696, LL SETNEG : 80 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur Dari Wiilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 21, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 4 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 20, TLN No. 4694, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 19, TLN No. 4693, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 2, TLN No. 4676, LL SETNEG : 69 HLM
peraturan pemerintah2007
PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah Daerah Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2007 No. 1, TLN No. 4675, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 55 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 120, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 54 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Kereta Api
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 119, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 53 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Kupang
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 118, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 52 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 117, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 51 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 116, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 50 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 115, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 49 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 114, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 113, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 47 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 112, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 46 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 111, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 45 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 110, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 44 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 109, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 106, TLN No. 4668 LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 41 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Sitasi / Register: LN. 2006/No.105, TLN No. 4668 LL SETNEG : 29 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 104, TLN No. 4666 LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 97, TLN No. 4664 LL SETNEG : 21HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 96, TLN No. 4663 LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif Bagi Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua Dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Beserta
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 91, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 90, TLN No. 4659 LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian Dan Pertolongan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 89, TLN No. 4658 LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 35 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 88, TLN No. 4657 LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Sitasi / Register: LN. 2006 No.86, TLN No. 4655 LL SETNEG : 54 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 83, TLN No. 4662 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 68, LL SETNEG : 29 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 67, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 66, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 65, TLN No. 4636 LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 32 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 61, TLN No. 4632 LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 27 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 58, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 56, TLN No. 4628 LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 25 Tahun 2006 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2006 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 52, TLN No. 4627 LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 50, TLN No. 4625 LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 23 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 49, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 22 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 48, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 21 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 47, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 46, TLN No. 4624 LL SETNEG : 47 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 62 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 45, TLN No. 4623 LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 69 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 39 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 38, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 37, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2006 No.36, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 35, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 34, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 145 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 31, TLN No. 4619 LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 30, TLN No. 4618 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 10 Tahun 2006 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan Pt Bank Lippo Tbk
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 27, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 26, TLN No. 4615 LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 25, TLN No. 4614 LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 24, TLN No. 4613 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 20, TLN No. 4609 LL SETNEG : 52 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 16, TLN No. 4605 LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 15, TLN No. 4604 LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 3 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 10, TLN No.4603, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 3, TLN No. 4597, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2006
PP No. 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: LN. 2006 No. 2, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 166, TLN No. 4594, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 165, TLN No. 4593, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 78 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 164 TLN No.4592, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 77 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 163, TLN No. 4591, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 162, TLN No. 4590, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 161, TLN No. 4589, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 160, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 159, TLN No. 4588, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 156, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 155, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 154, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 29 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 153, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 28 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 152, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 151, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 150, TLN No. 4585, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 147, TLN No. 4582, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor
peraturan pemerintah2005
PP No. 62 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 144, TLN No. 4579, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 61 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 143, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 60 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 142, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 59 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 141, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 140, TLN No. 4578 LL SETNEG : 69 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 139, TLN No. 4577, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 138, TLN No. 4576, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 137, TLN No. 4575 LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 136, TLN No. 4574 LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 130, TLN No. 4569, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 129, TLN No. 4568 LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 128, TLN No. 4567, LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 127, TLN No. 4566 LL SETNEG : 38 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 126, TLN No. 4565, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 122, TLN No. 4561 LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 29 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 121, TLN No. 4560 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas Dari Wilayah Kota Lubuk Linggau Ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 120, TLN No. 4559 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 117, TLN No.4556, LL SETNEG : 45 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 116, TLN No. 4555 LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 115, TLN No. 4554, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 42 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 114, TLN No. 4553 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 145 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 113, TLN No. 4552, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 112, TLN No. 4551 LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 96, TLN No. 4542, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 95, TLN No. 4541 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 94, TLN No. 4540, LL SETNEG : 5HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 83, TLN No. 4532 LL SETNEG : 81 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 82, TLN No. 4531 LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 35 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 81, TLN No. 4530, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 79, TLN No. 4528 LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 78, TLN No. 4527, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 40 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 64, TLN No. 4515, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 63, TLN No. 4514, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 62, TLN No. 4513, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 57, TLN No. 4511, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 56, TLN No.4510, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 52, TLN No. 4506, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 51, TLN No. 4505 LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 48, TLN No. 4502 LL SETNEG : 26 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 46, TLN No. 4500 LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 44, TLN No. 4498 LL SETNEG : 25 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 43, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 41, TLN No. 4496 LL SETNEG : 66 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, Dan Izin Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 40, TLN No. 4495, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 39, TLN No.4494, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 33, TLN No. 4490 LL SETNEG : 43 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 32, TLN No. 4489 LL SETNEG : 41 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 31, TLN No. 4488 LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 30, TLN No. 4487, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 29, TLN No. 4486, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 28, TLN No. 4485, LL SETNEG : 36 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 27, TLN No. 4484 LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 9 Tahun 2005 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 26, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 24, TLN No. 4482 LL SETNEG : 26 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Merek
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 23, TLN No. 4481 LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 22, TLN No. 4480 LL SETNEG : 114 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 20, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 4 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 10, TLN No. 4470 LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 5, TLN No. 4469, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 2, TLN No. 4466, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2005
PP No. 31 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 1, TLN No. 4465 LL SETNEG : 29 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 145 Tahun 2004 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2004 /No. 170, TLN No. 4464, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua
Sitasi / Register: LN. 2004 /No. 165, TLN No .4461, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 53 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan Ii (Pt Inhutani II) Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT E
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 156 , LL SETNEG : 4HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 52 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan V (PT Inhutani V)
Sitasi / Register: LN. 2004/ No 155 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 51 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan IV (PT Inhutani IV)
Sitasi / Register: LN. 2004 /No. 154, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 50 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 153 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 49 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi Dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)
Sitasi / Register: LN. 2004 /No. 152, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 48 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia, Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Eksploitasi Dan Industri Hutan I (PT. Inhutani I)
Sitasi / Register: LN. 2004 /No. 151, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama
Sitasi / Register: LN.2004/NO.149, TLN NO.4455, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan pemerintah2004
PP No. 18 Tahun 2004 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN. 2004 /No. 148, TLN No. 4454, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
Sitasi / Register: LN. 2004 /No. 147, TLN No. 4453, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
Sitasi / Register: LN. 2004 /No. 146, TLN No.4452, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 144, TLN No. 4451, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.2004/NO.142 , TLN NO.4450, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN. 2004/ No. 141, TLN No.4449, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Sitasi / Register: LN.2004/No.138, TLN No.4448, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok Dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) Di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
Sitasi / Register: LN. 2004/No.137, TLN No.4447, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN. 2004/No.136, TLN No.4446, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 128, TLN No.4440, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2004/No.124 TLN No.4436, LL SETNEG : 26 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 123, TLN No.4435, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 34 Tahun 2004 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penerbit Dan Toko Buku Pradnya Paramita Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero), PT Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 121, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 33 Tahun 2004 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Bank Niaga Tbk, Dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 113, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 112, TLN No.4428, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 31 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 111, TLN No.4427, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 110, TLN No.4426, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc)
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 108, TLN No.4425, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 107, TLN No.4424, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2004/No.106, TLN No. 4423, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 103, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 91, TLN No.4417, LL SETNEG : 75 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 90, TLN No.4416, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 78, TLN No.4408, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 76, TLN No. 4407, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 75, TLN No.4406, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 74, TLN No.4405, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 68, TLN No .4402, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 18 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 51, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 17 Tahun 2004 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 47, TLN No. 4386, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 45, TLN No. 4385, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 44, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 31, TLN No.4376, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 30, TLN No.4375, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal,
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 27, TLN No.4372, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 11 Tahun 2004 tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 26, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 23, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 22, TLN No.4370, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 21, TLN No.4369, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 49 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 3624, TLN No. 4362, LL SETNEG : 31 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 13 ,LL SETNEG : 30 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 5 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 11, TLN No.4361, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 10, TLN No.4360, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 3 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 4, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 2 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 3, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2004
PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 1, TLN No.4353, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 64 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 159, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 158, TLN No. 4352, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan Dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 143 , TLN No. 4338 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 142 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 60 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 141, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 59 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 140, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 58 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 137, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 126, TLN No. 4335, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 125, LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 123, TLN No. 4333, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 97 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 122, TLN No. 4332, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 121, TLN No. 4331, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 52 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pal Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 118, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 51 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II
Sitasi / Register: LN.2003/NO.117, LL SETNEG : 3 HLM.
peraturan pemerintah2003
PP No. 50 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 112, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 49 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 110, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 48 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 109, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Ditanggung Oleh Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 106, TLN No. 4323, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 97, TLN No. 4315, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral T.E.U. Indonesia, Pemerintah
peraturan pemerintah2003
PP No. 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 95, TLN No. 4313, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 145 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 94, TLN No. 4312, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 42 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 89, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 82, TLN No. 4305, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 40 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 81, TLN No. 4304, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 80, TLN No. 4303, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 146 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 79, TLN No. 4302, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 77 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 76 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 75, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 74 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone
Sitasi / Register: LN.2003/No.73, TLN No. 4300, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 32 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 72, TLN No. 4299, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 69 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 67, LL SETNEG : 33 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Dari Wilayah Kota Bau-Bau Ke Pasarwajo Di Wilayah Kabupaten Buton
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 64, TLN No. 4295, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 62, TLN No. 4294, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 27 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 61 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 26 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 59, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 25 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Pembangunan In
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 58 , LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 52 , TLN No. 4290, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN.2003/NO.48, TLN No. 4287, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 29 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dharma Niaga Dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pantja Niaga Dan Perusahaan Perseroan
Sitasi / Register: LN. 2003/NO.43, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 21 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 42 , TLN No. 4282, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 39 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: LN. 2003 , TLN No. 4280, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 36, TLN No. 4276, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara Dari Wilayah Kota Lhokseumawe Ke Lhoksukon Di Wilayah Kabupaten Aceh Utara
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 35, TLN No. 4275, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 17 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 34, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 16 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 33, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 32, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 20, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 28 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 19, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 18, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 7 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 17, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 10 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 16, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 15, TLN No. 4263, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 14, TLN No. 4262, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 8, LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 145 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 7, TLN No. 4259, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 6, TLN No. 4258, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 4 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 5, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003/No. 3, TLN No. 4257, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 2, TLN No. 4256, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah2003
PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 1, TLN No. 4255, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 142 , TLN No. 4254, LL 12 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 141 , TLN No. 4253, LL 14 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 66 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 140 , LL 4 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 65 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Varuna Tirta Prakasya
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 132 , LL 4 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 64 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 131 , TLL 4 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 119 , TLN No. 4242, LL 16 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 118 , TLN No. 4241, LL 9 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 117 , TLN No. 4240, LL 4 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang. Pembentukan Kota Lhokseumawe
Sitasi / Register: LN. 2002 , LL 2 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 59 Tahun 2002 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 115 , LL 4 HLM
peraturan pemerintah2002
PP No. 58 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan Di Bidang Jasa Riset Kelautan Dan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 114 , TLN No. 4238, LL 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 77, TLN No. 4106, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 75, TLN No. 4105, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 74, TLN No. 4104, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 49 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 73, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 134 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 134 Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 72, TLN No. 4103, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 71, TLN No. 4102, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 46 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Ekspor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 69, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 68, TLN No. 4101, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 44 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 67, TLN No. 4100, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 43 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 66, TLN No. 4099, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 42 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 65, TLN No. 4098, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 64, TLN No. 4097, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Jalan Tol
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 63, TLN No. 4096, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 62, TLN No. 4095, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 38 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 61, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 60, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993
Sitasi / Register: LN. 2001 No.59, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas , Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 58, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 57, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 56, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 32 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 55, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 31 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 54, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 53, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 52, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2001 No.51, TLN No. 4093, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 50, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 48, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinja
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 48, TLN No. 4082, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 25 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 47, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 23 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 46, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 22 Tahun 2001 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Natour
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 45, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 21 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 42, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 41, TLN No. 4090, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 19 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 40, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 18 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 36, TLN No. 4088, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 17 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 35, TLN No. 4087, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 16 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 33, TLN No. 4086, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 28, TLN No. 4085, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 27, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 26, TLN No. 4084, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 24, TLN No. 4083, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 21, TLN No. 4081, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 10 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 16, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 9 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 15, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 14, TLN No. 4079, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 7 Tahun 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 13, TLN No. 4078, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 6 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja
Sitasi / Register: LN. 2001 No.12, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 11, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 10, TLN No. 4076, LL SETNEG : 51 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 9, TLN No. 4075, LL SETNEG : 51 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sitasi / Register: LN. 2001/No.6, TLN No. 4073, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2001
PP No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 1, TLN No. 4070, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 273, LL SETNEG : 30 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 272, LL SETNEG : 25 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 271, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 270, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 269, TLN No. 4069, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 267, TLN No. 4068, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua Presiden Republik Indonesia,
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 266, TLN No. 4067, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 265, TLN No. 4066, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 264, TLN No. 4065, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 262, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 261, TLN No. 4063, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 260, TLN No. 4062, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 8 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 259, TLN No. 4061, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 257, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 256, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 255, TLN No. 4057, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 139 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Obligasi Yang Diperdagangkan Di Bursa Efek
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 254, TLN No. 4056, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 253, TLN No. 4055, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 249, TLN No. 4051, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 248, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 247, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 134 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 239, TLN No. 4041, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 133 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 238, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 237, TLN No. 4040, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 236, TLN No. 4039, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil
Sitasi / Register: LN./2000 No.235, TLN No. 4038, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 233, TLN No. 4036, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 128 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 231, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 127 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 230, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 229, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 125 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 228, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 124 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 227, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 123 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang
Sitasi / Register: LN.2000/NO.226, LL : 15 HLM.
peraturan pemerintah2000
PP No. 122 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 225, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 121 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 224, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 120 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 223, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 119 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 222, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 118 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 221, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 117 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 220, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 116 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 219, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 218, TLN No. 4034, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 114 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 216, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 215, TLN No. 4032, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Sitasi / Register: LN.2000/No. 214, TLN No. 4031, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Waris Dan Hibah Wasiat
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 213, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 211, TLN No. 4029, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN.2000/No.210, TLN No. 4028, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 209, TLN No. 4027, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 204, TLN No. 4024, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 203, TLN No. 4023, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 202, TLN No. 4022, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 201, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 200, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 199, TLN No. 4020, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 198, TLN No. 4019, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 197, TLN No. 4018, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 196, TLN No. 4017, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 195, TLN No. 4016, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 194, TLN No. 4015, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 193, TLN No. 4014, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 190, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 94 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 187, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 93 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 183, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 181, TLN No. 4009, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 180, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 90 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 179, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki
Sitasi / Register: LN.2000/No.178, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 88 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 176, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 26 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 171, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 170, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 85 Tahun 2000 tentang Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 168 LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 165, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 164, TLN No. 4003, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 161, TLN No. 4002, LL SETNEG : 44 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 160, TLN No. 4001, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 80 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Dan Jaminan Bursa Komoditi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 159, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 79 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Batan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 158, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 156, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 77 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 155, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia Dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat Atau Disetarakan Dengan Menteri Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 151, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 150, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 149, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 73 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 146, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 72 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 145, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 144, TLN No. 3995, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 70 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 143, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 69 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 142, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 68 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 141, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 67 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan)
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 140, TLN No. 3994, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 66 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 139, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 65 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 138, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 137, TLN No. 3993, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 136, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 62 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 134, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 123, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 50 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 122, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah No
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 121, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 58 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 120, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 57 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 119, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 115, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 55 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 114, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 113, TLN No. 3982, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 108, TLN No. 3981, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 107, TLN No. 3980, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 106, TLN No. 3979, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 50 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 105, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 49 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 104, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 48 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamny
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 108, TLN No. 3978, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 101, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 99, TLN No. 3977, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 39 Tahun 2000 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 98, TLN No. 3950, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 44 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 96, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 42 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Lu
Sitasi / Register: LN. 2000 No.95, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 94, TLN No. 3975, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 93, , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 40 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 92, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 38 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 91, TLN No. 3974, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 81 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 87, TLN No. 3971, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 86, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perjan Jawatan Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 85, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 35 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 84, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri)
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 83, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 33 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia IV
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 68, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 67, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 31 Tahun 2000 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 66, TLN No. 3958, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 65, TLN No. 3957, LL SETNEG : 8HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 64, TLN No. 3956, LL SETNEG : 33 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 63, LL SETNEG : 18HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 27 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 59, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 26 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk.
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 56, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 54, TLN No. 3952, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 51, TLN No. 3950, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 48, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 22 Tahun 2000 tentang Penetapan Bentuk PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 47, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 21 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Konversi Energi Abadi (PT Koneba)
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 46, , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 45, TLN No. 3949, LL SETNEG : 5HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 43, TLN No. 3948, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 40, TLN No. 3946, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 37, TLN No. 3945, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 36, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 31, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 27, TLN No. 3940, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 58 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 26, TLN No. 3939, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 12 Tahun 2000 tentang Pencarian Dan Pertolongan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 25, TLN No. 3938, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 21, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 20, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 9 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 17, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 16, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 13, TLN No. 3929, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan)
Sitasi / Register: LN.2000/No.12, TLN No.3928, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 5 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 11, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 4 Tahun 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 10, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 40 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 7, TLN No. 3925, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 2 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam
Sitasi / Register: LN. 2000/No. 6, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah2000
PP No. 1 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimili
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 5, TLN No. 3924, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 17 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 227 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penana
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 225 , TLN No. 3920, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 97 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 224 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanam
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 220 , TLN No. 3918, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 17 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 209 , TLN No. 3916, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 203 , LL SETNEG : 36 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 202 , LL SETNEG : 35 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 59 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 201 , TLN No. 3914, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 91 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT Bukopin)
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 200 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 90 Tahun 1999 tentang Pengabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 199, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (Natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Internasional
Sitasi / Register: LN. 1999 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 195 , TLN No. 3913, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 194 , TLN No. 3912, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 193 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 18 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 190 , TLN No. 3910, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 189 , TLN No. 3909, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama Antara Pemerintah Dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 188 , TLN No. 3908, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 187 , TLN No. 3907, LL SETNEG : 62 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 186 , TLN No. 3906, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 171 , TLN No. 3892, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 48 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 170 , TLN No. 3891, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 46 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 161 , LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 77 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines
Sitasi / Register: LN.1999/No.160, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 76 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I
Sitasi / Register: LN.1999/No.157, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 75 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 151 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 59 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 137 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 136 , TLN No. 3871, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 26 Tahun 1999 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 134 , TLN No. 3870, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala Dari Wilayah Daerah Kota Palu Ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 133 , TLN No. 3869, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 70 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun Dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya Di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 132 , TLN No. 3868, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 131 , TLN No. 3867, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 129 , TLN No. 3866, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 128 , TLN No. 3865, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 127 , TLN No. 3864, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 126 , TLN No. 3836, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 24 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 123 , TLN No. 3862, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 73 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 118 , TLN No. 3861, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 62 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 117 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 116 , TLN No. 3860, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: LN. 1999 , LL SETNEG : 67 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 50 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 113 , LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 112 , TLN No. 3858, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 16 , TLN No. 3857, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 56 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 109 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 55 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 108 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 54 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 106 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 105 , LL SETNEG : 20 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, Dan Perusahaan Perseroan (P
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 102 , LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 96 , TLN No. 3854, LL SETNEG : 29 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN.1999/NO.95, LL SETNEG : 10 HLM.
peraturan pemerintah1999
PP No. 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri Ddalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 94 , LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 93 , LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 92 ,LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 91 , LL SETNEG : 9 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bantarsari di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 90 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 44 Tahun 1999 tentang Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Aceh Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 89 , LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tlngkat Ii Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 88 , LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 87 , LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 88 , LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 40 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 85 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 39 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 84 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 82 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 81 , TLN No. 3847, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 36 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istika Karya
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 80 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ba
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 79 , LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 34 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Lippo Tbk., PT.Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank Bali Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk., PT Bank Frima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot Dalam Rangka Pro
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 78 , LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 71 , TLN No. 3847, LL SETNEG : 19 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 69 , TLN No. 3846, LL SETNEG : 24 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 68 , TLN No. 3842, LL SETNEG : 32 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 70 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 63 , TLN No. 3842, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 62 , TLN No. 3841, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 61 , LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 59 , TLN No. 3838, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 58 , TLN No. 3837, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 52 , TLN No. 3831, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 51 , TLN No. 3830, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 41 , TLN No. 3820, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 38 ,LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN.1999/No. 37, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kendari, Kolaka, Dan Buton Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 36 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 32 , TLN No. 3816, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 31 , LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 30 , TLN No. 3805, LL SETNEG : 23 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 16 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman Di Bidang Pengadilan Niaga
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 29 , TLN No. 3813, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 28 , TLN No. 3812, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 14 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 26 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 13 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Negara Republik Indonesia Pada PT Indofood Tbk.
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 25 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 5 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 20 , TLN No. 3808, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 11 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 18 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 17 , TLN No. 3806, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 16 , TLN No. 3805, LL SETNEG : 46 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 15 , TLN No. 3804, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 14 , LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 13 , TLN No. 3802, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 11 , TLN No. 3801, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Da
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 9 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 3 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 7 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 4 , TLN No. 3800, LL SETNEG : 28 HLM
peraturan pemerintah1999
PP No. 1 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 1 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalasi Bank Umum
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 197, TLN No. 3799, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 47 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 196 TLN No. 3798, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 192, TLN No. 3797, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 196, TLN No. 3795, LL Setkab : 20 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 187, TLN No. 3793, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 14 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 184 TLN No. 3792, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum Perum Otorita Jatiluhur
Sitasi / Register: LN.1998/No.179, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima
Sitasi / Register: LN. 1998 , LL Setkab : 10 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 76 Tahun 1998 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Gresik Tbk
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 176 , LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 172 LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 74 Tahun 1998 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 170, TLN No. 3785, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 70 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 163, TLN No. 3782, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 138, TLN No. 3781, LL Setkab : 37HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 71 Tahun 1998 tentang Penanggulangan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi Dan Menggunakan Sabuk Keselamatan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 137, TLN No. 3780, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 70 Tahun 1998 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 Ke Tahun Anggaran 1998/1999
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 136, TLN No. 3779, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 69 Tahun 1998 tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 113, TLN No. 3777, LL Setkab : 36 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 132, TLN No. 3776, LL Setkab : 33 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 124, TLN No. 3775, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 66 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuhan Ratu Di Wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 117, TLN No. 3774, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 65 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa Ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 116, TLN No. 3773, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 19 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 111, TLN No. 3771, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 42 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Beamasuk, Beamasuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barangmewah Dan Pajak Penghasilan Dalamrangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Ne
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 107, TLN No. 3770, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 106 TLN No. 3769, LL Setkab : 15 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut Natuna
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 100, TLN No. 3768, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 95, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 94, TLN No. 3767, LL Setkab : 4HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 93, TLN No. 3766, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 30 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: LN. 1998 No. , TLN No. 3765, LL Setkab : 16 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 29 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
Sitasi / Register: LN. 1998 No. , TLN No. 3764, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 28 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
Sitasi / Register: LN. 1998 No. , TLN No. 3763, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 70 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 89, TLN No. 3762, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 53 Tahun 1998 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 88, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 85, TLN No. 3760, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
Sitasi / Register: Daya Hutan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 51 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 1998 Tempa
peraturan pemerintah1998
PP No. 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 82, TLN No. 3758, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 15 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 81, TLN No. 3757, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 79, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 47 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Kekayaan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 78, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturaan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 75, TLN No. 3756, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 20 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 73, TLN No. 3755, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 44 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 71, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 70, TLN No. 3754, LL Setkab : 32 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 54, TLN No. 3748, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 70 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 53, TLN No. 3747, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 52, TLN No. 3746, LL Setkab : 23 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 51, TLN No. 3745, LL Setkab : 15 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Industri
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 50, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 34 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 48, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 47, TLN No. 3744, LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 46, TLN No. 3743, LL Setkab : 14 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 45, TLN No. 3742, LL Setkab : 12 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 30 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 44, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 42 ,LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 28 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kerta Niaga Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 41 ,LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 40, TLN No. 3741, LL Setkab : 20 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 39, TLN No. 3740, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 25 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 38, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 36, TLN No. 3738, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 23 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Cipta Niaga
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 55 ,LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 22 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 34, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 33, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 20 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 32, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 31,LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran Atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dari Atau Kedalam Wilayah Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 30, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 46 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998,
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 28, TLN No. 3736, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997 Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 26, TLN No. 3735, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 36 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997
Sitasi / Register: LN. 1998/No.25, TLN No. 3734, LL Setkab : 25 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 50 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaima
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 24, TLN No. 3733, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 16, TLN No. 3732, LL Setkab : 26 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 15, TLN No. 3731, LL Setkab : 21 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 11 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 13, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 10 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura II
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 12, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 9 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 11,LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam
Sitasi / Register: LN.1998/NO.10, TLN NO.3730, LL : 5 HLM.
peraturan pemerintah1998
PP No. 7 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Ke Kota Pandan Di Wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Darah Tingkat II Tapanuli Tengah
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 8, TLN No. 3727, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 8, TLN No. 3728, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 6, TLN No. 3727, LL Setkab : 11 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 6, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 5, TLN No. 3725, LL Setkab : 17 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 2 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 4, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1998
PP No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 1, TLN No. 3724, LL Setkab : 24 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 48 Tahun 1997 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 97, TLN No. 3722, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 96, TLN No. 3721, LL Setkab : 44 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 46 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 95, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 28 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 92, TLN No. 3719, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 91, TLN No. 3718, LL Setkab : 12 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 33 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
Sitasi / Register: LN. 1997 No.90, TLN No. 3717, LL Setkab : 2 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 2 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 89, TLN No. 3716, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 36 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 88, TLN No. 3715, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 68 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 87, TLN No. 3714, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 39 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 86, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 38 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 85, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 37 Tahun 1997 tentang Pembebastugasan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Serta Hak-Haknya
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 80, TLN No. 3709, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 79, TLN No. 3708, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 78, TLN No. 3707, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 77, TLN No. 3706, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 76, TLN No. 3705, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 71, TLN No. 3700, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 70, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 69, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
Sitasi / Register: LN. 1997/No.65, TLN No. 3697, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 64, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 27 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 63, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 26 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 61, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 25 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 60, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 59, LL Setkab : 36 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 Ke Tahun Anggaran 1997/1998
Sitasi / Register: LN. 1997 , LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 57, TLN No. 3694, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LN.1997/No.56, TLN No.3693 . LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 55, TLN No. 3692 LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 54, TLN No. 3691, LL Setkab : 20 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 18 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 53, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 17 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Inodnesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 51, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 49, TLN No. 3690 LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 15 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
Sitasi / Register: LN. 1997 , LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 41 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
Sitasi / Register: LN. 1997/No.45, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 13 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 38, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 28, TLN No. 3678 LL Setkab : 2 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 11 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 26, LL Setkab : 4HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 10 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 25, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 9 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 24, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 8 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 22, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 20, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 7 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 19, LL Setkab : 2 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 8, TLN No. 3669 LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 4 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Parma
Sitasi / Register: LN. 1997 , LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 3 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 6, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 2 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 5, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1997
PP No. 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 4, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 35 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 72 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 36 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 44 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 21 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 20 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 48 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, Sorong, Manokwari,Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-Fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kabupaten Paniai Dalam Wilayah Propi
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 50 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 64 Tahun 1996 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 63 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 62 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 61 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 70 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 55 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Yang Menjual Sahamnya Kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 3 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 46 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 10 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 11 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 53 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 10 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai Perubahan Nama Dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 13 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 51 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 50 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 49 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 48 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus Di Wilayah Kabupaten Daerah Tinggkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 47 Tahun 1996 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci Dan Tanjung Jabung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Sitasi / Register: LN. 1996 ,LL Setkab : 11 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 46 Tahun 1996 tentang Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Atau Diskonto Obligasi Yang Dijual Di Bursa Efek
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Industri Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim Dan Musi Rawas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN. 1996 ,LL Setkab : 15 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 43 Tahun 1996 tentang Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 10 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 42 Tahun 1996 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten I Kotawaringin Timur Dan Kapuas Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 40 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 39 Tahun 1996 tentang Pembentukan 16 (Enambelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang Dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 17 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 17 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 37 Tahun 1996 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 Ke Tahun Anggaran 1996/1997
Sitasi / Register: LN. 1996 No. 54,, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 50 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaima
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 36 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 25 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Sitasi / Register: LN. 1996 ,LL Setkab : 22 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 17 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 30 Tahun 1996 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Timor Tengah Selatan, Flores Timur, Dan Manggarai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN. 1996 ,LL Setkab : 12 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 1996 ,LL Setkab : 13 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 48 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 26 Tahun 1996 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Cukai
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 15 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan
Sitasi / Register: LN. 1996 ,LL Setkab : 15 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 50 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Ta
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 19 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXII Dan Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bina Mulya Ternak Menjadi Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 18 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIII
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 17 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 16 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XX Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIV, XXV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 15 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 14 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV, XVI Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 13 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIII, Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIII
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 12 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 11 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 10 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 9 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 7 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 6 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 10 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Nuklir
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan Bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (Epte) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (Kb)
Sitasi / Register: LN. 1996 No. 3, TLN No. 3621, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
Sitasi / Register: LN. 1996, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1996
PP No. 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan di Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.1996/No.1, LL Setkab : 13 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 87, TLN No. 3618, LL Setkab : 12 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 86, TLN No. 3617, LL Setkab : 38 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 85, TLN No. 3616, LL Setkab : 27 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 43 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe Dan Talaud, Gorontalo,Minahasa Dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 71, LL Setkab : 13 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 70, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 41 Tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (Sebelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 69, LL Setkab : 16 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 68, TLN No. 3610, LL Setkab : 29 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 67, TLN No. 3609, LL Setkab : 12 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 38 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 63, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 37 Tahun 1995 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, Banyuwangi Dan Jember Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 62, LL Setkab : 9 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 59, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 35 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 58, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1995/No. 57, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 56, LL Setkab : 18 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 55 TLN No. 3607, LL Setkab : 17 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten
Sitasi / Register: LN.1995/NO.54, TLN NO.3606, LL SETNEG : 17 HLM.
peraturan pemerintah1995
PP No. 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 52, TLN No. 3604, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Karawang Dan Bandung Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 50, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (Delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 49, LL Setkab : 13 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 27 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 48, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 26 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Padang
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 47, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 46, TLN No. 3603, LL Setkab : 10 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 24 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 45, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul Dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 43, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 42, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 21 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 40, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 36 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaima Telah Beberapa Kali diubah, T
Sitasi / Register: LN.1995/No.37, TLN No.3601, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 35, TLN No. 3599, LL Setkab : 19 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 34, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 17 Tahun 1995 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95 Ke Tahun Anggaran 1995/96
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 33, TLN No. 3598, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Dan Janda/Dudanya
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 32, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 15 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 28, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 14 Tahun 1995 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Ke Kecamatan Tigaraksa Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 27, TLN No. 3597, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 25, TLN No. 3596, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 19 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 24, TLN No. 3595, LL Setkab : 14 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 23, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 35 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 22, TLN No. 3594, LL Setkab : 27 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 19, TLN No. 3591, LL Setkab : 23 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 18, TLN No. 3590, LL Setkab : 12 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 17, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 12, TLN No. 3585, LL Setkab : 17 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 11, LL Setkab : 6 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 9, TLN No. 3585, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 8, LL Setkab : 11 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 7, LL Setkab : 16 HLM
peraturan pemerintah1995
PP No. 1 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 1, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Sitasi / Register: LN.1994/No.80, TLN No.3582, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 79 , TLN No. 3851, LL SETNEG : 30 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 49 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 78, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 77 , TLN No. 3580, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
Sitasi / Register: LN. 1994 , TLN No. 3579, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 75 , TLN No. 3578, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah
Sitasi / Register: LN. 1994 , TLN No. 3577, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 74, TLN No. 3576, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 35 Tahun 1994 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 Tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, Dan Persyaratan Pengajuan Keberatan, Dan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1986
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 72, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 42 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 71, TLN No. 3575, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 70, TLN No. 3574, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 69, TLN No. 3573, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 39 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Timah
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 68, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 67, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 66, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 65, TLN No. 3572, LL SETNEG : 21 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat Dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 64, TLN No. 3571, LL SETNEG : 14 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan /Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 63, TLN No. 3570, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 56, LL Setkab : 7 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, Dan Izin Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 55, TLN No. 3563, LL SETNEG : 22 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 54, TLN No. 3562, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 53, TLN No. 3561, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 29 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 52, LL Setkab : 4 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 28 Tahun 1994 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94 Ke Tahun Anggaran 1994/95
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 51, TLN No. 3560, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 49, TLN No. 3559, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 26 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 48, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 47, TLN No. 3558, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 24 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 36, LL Setkab : 5 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 34, LL Setkab : 7HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 32 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 Tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerin
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 33, LL Setkab : 8 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 30, TLN No. 3553, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 28, TLN No. 3552, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 26, TLN No. 3551, LL SETNEG : 25 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 25, TLN No. 3549, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 24, TLN No. 3549, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 22, TLN No. 3547, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 21, TLN No. 3546, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 20, TLN No. 3545, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan pemerintah1994
PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 19, TLN No. 3544, LL SETNEG : 26 HLM
peraturan presiden2026
Perpres No. 46 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
Sitasi / Register: LN 2026 (83) : 4 hlm.; jdih.bnpb.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 40 Tahun 2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksan Negeri Pesisir Barat
Sitasi / Register: LN 2026 (76) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
Sitasi / Register: LN 2026 (74) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045
Sitasi / Register: LN 2026 (70) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 36 Tahun 2026 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Lintas Batas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing)
Sitasi / Register: LN 2026 (69) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 34 Tahun 2026 tentang Pendidik Klinis
Sitasi / Register: LN 2026 (61) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 33 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Tenaga Profesional, dan Kelompok Ahli Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
Sitasi / Register: LN 2026 (60) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership)
Sitasi / Register: LN 2026 (57) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
Sitasi / Register: LN 2026 (56) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 30 Tahun 2026 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2022 (Persetujuan Kopi Internasional 2022)
Sitasi / Register: LN 2026 (55) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung
Sitasi / Register: LN 2026 (54) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 28 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Investasi Pembangunan dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Sitasi / Register: LN 2026 (50) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional
Sitasi / Register: LN 2026 (48) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 25 Tahun 2026 tentang Pengesahan Convention Concerning Work in the Fishing Sector, International Labour Organization Convention 188 (Konvensi mengenai Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan, Konvensi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 188)
Sitasi / Register: LN 2026 (46) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 23 Tahun 2026 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Perdagangan Perbatasan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Border Trade)
Sitasi / Register: LN 2026 (44) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN 2026 (42) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 21 Tahun 2026 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN 2026 (41) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 20 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
Sitasi / Register: LN 2026 (40) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 19 Tahun 2026 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2026 (28) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN 2026 (31) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 17 Tahun 2026 tentang Kantor Staf Presiden
Sitasi / Register: LN 2026 (30) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan
Sitasi / Register: LN 2026 (29) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2026 (28) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional
Sitasi / Register: LN 2026 (26) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan
Sitasi / Register: LN 2026 (25) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 12 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
Sitasi / Register: LN 2026 (24) : 32 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional
Sitasi / Register: LN 2026 (23) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 10 Tahun 2026 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok
Sitasi / Register: LN 2026 (19) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Sitasi / Register: LN 2026 (16) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026-2029
Sitasi / Register: LN 2026 (15) : 9 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Sitasi / Register: LN 2026 (14) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sitasi / Register: LN 2026 (13) : 14 hlm; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
Sitasi / Register: LN 2026 (12): 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Sitasi / Register: LN 2026 (11) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
Sitasi / Register: LN 2026 (8) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 2 Tahun 2026 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian
Sitasi / Register: LN 2026 (6) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2026
Perpres No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Sitasi / Register: LN 2026 (3) : 12 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
Sitasi / Register: LN 2025 (190) : 12 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 119 Tahun 2025 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, Deputi, dan Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional
Sitasi / Register: LN 2025 (189) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
Sitasi / Register: LN 2025 (186) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026
Sitasi / Register: LN 2025 (185) : 12 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda
Sitasi / Register: LN 2025 (184) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
Sitasi / Register: LN 2025 (183) : 30 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 113 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Sitasi / Register: LN 2025 (175) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN 2025 (174) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
Sitasi / Register: LN 2025 (172) : 68 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Sitasi / Register: LN 2025 (171) : 22 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua
Sitasi / Register: LN 2025 (170) : 23 hlm.; jdih.lkpp.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 106 Tahun 2025 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Asisten Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN 2025 (168) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN 2025 (167) : 24 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Sitasi / Register: LN 2025 (164): 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 100 Tahun 2025 tentang Pengesahan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing (Pengaturan Saling Pengakuan ASEAN mengenai Penerbitan Lisensi Penerbang)
Sitasi / Register: LN 2025 (160): 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 99 Tahun 2025 tentang Pengesahan 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)
Sitasi / Register: LN 2025 (159) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 97 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
Sitasi / Register: LN 2025 (151): 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN 2025 (147): 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah
Sitasi / Register: LN 2025 (143) : 28 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN 2025 (142) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN 2025 (141) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Sitasi / Register: LN 2025 (137) : 7 hlm.; jdih.esdm.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN 2025 (136) : 9 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029
Sitasi / Register: LN 2025 (124) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 86 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
Sitasi / Register: LN 2025 (122) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LN 2025 (121) : 26 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2025 (120) : 52 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah
Sitasi / Register: LN 2025 (119) : 9 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan
Sitasi / Register: LN 2025 (115) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sitasi / Register: LN 2025 (114) : 44 hlm.; https://jdih.bappenas.go.id/
peraturan presiden2025
Perpres No. 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
Sitasi / Register: LN 2025 (113) : 4 hlm.; https://jdih.bappenas.go.id/
peraturan presiden2025
Perpres No. 77 Tahun 2025 tentang Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
Sitasi / Register: LN 2025 (110) : 22 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
Sitasi / Register: LN 2025 (105) : 82 hlm.; https://djpk.kemenkeu.go.id/
peraturan presiden2025
Perpres No. 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Sitasi / Register: LN 2025 (102) : 4 hlm.; https://djpk.kemenkeu.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 67 Tahun 2025 tentang Pengesahan Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation ans Sustainable use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction (Pengesahan Persetujuan di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang H
Sitasi / Register: LN 2025 (95) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 65 Tahun 2025 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara
Sitasi / Register: LN 2025 (92) : 81 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 64 Tahun 2025 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sawu
Sitasi / Register: LN 2025 (91) : 59 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 63 Tahun 2025 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk Penggabungan Ketentuan-Ketentuan Perdagangan Jasa (Protocol to Amend the Comprehensive Economic Partnership Agremeent be
Sitasi / Register: LN 2025 (89) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 62 Tahun 2025 tentang Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis
Sitasi / Register: LN 2025 (88) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 61 Tahun 2025 tentang Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan
Sitasi / Register: LN 2025 (87) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 60 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon
Sitasi / Register: LN 2025 (86) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 59 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Palopo
Sitasi / Register: LN 2025 (85) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 58 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Sitasi / Register: LN 2025 (84) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 57 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Sitasi / Register: LN 2025 (83) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 56 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Sitasi / Register: LN 2025 (82) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 55 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Sitasi / Register: LN 2025 (81) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 54 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Sitasi / Register: LN 2025 (80) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 53 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Sunan Kudus
Sitasi / Register: LN 2025 (79) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura
Sitasi / Register: LN 2025 (78) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 51 Tahun 2025 tentang Pendirian lnstitut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan
Sitasi / Register: LN 2025 (77) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 50 Tahun 2025 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur
Sitasi / Register: LN 2025 (76) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Sitasi / Register: LN 2025 (75) : 2 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 47 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Sitasi / Register: LN 2025 (73) : 6 hlm.; https://jdih.kemenpora.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN 2025 (67) : 80 hlm.; jdih.lkpp.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 34 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2025 (56) : 6 hlm.; https://jdih.kehutanan.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 32 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
Sitasi / Register: LN 2025 (54) : 6 hlm.; jdih.pu.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 30 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN 2025 (52) : 6 hlm.; https://kanwilditjenpasmaluku.com
peraturan presiden2025
Perpres No. 25 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sitasi / Register: LN 2025 (47) : 7 hlm.; https://jdih.kemenkoinfra.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 20 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kebudayaan
Sitasi / Register: LN 2025 (40) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Sitasi / Register: LN 2025 (39) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 18 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sitasi / Register: LN 2025 (38) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
Sitasi / Register: LN 2025 (37) : 12 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Sitasi / Register: LN 2025 (28) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 15 Tahun 2025 tentang Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)
Sitasi / Register: LN 2025 (22) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi Institut Seni Indonesia Bali
Sitasi / Register: LN 2025 (21) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Sitasi / Register: LN 2025 (20) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
Sitasi / Register: LN 2025 (19) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas
Sitasi / Register: LN 2025 (11) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Sitasi / Register: LN 2025 (10) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan
Sitasi / Register: LN 2025 (8) : 11 hlm.; https://jdih.bondowosokab.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LN 2025 (7) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 3 Tahun 2025 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
Sitasi / Register: LN 2025 (6) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN 2025 (5) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2025
Perpres No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LN 2025 (4) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 205 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (403) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 204 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN 2024 (402) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 203 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (401) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (400) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Sitasi / Register: LN 2024 (398) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN 2024 (397) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN 2024 (396) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata
Sitasi / Register: LN 2024 (395) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi
Sitasi / Register: LN 2024 (394) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Sitasi / Register: LN 2024 (393) : 15 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (392) : 32 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (391) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN 2024 (390) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN 2024 (389) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sitasi / Register: LN 2024 (388) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan
Sitasi / Register: LN 2024 (387) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Sitasi / Register: LN 2024 (386) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sitasi / Register: LN 2024 (385) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
Sitasi / Register: LN 2024 (383) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN 2024 (382) : 15 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN 2024 (381) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirasi
Sitasi / Register: LN 2024 (380) : 10 hlm.;jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN 2024 (379) : 24 hlm.;jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN 2024 (378) : 10 hlm.;jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (377) : 17 hlm.;jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sitasi / Register: LN 2024 (376) : 10 hlm.;jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (375) : 19 hlm.;jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sitasi / Register: LN 2024 (374) : 16 hlm.;jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (373) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Sitasi / Register: LN 2024 (372) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2024 (371) : 23 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital
Sitasi / Register: LN 2024 (370) : 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan
Sitasi / Register: LN 2024 (369) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi
Sitasi / Register: LN 2024 (368) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Sitasi / Register: LN 2024 (367) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
Sitasi / Register: LN 2024 (366) : 24 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Perpres No. 169 Tahun 2024, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan
Sitasi / Register: LN 2024 (364) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian
Sitasi / Register: LN 2024 (363) : 26 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (362) : 9 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (361) : 15 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN 2024 (360) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Sitasi / Register: LN 2024 (359) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN 2024 (358) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan
Sitasi / Register: LN 2024 (357) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 160 Tahun 2024 tentang Dewan Ekonomi Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (356) : 15 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
Sitasi / Register: LN 2024 (355) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan
Sitasi / Register: LN 2024 (354) : 41 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN 2024 (353) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN 2024 (352) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
Sitasi / Register: LN 2024 (351) : 31 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji
Sitasi / Register: LN 2024 (350) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Sitasi / Register: LN 2024 (349) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN 2024 (348) : 29 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LN 2024 (347) : 27 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri
Sitasi / Register: LN 2024 (346) : 34 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN 2024 (345) : 24 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (344) : 50 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Sitasi / Register: LN 2024 (343) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Sitasi / Register: LN 2024 (342) : 22 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Sitasi / Register: LN 2024 (341) : 23 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN 2024 (340) : 25 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sitasi / Register: LN 2024 (339) : 25 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LN 2024 (338) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Sitasi / Register: LN 2024 (337) : 23 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (250) : 45 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029
Sitasi / Register: LN 2024 (249) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN 2024 (247) : 23 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 136 Tahun 2024 tentang Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok)
Sitasi / Register: LN 2024 (246) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (245) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 134 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
Sitasi / Register: LN 2024 (244) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN 2024 (243) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan
Sitasi / Register: LN 2024 (242) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 131 Tahun 2024 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN 2024 (238) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (237) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 129 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah
Sitasi / Register: LN 2024 (236) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 128 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah
Sitasi / Register: LN 2024 (235) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 127 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati
Sitasi / Register: LN 2024 (234) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 126 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sitasi / Register: LN 2024 (233) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 125 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang
Sitasi / Register: LN 2024 (232) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (231) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 123 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Lanskap Subak-Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (224) : 122 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (223) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (222) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 120 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN 2024 (221) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 119 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (220) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 118 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Sitasi / Register: LN 2024 (219) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 117 Tahun 2024 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Bali
Sitasi / Register: LN 2024 (218) : 56 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 116 Tahun 2024 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Banda
Sitasi / Register: LN 2024 (217) : 91 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024 - 2045
Sitasi / Register: LN 2024 (216) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 114 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
Sitasi / Register: LN 2024 (215) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 113 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Manggala Informatika
Sitasi / Register: LN 2024 (214) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 112 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
Sitasi / Register: LN 2024 (213) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 111 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (212) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 110 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian
Sitasi / Register: LN 2024 (211) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
Sitasi / Register: LN 2024 (206) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (205) : 14 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 107 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika
Sitasi / Register: LN 2024 (204) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 106 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi
Sitasi / Register: LN 2024 (203) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 105 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika
Sitasi / Register: LN 2024 (202) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 104 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi
Sitasi / Register: LN 2024 (201) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 103 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (200) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 102 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN 2024 (199) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
Sitasi / Register: LN 2024 (195) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: LN 2024 (193) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 99 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN 2024 (192) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat
Sitasi / Register: LN 2024 (191) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 97 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Sitasi / Register: LN 2024 (190) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi
Sitasi / Register: Perpres No. 96 Tahun 2024, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan
Sitasi / Register: LN 2024 (187) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 94 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN 2024 (186) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (184) : 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (183) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sitasi / Register: LN 2024 (182) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (181) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024 - 2044
Sitasi / Register: LN 2024 (180) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur - Yogyakarta - Prambanan Tahun 2024 - 2044
Sitasi / Register: LN 2024 (179) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024 - 2044
Sitasi / Register: LN 2024 (178) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelengga
Sitasi / Register: LN 2024 (176) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut
Sitasi / Register: LN 2024 (175) : 190 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 84 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia p
Sitasi / Register: LN 2024 (174) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (173) : 22 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan
Sitasi / Register: LN 2024 (172) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
Sitasi / Register: Perpres No. 81 Tahun 2024, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Sitasi / Register: LN 2024 (170) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan
Sitasi / Register: LN 2024 (166) : 46 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 78 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (137) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN 2024 (136) : 8 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi
Sitasi / Register: LN 2024 (134) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN 2024 (133) : 13 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 74 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Eleventh Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesebelas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang
Sitasi / Register: LN 2024 (132) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 73 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesepuluh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jas
Sitasi / Register: LN 2024 (131) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 72 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments on Air Transport Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Ja
Sitasi / Register: LN 2024 (130) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN 2024 (102) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (101) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Sitasi / Register: LN 2024 (100) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 68 Tahun 2024 tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Nonpemerintah Bidang Kesehatan
Sitasi / Register: LN 2024 (97) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 67 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kesultanan Oman (Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Sultanate of Oman)
Sitasi / Register: LN 2024 (96) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas
Sitasi / Register: LN 2024 (95) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 65 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol 4 on Co-Terminal Rights between Points Within the Territory of Any Other ASEAN Member State (Protokol 4 mengenai Hak Co-Terminal di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya)
Sitasi / Register: LN 2024 (94) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 64 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Sama antara Republik Indonesia dan Republik Kosta Rika (Framework Cooperation Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Costa Rica)
Sitasi / Register: LN 2024 (93) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan
Sitasi / Register: LN 2024 (92) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 62 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (91) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas
Sitasi / Register: LN 2024 (87) : 42 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Sitasi / Register: LN 2024 (86) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN 2024 (82) : 33 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 58 Tahun 2024 tentang Pengesahan Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States (Protokol 3 mengenai Hak Code-Share Domestik antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya)
Sitasi / Register: LN 2024 (80) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Sitasi / Register: LN 2024 (75) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)
Sitasi / Register: LN 2024 (74) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Sitasi / Register: LN 2024 (73) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 54 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang Berasal dari Perwakilan dari Setiap Provinsi di Provinsi Papua serta Hak Keuangan bagi Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pemba
Sitasi / Register: LN 2024 (72) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 53 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Sitasi / Register: LN 2024 (71) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 52 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
Sitasi / Register: LN 2024 (70) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 51 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Sitasi / Register: LN 2024 (69) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sitasi / Register: LN 2024 (68) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
Sitasi / Register: LN 2024 (66) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 48 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara
Sitasi / Register: LN 2024 (63) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 47 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Industri
Sitasi / Register: LN 2024 (62) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 46 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an
Sitasi / Register: LN 2024 (61) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 45 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan
Sitasi / Register: LN 2024 (60) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 44 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk
Sitasi / Register: LN 2024 (59) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 43 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
Sitasi / Register: LN 2024 (58) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Sitasi / Register: LN 2024 (57) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 41 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
Sitasi / Register: LN 2024 (52) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya (Voluntary Partnership Agreement between the Republic of Indonesia a
Sitasi / Register: LN 2024 (55) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 39 Tahun 2024 tentang Pengesahan Charter of the Organisation of Islamic Cooperation (Piagam Organisasi Kerja Sama Islam)
Sitasi / Register: LN 2024 (54) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 38 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
Sitasi / Register: LN 2024 (53) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 37 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kadastral
Sitasi / Register: LN 2024 (52) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 36 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
Sitasi / Register: LN 2024 (51) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN 2024 (49) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 34 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2024 (48) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Mi
Sitasi / Register: LN 2024 (47) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas
Sitasi / Register: LN 2024 (46) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 31 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Sitasi / Register: LN 2024 (45) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 30 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN 2024 (44) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 29 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (43) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 28 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan
Sitasi / Register: LN 2024 (42) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 27 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
Sitasi / Register: LN 2024 (41) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 26 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
Sitasi / Register: LN 2024 (40) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 25 Tahun 2024 tentang Pengesahan Amendments to the Convention on the International Maritime Organization, 2021 (Amendemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 2021)
Sitasi / Register: LN 2024 (38) : 3 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN 2024 (37); 4 hlm
peraturan presiden2024
Perpres No. 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang, Betung, Indralaya, dan Kayu Agung
Sitasi / Register: LN 2024 (36) : 141 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara
Sitasi / Register: LN 2024 (35); 6 hlm
peraturan presiden2024
Perpres No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN 2024 (34); 5 hlm
peraturan presiden2024
Perpres No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (33); 4 hlm
peraturan presiden2024
Perpres No. 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (32); 46 hlm
peraturan presiden2024
Perpres No. 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN 2024 (31) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044
Sitasi / Register: LN 2024 (30) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044
Sitasi / Register: LN 2024 (29) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2024 (28) : 15 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon
Sitasi / Register: LN 2024 (27) : 47 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 13 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN 2024 (26) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Sitasi / Register: LN 2024 (25) : 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Sitasi / Register: LN 2024 (24); 4 hlm
peraturan presiden2024
Perpres No. 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut P
Sitasi / Register: LN 2024 (23); 8 hlm
peraturan presiden2024
Perpres No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Sitasi / Register: LN 2024 (14) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Sitasi / Register: LN 2024 (13) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 6 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (11) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 5 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (10) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 4 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sitasi / Register: LN 2024 (9) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN 2024 (6) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 2 Tahun 2024 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion a
Sitasi / Register: LN 2024 (5) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2024
Perpres No. 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun
Sitasi / Register: LN 2024 (4) : 9 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
Sitasi / Register: LN 2023 (173) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya
Sitasi / Register: LN 2023 (161) : 21 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
Sitasi / Register: LN 2023 (159) : 13 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 81 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat
Sitasi / Register: LN 2023 (157) : 138 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
Sitasi / Register: LN 2023 (156) : 44 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik
Sitasi / Register: LN 2023 (154) : 15 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN 2023 (153) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional
Sitasi / Register: LN 2023 (152) : 3 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
Sitasi / Register: LN 2023 (151) : 11 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Sitasi / Register: LN 2023 (148) : 3 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 74 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sitasi / Register: LN 2023 (145) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah
Sitasi / Register: LN 2023 (144) : 12 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 72 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
Sitasi / Register: LN 2023 (143) : 81 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 71 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN 2023 (139) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi
Sitasi / Register: LN 2023 (138) : 16 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 69 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Wilayah Perencanaan Yetetkun di Provinsi Papua Selatan
Sitasi / Register: LN 2023 (137) : 78 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 68 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Metrolog
Sitasi / Register: LN 2023 (136) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 67 Tahun 2023 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara
Sitasi / Register: LN 2023 (135) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 66 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN 2023 (132) : 15 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 64 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN 2023 (130) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 63 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Sitasi / Register: LN 2023 (129) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
Sitasi / Register: LN 2023 (126) : 52 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 61 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Sitasi / Register: LN 2023 (124) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN 2023 (123) : 8 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
Sitasi / Register: LN 2023 (122) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama
Sitasi / Register: LN 2023 (121) : 9 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
Sitasi / Register: LN 2023 (120) : 12 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 55 Tahun 2023 tentang Honorarium dan Fasilitas bagi Komisi Paripurna dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Sitasi / Register: LN 2023 (114) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
Sitasi / Register: LN 2023 (113) : 22 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Sitasi / Register: LN 2023 (112) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
Sitasi / Register: LN 2023 (111):7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 51 Tahun 2023 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN 2023 (110) : 6 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 50 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN 2023 (109) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sitasi / Register: LN 2023 (107) : 7 hlm., jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Sitasi / Register: LN 2023 (104) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber
Sitasi / Register: LN 2023 (99): 14 hlm. jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal
Sitasi / Register: LN 2023 (98): 3 hlm. jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia
Sitasi / Register: LN 2023 (97): 18 hlm. jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN 2023 (96): 4 hlm; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Arab Em
Sitasi / Register: LN.2023 (95)/4 hlm
peraturan presiden2023
Perpres No. 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
Sitasi / Register: LN.2023/No.93, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
Sitasi / Register: LN.2023/No.92, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
Sitasi / Register: LN.2023/No.91, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2023/No.90, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN.2023/No.89, jdih.setneg.go.id: 20 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
Sitasi / Register: Perpres No. 37 Tahun 2023, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2023
Perpres No. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
Sitasi / Register: LN.2023/No.87, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 35 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pangan Nasional
Sitasi / Register: LN.2023/No.86, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 34 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2023/No.80, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 33 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2023/No.79, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 32 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sitasi / Register: LN.2023/No.78, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN.2023/No.77, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 30 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Malaka
Sitasi / Register: LN.2023/No.75, jdih.setneg.go.id: 76 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 29 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores
Sitasi / Register: LN.2023/No.74, jdih.setneg.go.id: 61 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
Sitasi / Register: LN.2023/No.71, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2023/No.70, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2023/No.69, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 25 Tahun 2023 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Inter-state Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean tentang Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Antarnegara)
Sitasi / Register: LN.2023/No.68, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
Sitasi / Register: LN.2023/No.53, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2023/No.52, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sitasi / Register: LN.2023/No.51, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2023/No.50, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2023/No.35, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: LN.2023/No.33, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN.2023/No.33, jdih.setneg.go.id: 33 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2023/No.31, jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2023/No.30, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
Sitasi / Register: LN.2023/No.29, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 14 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Nasional Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2023/No.24, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN.2023/No.22, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN.2023/No.21, jdih.setneg.go.id: 24 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan
Sitasi / Register: Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Perpres ini mengatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di
peraturan presiden2023
Perpres No. 10 Tahun 2023 tentang Pengesahan Nice Agreement Concerning the Intemational Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Persetujuan Nice Mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek)
Sitasi / Register: LN.2023/No.19, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2023/No.18, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam
Sitasi / Register: LN.2023/No.16, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN.2023/No.15, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2023/No.14, jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2023/No.13, jdih.setneg.go.id: 106 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2023/No.12, jdih.setneg.go.id: 189 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN)
Sitasi / Register: LN.2023/No.9, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 2 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, serta Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2023/No.8, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2023
Perpres No. 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional
Sitasi / Register: LN.2023/No.7, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
Sitasi / Register: LN.2022/No.242, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 133 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah
Sitasi / Register: LN.2022/No.235, jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Sitasi / Register: LN.2022/No.233, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Sitasi / Register: LN.2022/No.218, jdih.setneg.go.id: 20 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Sitasi / Register: LN.2022/No.215, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 129 Tahun 2022 tentang Pengesahan Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Kigali, 2016 (Amendemen atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016)
Sitasi / Register: LN.2022/No.213, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2022/No.212, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 127 Tahun 2022 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan
Sitasi / Register: LN.2022/No.210, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
Sitasi / Register: LN.2022/No.209, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2022/No.206, jdih.setneg.go.id: 17 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
Sitasi / Register: LN.2022/No.205, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LN.2022/No.204, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 122 Tahun 2022 tentang Pengesahan Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian)
Sitasi / Register: LN.2022/No.202, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
Sitasi / Register: LN.2022/No.201, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN.2022/No.193, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 119 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN 2024 (192) : 72 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2022
Perpres No. 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: LN.2022/No.189, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN.2022/No.188, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2022/No.185, jdih.setneg.go.id: 18 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Sitasi / Register: LN.2022/No.184, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2022/No.183, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Sitasi / Register: LN.2022/No.182, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LN.2022/No.181, jdih.setneg.go.id: 30 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN.2022/No.180, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 110 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.2022/No.177, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia a
Sitasi / Register: LN.2022/No.175, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
Sitasi / Register: LN.2022/No.174, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 107 Tahun 2022 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing Countries (Protokol untuk Mengubah Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit)
Sitasi / Register: LN.2022/No.169, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah
Sitasi / Register: LN.2022/No.172, jdih.setneg.go.id: 17 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 105 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Bagi Sekretaris, Anggota Dewan Pengarah, dan Staf Khusus Dewan Pengarah, serta Fasilitas Lainnya Bagi Dewan Pengarah dan Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2022/No.169, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 104 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2022/No.168, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 103 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: LN.2022/No.155, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Sitasi / Register: LN.2022/No.154, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
Sitasi / Register: LN.2022/No.153, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 100 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa
Sitasi / Register: LN.2022/No.152, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 99 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2022/No.150, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Sitasi / Register: LN.2022/No.142, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
Sitasi / Register: LN.2022/No.148, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 96 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2022/No.147, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022
Sitasi / Register: LN.2022/No.146, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LN.2022/No.145, jdih.setneg.go.id: 28 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2022/No.144, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 92 Tahun 2022 tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sitasi / Register: LN.2022/No.142, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 91 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN.2022/No.141, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 90 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Sitasi / Register: LN.2022/No.140, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 89 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN.2022/No.139, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga
Sitasi / Register: LN.2022/No.138, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Sitasi / Register: LN.2022/No.137, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 86 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Sitasi / Register: LN.2022/No.136, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 85 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Sitasi / Register: LN.2022/No.135, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 84 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Sitasi / Register: LN.2022/No.134, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 83 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum
Sitasi / Register: LN.2022/No.131, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital
Sitasi / Register: LN.2022/No.129, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 81 Tahun 2022 tentang Pengesahan ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan)
Sitasi / Register: LN.2022/No.128, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 80 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
Sitasi / Register: LN.2022/No.124, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 79 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
Sitasi / Register: LN.2022/No.123, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 78 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Sitasi / Register: LN.2022/No.119, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 77 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
Sitasi / Register: LN.2022/No.118, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 76 Tahun 2022 tentang Pengesahan lnternational Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 (Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990)
Sitasi / Register: LN.2022/No.117, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
Sitasi / Register: LN.2022/No.116, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: LN.2022/No.114, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 73 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal (Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Sp
Sitasi / Register: LN.2022/No.113, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 72 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
Sitasi / Register: Perpres No. 72 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2022
Perpres No. 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
Sitasi / Register: Perpres No. 71 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2022
Perpres No. 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Sitasi / Register: Perpres No. 70 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2022
Perpres No. 69 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana
Sitasi / Register: LN.2022/No.109, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Sitasi / Register: LN.2022/No.108, jdih.setneg.go.id: 19 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 67 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic)
Sitasi / Register: LN.2022/No.107, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan
Sitasi / Register: LN.2022/No.106, jdih.setneg.go.id: 166 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN.2022/No.105, jdih.setneg.go.id: 17 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024
Sitasi / Register: LN.2022/No.104, jdih.setneg.go.id: 202 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN.2022/No.103, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: LN.2022/No.102, jdih.setneg.go.id: 35 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 61 Tahun 2022 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan)
Sitasi / Register: LN.2022/No.97, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi
Sitasi / Register: LN.2022/No.96, jdih.setneg.go.id: 171 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 59 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
Sitasi / Register: LN.2022/No.95, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 58 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Sitasi / Register: LN.2022/No.94, jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 57 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Angola tentang Kerja Sama Ekonomi, Ilmiah, Teknik dan Kebudayaan (General Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ang
Sitasi / Register: LN.2022/No.93, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 56 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
Sitasi / Register: LN.2022/No.92, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sitasi / Register: LN.2022/No.91, jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2022/No.89, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional
Sitasi / Register: Perpres No. 53 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2022
Perpres No. 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2022/No. 87, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
Sitasi / Register: LN.2022/No. 86, jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi
Sitasi / Register: LN.2022/No. 84, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 49 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2022/No. 83, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 48 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
Sitasi / Register: LN.2022/No. 82, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 47 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
Sitasi / Register: LN.2022/No. 81, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 46 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
Sitasi / Register: LN.2022/No. 80, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 45 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
Sitasi / Register: LN.2022/No. 79, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 44 Tahun 2022 tentang Pengesahan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional Penyimpanan Jasad Renik untuk Kepentingan Prosedur Paten)
Sitasi / Register: LN.2022/No.78, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Sitasi / Register: LN.2022/No.75, jdih.setneg.go.id : 23 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 42 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Sitasi / Register: LN.2022/No.74, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara
Sitasi / Register: LN.2022/No.73, jdih.setneg.go.id: 101 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 40 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku
Sitasi / Register: LN.2022/No.72, jdih.setneg.go.id: 81 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 39 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Sitasi / Register: LN.2022/No.63, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 38 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pengurus dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN.2022/No.61, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 37 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2022/No.60, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Sitasi / Register: LN.2022/No.59, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian
Sitasi / Register: LN.2022/No.57, jdih.setneg.go.id : 15 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025
Sitasi / Register: LN.2022/No.51, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Sitasi / Register: LN.2022/No.49, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas
Sitasi / Register: LN.2022/No.48, jdih.setneg.go.id : 27 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 31 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
Sitasi / Register: LN.2022/No.46, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 30 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
Sitasi / Register: LN.2022/No.45, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 29 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Siaran
Sitasi / Register: LN.2022/No.44, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 28 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
Sitasi / Register: LN.2022/No.43, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 27 Tahun 2022 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2022/No.42, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN.2022/No.40, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina (Air Services Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic)
Sitasi / Register: LN.2022/No.39, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
Sitasi / Register: LN.2022/No.34, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan
Sitasi / Register: LN.2022/No.33, jdih.setneg.go.id : 22 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 22 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN.2022/No.32, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 21 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Intelijen
Sitasi / Register: LN.2022/No.32, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 20 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen
Sitasi / Register: LN.2022/No.30, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 19 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen
Sitasi / Register: LN.2022/No.29, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 18 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen
Sitasi / Register: LN.2022/No.28, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 17 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen
Sitasi / Register: LN.2022/No.27, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 16 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen
Sitasi / Register: LN.2022/No.26, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 15 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen Intelijen
Sitasi / Register: LN.2022/No.25, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 14 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang
Sitasi / Register: LN.2022/No.24, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 13 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
Sitasi / Register: LN.2022/No.23, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 12 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
Sitasi / Register: LN.2022/No.22, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2022/No.19, jdih.setneg.go.id : 22 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN.2022/No.18, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/Bandar Udara Halim Perdanakusuma
Sitasi / Register: LN.2022/No.17, jdih.setneg.go.id : 10 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN.2022/No.16, jdih.setneg.go.id : 22 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
Sitasi / Register: LN.2022/No.11, jdih.setneg.go.id : 20 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 6 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone
Sitasi / Register: Perpres No. 6 Tahun 2022, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2022
Perpres No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini
Sitasi / Register: LN.2022/No.8, jdih.setneg.go.id : 49 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 4 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi
Sitasi / Register: LN.2022/No.7, jdih.setneg.go.id : 96 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa
Sitasi / Register: LN.2022/No.6, jdih.setneg.go.id : 78 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024
Sitasi / Register: LN.2022/No.3, jdih.setneg.go.id : 16 hlm.
peraturan presiden2022
Perpres No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Sitasi / Register: LN.2022/No.2, jdih.setneg.go.id : 13 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Sitasi / Register: LN.2021/No.294, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2021/No.293, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
Sitasi / Register: LN.2021/No.287, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN.2021/No.286, jdih.setneg.go.id : 27 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah
Sitasi / Register: LN.2021/No.279, jdih.setneg.go.id : 55 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 112 Tahun 2021 tentang Pengesahan Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Protokol Keempat untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)
Sitasi / Register: LN.2021/No.274, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan
Sitasi / Register: LN.2021/No.272, jdih.setneg.go.id : 16 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN.2021/No.270, jdih.setneg.go.id : 16 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 109 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Sitasi / Register: LN.2021/No.268, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 108 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
Sitasi / Register: LN.2021/No.267, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 107 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN.2021/No.266, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 106 Tahun 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara
Sitasi / Register: LN.2021/No.265, jdih.setneg.go.id : 9 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: LN.2021/No.264, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
Sitasi / Register: LN.2021/No.260, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 103 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2021/No.258, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 102 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
Sitasi / Register: LN.2021/No.257, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 101 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Favipiravir
Sitasi / Register: LN.2021/No.254, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 100 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir
Sitasi / Register: LN.2021/No.253, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 99 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Sitasi / Register: LN.2021/No.250, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2021/No.249, jdih.setneg.go.id : 68 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Perpres No. 97 Tahun 2021, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2021
Perpres No. 96 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Sitasi / Register: LN.2021/No.241, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 95 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan
Sitasi / Register: LN.2021/No.237, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 94 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaprada
Sitasi / Register: LN.2021/No.235, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
Sitasi / Register: LN.2021/No.232, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 92 Tahun 2021 tentang Pengesahan Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Sharm El-Sheikh 2019 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Sharm El-Sheikh 2019)
Sitasi / Register: LN.2021/No.231, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 91 Tahun 2021 tentang Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara A
Sitasi / Register: LN.2021/No.230, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique)
Sitasi / Register: LN.2021/No.229, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Sitasi / Register: LN.2021/No.222, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan
Sitasi / Register: LN.2021/No.221, jdih.setneg.go.id : 10 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
Sitasi / Register: LN.2021/No.215, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional
Sitasi / Register: LN.2021/No.212, jdih.setneg.go.id : 15 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
Sitasi / Register: LN.2021/No.211, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044
Sitasi / Register: LN.2021/No.210, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik
Sitasi / Register: LN.2021/No.209, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
Sitasi / Register: LN.2021/No.206, jdih.setneg.go.id : 13 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2021/No.205, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2021/No.204, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 79 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman
Sitasi / Register: LN.2021/No.199, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2021/No.192, jdih.setneg.go.id : 38 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri
Sitasi / Register: LN.2021/No.187, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Sitasi / Register: LN.2021/No.186, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN.2021/No.183, jdih.setneg.go.id : 10 hlm.
peraturan presiden2021
Perpres No. 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
Sitasi / Register: LN.2021/No.182, jdih.setneg.go.id : 11 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2020/No.213, jdih.setneg.go.id : 21 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 94 Tahun 2020 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak
Sitasi / Register: LN.2020/No.211, jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 93 Tahun 2020 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
Sitasi / Register: LN.2020/No.210, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2020/No.209, jdih.setneg.go.id : 34 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 91 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia tentang Angkutan Udara (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Co
Sitasi / Register: LN.2020/No.208, jdih.setkab.go.id : 3 hlm
peraturan presiden2020
Perpres No. 90 Tahun 2020 tentang Pengesahan Air Services Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India)
Sitasi / Register: LN.2020/No.207, jdih.setkab.go.id : 3 hlm
peraturan presiden2020
Perpres No. 89 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar untuk Angkutan Udara (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar for Air Services)
Sitasi / Register: LN.2020/No.206, jdih.setkab.go.id : 3 hlm
peraturan presiden2020
Perpres No. 88 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada (Air Transport Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Canada)
Sitasi / Register: LN.2020/No.205, jdih.setkab.go.id : 3 hlm
peraturan presiden2020
Perpres No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
Sitasi / Register: LN.2020/No.204, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
Sitasi / Register: LN.2020/No.201, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN.2020/NO.192, jdih.setneg.go.id : 24 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol To Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.184, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar
Sitasi / Register: LN.2020/NO.183, jdih.setkab.go.id : 55 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.178, JDIH.SETKAB.GO.ID : 22 HLM
peraturan presiden2020
Perpres No. 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja
Sitasi / Register: LN.2020/NO.177, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 80 Tahun 2020 tentang Pengesahan Nairobi International Convention on the Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.176, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara
Sitasi / Register: LN.2020/NO.175, jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 78 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Global Green Growth Institute tentang Kantor Global Green Growth Institute di Republik Indonesia (Host Country Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Glob
Sitasi / Register: LN.2020/NO.173, jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2020/NO.171, JDIH.SETKAB.GO.ID : 16 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Sitasi / Register: LN.2020/NO.170, JDIH.SETNEG.GO.ID : 12 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
Sitasi / Register: LN.2020/NO.164, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 74 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indo
Sitasi / Register: LN.2020/NO.160, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM
peraturan presiden2020
Perpres No. 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.159, JDIH.SETKAB.GO.ID : 23 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Sitasi / Register: LN.2020/NO.155, JDIH.SETKAB.GO.ID : 9 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.154, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 70 Tahun 2020 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2020/NO.153, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 69 Tahun 2020 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kamerun
Sitasi / Register: LN.2020/NO.145, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2020/NO.144, JDIH.SETKAB.GO.ID : 12 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Sitasi / Register: LN.2020/NO.143, JDIH.SETNEG.GO.ID : 13 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.135, JDIH.SETNEG.GO.ID : 22 HLM
peraturan presiden2020
Perpres No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN.2020/NO.133, JDIH.SETNEG.GO.ID : 18 HLM
peraturan presiden2020
Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.130, JDIH.SETNEG.GO.ID : 12 hlm.
peraturan presiden2020
Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: LN.2020/NO.119, JDIH.SETNEG.GO.ID : 5 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 62 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/NO.118; JDIH.SETNEG.GO.ID : 3 HLM
peraturan presiden2020
Perpres No. 61 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN.2020/NO.108, JDIH.SETKAB.GO.ID : 9 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
Sitasi / Register: LN.2020/NO.101, JDIH.SETKAB.GO.ID : 199 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Sitasi / Register: LN.2020/NO.100, JDIH.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 58 Tahun 2020 tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor
Sitasi / Register: LN.2020/NO.99, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.98, JDIH.SETNEG.GO.ID : 34 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN.2020/NO.96, JDIH.SETNEG.GO.ID : 6 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LN.2020/NO.95, JDIH.SETNEG.GO.ID : 28 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Sitasi / Register: LN.2020/NO.94, JDIH.SETNEG.GO.ID : 11 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nation)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.93, JDIH.SETNEG.GO.ID : 10 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 52 Tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Sitasi / Register: Perpres No. 52 Tahun 2020, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2020
Perpres No. 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
Sitasi / Register: LN.2020/NO.85, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.84, JDIH.SETNEG.GO.ID : 10 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Sitasi / Register: LN.2020/NO.83, JDIH.SETNEG.GO.ID : 25 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan Protocol to Amend Tha ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.82, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 45 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini Terkait Angkutan Udara (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea Relating to Air Transport)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.80, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/NO.75, JDIH.SETKAB.GO.ID : 22 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau
Sitasi / Register: LN.2020/NO.72, PERATURAN.GO.ID : 157 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN.2020/NO.74, JDIH.SETKAB.GO.ID : 16 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 41 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon
Sitasi / Register: LN.2020/NO.71, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong
Sitasi / Register: LN.2020/NO.70, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 39 Tahun 2020 tentang Pengesahan Agreement on Investment Among the Governments of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal antara Pemerintah Wila
Sitasi / Register: LN.2020/NO.66, JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Sitasi / Register: LN.2020/NO.65, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sitasi / Register: LN.2020/NO.64, JDIH.SETKAB.GO.ID : 22 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Sitasi / Register: LN.2020/NO.63, JDIH.SETKAB.GO.ID : 15 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2020/NO.60, JDIH.SETKAB.GO.ID : 22 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan Asean - Hong Kong, China Free Trade Agreement (Persetujuan Perdagangan Bebas Asean - Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.58, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.57, JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas
Sitasi / Register: LN.2020/NO.46, JDIH.SETKAB.GO.ID : 20 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Sitasi / Register: LN.2020/NO.45, JDIH.SETKAB.GO.ID : 42 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 30 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Mikronesia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of the Federate
Sitasi / Register: LN.2020/NO.44, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/NO.43, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sitasi / Register: LN.2020/NO.41, JDIH.SETKAB.GO.ID : 13 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2020/NO.40, JDIH.SETKAB.GO.ID : 23 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/NO.39, JDIH.SETKAB.GO.ID : 23 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Sitasi / Register: LN.2020/NO.38, JDIH.SETKAB.GO.ID : 15 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2020/NO.35, JDIH.SETKAB.GO.ID : 12 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
Sitasi / Register: LN.2020/NO.34, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 22 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Toraja
Sitasi / Register: LN.2020/NO.33, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Sitasi / Register: LN.2020/NO.32, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Sitasi / Register: LN.2020/NO.31, JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Sitasi / Register: LN.2020/NO.30, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: LN.2020/NO.10, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Presiden
Sitasi / Register: LN.2020/NO.25, PERATURAN.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 16 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
Sitasi / Register: LN.2020/NO.24, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 15 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.23, JDIH.SETNEG.GO.ID : 7 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 14 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2020/NO.22, JDIH.SETNEG.GO.ID : 7 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 13 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2020/NO.21, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 12 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
Sitasi / Register: LN.2020/NO.20, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2020/NO.19, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Sitasi / Register: LN.2020/NO.18, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 9 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.17, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Sitasi / Register: LN.2020/NO.16, JDIH.SETNEG.GO.ID : 9 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 7 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sitasi / Register: LN.2020/NO.15, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Sitasi / Register: LN.2020/NO.14, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN.2020/NO.13, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 4 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN.2020/NO.12, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 3 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sitasi / Register: LN.2020/NO.11, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual Performances (Traktat Beijing Mengenai Pertunjukan Audiovisual)
Sitasi / Register: LN.2020/NO.5, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2020
Perpres No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihat
Sitasi / Register: LN.2020/NO.4, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN.2019/NO.270, JDIH.SETNEG.GO.ID : 25 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN.2019/NO.269, JDIH.SETNEG.GO.ID : 13 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.268, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.267, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami
Sitasi / Register: LN.2019/NO.266, JDIH.SETNEG.GO.ID : 19 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.265, JDIH.SETNEG.GO.ID : 20 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.264, JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.263, JDIH.SETNEG.GO.ID : 22 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 89 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.262, JDIH.SETNEG.GO.ID : 6 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
Sitasi / Register: LN.2019/NO.257, JDIH.SETNEG.GO.ID : 15 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN.2019/NO.255, JDIH.SETNEG.GO.ID : 6 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.254, JDIH.SETNEG.GO.ID : 18 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 85 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.253, JDIH.SETNEG.GO.ID : 3 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus bagi Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.252, JDIH.SETNEG.GO.ID : 5 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden
Sitasi / Register: LN.2019/NO.244, JDIH.SETKAB.GO.ID : 14 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.242, JDIH.SETKAB.GO.ID : 22 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2019/NO.235, JDIH.SETKAB.GO.ID : 17 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.225, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang
Sitasi / Register: LN.2019/NO.224, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Sitasi / Register: LN.2019/NO.220, JDIH.SETNEG.GO.ID : 12 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erossion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis
Sitasi / Register: LN.2019/NO.216, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 76 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Tajikistan Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between the Republic of Indonesia and the Republic of Tajikistan for the Avoidance of Double Tax
Sitasi / Register: LN.2019/NO.215, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.210, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.209, JDIH.SETKAB.GO.ID : 16 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.208, JDIH.SETKAB.GO.ID : 11 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.207, JDIH.SETKAB.GO.ID : 28 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sitasi / Register: LN. 2019 No. 206, LL SETNEG : 20 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN. 2019 No. 205, LL SETNEG : 35 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN. 2019 No. 204, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2019/NO.203, JDIH.SETKAB.GO.ID : 46 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
Sitasi / Register: LN.2019/NO.202, JDIH.SETKAB.GO.ID : 13 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2019 No. 199, LL SETNEG : 106 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.2019/NO.196, JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid istiqlal
Sitasi / Register: LN.2019/NO.195, JDIH.SETKAB.GO.ID : 16 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.180, JDIH.SETNEG.GO.ID : 28 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
Sitasi / Register: LN.2019/NO.177, JDIH.SETNEG.GO.ID : 10 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
Sitasi / Register: LN. 2019 No. 174, LL SETNEG : 8HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.172, JDIH.SETNEG.GO.ID : 5 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.163, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL : 15 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 58 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Sitasi / Register: LN. 2019 No. 156, peraturan.go.id : 5 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang
Sitasi / Register: LN.2019/NO.150, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL : 8 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025
Sitasi / Register: LN.2019/NO.151, JDIH.SETNEG.GO.ID : 9 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.146, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL : 22 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 54 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Republic Of San Marin
Sitasi / Register: LN.2019/NO.145, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger
Sitasi / Register: LN.2019/No.141, Setkab.go.id : 4 Hlm
peraturan presiden2019
Perpres No. 52 Tahun 2019 tentang Pengesahan Statute For The Standards And Metrology Institute For Islamic Countries (Statuta Institut Standar dan Metrologi Untuk Negara Islam)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.137, JDIH.SETNEG.GO.ID : 3 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 51 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN.2018, Nomor 136, setneg. go.id : 7 Hlm
peraturan presiden2019
Perpres No. 50 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss Terkait Angkutan Udara Berjadwal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Swiss Federal Council Relating to Scheduled Air Services
Sitasi / Register: LN.2019 No. 131, setneg.go.id : 4 Hlm
peraturan presiden2019
Perpres No. 49 Tahun 2019 tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
Sitasi / Register: http://peraturan.go.id
peraturan presiden2019
Perpres No. 48 Tahun 2019 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
Sitasi / Register: http:peraturan.go.id : 4 Hlm
peraturan presiden2019
Perpres No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.128, SIPUU.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
Sitasi / Register: LN.2019/NO.127, SIPUU.SETNEG.GO.ID : 15 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.126, SIPUU.SETNEG.GO.ID : 17 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 44 Tahun 2019 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey Relating to Scheduled Air Transport (Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Ter
Sitasi / Register: LN.2019/NO.125, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL : 6 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Sitasi / Register: LN.2019/NO.124, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL : 9 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.123, SIPUU.SETNEG.GO.ID : 6 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 41 Tahun 2019 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The Asean-China Centre Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendi
Sitasi / Register: LN.2019/NO.114, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 40 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.113, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.112, LL SETNEG : 35 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran
Sitasi / Register: LN.2019/NO.111, LL SETNEG : 11 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.110, LL SETNEG : 12 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 36 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2019/NO.109, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 35 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN.2019/NO.108, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Sitasi / Register: LN. 2019 No. 184, peraturan.go.id :12 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021
Sitasi / Register: LN.2019/NO.104, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2019/NO.99, LL SETKAB : 13 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis
Sitasi / Register: LN.2019/NO.98, LL SETNEG : 18 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.97, LL SETNEG : 15 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 29 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Bahama untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of
Sitasi / Register: LN.2019/NO.96, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 28 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.85, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan dengan Kontrak Jangka Panjang
Sitasi / Register: LN.2019/NO.84, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 26 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Niger Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of N
Sitasi / Register: LN.2019/NO.83, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 25 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
Sitasi / Register: LN.2019/NO.81, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 24 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN.2019/NO.80, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 23 Tahun 2019 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak atas Penghasilan Yang Ditandatangani Di Kota Los Cabos Pada 6
Sitasi / Register: LN.2019/NO.79, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 22 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of T
Sitasi / Register: LN.2019/NO.78, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
Sitasi / Register: LN.2019/NO.73, LL SETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 20 Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
Sitasi / Register: LN.2019/NO.68, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 19 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Montenegro Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Montenegro On The Exe
Sitasi / Register: LN.2019/NO.67, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.64, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2019/NO.60, LL SETKAB : 25 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
Sitasi / Register: LN.2019/NO.51, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 15 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2019/NO.55, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 14 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Sitasi / Register: LN.2019/NO.54, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 13 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua dan Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Sitasi / Register: LN.2019/NO.39, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan
Sitasi / Register: LN.2019/NO.32, LL SETKAB : 12 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.30, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur
Sitasi / Register: LN.2019/NO.23, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2019
Perpres No. 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
Sitasi / Register: LN.2019/NO.22, LL SETKAB : 23 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Sitasi / Register: LN.2019/NO.19, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
Sitasi / Register: LN.2019/NO.18, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
Sitasi / Register: LN.2019/NO.16, LL SETKAB : 16 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 5 Tahun 2019 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat
Sitasi / Register: LN.2019/NO.16, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2019/NO.15, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 3 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
Sitasi / Register: LN.2019/NO.14, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN.2019/NO.9, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2019
Perpres No. 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN.2019/NO.1, LL SETKAB : 25 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025
Sitasi / Register: LN.2018/NO.272, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019
Sitasi / Register: LN.2018/NO.271, LL SETKAB : 15 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 140 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: LN.2018/NO.270, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 139 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.257, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 138 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.256, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 137 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.255, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.254, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2018/NO.249, LL SETNEG : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 134 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.239, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 133 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Warga Negara Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Cabinet Of Minister
Sitasi / Register: LN.2018/NO.238, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 132 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol 7 Customs Transit System (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.237, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 131 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.236, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN.2018/NO.235, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Sitasi / Register: LN.2018/NO.225, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 128 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Armenia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic
Sitasi / Register: LN.2018/NO.226, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.221, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 126 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Sitasi / Register: LN. 2018/No. 210, LL Setkab : 8 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN. 2018 /No. 219, LL Setkab : 9 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 124 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 2018 /No. 218, LL Setkab : 8 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 123 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2018 /No. 217, LL Setkab : 8 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 122 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Sitasi / Register: LN. 2018 /No. 216, LL Setkab : 8 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 121 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN. 2018 /No. 215, LL Setkab : 8 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 120 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Sitasi / Register: LN. 2018 /No. 214, LL Setkab : 8 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Sitasi / Register: LN. 2018 /No. 213, LL Setkab : 8 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 118 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2018/NO.212, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 117 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.211, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 116 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.210, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 115 Tahun 2018 tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asian Forest Cooperation Organization (Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.209, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 114 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Protocol To Amend The Preferential Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government
Sitasi / Register: LN. 2018 No. 208, LL Setkab : 4 Hlm.
peraturan presiden2018
Perpres No. 113 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Ninth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN. 2018 /No. 207, LL Setkab : 4 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 112 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Framework On Comprehensive Economic Co-Operation And Certain Agreements Thereunder Between The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) And The People's Republic Of China (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Men
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 206
peraturan presiden2018
Perpres No. 111 Tahun 2018 tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Associations Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Protokol K
Sitasi / Register: LN. 2018/No. 205, LL Setkab : 5 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 110 Tahun 2018 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Medical Device Directive (Persetujuan ASEAN Untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan)
Sitasi / Register: LN. 2018/No. 204, LL Setkab : 4 Hlm
peraturan presiden2018
Perpres No. 109 Tahun 2018 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengen
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 203
peraturan presiden2018
Perpres No. 108 Tahun 2018 tentang Pengesahan First Protocol To Amend The Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru)
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 202
peraturan presiden2018
Perpres No. 107 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Ja
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 198
peraturan presiden2018
Perpres No. 106 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol 2 On Fifth Freedom Traffic Rights Between Contracting Parties (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Antara Para Pihak)
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 197
peraturan presiden2018
Perpres No. 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 196
peraturan presiden2018
Perpres No. 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 195
peraturan presiden2018
Perpres No. 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 194
peraturan presiden2018
Perpres No. 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2018 Nomor 193
peraturan presiden2018
Perpres No. 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2018 Nomor 192
peraturan presiden2018
Perpres No. 100 Tahun 2018 tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama
Sitasi / Register: LN.2018/NO.191, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 99 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LN.2018 Nomor 190
peraturan presiden2018
Perpres No. 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura
Sitasi / Register: LN.2018 Nomor 187
peraturan presiden2018
Perpres No. 97 Tahun 2018 tentang Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai
Sitasi / Register: LN.2018 Nomor 185
peraturan presiden2018
Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Sitasi / Register: LN.2018 Nomor 184
peraturan presiden2018
Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sitasi / Register: LN.2018/NO.182, LL Setkab :110 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 94 Bentu
peraturan presiden2018
Perpres No. 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.180, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sitasi / Register: LN.2018/NO.179, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.178, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sitasi / Register: LN.2018/NO.177, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN.2018/NO.176, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2018/NO.175, LL SETNEG : 6 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 87 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.174, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Sitasi / Register: LN.2018/NO.172, LL SETKAB : 28 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2018/NO.166, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN 2018 (169) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
peraturan presiden2018
Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
Sitasi / Register: LN.2018/NO.168, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.165, LL SETKAB : 74 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.164, LL SETKAB : 15 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 80 Tahun 2018 tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah
Sitasi / Register: LN.2018/NO.163, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.162, LL SETKAB : 22 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.161, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN.2018/NO.160, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 76 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan (Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Independent State Of Papua New Guinea On Border Arrangemen
Sitasi / Register: LN.2018/NO.156, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 75 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic
Sitasi / Register: LN.2018/NO.155, LL SETNEG : 3 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 74 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (Air Services Agrrement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexican States)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.150, LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.149, LL SETNEG : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
Sitasi / Register: LN.2018/NO.8, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.145, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 70 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.143, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perindustrian
Sitasi / Register: LN.2018/NO.142, LL SETKAB : 17 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: LN.2018/NO.141, LL SETKAB : 24 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2018/NO.140, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Sitasi / Register: LN.2018/NO.134, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.133, LL SETKAB : 13 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura Provinsi Papua, Univers
Sitasi / Register: LN.2018/NO.132, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
Sitasi / Register: LN.2018/NO.131, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.130, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 61 Tahun 2018 tentang Sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.126, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 60 Tahun 2018 tentang Pengesahan Final Acts Of The World Radiocommunication Conference, Geneva 2015 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Sedunia, Jenewa 2015)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.125, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 59 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.123, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 58 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Kerja Sama Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand On Cultural Cooperation)
Sitasi / Register: LN.2018, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 57 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Kerja Sama Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People’s Republic Of China On Cultural Coopera
Sitasi / Register: LN.2018, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.107, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018 - 2029
Sitasi / Register: LN.2018/NO.112, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.108, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 53 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.104, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 52 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.103, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 51 Tahun 2018 tentang Pengesahan Final Acts Of Universal Postal Union As The Result Of The 26th Istanbul Congress, Turkey 2016 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres Ke-26 Di Istanbul, Turki 2016)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.99, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.100, LL SETKAB : 12 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
Sitasi / Register: LN.2018/NO.98, LL SETKAB : 156 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sitasi / Register: LN.2018/NO.96, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 47 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol Relating To An Amendent To The Convention On International Civil Aviation [Article 56] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 56])
Sitasi / Register: LN.2018/NO.88, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 46 Tahun 2018 tentang Pengesahan Protocol Relating To An Amendement To The Convention On International Civil Aviation [Article 50 (a)] (Protokol Terkait Amendemen Konvensi Penerbangan Sipil Internasional [Pasal 50 (a)]))
Sitasi / Register: LN.2018/NO.87, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
Sitasi / Register: LN.2018/NO.91, LL SETKAB : 153 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window
Sitasi / Register: LN.2018/NO.85, LL SETKAB : 15 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Sitasi / Register: LN.2018/NO.83, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Sitasi / Register: LN.2018/NO.81, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2018
Perpres No. 41 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Bilateral Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Bilateral Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Iran)
Sitasi / Register: LN.2018/NO.75, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.74, LL SETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2018
Perpres No. 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN.2018/NO.68, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
Sitasi / Register: LN.2018/NO.64, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 37 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041
Sitasi / Register: LN.2018/NO.63, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN.2018/NO.62, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.61, LL SETKAB : 18 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic
Sitasi / Register: LN.2018/NO.58, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
Sitasi / Register: LN.2018/NO.57, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
Sitasi / Register: LN.2018/NO.55, LL SETKAB : 28 HLM
peraturan presiden2018
Perpres No. 31 Tahun 2018 tentang Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Sitasi / Register: LN.2018/NO.54, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Sitasi / Register: LN.2018/NO.53, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare
Sitasi / Register: LN.2018/NO.52, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura
Sitasi / Register: LN.2018/NO.51, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 27 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus
Sitasi / Register: LN.2018/NO.50, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 26 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kediri
Sitasi / Register: LN.2018/NO.49, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
Sitasi / Register: LN.2018/NO.48, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup
Sitasi / Register: LN.2018/NO.47, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone
Sitasi / Register: LN.2018/NO.46, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Sitasi / Register: Subjek PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH
peraturan presiden2018
Perpres No. 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
Sitasi / Register: LN.2018/NO.41, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Sitasi / Register: LN.2018/NO.39, LL SETKAB : 19 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 19 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pusat Koordinasi Asean untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana Mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indones
Sitasi / Register: LN.2018/NO.38, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.37, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
Sitasi / Register: LN.2018/NO.34, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2018
Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2018/NO.33, LL SETKAB : 90 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum
Sitasi / Register: LN.2018/NO.30, LL SETKAB : 19 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN.2018/NO.26, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Sitasi / Register: LN.2018/NO.23, LL SETKAB : 20 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon
Sitasi / Register: LN.2018/NO.22, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado
Sitasi / Register: LN.2018/NO.21, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 10 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
Sitasi / Register: LN.2018/NO.20, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2018/NO.19, LL SETKAB : 23 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Sitasi / Register: LN.2018/NO.17, LL SETKAB : 25 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 6 Tahun 2018 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of In
Sitasi / Register: LN.2018/NO.14, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Sitasi / Register: LN.2018/NO.11, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2018/NO.10, LL SETKAB : 21 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah
Sitasi / Register: LN.2018/NO.9, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019
Sitasi / Register: LN.2018/NO.8, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2018
Perpres No. 1 Tahun 2018 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: LN.2018/NO.5, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 137 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.319, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 136 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pelelang
Sitasi / Register: LN.2017/NO.318, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 135 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.280, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN.2017/NO.279, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
Sitasi / Register: LN.2017/NO.277, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 132 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.276, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 131 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.275, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN.2017/NO.274, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2017/NO.273, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.272, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.271, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2017/NO.270, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 125 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN.2017/NO.269, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 124 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.268, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: LN.2017/NO.267, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2017/NO.266, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 121 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO.265, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 120 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Sitasi / Register: LN.2017/NO.264, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 119 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2017/NO.263, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 118 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sitasi / Register: LN.2017/NO.262, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.261, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 116 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional
Sitasi / Register: LN.2017/NO.260, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 115 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Sitasi / Register: LN.2017/NO.259, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 114 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.258, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 113 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sitasi / Register: LN.2017/NO.257, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.256, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 111 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.255, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji
Sitasi / Register: LN.2017/NO.253, LL SETKAB : 21 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 109 Tahun 2017 tentang Honorarium Pegawai di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
Sitasi / Register: LN.2017/NO.250, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO.247, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
Sitasi / Register: LN.2017/NO.244, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains Dan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.243, LL SETKAB : 25 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 105 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Tera
Sitasi / Register: LN.2017/NO.238, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 104 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penera
Sitasi / Register: LN.2017/NO.237, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 103 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
Sitasi / Register: LN.2017/NO.236, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
Sitasi / Register: LN.2017/NO.235, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 101 Tahun 2017 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO.234, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 100 Tahun 2017 tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Asean Centre For Biodiversity (Persetujuan Mengenai Pendirian Pusat ASEAN Untuk Keanekaragaman Hayati)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.227, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Sitasi / Register: LN.2017/NO.226, LL SETKAB : 12 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sitasi / Register: LN.2017/NO.224, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Sitasi / Register: LN.2017/NO.223, LL SETKAB : 15 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Sitasi / Register: LN.2017/NO.222, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional
Sitasi / Register: LN.2017/NO.221, LL SETKAB : 15 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 94 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2017/NO.218, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
Sitasi / Register: LN.2017/NO.214, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating To The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
peraturan presiden2017
Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Sitasi / Register: LN.2017/NO.210, LL SETKAB : 46 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2017/NO.208, LL SETKAB : 23 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 89 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Produc
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
peraturan presiden2017
Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.196, LL SETKAB : 22 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Sitasi / Register: LN.2017/NO.195, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Sitasi / Register: LN.2017/NO.194, LL SETKAB : 12 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 85 Tahun 2017 tentang Pengesahan Articles Of Agreement Of The Islamic Corporation For The Insurance Of Investment And Export Credit (Pasal Persetujuan Korporasi Islam Untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.193, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 84 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Of 1988 Relating To The International Convention On Load Lines,1966 (Protokol 1988 Terkait dengan Konvensi Internasional tentang Garis Muat Kapal, 1966)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.189, LL PERATURAN.GO.ID: 3 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.188, LL PERATURAN.GO.ID: 13 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional
Sitasi / Register: LN.2017/NO.187, LL PERATURAN.GO.ID: 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 81 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk Mengusahakan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok
Sitasi / Register: LN.2017/NO.185, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.180, LL SETKAB : 24 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
Sitasi / Register: LN.2017/NO.184, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.181, LL PERATURAN.GO.ID: 118 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 77 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkaitan dengan Pajak atas Penghasilan yang Ditandatangani di Kuala Lumpur pada Tanggal 12
Sitasi / Register: LN.2017/NO.177, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.2017/NO.178, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
Sitasi / Register: LN.2017/NO.161, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019
Sitasi / Register: LN.2017/NO.176, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara
Sitasi / Register: LN.2017/NO.168, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 71 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Pelayanan Angkutan Udara (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Kingdom of Great Brit
Sitasi / Register: LN.2017/NO.173, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.165, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut
Sitasi / Register: LN.2017/NO.162, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.161, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 67 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.160, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.163, LL PERATURAN.GO.ID: 14 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.158, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 64 Tahun 2017 tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.157, LL SETKAB : 15 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
Sitasi / Register: LN.2017/NO.156, LL PERATURAN.GO.ID: 12 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2017/NO.141, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 61 Tahun 2017 tentang Pengesahan Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat For The Implementation of The Asean Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tena
Sitasi / Register: LN.2017/NO.140, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Sitasi / Register: LN.2017/NO.139, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sitasi / Register: LN.2017/NO.136, LL SETKAB : 12 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LN.2017/NO.119, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 57 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol of 1988 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea,1974 (Protokol 1988 Terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.111, LL PERATURAN.GO.ID: 3 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LN.2017/NO.110, LL PERATURAN.GO.ID: 7 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 55 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Pembangunan Rumah Susun pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.109, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
Sitasi / Register: LN.2017/NO.101, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
Sitasi / Register: LN.2017/NO.100, LL SETKAB : 22 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol On The Legal Framework To Implement The Asean Single Window (Protokol Mengenai Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single Window)
Sitasi / Register: LN.2017/NO.99, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 51 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
Sitasi / Register: LN.2017/NO.98, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
Sitasi / Register: LN.2017/NO.96, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
Sitasi / Register: LN.2017/NO.92, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
Sitasi / Register: LN.2017/NO.90, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik
Sitasi / Register: LN.2017/NO.86, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
Sitasi / Register: LN.2017/NO.84, LL SETKAB : 23 HLM.
peraturan presiden2017
Perpres No. 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 80 , LL SETNEG : 5HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 79 , LL SETNEG : 11 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kalimantan Barat
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 81 , LL SETNEG : 12 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 75 , LL SETNEG : 13 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 74 , LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64 tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 75 , LL : 6 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 72 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandung
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 71 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifrudin Jambi
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 70 , LL : 5 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 36 Tahun 2017 tentang UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 69 , LL : 5 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 35 Tahun 2017 tentang Universitas IsLAm Negeri Imam Bonjol Padang
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 68 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 67 , LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 33 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Goverrnment Of the Republic Of Indonesia and The Government of The Republic of
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 61 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 32 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuaan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 60 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 31 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 59 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Fungsional Pemeriksa Paten
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 56 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 29 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 55 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 28 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 54 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 27 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 53 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 26 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 52 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
Sitasi / Register: LN. 2017/ No.51 , LL : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 24 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintahan Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenan Dengan Pajak Atas Penghasilan Dan Protokolnya Yang Ditandatangani Di Jaka
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 42 , LL SETNEG : 4HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 23 Tahun 2017 tentang Pengesahan Credit Guarantee and Investment Facility Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit Dan Investasi
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 41, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 43, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 39 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 35 , LL : 5HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 34 , LL : 9 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 31 , LL : 14 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 17 Tahun 2017 tentang Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 33 , LL : 17 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 32 , LL : 7 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 26 , LL : 5 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 27 , LL : 14 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 13 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 25 , LL : 8 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 24 , LL : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara
Sitasi / Register: LN. 2017 No. 23, Peraturan.go.id : 187 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional
Sitasi / Register: Daya Air Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 10 Bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Bentuk Singkat P
peraturan presiden2017
Perpres No. 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 18 , LL : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 8 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 17 , LL : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 7 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 16 , LL : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 6 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 14 , LL : 4 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 15 , LL : 17 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 13 , LL : 19 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 12 , LL : 5 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 5 , LL : 7 HLM
peraturan presiden2017
Perpres No. 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Final Acts of the world conference on International Telecommunications,Dubai,2012(akta-akta akhir konferensi sedunia tentang telekomunikasi internasional,dubai 2012)
Sitasi / Register: LN. 2017/ No. 3 , LL : 3 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
Sitasi / Register: LN No. 368/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional
Sitasi / Register: LN No. 367/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
Sitasi / Register: LN No. 364/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Sitasi / Register: LN No. 363/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Sitasi / Register: LN No. 347/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 120 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN No. 346/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 119 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian
Sitasi / Register: LN No. 345/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 118 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian
Sitasi / Register: LN No. 344/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN No. 343/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan K
Sitasi / Register: LN No. 342/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 115 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer
Sitasi / Register: LN No. 341/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 114 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis
Sitasi / Register: LN No. 340/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 113 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
Sitasi / Register: LN No. 339/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
Sitasi / Register: LN No. 338/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
Sitasi / Register: Daya Manusia Aparatur MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 111 Bentuk Per
peraturan presiden2016
Perpres No. 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
Sitasi / Register: LN No. 336/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Sitasi / Register: LN No. 311/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 108 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Kompensasi Bagi Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009
Sitasi / Register: LN No. 310/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 107 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Sitasi / Register: LN No. 291/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 106 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Sitasi / Register: LN No. 290/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral T.E.U. Indonesia, Pemerint
peraturan presiden2016
Perpres No. 104 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement Establishing The International Islamic Trade Finance Corporation (Persetujuan Pendirian Korporasi Pembiayaan Perdagangan Islam Internasional)
Sitasi / Register: LN No. 285/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN No. 284/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LN No. 267/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 266, TLN No. 5962
peraturan presiden2016
Perpres No. 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN No.256/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian Dan Anggota Dewan Energi Nasional
Sitasi / Register: LN No. 255/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 254/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Sitasi / Register: Subjek APBN
peraturan presiden2016
Perpres No. 96 Tahun 2016 tentang Honorarium/Tunjangan Kerja Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembaga Sensor Film
Sitasi / Register: LN No. 250/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan Convention For The Unification Of Certain Rules For International Carriage By Air (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional)
Sitasi / Register: LN No. 249/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 94 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
Sitasi / Register: LN No. 247/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 93 Tahun 2016 tentang Honorarium Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 246/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 245/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah
Sitasi / Register: LN No. 235/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Sitasi / Register: LN No. 232/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Dan Investigator
Sitasi / Register: LN No. 231/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 88 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Uni Eropa Mengenai Aspek-Aspek Tertentu Di Bidang Angkutan Udara (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The European Union On Certain Aspects Of Air Services)
Sitasi / Register: LN No. 212/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Sitasi / Register: LN No. 202/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN No. 189/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 85 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN No. 197/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 84 Tahun 2016 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 192/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
Sitasi / Register: LN No. 186/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Sitasi / Register: LN No. 185/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 81 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania Mengenai Pembebasan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Romania On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Servive P
Sitasi / Register: LN No. 182/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 80 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Republik Albania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of The R
Sitasi / Register: LN No. 181/2016
peraturan presiden2016
Perpres No. 99 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkereta Apian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 180/LL Setneg : 8 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 78 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 175, LL Setneg : 8 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 77 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Terkait Dengan Pelayanan Angkutan Udara (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Air Services)
Sitasi / Register: LN.2016/No. 169, LL : 3 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Pengusulan Dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana Dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
Sitasi / Register: LN 2016/ No. 164, LL Setneg : 23 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Sitasi / Register: LN 2016/No. 163, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 74 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Sitasi / Register: LN. 2016 /No. 162, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 73 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
Sitasi / Register: LN. 2016/No. 161, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Sitasi / Register: LN No. 2016/ No.160, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 71 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Metro
Sitasi / Register: LN 2016/No. 159, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 70 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas Dan Khusus (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Qatar
Sitasi / Register: LN 2016/ No. 158, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 69 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas Dan Khusus (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Rep
Sitasi / Register: LN 2016 /No. 157, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 68 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Italian Repu
Sitasi / Register: LN. 2016 No. 156/ LL Setneg :4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 67 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Lithuania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas Ltigtagreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Repub
Sitasi / Register: LN 2016/No. 155, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Sitasi / Register: LN 2016, No. 153/LL Setneg :
peraturan presiden2016
Perpres No. 98 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta Bogor Depok Dan Bekasi
Sitasi / Register: LN 2016 No. 154/LL Setneg : 10 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 64 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik El Salvador Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republi
Sitasi / Register: LN 2016/ No. 141, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 63 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Panama Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas Konsuler Dan Khusus Ltigtagreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
Sitasi / Register: LN 2016/ No. 140, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2016/ No. 138, LL Setneg : 24 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2016/ No. 135, LL Setneg : 14 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Sitasi / Register: LN No. 134/2016, LL Setneg : 7 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 59 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Sitasi / Register: LN No. 133/2016 : LL Setneg : 7 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 58 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of R
Sitasi / Register: LN No. 132/2016, peraturan.go.id : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 126/2016, LL Setneg : 5 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 56 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Institut Penelitian Ekonomi Untuk Asean Dan Asia Timur Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat Institut Penelitian Ekonomi Untuk Asean Dan Asia Timur (Agreement Between The Government Of The Rep
Sitasi / Register: LN No. 128/2016, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.124, LL Setneg : 9 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer
Sitasi / Register: LN.2016/NO.121, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 53 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah Negara Republik Indonesia Dan Dana Internasional Untuk Pembangunan Pertanian (Ifad) Tentang Pendirian Kantor Perwakilan Ifad Di Indonesia (Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indo
Sitasi / Register: LN.2016/NO.111, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 52 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2016/NO.110, LL Setneg : 4 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
Sitasi / Register: LN.2016/NO.113, LL Setneg : 21 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.107, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
Sitasi / Register: LN.2016/NO.108, LL Setneg : 21 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional
Sitasi / Register: LN. 2016/No.105, LL Setneg : 15 HLm
peraturan presiden2016
Perpres No. 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LN.2016/NO.100 : LL Setneg : 4 hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 46 Tahun 2016 tentang Pengesahan Host Country Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Regional Secretariat Of Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries And Food Security On Privilages And Immunities (Persetujuan Negara Tuan Rumah Antara Pemerintah
Sitasi / Register: hukum online : 4 hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017
Sitasi / Register: LN.2016/NO.95, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2016/No.97, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (Persetujuan Tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, Dan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.92, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 42 Tahun 2016 tentang Pengesahan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries/Cpopc (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit)
Sitasi / Register: LN.2016/NO.91, LL SETNEG ; 3 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi
Sitasi / Register: LN.2016/NO.90, LL SETNEG : 15 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
Sitasi / Register: LN.2016/No.89, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 39 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2016/No.86, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN.2016/No.85, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 37 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN No. 84/2016, 8 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 36 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Sitasi / Register: LN.2016/No.83, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 35 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2016/No.82, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN.2016/No.81, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 33 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2016/No.80, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: LN.2016/No.79, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 31 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Vanuatu Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Vanuatu On The Framework For Development Cooperation)
Sitasi / Register: LN.2016/No.73, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kesepakatan Antara Republik Indonesia Dan Republik Fiji Tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Fiji On The Framework For Development Cooperation)
Sitasi / Register: LN.2016/No.71, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2016/No.65, LL SETNEG : 7 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2016/No.62, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 27 Tahun 2016 tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2016/No.64, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sitasi / Register: LN.2016/No.63, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur Yang Berdomisili Di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2016/NO.58, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Sitasi / Register: LN.2016/NO.51, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 23 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement On Maritime Transport Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Transportasi Laut Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosi
Sitasi / Register: LN.2016/NO.49, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 22 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Armenia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Gov
Sitasi / Register: LN.2016/NO.52, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
Sitasi / Register: LN.2016/No. 44, LL SETNEG : 50 Hlm
peraturan presiden2016
Perpres No. 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2016/NO.43, LL SETNEG : 17 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.42, LL SETNEG : 45 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar
Sitasi / Register: LN.2016/NO.35, LL SETNEG ; 14 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Sitasi / Register: LN.2016/NO.33, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas
Sitasi / Register: LN.2016/No.29, LL SETNEG : 18 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement On Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda)
Sitasi / Register: LN.2016/NO.32, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 13 Tahun 2016 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsa-Bang
Sitasi / Register: LN.2016/NO.31, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 12 Tahun 2016 tentang Pengesahan Asean Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral Asean Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between Any Asean
Sitasi / Register: LN.2016/NO.30, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: LN.2016/NO.26, LL : 6 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru
Sitasi / Register: LN.2016/NO.27, LL SETNEG : 10 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
Sitasi / Register: LN.2016/NO.28, LL SETNEG : 13 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional
Sitasi / Register: LN.2016/No.12, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN.2016/No.13, LL SETNEG : 8 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 6 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of In
Sitasi / Register: LN.2016/No.6, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol To The Agreement Between The Gover
Sitasi / Register: LN.2016/No.5, bphn.go.id : 4 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Sitasi / Register: LN.2016/NO.8, LL SETNEG : 40 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LN.2016/NO.4, LL SETNEG : 27 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2016/NO.3, LL SETNEG : 9 HLM
peraturan presiden2016
Perpres No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
Sitasi / Register: LN.2016/NO.1, LL SETNEG : 16 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 172 Tahun 2015 tentang Pengesahan Agreement Establishing ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (Persetujuan Pembentukan Kantor Kajian Ekonomi Makro ASEAN+3)
Sitasi / Register: LN.2015/NO.415, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 171 Tahun 2015 tentang Pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank Articles Of Agreement (Pasal Persetujuan Bank Investasi Infrastruktur Asia)
Sitasi / Register: LN.2015/NO.414, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 170 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.396, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 169 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.395, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.394, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 167 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.393, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.392, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 165 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.391, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN.2015/NO.390, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 163 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN.2015/NO.389, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 162 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2015/NO.388, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 161 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.387, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.386, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.385, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 158 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.384, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2015/NO.383, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 156 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2015/NO.382, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 155 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sitasi / Register: LN.2015/NO.381, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN.2015/NO.380, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN.2015/NO.379, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN.2015/NO.378, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.377, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 150 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN.2015/NO.376, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 149 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.2015/NO.375, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2015/NO.366, LL SETKAB : 16 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 147 Tahun 2015 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Menjadi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Sitasi / Register: LN.2015/NO.343, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN.2015/NO.417, LL SETKAB : 22 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Sitasi / Register: LN.2015/NO.322, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten
Sitasi / Register: LN.2015/NO.323, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 143 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Sitasi / Register: LN.2015/NO.303, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 142 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.302, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 141 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN.2015/NO.301, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 140 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.300, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 139 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.299, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 138 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: LN.2015/NO.298, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Sitasi / Register: LN.2015/NO.288,
peraturan presiden2015
Perpres No. 136 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kalautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.263, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.262, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 134 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN.2015/NO.261, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.260, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments, 2004 (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004)
Sitasi / Register: LN.2015/NO.258, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
Sitasi / Register: LN.2015/NO.259, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 130 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.251, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 129 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.250, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 128 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Sitasi / Register: LN.2015/NO.249, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2015/NO.255, LL PERATURAN.GO.ID : 3 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil
Sitasi / Register: LN.2015/NO.254, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.253, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Ne
Sitasi / Register: LN.2015/NO.252, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 123 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.243, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LN.2015/NO.242, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 121 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.241, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.240, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.239, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 118 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.238, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 117 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Sitasi / Register: LN.2015/NO.244, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.236, LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)
Sitasi / Register: LN.2015/NO.235, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 114 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.234, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 113 Bentuk
peraturan presiden2015
Perpres No. 112 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat Tahun 2015
Sitasi / Register: LN.2015/NO.232, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 111 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Sitasi / Register: LN.2015/NO.231, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.230, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 109 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.229, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.228, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung
Sitasi / Register: LN.2015/NO.222, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
Sitasi / Register: LN.2015/NO.221, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.218, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.217, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
Sitasi / Register: LN.2015/NO.216, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 102 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung
Sitasi / Register: LN.2015/NO.210, LL PERATURAN.GO.ID : 2 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus bagi Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.208, LL PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon
Sitasi / Register: LN.2015/NO.205, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sitasi / Register: LN.2015/NO.206, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi
Sitasi / Register: LN.2015/NO.205, LL SETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
Sitasi / Register: LN.2015/NO.200, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.199, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Sitasi / Register: LN.2015/NO.204, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
Sitasi / Register: LN.2015/NO.203, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta - Bandung
Sitasi / Register: LN.2015/NO.191, LL PERATURAN.GO.ID : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 92 Tahun 2015 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)
Sitasi / Register: Subjek
peraturan presiden2015
Perpres No. 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Sitasi / Register: LN.2015/NO.184, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 90 Tahun 2015 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.183, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.178, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.177, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.176, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian
Sitasi / Register: LN.2015/NO.175, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries, And Food Security) Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.174, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 84 Tahun 2015 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sitasi / Register: LN.2015/NO.173, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN.2015/NO.168, LL SETKAB : 32 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.167, LL SETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Sitasi / Register: LN.2015/NO.162, LL SETKAB : 33 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 80 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden
Sitasi / Register: LN.2015/NO.161, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 79 Tahun 2015 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (Framework Agreement On Trade And Investment Between The Ministr
Sitasi / Register: LN.2015/NO.163, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali
Sitasi / Register: LN.2015/NO.160, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
Sitasi / Register: LN.2015/NO.159, LL SETKAB : 16 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007
Sitasi / Register: LN.2015/NO.149, LL BPHN.GO.ID : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019
Sitasi / Register: LN.2015/NO.144, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 74 Tahun 2015 tentang Pengesahan ASEAN Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (Persetujuan Multilateral ASEAN Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designate
Sitasi / Register: LN.2015/NO.143, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.142, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN.2015/NO.139, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Sitasi / Register: LN.2015/NO.138, LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
Sitasi / Register: LN.2015/NO.134, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.133, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sitasi / Register: Daya Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 68 Bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Bentuk Si
peraturan presiden2015
Perpres No. 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LN.2015/NO.114, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.113, LL SETKAB : 28 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.112, LL SETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M
Sitasi / Register: LN.2015/NO.109, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.111, LL SETKAB : 26 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sitasi / Register: LN.2015/NO.106, LL SETKAB : 21 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Sitasi / Register: LN.2015/NO.105, LL SETKAB : 22 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016
Sitasi / Register: LN.2015/NO.137, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN.2015/NO.103, LL SETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.102, LL SETKAB : 30 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
Sitasi / Register: LN.2015/NO.101, LL SETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.2015/NO.100, LL SETKAB : 34 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN.2015/NO.97, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sitasi / Register: LN.2015/NO.96, LL SETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 53 Tahun 2015 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On The Movement Of Natural Persons (Persetujuan ASEAN Mengenai Pergerakan Orang Perseorangan)
Sitasi / Register: LN.2015/NO.95, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 52 Tahun 2015 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangs
Sitasi / Register: LN.2015/NO.94, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 51 Tahun 2015 tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Per
Sitasi / Register: LN.2015/NO.93, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 50 Tahun 2015 tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berdasar
Sitasi / Register: LN.2015/NO.92, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.91, LL SETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.90, LL SETKAB : 24 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sitasi / Register: LN.2015/NO.89, LL SETKAB : 17 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
Sitasi / Register: LN.2015/NO.86, LL SETKAB : 21 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN.2015/NO.85, LL SETKAB : 28 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.84, LL SETKAB : 35 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.83, LL SETKAB : 25 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 42 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.81, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.76, LL SETKAB : 23 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.75, LL SETKAB : 22 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.63, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LN.2015/NO.62, LL SETKAB : 37 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Sitasi / Register: LN.2015/NO.61, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Sitasi / Register: LN.2015/NO.56, LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2015/No.59, jdih.setkab.go.id : 21 hlm.
peraturan presiden2015
Perpres No. 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2015/NO.67, LL SETKAB : 140 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN.2015/NO.66, LL SETKAB : 158 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LN.2015/NO.65, LL SETKAB : 161 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.64, LL SETKAB : 126 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2015/NO.55, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
Sitasi / Register: LN.2015/NO.54, LL SETKAB : 29 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
Sitasi / Register: LN.2015/NO.51, LL SETKAB : 39 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.43, LL SETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden
Sitasi / Register: LN.2015/NO.34, LL SETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LN.2015/NO.33, LL SETKAB : 26 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Sitasi / Register: LN.2015/NO.32, LL SETKAB : 48 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: LN.2015/NO.29, LL SETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Kompensasi/Penghargaan Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009
Sitasi / Register: LN. 2015/No. 27, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 21 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2015/NO.26, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN.2015/NO.21, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2015
Perpres No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
Sitasi / Register: LN 2015/No. 20
peraturan presiden2015
Perpres No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN 2015/No. 19
peraturan presiden2015
Perpres No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
Sitasi / Register: LN 2015/No. 18
peraturan presiden2015
Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2015/No. 17
peraturan presiden2015
Perpres No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: LN 2015/No. 16
peraturan presiden2015
Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN 2015/No. 15
peraturan presiden2015
Perpres No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Sitasi / Register: LN 2015/No. 14
peraturan presiden2015
Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Sitasi / Register: LN. 2015/No. 13
peraturan presiden2015
Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2015/No. 12
peraturan presiden2015
Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Sitasi / Register: LN.2015/No.11
peraturan presiden2015
Perpres No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Sitasi / Register: LN 2015/No. 9
peraturan presiden2015
Perpres No. 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sitasi / Register: LN 2015/No. 9
peraturan presiden2015
Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2015 No. 8
peraturan presiden2015
Perpres No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LN.2015 No. 7
peraturan presiden2015
Perpres No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 6
peraturan presiden2015
Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2015 No. 5, TLN No. 5655
peraturan presiden2015
Perpres No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
Sitasi / Register: LN.2015/No. 4
peraturan presiden2015
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
Sitasi / Register: LN.2015/No. 3
peraturan presiden2015
Perpres No. 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede
Sitasi / Register: LN.2015/No.2
peraturan presiden2014
Perpres No. 194 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
Sitasi / Register: LN.2014/NO.401, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 193 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Sitasi / Register: LN.2014/NO.401, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.400, LL SETKAB : 29 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Sitasi / Register: LN.2014/NO.399, LL SETKAB : 16 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.398, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LN.2014/NO.393, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.392, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 187 Tahun 2014 tentang Pengesahan Agreement On Cultural Cooperation Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The Russian Federation (Persetujuan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan antara Pemerintah Negara Anggota Perhim
Sitasi / Register: LN.2014/NO.391, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
Sitasi / Register: LN.2014/NO.390, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Sitasi / Register: LN.2014/NO.389, LL SETKAB : 29 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 184 Tahun 2014 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Member States Of Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) And The Government Of People’s Republic Of China On Health Cooperation (Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Negara Anggot
Sitasi / Register: LN.2014/NO.388, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 183 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal di Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Media Massa (Cooperation Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republ
Sitasi / Register: LN.2014/NO.387, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 182 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On
Sitasi / Register: LN.2014/NO.386, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Sitasi / Register: LN.2014/NO.385, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 180 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.384, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LN.2014/NO.382, LL SETKAB : 171 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
Sitasi / Register: LN.2014/NO.380, LL SETKAB : 17 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya
Sitasi / Register: LN.2014/NO.381, LL KEMENKUMHAM: 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.373, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
Sitasi / Register: LN.2014/NO.372, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 174 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD di Indonesia (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Organisation For The Ec
Sitasi / Register: LN.2014/NO.371, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 173 Tahun 2014 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The P
Sitasi / Register: LN.2014/NO.370, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2014/No. 368, TLN No. 5642, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.357, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.356, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.355, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
Sitasi / Register: LN.2014/NO.354, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Sitasi / Register: LN.2014/NO.346
peraturan presiden2014
Perpres No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.341, LL KEMENKUMHAM: 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
Sitasi / Register: LN.2014/NO.339, LL SETKAB : 19 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 164 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2014/NO.336, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 163 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Ekonomi Nasional
Sitasi / Register: LN.2014/NO.335, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Sitasi / Register: LN.2014/NO.334, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 161 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Fiji On
Sitasi / Register: LN.2014/NO.318, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 160 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Georgia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Georgia On Visa Exemption For
Sitasi / Register: LN.2014/NO.317, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Mutual Administrative Assistance In Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama Di Bidang Perpajakan)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.316, LL SETKAB : 2 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 158 Tahun 2014 tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 25Th Doha Congress, Qatar 2012 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres Ke-25 Di Doha, Qatar 2012)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.315, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2014/NO.314, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.313, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Universitas Negeri Papua Menjadi Universitas Papua
Sitasi / Register: LN.2014/NO.312, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.311, LL SETKAB : 17 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.310, LL SETKAB : 24 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 152 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
Sitasi / Register: LN.2014/NO.291, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.290, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN.2014/NO.277, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 149 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
Sitasi / Register: Daya Air MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 149 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 149 Bentuk
peraturan presiden2014
Perpres No. 148 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pelindungan, Penelitian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Situs Gunung Padang
Sitasi / Register: LN.2014/NO.289, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado
Sitasi / Register: LN.2014/NO.288, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sitasi / Register: LN.2014/NO.287, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Institut Agama Islam Negeri Kendari
Sitasi / Register: LN.2014/NO.286, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya
Sitasi / Register: LN.2014/NO.285, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 143 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Sitasi / Register: LN.2014/NO.284, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember
Sitasi / Register: LN.2014/NO.283, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 141 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo Menjadi Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sitasi / Register: LN.2014/NO.282, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda Menjadi Institut Agama Islam Negeri Samarinda
Sitasi / Register: LN.2014/NO.281, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 139 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Sitasi / Register: LN.2014/NO.280, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.279, LL KEMENKUMHAM: 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 137 Tahun 2014 tentang Pengesahan Asean Agreement On Customs (Persetujuan Asean Tentang Kepabeanan)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.275, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X
Sitasi / Register: LN.2014/NO.274, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2014/NO.273, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri
Sitasi / Register: LN.2014/NO.272, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.271, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 132 Tahun 2014 tentang Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Istana Bogor
Sitasi / Register: LN.2014/NO.278, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.270, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Sitasi / Register: LN.2014/NO.269, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Sitasi / Register: LN.2014/NO.268, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 128 Tahun 2014 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Kompi Zeni Tentara Nasional Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa di Republik Afrika Tengah
Sitasi / Register: LN.2014/NO.265, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 127 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Sitasi / Register: LN.2014/NO.256, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Sitasi / Register: LN.2014/NO.255, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.254, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 124 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera
Sitasi / Register: LN.2014/NO.253, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang
Sitasi / Register: LN.2014/NO.252, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Sitasi / Register: LN.2014/NO.251, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Sitasi / Register: LN.2014/NO.250, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Sitasi / Register: LN.2014/NO.249, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor
Sitasi / Register: LN.2014/NO.248, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara
Sitasi / Register: Perpres No. 118 Tahun 2014, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2014
Perpres No. 117 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
Sitasi / Register: LN.2014/NO.241, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.2014/NO.240, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 115 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN.2014/NO.239, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 114 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.238, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 113 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.237, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 112 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LN.2014/NO.236, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 111 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2014/NO.235, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 110 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Sitasi / Register: LN.2014/NO.234, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 109 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sitasi / Register: LN.233/2014
peraturan presiden2014
Perpres No. 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama
Sitasi / Register: LN.2014/NO.232, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 107 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2014/NO.231, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 106 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.230, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.229, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 104 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sitasi / Register: LN.2014/NO.228, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 103 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LN.2014/NO.227, LL SETKAB : 11 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 102 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sitasi / Register: LN.2014/NO.226, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 101 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LN.2014/NO.225, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Sitasi / Register: LN.2014/NO.224, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2014/NO.223, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
Sitasi / Register: LN.2014/NO.222, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sitasi / Register: LN.2014/NO.221, LL SETKAB : 23 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Sitasi / Register: LN.2014/NO.220, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 95 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Bermuda (Sebagaimana Telah Diizinkan oleh Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara) Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Governme
Sitasi / Register: LN.2014/NO.211, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 94 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexi
Sitasi / Register: LN.2014/NO.210, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 93 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Isle Of Man Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Isle Of Man For The Exchange
Sitasi / Register: LN.2014/NO.205, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 92 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Guernsey Untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The States Of Guernsey For The Exchange Of Informa
Sitasi / Register: LN.2014/NO.204, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 91 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jersey untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Jersey For The Exchange Of Informa
Sitasi / Register: LN.2014/NO.203, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 90 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kelompok Bank Pembangunan Islam Mengenai Pendirian Kantor Perwakilan Kelompok Bank Pembangunan Islam Di Indonesia (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Islamic Developme
Sitasi / Register: LN.2014/NO.202, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Temporary Admission (Konvensi Tentang Pemasukan Sementara)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.201, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata
Sitasi / Register: LN.2014/NO.200, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.199, LL SETKAB : 95 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung Menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
Sitasi / Register: LN.2014/NO.196, LL KEMENKUMHAM: 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 85 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan Bagi Deputi dan Tenaga Profesional pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.195, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 84 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.194, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 83 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LN.2014/NO.193, LL SETKAB : 10 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Global Green Growth Institute (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.192, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
Sitasi / Register: LN.2014/NO.191, LL SETKAB : 179 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2014/NO.189, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.187, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 78 Tahun 2014 tentang Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanga
Sitasi / Register: Perpres No. 78 Tahun 2014, peraturan.bpk.go.id
peraturan presiden2014
Perpres No. 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Sitasi / Register: LN.2014/NO.177, LL SETKAB : 163 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window
Sitasi / Register: LN.2014/NO.165, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Sitasi / Register: LN.2014/NO.164, LL SETKAB : 18 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.159, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 73 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
Sitasi / Register: LN.2014/NO.158, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
Sitasi / Register: LN.2014/NO.162, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 71 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To The Asean Charter On Dispute Settlement Mechanism (Protokol Piagam Asean Mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.161, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
Sitasi / Register: LN.2014/NO.160, LL SETKAB : 77 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 69 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention On The Simplification And Harmonization Of Customs Procedures, As Amended (Konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan Dan Harmonisasi Prosedur Pabean Sebagaimana Telah Diubah) Beserta Lampiran Umumnya
Sitasi / Register: LN.2014/NO.155, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu
Sitasi / Register: LN.2014/NO.151, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 67 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Co
Sitasi / Register: LN.2014/NO.150, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 66 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention On The Control Of Harmful Antifouling System On Ship, 2001 (Konvensi Internasional Tentang Pengendalian Sistem-sistem Anti Teritip Berbahaya Pada Kapal-kapal, 2001)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.149, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 65 Tahun 2014 tentang Pengesahan International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Konvensi Internasional Mengenai Tanggung Jawab Sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.148, LL SETKAB : 148 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.147, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.140, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 62 Tahun 2014 tentang Pengesahan Statute Of The International Renewable Energy Agency (Statuta Badan Energi Terbarukan Internasional)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.138, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 61 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis Mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Accord Entre Le Gouvernement De La République D'Indonesié Et Le Gouvernement De La
Sitasi / Register: LN.2014/NO.133, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 60 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Moldova Tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of Republic Of Moldova On Vi
Sitasi / Register: LN.2014/NO.132, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 59 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Eighth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.131, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya
Sitasi / Register: LN.2014/NO.101, LL SETKAB : 38 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 57 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Papua
Sitasi / Register: LN.2014/NO.136, LL SETKAB : 162 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
Sitasi / Register: LN.2014/NO.135, LL SETKAB : 178 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 55 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of P
Sitasi / Register: LN.2014/NO.129, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 54 Tahun 2014 tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi M
Sitasi / Register: LN.2014/NO.128, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Sitasi / Register: LN.2014/NO.127, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.122, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.121, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.120, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 49 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M
Sitasi / Register: LN.2014/NO.119, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Sitasi / Register: LN.2014/NO.118, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi Menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral
Sitasi / Register: LN.2014/NO.117, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata Cara Pengangkatan Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sitasi / Register: LN.2014/NO.104, LL SETKAB : 29 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara Persero Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Sitasi / Register: LN.2014/NO.103, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
Sitasi / Register: LN.2014/NO.102, LL SETKAB : 18 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
Sitasi / Register: LN.2014/NO.101, LL SETKAB : 7 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2014/NO.97, LL KEMENKUMHAM: 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.95, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2014/NO.94, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2014/NO.93
peraturan presiden2014
Perpres No. 38 Tahun 2014 tentang Pengesahan Final Acts Of The World Radio Communication Conference, Geneva 2012 (Akta-akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.88, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 37 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean Di Bidang Jas
Sitasi / Register: LN.2014/NO.87, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.91, LL SETKAB : 17 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika Menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Sitasi / Register: LN.2014/NO.90, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention Concerning The Promotional Framework For Occupational Safety And Health/Convention 187, 2006 (Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.89, LL KEMENKUMHAM: 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media
Sitasi / Register: LN.2014/NO.82, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN.2014/NO.81, LL SETKAB : 14 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 31 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Dem
Sitasi / Register: LN.2014/NO.86, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 30 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol 5 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Right Between Asean Capital Cities (Protokol 5 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Ibukota Negara Asean) Dan Protocol 6 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rig
Sitasi / Register: LN.2014/NO.85, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2014/NO.80, LL SETKAB : 18 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The P
Sitasi / Register: LN.2014/NO.79, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Sitasi / Register: LN.2014/NO.78, LL SETKAB : 13 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Sitasi / Register: LN.2014/NO.77, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar
Sitasi / Register: LN.2014/NO.65, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi
Sitasi / Register: LN.2014/NO.64, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar
Sitasi / Register: LN.2014/NO.63, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 22 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Sitasi / Register: LN.2014/NO.62, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The European Union On
Sitasi / Register: LN.2014/NO.51, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 20 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda Di Indonesia (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Payment Of Dutch Social Insurance Be
Sitasi / Register: LN.2014/NO.50, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan The Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat Of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries, And Food Security (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang, untuk Terumbu Karang, Perikanan,
Sitasi / Register: LN.2014/NO.49, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial
Sitasi / Register: LN.2014/NO.44, LL SETKAB : 18 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 17 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah
Sitasi / Register: LN.2014/NO.40, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 16 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
Sitasi / Register: LN.2014/NO.39, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2014/NO.34, LL SETKAB : 8 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2014/NO.25, LL SETKAB : 13 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2014/NO.24, LL SETKAB : 5 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga
Sitasi / Register: LN.2014/NO.23, LL SETKAB : 16 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 11 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
Sitasi / Register: LN.2014/NO.22, LL SETKAB : 9 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)
Sitasi / Register: LN.2014/NO.21, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland
Sitasi / Register: LN.2014/NO.20, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Boliv
Sitasi / Register: LN.2014/NO.19, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 7 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Or
Sitasi / Register: LN.2014/NO.18, LL SETKAB : 4 HLM.
peraturan presiden2014
Perpres No. 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian
Sitasi / Register: LN.2014/NO.27, LL SETKAB : 6 HLM.
peraturan presiden2013
Perpres No. 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Among The Governments Of The Participating Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On The Second Pilot Project For The Implementation Of A Regional Self Certification System (Memorandum Saling Penger
Sitasi / Register: LN.2013/NO.69, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: LN.2013, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
Sitasi / Register: LN.2013/NO.66, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 26 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Riset Nasional
Sitasi / Register: LN.2013/NO.54, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2013/NO.53, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 24 Tahun 2013 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Italia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Peralatan, Logistik dan Industri Pertahanan (Memorandum Of Understanding Between The Depar
Sitasi / Register: LN.2013/NO.52, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 23 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea On Forest Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Kore
Sitasi / Register: LN.2013/NO.49, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
Sitasi / Register: LN.2013/NO.48, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
Sitasi / Register: LN.2013/NO.47, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang
Sitasi / Register: LN.2013/NO.46, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2013/NO.45, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Sitasi / Register: LN.2013/NO.44, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
Sitasi / Register: LN.2013/NO.43, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengaws Mutu Pakan
Sitasi / Register: LN.2013/NO.42, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 15 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Hungary On Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Hongaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi)
Sitasi / Register: LN.2013/NO.37, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Sosial
Sitasi / Register: LN.2013/NO.28, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 13 Tahun 2013 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Argentina (Agreement On Technical Cooperation Between The Government Of The Republik Of Indonesia And The Government Of The Argentine Republic)
Sitasi / Register: LN.2013/NO.27, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Sitasi / Register: LN.2016/No.29
peraturan presiden2013
Perpres No. 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: LN.2013/NO.26, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013
Sitasi / Register: LN.2013/NO.25, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN.2013/NO.24, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 8 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic On Cooperation Activities
Sitasi / Register: LN.2013, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 7 Tahun 2013 tentang Pengesahan ASEAN Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN)
Sitasi / Register: LN.2013/NO.15, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 6 Tahun 2013 tentang Pengesahan The International Institute For Democracy And Electoral Assistance Statutes (Statuta Institut Internasional untuk Demokrasi dan Perbantuan Pemilihan Umum)
Sitasi / Register: LN.2013/NO.14, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
Sitasi / Register: LN.2013/NO.13, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Sitasi / Register: LN.2013/NO.11, LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Sitasi / Register: LN.2013/NO.10, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2013
Perpres No. 1 Tahun 2013 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Portugal tentang Pembebasan Visa Tinggal Jangka Pendek untuk Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Portuguese Republic On Short-term Stay Visa Exe
Sitasi / Register: LN.2013/NO.9, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.293, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Sitasi / Register: LN.2012/NO.291, LL SETKAB : 14 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LN.2012/NO.289, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
Sitasi / Register: LN.2012/NO.269, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Sitasi / Register: LN.2012/NO.267, LL SETKAB : 21 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Sitasi / Register: LN.2012/NO.266, LL SETKAB : 14 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 120 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: LN.2012/NO.258, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 119 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Sitasi / Register: LN.2012/NO.257, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 118 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.256, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 117 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2012/NO.255, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 116 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Sandi Negara
Sitasi / Register: LN.2012/NO.254, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 115 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.253, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN.2012/NO.252, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 113 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.251, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 112 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: LN.2012/NO.250, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 111 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.249, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 110 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LN.2012/NO.248, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 109 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: LN.2012/NO.247, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 108 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Lingkungan
Sitasi / Register: LN.2012/NO.246, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 107 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2012/NO.245, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 106 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2012/NO.244, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat
Sitasi / Register: Subjek
peraturan presiden2012
Perpres No. 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sitasi / Register: LN.2012/NO.242, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian
Sitasi / Register: LN.2012/NO.241, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi
Sitasi / Register: LN.2012/NO.240, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 101 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian
Sitasi / Register: LN.2012/NO.239, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
Sitasi / Register: LN.2012/NO.238, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 99 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Sekretariat ASEAN (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia An
Sitasi / Register: LN.2012/NO.237, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 98 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.236, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LN.2012/NO.235, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 96 Tahun 2012 tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The ASEAN Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (Persetujuan Mengenai Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan bagi Penanggulangan Bencana)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.234, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LN.2012/NO.226, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 94 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thaila
Sitasi / Register: LN.2012/NO.224, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 93 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey O
Sitasi / Register: LN.2012/NO.223, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 92 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Kaz
Sitasi / Register: LN.2012/NO.222, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 91 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hungary On The Exemption Of Vi
Sitasi / Register: LN.2012/NO.221, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara
Sitasi / Register: LN.2012/NO.220, LL SETKAB : 23 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 89 Tahun 2012 tentang Pengesahan Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Executive Board (Perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.219, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.218, DJPP.DEPKUMHAM.GO.ID: 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN.2012/NO.211, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2012/NO.210, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.209, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2012/NO.198, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LN.2012/NO.194, LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 82 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kyrgyz Republic
Sitasi / Register: LN.2012/NO.192, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 81 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M
Sitasi / Register: LN.2012/NO.185, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Ke
Sitasi / Register: LN.2012/NO.181, LL SETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 79 Tahun 2012 tentang Penghasilan dan Hak-hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Sitasi / Register: LN.2012/NO.180, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 78 Tahun 2012 tentang Penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia dalam Penanganan Gugatan Arbitrase di International Centre For Settlement Of Invesment Dispu
Sitasi / Register: LN.2012/NO.179, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 77 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between The ASEAN Sub-region (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) dan Protocol 4 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights B
Sitasi / Register: LN.2012/NO.177, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral
Sitasi / Register: LN.2012, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 75 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (Persetujuan Kakao Internasional 2010)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.172, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir
Sitasi / Register: LN.2012/NO.165, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Sitasi / Register: LN.2012/NO.166, LL SETKAB : 14 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.193, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LN.2012/NO.156, LL SETKAB : 68 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2012/No.155, TLN No. 5334, LL SETKAB : 126 HLM.
peraturan presiden2012
Perpres No. 69 Tahun 2012 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN.2012/NO.152, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LN.2012/NO.151, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 67 Tahun 2012 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M
Sitasi / Register: LN.2012/NO.147, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 66 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
Sitasi / Register: LN.2012/NO.143, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 65 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, dan Khusus (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Unit
Sitasi / Register: LN.2012/NO.142, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan
Sitasi / Register: LN.2012/NO.137, LL SETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 63 Tahun 2012 tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand (Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.135, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 62 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement (Persetujuan Cadangan Beras Darurat ASEAN Plus Tiga)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.134, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 61 Tahun 2012 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Protokol Ke
Sitasi / Register: LN.2012/NO.131, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri
Sitasi / Register: LN.2012/NO.129, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: LN.2012/NO.127, LL SETKAB : 23 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 58 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Surin
Sitasi / Register: LN.2012/NO.125, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 57 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa bagi Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government of The Republic of Belarus O
Sitasi / Register: LN.2012/NO.124, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 56 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Kementerian Bosnia dan Herzegovina tentang Pembebasan Visa bagi Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Council Of Ministers Of Bo
Sitasi / Register: LN.2012/NO.123, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
Sitasi / Register: LN.2012/NO.122, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
Sitasi / Register: LN.2012/NO.119, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Sitasi / Register: LN.2012, LL SETKAB : 21 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa
Sitasi / Register: LN.2012/NO.114, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Sitasi / Register: LN.2012/NO.113, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh
Sitasi / Register: LN.2012/NO.112, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: LN.2012, LL SETKAB : 16 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LN.2012/NO.110, LL SETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 47 Tahun 2012 tentang Tim Pengamat Indonesia dalam International Monitoring Team di Filipina Selatan
Sitasi / Register: LN.2012, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Military Technical Cooperation)
Sitasi / Register: LN.2012, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: 16/4/2012
peraturan presiden2012
Perpres No. 44 Tahun 2012 tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2012, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 43 Tahun 2012 tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN.2012, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis
Sitasi / Register: LN.2012/NO.99, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor
Sitasi / Register: LN.2012/NO.98, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 40 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Slove
Sitasi / Register: LN.2012/NO.97, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
Sitasi / Register: LN.2012/NO.96, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
Sitasi / Register: LN.2012/NO.92, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Sitasi / Register: LN.2012/NO.91, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 36 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Membangun dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok
Sitasi / Register: LN.2012/NO.90, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window
Sitasi / Register: LN.2012/NO.84, LL SETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan
Sitasi / Register: LN.2012/NO.83, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.82, LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 32 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia An D The Government Of The Argentine Repub
Sitasi / Register: LN.2012/NO.81, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 31 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia
Sitasi / Register: LN.2012/NO.80, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention Maritime Search And Rescue, 1979 With Annex And 1998 Amendments To The International Convention On Maritime Search And Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69)) (Konvensi International tentang Pencarian dan Perto
Sitasi / Register: LN.2012/NO.79, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, And Annex VI Of The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasi
Sitasi / Register: LN.2012/NO.78, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
Sitasi / Register: LN.2012/NO.75, DJPP.DEPKUMHAM.GO.ID : 162 HLM.
peraturan presiden2012
Perpres No. 27 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
Sitasi / Register: LN.2012/NO.70, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.69, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi
Sitasi / Register: LN.2012/NO.66, LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 24 Tahun 2012 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hongkong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxe
Sitasi / Register: LN.2012/NO.65, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 23 Tahun 2012 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Zimbabwe For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Capital Gains (Persetujuan Antara Pe
Sitasi / Register: LN.2012/NO.64, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional
Sitasi / Register: Subjek
peraturan presiden2012
Perpres No. 21 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh antara Republik Indonesia, di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Beserta Negara-negara Anggotanya, di Pihak Lainnya (Framework Agreement On Comprehensive Partnership And Cooperation Betw
Sitasi / Register: LN.2012/NO.52, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 20 Tahun 2012 tentang Pengesahan Agreement On The Privileges And Immunities Of The Association Of Southeast Asian Nations (Persetujuan Tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.51, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 19 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Repu
Sitasi / Register: LN.2012/NO.50, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 18 Tahun 2012 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan antara Pem
Sitasi / Register: LN.2012/NO.49, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN.2012/NO.29, LL SETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN.2012/NO.42, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Sitasi / Register: LN.2012/NO.41, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 14 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LN.2012/NO.43, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Sitasi / Register: LN.2012/NO.31, LL SETKAB : 234 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Sitasi / Register: LN.2012/NO.30, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 11 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's
Sitasi / Register: LN.2012/NO.29, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Sitasi / Register: LN.2012/NO.26, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 9 Tahun 2012 tentang Penugasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus PT Bank Century, Tbk., yang Berada di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN.2012/NO.25, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN.2012/NO.24, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan
Sitasi / Register: LN.2012/NO.23, BPHN.GO.ID: 3 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: LN.2012/NO.21, LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Guadajara, 2010)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.3, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Sitasi / Register: LN.2012/NO.10, LL SETKAB : 181 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Sitasi / Register: LN.2012/NO.9, LL SETKAB : 23 HLM
peraturan presiden2012
Perpres No. 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2012/NO.8, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
Sitasi / Register: LN.2012/NO.3, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 95 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Rep
Sitasi / Register: LN.2011/NO.145, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
Sitasi / Register: LN.2011/NO.144, LL SETKAB : 17 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya
Sitasi / Register: LN.2011/NO.143, LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2011/NO.142, LL SETKAB : 43 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2011/NO.142, LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 90 Tahun 2011 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Sitasi / Register: bpkp.go.id : 2 Hlm
peraturan presiden2011
Perpres No. 89 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) Mengenai Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat AIPA di Jakarta (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The ASEAN Inter-Parliamentary Assemb
Sitasi / Register: LN.2011/NO.129, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
Sitasi / Register: LN.2011/NO.128, LL SETKAB : 152 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun
Sitasi / Register: LN.2011/NO.127, LL SETKAB : 139 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
Sitasi / Register: LN.2011/NO.126, LL SETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 84 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LN.2011/NO.117, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi
Sitasi / Register: LN.2011/NO.114, LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 82 Tahun 2011 tentang Pengesahan Agreement Recognizing The International Legal Personality Of The International Rice Research Institute (Persetujuan Pengakuan Status Hukum Internasional atas Lembaga Penelitian Padi Internasional)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.112, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 81 Tahun 2011 tentang Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.110, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian
Sitasi / Register: LN.2011/NO.109, LL SETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions (Konvensi Tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.102, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LN.2011/NO.101A, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 75 Tahun 2011 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The ASEAN-China Centre Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The Peoples's Republic Of China (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pend
Sitasi / Register: LN.2011/NO.100, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 74 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Multilateral Agreement On Air Services (Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Within The ASEAN Sub-Region (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga d
Sitasi / Register: LN.2011/NO.99, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 72 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 70 Tahun 2011 tentang Pengesahan Protocol 1 Designation Of Transit Transport Routes And Facilities (Protokol 1 Penetapan Rute-rute dan Fasilitas Angkutan Transit)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.97, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 69 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Sitasi / Register: LN.2011/NO.92, BPHN.GO.ID : 6 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Sitasi / Register: LL SETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
Sitasi / Register: LL SETKAB : 123 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 60 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitrase Hesham Al-Warraq di Bawah Organisasi Konferensi Islam
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 dan ASEAN Para Games VI Tahun 2011
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 58 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 57 Tahun 2011 tentang Pengesahan Letter Of Understanding For The Amendment Of The Product Specific Rules Set Out In Appendix 2 Of Annex 3 Of The Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries O
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LL SETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar
Sitasi / Register: LL SETKAB : 116 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 54 Tahun 2011 tentang Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-negara Anggota D-8)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.85, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 52 Tahun 2011 tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Pembayaran Pensiun Bulan September 2011
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 51 Tahun 2011 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 43 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.80, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 46 Tahun 2011 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 94 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 44 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Penggunaan Energi Atom untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On The
Sitasi / Register: LN.2011/NO.69, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
Sitasi / Register: LL : 4 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 42 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indoensia And The Government Of The Republic Of Korea
Sitasi / Register: LN.2011/NO.68, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 41 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL : 5 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 39 Tahun 2011 tentang Penghasilan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL : 5 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 38 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada Menteri Keuangan untuk Melakukan Penanganan Permohonan Arbitase di International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) oleh Rafat Ali Rizvi
Sitasi / Register: LL : 4 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Per
Sitasi / Register: LN.2011/NO.67, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LL : 3 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LL : 4 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 34 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt On Economic And T
Sitasi / Register: LN.2011/NO.63, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
Sitasi / Register: Daya Air MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 33 Bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Bentuk Si
peraturan presiden2011
Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Sitasi / Register: LL : 9 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 31 Tahun 2011 tentang Pengesahan Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Sistem Preferensi Perdagangan Antar Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.57, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis
Sitasi / Register: LL : 20 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012
Sitasi / Register: LL : 6 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
Sitasi / Register: LL : 14 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011
Sitasi / Register: LL : 4 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.55, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 25 Tahun 2011 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People'S Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai K
Sitasi / Register: LN.2011/NO.54, DJPP.DEPKUMHAM.GO.ID : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 24 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Kerja Sama di Bidang Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Pemuda (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Governmen
Sitasi / Register: LN.2011/NO.53, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014
Sitasi / Register: LL : 16 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki
Sitasi / Register: LL : 4 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 21 Tahun 2011 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat
Sitasi / Register: LL : 3 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial
Sitasi / Register: LL : 3 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan International Sugar Agreement, 1992 (Persetujuan Gula Internasional, 1992)
Sitasi / Register: LN.2011/NO.37, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL : 24 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional
Sitasi / Register: DJPP.DEPKUMHAM.GO.ID : 18 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 16 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerja Sama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Cabinet Of Ministers Of Ukraine
Sitasi / Register: LN.2011/NO.35, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
Sitasi / Register: LL : 3 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk
Sitasi / Register: LL : 4 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 13 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss Mengenai Pembebasan Visa Bersama bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Swiss Federal Council On Mutual
Sitasi / Register: LN.2011/NO.33, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LL : 5 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Jawa Tengah
Sitasi / Register: LL : 5 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Sitasi / Register: LL : 8 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 9 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Memberikan Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Sitasi / Register: LL : 4 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LL : 7 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014
Sitasi / Register: LL : 5 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
Sitasi / Register: LL : 25 HLM.
peraturan presiden2011
Perpres No. 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 4 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America On Scientific And Tech
Sitasi / Register: LN.2011/NO.13, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden
Sitasi / Register: LL SETKAB : 14 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 2 Tahun 2011 tentang Honorarium bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2011
Perpres No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Sitasi / Register: LN.2011, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 88 Tahun 2010 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 87 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 85 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 84 Tahun 2010 tentang Pengesahan Joint Convention On The Safety Of Spent Fuel Management And On The Safety Of Radioactive Waste Management (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.154, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 83 Tahun 2010 tentang Pemberian Uang Penghargaan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LL SETKAB : 24 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 80 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On The ASEAN Harmonized Electrical And Electronic Equipment Regulatory Regime (Persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.145, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
Sitasi / Register: LL SETKAB : 21 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 77 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 76 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 75 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 74 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 73 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 69 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 66 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keenam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.133, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkunga
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 25 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 60 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.114, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 59 Tahun 2010 tentang Pengesahan Final Acts Universal Postal Union As The Result Of The 24Th Geneva Congres, Swiss 2008 (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, Sebagai Hasil Kongres ke-24 di Jenewa, Swiss 2008)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.113, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 45 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Investment Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Me
Sitasi / Register: LN.2010/NO.105, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 56 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Pe
Sitasi / Register: LN.2010/NO.104, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan Penyuluh Kehutanan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 139 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 30 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010 M
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 50 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit /FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 48 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Dukungan Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Investment Support Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America) Beserta Pengatur
Sitasi / Register: LN.2010/NO.88, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 47 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Peru On Technical And Economic Cooper
Sitasi / Register: LN.2010/NO.87, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Sitasi / Register: LL SETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 45 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Kerja Sama Ekonomi (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria On Economic Cooperation)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.80, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 44 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic Of Indonesia and The Government of The Republic O
Sitasi / Register: LN.2010/NO.79, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 43 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovak Rep
Sitasi / Register: LN.2010/NO.78, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai
Sitasi / Register: LN.2010/NO.77, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Sitasi / Register: LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
peraturan presiden2010
Perpres No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Sitasi / Register: LL SETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 25 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: LL SETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 30 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditandatangani di Kuala Lumpur Tanggal 12 September 1991 (Protocol Amending The Agreement Between The Government O
Sitasi / Register: LN.2010/NO.65, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
Sitasi / Register: LL SETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 290 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 33 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas
Sitasi / Register: LL SETKAB : 23 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 20 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The State Of Kuwait On Economic And Technical Co-Operation)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.56, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 19 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.55, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 18 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Investment Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of South East Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdas
Sitasi / Register: LN.2010/NO.54, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 17 Tahun 2010 tentang Pengesahan Instrument For The Amandment Of The Constitution Of The International Labour Organisation, 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, 1997)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.53, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara Lainnya
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 21 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 14 Tahun 2010 tentang Pengesahan Proposed Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional untuk Meningkatkan Suara dan Keik
Sitasi / Register: LN.2010/NO.41, LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LL SETKAB : 16 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri
Sitasi / Register: LL SETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 92 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 8 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Service (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.13, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 7 Tahun 2010 tentang Pengesahan Intergovernmental Agreement On The Asian Highway Network (Persetujuan Antar Negara tentang Jaringan Jalan Asia)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.12, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Tenaga Listrik Terbarukan, Batubara, dan Gas
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The
Sitasi / Register: LN.2010/NO.3, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Dagang ASEAN)
Sitasi / Register: LN.2010/NO.2, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2010
Perpres No. 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Ru
Sitasi / Register: LN.2010/NO.1, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padangpanjang Menjadi Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Neg
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Association Of Southeast Asia Nation (ASEAN) di Jakarta
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 55 Tahun 2009 tentang Pengesahan Final Acts Of The Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-akta Akhir yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006)
Sitasi / Register: LN.2009/NO.177, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 16 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement On Comprehensive Economic Patnership Among Member States Of The Association Of Southest Asian Nation And Japan (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang)
Sitasi / Register: LN.2009/NO.174, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 49 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement Betwen The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Sosialist Republic Of Srilangka On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official/Service Passport (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia da
Sitasi / Register: LN.2009/NO.173, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 47 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amandement To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material (Perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)
Sitasi / Register: LN.2009/NO.162, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Minyak Bahan Bakar Tertentu
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 41 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H / 2009 M
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 38 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Azerbaijan O
Sitasi / Register: LN.2009/NO.122, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 37 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Paraguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of Republic Of Indonesia And The Government Of Paraguay On Visa E
Sitasi / Register: LN.2009/NO.121, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 36 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan (Trade Agreement Between The Government Of The Republik Indonesia And The Government Of The Republic Of Uzbekistan)
Sitasi / Register: LN.2009/NO.120, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 35 Tahun 2009 tentang Honorarium bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 34 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendments To The Agreement Establishing The ASEAN Promotion Center On Trade, Investment And Tourism (Perubahan terhadap Persetujuan Mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN di Bidang Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata)
Sitasi / Register: LN.2009/NO.117, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 33 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Denmark Concerning The Promotion And Protection Of Investment (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark Mengenai Pen
Sitasi / Register: LN.2009/NO.116, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LL BPHN.GO.ID : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
Sitasi / Register: LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 28 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Economic And Tech
Sitasi / Register: LN.2009/NO.97, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LL SETKAB : 29 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas)
Sitasi / Register: LN.2009/NO.93, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Sitasi / Register: Daya Lokal MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 22 Bentuk Pe
peraturan presiden2009
Perpres No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agrement On Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Mengenai Pembebasan Visa)
Sitasi / Register: LN.2009/NO.75, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 18 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa bagi Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Tunisia On Visa
Sitasi / Register: LN.2009/NO.74, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 15 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 14 Tahun 2009 tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 23 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 8 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Amending The Agreement And Protocol Between The Republic Of Indonesia And The Swiss Confederation For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income (Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol antara Republik Indonesia dan Konfe
Sitasi / Register: LN.2009/NO.52, LL SETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 7 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of The Republik Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On The Promotio
Sitasi / Register: LN.2009/NO.51, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN.2009/NO.50, LL SETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
Sitasi / Register: LL SETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan K
Sitasi / Register: LL SETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2009
Perpres No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
Sitasi / Register: LLSETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 78 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 2006 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 2006)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 208, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On The ASEAN Power Grid (Memorandum Saling Pengertian Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 208, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 76 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Associaton Of Southeast Asia Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Mekanisme Penyel
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 207, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh
Sitasi / Register: LLSETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 73 Tahun 2008 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 71 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat Tentang Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexican States On Educational And
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 173, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 70 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sitasi / Register: LLSETKAB : 14 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 68 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yunani Tentang Kerja Sama Kebudayaan dan Pendidikan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Hellenic Republic On Cultural and Educati
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 167, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 67 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of The Netherlands On Mutual Administrative Assistance For The Proper Application Of Customs Law And For The Prevention Investigation And Combatting Of Custom Offences (Persetujuan antara Pemerin
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 156, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 66 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreement On Promotion And Reciprocal Protection Of Investment Between The Government Of The Republic O
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 155, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 65 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The ASEAN-Korea Centre Between The Member Countries Of The Association of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea Memorandum (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian ASEAN-Korea Centre antara N
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 154, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 64 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Brasil Mengenai Pembebasan Visa Untk Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of Indonesia And The Government Of The Federation Republic Of Brazil On Visa Exempt
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 153, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 152, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 62 Tahun 2008 tentang Penetapan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, Pensiun, dan Dana Alokasi Umum Bulan Oktober 2008
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika
Sitasi / Register: LLSETKAB : 22 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 60 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austrian Federal Government On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria Mengenai Pembebasan V
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 129, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Statute Of The International Institute For The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 128, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 58 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensip (Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republ
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 126, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 57 Tahun 2008 tentang Pengesahan Multilateral Agreement Among D-8 Member Countries On Administrative Assistance In Custom Matters (Persetujuan Multilateral Antar Negara-Negara D-8 Mengenai Bantuan Administratif di Bidang Kepabeanan)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 125, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 56 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputi Gubernur Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sitasi / Register: LLSETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
Sitasi / Register: LL SETKAB : 60 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 52 Tahun 2008 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 114, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 51 Tahun 2008 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Third Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 113, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LLSETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 47 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 16 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 41 Tahun 2008 tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 87, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan General Regulations Of The Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 86, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) Beserta Final Protocol To The Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)
Sitasi / Register: LN.2008/NO.85, LL SETKAB : 3 HLM.
peraturan presiden2008
Perpres No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 37 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement To Establish And Implement The ASEAN Single Window (Persetujuan Untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) Beserta Protocol To Establish And Implement The ASEAN Single Window (Protokol Untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Win
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 75, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For An Economic Partnership (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi)
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah Dan Teknisi Gigi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 33 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN Mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 73, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 31 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Czech Republic On Economic Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Kerja Sama Ekonomi)
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 72, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 29 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Finland On The Promotion and The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan dan Per
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 71, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
Sitasi / Register: LLSETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Sitasi / Register: LLSETKAB : 99 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 22 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’S Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 17 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement On Economic and Technical Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 15 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 13 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
Sitasi / Register: Daya Air MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 12 Bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Bentuk Singkat Perpres Tahun 2008
peraturan presiden2008
Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window
Sitasi / Register: LLSETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: LLSETKAB : 24 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 6 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government of The Russ
Sitasi / Register: LN. 2008/No. 9, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 5 Tahun 2008 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 4 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 14 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penggunaan Sebagian dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju dari Taman Miniatur Indonesia Indah dan Arena Pramuka Cibubur
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2008
Perpres No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Sitasi / Register: LLSETKAB : 22 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2008
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 148, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 107 Tahun 2007 tentang Honorarium Bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LLSETKAB : 17 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 103 Tahun 2007 tentang Pengesahan Regional Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas And Degrees In Higher Education In Asia And The Pacific (Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah, dan Gelar Pendidikan Tinggi di Asia dan Pasifik)
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 141, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 102 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention On Technical and Vocational Education (Konvensi mengenai Pendidikan Teknik dan Kejuruan)
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 140, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping In Sport (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga)
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 139, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 100 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agrrement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The Trepublic Of Chile On Economic and Technical Coo
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 138, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 98 Tahun 2007 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 97 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LLSETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 93 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 92 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Mengenai Kerjasama di Bidang Kebudayaan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea On Cultural Cooperation)
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 121, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LLSETKAB : 22 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 88 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 87 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Goverment Of The Republik Of Indonesia and The Goverment Of The State
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 114, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: LLSETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 84 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of The State Of Qatar For The Promoti
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 95, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: LLSETKAB : 16 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 81 Tahun 2007 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kristen Negeri Manado
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 80 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement On Information Exchange and Establishment Of Communication Procedures (Persetujuan Tentang Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi)
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 88, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 79 Tahun 2007 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Keempat Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 87, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda)
Sitasi / Register: LN. 2007/No. 81, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Sitasi / Register: LLSETKAB : 14 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 75 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 74 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 72 Tahun 2007 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 71 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 69 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 68 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 67 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 66 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 63 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 62 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 60 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat,
Sitasi / Register: LLSETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 53 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 52 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
Sitasi / Register: N 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 35 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 34 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 33 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
Sitasi / Register: LN 2007/ No. , LL SETNEG : 9 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 31 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 30 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 12 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 21 Tahun 2007 tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Bosnia And Herzegovina
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 20 Tahun 2007 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 11 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 6 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Per
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerin
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Sitasi / Register: LN 2007 , LL SETNEG : 8 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
Sitasi / Register: LN 2007/ No. 41 , LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention On International Interests In Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan Bergerak) Beserta Protocol To The Convention On International Interests In Mobile Equipmen On Matters Specific To Aircraft Equipment (Prot
Sitasi / Register: LN 2007/ No. 39 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 5 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 6 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 4 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 2 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
Sitasi / Register: LN 2007, LL SETNEG : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN)
Sitasi / Register: LN 2007/ No. 32 , LL SETNEG : 3 HLM
peraturan presiden2007
Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
Sitasi / Register: LN.2007 , LL SETNEG : 20 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Ambon
Sitasi / Register: LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 110 Tahun 2006 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
Sitasi / Register: LLSETKAB : 17 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 108 Tahun 2006 tentang Penghasilan Bagi Ketua Dan Anggota Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 106 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
Sitasi / Register: LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 105 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 104 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 102 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran Framework (Agreement On Comprehensive Trade And Economic Partnership Between The Gove
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 103, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 101 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran Tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Kepabeanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 102, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 100 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Korban Konflik dan/atau Terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 99 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Ekonomi Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia (Agreement On Economic Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Slovak Republic)
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 101, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 98 Tahun 2006 tentang Pengesahan Seventh Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Ketujuh Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia)
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 100, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 97 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Pembebasan Visa (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Ecuador On Visa Exemption)
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 99, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial
Sitasi / Register: LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 26 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 93 Tahun 2006 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2007
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 92 Tahun 2006 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 91 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 88 Tahun 2006 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Sebagai Petugas Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 87 Tahun 2006 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wak
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
peraturan presiden2006
Perpres No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 82 Tahun 2006 tentang Honorarium Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, dan Remunerasi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe A
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 80 Tahun 2006 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 78 Tahun 2006 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 77 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Menjadi Institut Seni Indonesia Surakarta
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 76 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 74 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 70 Tahun 2006 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 69 Tahun 2006 tentang Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The Russian Federation On Economic And Development Cooperation (Persetujuan Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan B
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 54, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 68 Tahun 2006 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People'S Republic Of Bangladesh For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 53, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 24 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 63 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 56 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, R
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 18 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran Tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of T
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 43, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 17 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Ecuador On Economic And Technical C
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 42, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 16 Tahun 2006 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Basic Agreement On The ASEAN Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN)
Sitasi / Register: LN. 2006/No. 41, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Pendidikan Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 23 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LLSETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LLSETKAB : 23 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah diubah dengan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2006
Perpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerin
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
Sitasi / Register: LLSETKAB : 14 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
Sitasi / Register: LLSETKAB : 10 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 80 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 79 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja
Sitasi / Register: LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 75 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 73 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 72 Tahun 2005 tentang Pengesahan Agreement On The Network Of Aquaculture Centres In Asia And The Pacific As Amended By The Governing Council At Its 14th Meeting, 28 March - 01 April 2003, Yangon, Myanmar (Persetujuan Mengenai Jaringan Pusat-Pusat Akuakultur di Asia dan Pasifik Sebagaiman
Sitasi / Register: LN.2005/NO.132, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LLSETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing dalam Rangka Hibah Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
Sitasi / Register: LLSETKAB : 21 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LL SETNEG : 18 HLM.
peraturan presiden2005
Perpres No. 66 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Anggota Dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 19 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 60 Tahun 2005 tentang Pengesahan Framework Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Secretariat Of The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal On The Establishment Of A Basel Convention Regional Centre
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 98, LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 59 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 97, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Dan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 56 Tahun 2005 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 53 Tahun 2005 tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amendment To The Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya)
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 60, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahanbahan Yang Merusak Lapisan Ozon)
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 59, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 45 Tahun 2005 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2006
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention On Maritime Liens And Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional Tentang Piutang Maritim Dan Mortgage, 1993)
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 58, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 41 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN.2005/NO.42, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 37 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: LLSETKAB : 16 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Beijing atas Protokol Montreal Tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon)
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 37, LLSETKAB : 37 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 36, LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: LLSETKAB : 29 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Sitasi / Register: LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 26 Tahun 2005 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 25 Tahun 2005 tentang Tim Dokter Kepresidenan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 11 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 13 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek
Sitasi / Register: LLSETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
Sitasi / Register: LN. 2005 No. 21, TLN No. 4479
peraturan presiden2005
Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 15 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional
Sitasi / Register: LLSETKAB : 12 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Sitasi / Register: LLSETKAB : 18 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004
Sitasi / Register: LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2
Sitasi / Register: LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 63 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LLSETKAB : 66 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 11, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Protocol On The Authentic Six-Language Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Keenam Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 9, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pengesahan Protocol On The Authentic Quinquelingual Text Of The Convention On International Civil Aviation, Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Kelima Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944)
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 8, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bolivar Venezuela Mengenai Kerjasama Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 7, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 3 Tahun 2005 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan
Sitasi / Register: LN. 2005/No. 6, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2005
Perpres No. 1 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
Sitasi / Register: LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden2004
Perpres No. 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I
Sitasi / Register: LL SETNEG : 6 HLM.
peraturan presiden2004
Perpres No. 4 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN)
Sitasi / Register: LN.2004/NO.164, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden2004
Perpres No. 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2005
Sitasi / Register: Subjek APBD - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
peraturan presiden2004
Perpres No. 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN.2004/No.160
peraturan presiden2004
Perpres No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
peraturan presiden1966
Perpres No. 7 Tahun 1966 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Sitasi / Register: LN. 1966/No. 20, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1966
Perpres No. 6 Tahun 1966 tentang Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Pengadilan Negeri di Irian Barat
Sitasi / Register: LN. 1966/No. 18, TLN. No. 2802, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1966
Perpres No. 5 Tahun 1966 tentang Penyedian Devisa Untuk Perusahaan-Perusahaan Negara (P.N.-P.N.) dan Unit-Unit Lainnya dalam Lingkungan Departemen Pertambangan dari Hasil Ekspor yang diselenggarakannya
Sitasi / Register: LN. 1966/No. 16, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1966
Perpres No. 4 Tahun 1966 tentang Bonus Ekspor
Sitasi / Register: LN. 1966/No. 9, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1966
Perpres No. 3 Tahun 1966 tentang Pengamanan Bidang Iuran Negara
Sitasi / Register: LN. 1966/No. 8, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1966
Perpres No. 2 Tahun 1966 tentang Otoritas Jalan Raya Jagorawi
Sitasi / Register: LN. 1966/No. 6, LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden1966
Perpres No. 1 Tahun 1966 tentang Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965
Sitasi / Register: LN. 1966/No. 5, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 23 Tahun 1965 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Swasta
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 120, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 22 Tahun 1965 tentang Pengawasan atas Perkembangan Harga Barang dan Jasa yang diproduksikan Oleh Perusahaan Swasta
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 119, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 21 Tahun 1965 tentang Kalkulasi Biaya dan Penetapan Harga Jual Barang dan Jasa yang dikuasai Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 118, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 20 Tahun 1965 tentang Premi Ekspor
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 109, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 19 Tahun 1965 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1964, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Lembaran-Negara Tahun 1964 Nomor 47)
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 106, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 18 Tahun 1965 tentang Penguasaan Persediaan dan Penyaluran Bahan-Bahan Pokok Kebutuhan Hidup Sehari-Hari
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 105, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 17 Tahun 1965 tentang Penghematan dan Penjualan Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 104, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 16 Tahun 1965 tentang Pengangkutan Kebutuhan dan Hasil-Hasil Perusahaan Industri dan Tambang Negara
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 103, LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 15 Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 93, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 80, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 13 Tahun 1965 tentang Perobahan atau Penambahan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1964, Tentang Otorita Jalan Raya
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 72, LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 12 Tahun 1965 tentang Tidak Diumumkan (Rahasia)
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 69, LLSETKAB
peraturan presiden1965
Perpres No. 11 Tahun 1965 tentang Tidak Diumumkan (Rahasia)
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 68, LLSETKAB
peraturan presiden1965
Perpres No. 10 Tahun 1965 tentang Tidak Diumumkan (Rahasia)
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 67, LLSETKAB
peraturan presiden1965
Perpres No. 9 Tahun 1965 tentang Tentang Tidak Diumumkan (Rahasia)
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 66, LLSETKAB
peraturan presiden1965
Perpres No. 8 Tahun 1965 tentang Tidak Diumumkan (Rahasia)
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 65, LLSETKAB
peraturan presiden1965
Perpres No. 7 Tahun 1965 tentang Tunjangan Perjalanan Tetap
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 42, TLN. No. 2751, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 6 Tahun 1965 tentang Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Kepolisian yang Kedudukannya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1964 dalam Hal Terjadi Kenaikan Pangkat
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 38, TLN. No. 2748, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 5 Tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 33, LLSETKAB : 7 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 4 Tahun 1965 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1964
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 31, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 3 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Keraton Yogyakarta
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 13, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 2 Tahun 1965 tentang Peraturan Pokok Organisasi Perusahaan Sejenis
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 4, LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden1965
Perpres No. 1 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Pura Paku Alaman
Sitasi / Register: LN. 1965/No. 1, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 47 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Aparatur Distribusi
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 142, LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 46 Tahun 1964 tentang Pemberian Perbaikan Penghasilan Kepada Bekas Pegawai Sipil/Anggota Angkatan Kepolisian Negara/Angkatan Kepolisian Negara/Anggota Militer/Menteri Negara dan Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Serta Janda dan Anak Yatim-Piatunya
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 136, TLN. No. 2719, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 45 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1963, Tentang Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.G.P.N. 1961
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 135, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 44 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 134, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 43 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 133, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 42 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota M.P.R.S.
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 132, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 41 Tahun 1964 tentang Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat.
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 129, TLN. No. 2714, LLSETKAb : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 40 Tahun 1964 tentang Kedudukan Keuangan Gubernur/Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 128, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 39 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963 Tentang Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat ke dalam "P.G.P.N. 1961"/"P.G.Pol. 1961"
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 127, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 38 Tahun 1964 tentang Penyerahan Bus dan/atau Truk Milik Instansi-Instansi Negara/Daerah dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya Kepada P.T. Perusahaan Angkutan "Tavip"
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 125, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 37 Tahun 1964 tentang Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 122, LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 36 Tahun 1964 tentang Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Istana Mangkunegaran
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 103, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 35 Tahun 1964 tentang Nilai Lawan Rupiah Untuk Aktivitas-Aktivitas Perusahaan Minyak
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 102, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 34 Tahun 1964 tentang Peraturan Penghasilan Anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Propinsi Irian Barat
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 99, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 33 Tahun 1964 tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 92, TLN. No. 2685, LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-GR
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 91, TLN. No. 2684, LLSETKAB : 29 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 31 Tahun 1964 tentang Badan Ekonomi dan Keuangan
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 90, TLN. No. 2678, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 30 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden No. 19/1964 Tentang Pengaturan dan Pengapalan Muatan Ekspor dan Impor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 83, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 29 Tahun 1964 tentang Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Keraton Surakarta
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 82, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 28 Tahun 1964 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 29) Tentang Pendirian Perusahaan Negera Irian Bhakti
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 79, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 27 Tahun 1964 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Dewan Produksi Nasional Untuk Bahan Makanan dan Bahan-Bahan Ekspor Pertanian
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 76, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 26 Tahun 1964 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1963 Tentang Distribusi Bahan/Barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 75, TLN. No. 2669, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 25 Tahun 1964 tentang Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Untuk Mengatasi Keadaan Sekarang dan Waktu Dekat
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 68, LLSETKAB : 13 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 24 Tahun 1964 tentang Pembayaran Gaji Pensiun dan Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada (Bekas) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Pejabat-Pejabat Negeri Lainnya di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau yang Meliputi Kawedanaan Tan
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 67, TLN. No. 2666, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 23 Tahun 1964 tentang Lalu Lintas Barang dan Uang di Pelabuhan Bebas Sabang
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 65, TLN. No. 2661, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 22 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Bebas Sabang
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 64, TLN. No. 2660, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 21 Tahun 1964 tentang Surat Pendorong Produksi Tambahan Untuk Ekspor dari Ex-Daerah Konsinyasi Counter Impor
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 62, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 20 Tahun 1964 tentang Pengawasan atas Kegiatan-Kegiatan Perusahaan Dagang Negara dan Perusahaan Negara di Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 58, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 19 Tahun 1964 tentang Pengaturan dan Pengapalan Muatan Ekspor dan Impor Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 50, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 18 Tahun 1964 tentang Pembinaan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayaran
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 49, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 17 Tahun 1964 tentang Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera
Sitasi / Register: LN.1964/NO.48, TLN NO.2649, LL PERATURAN.GO.ID: 8 HLM.
peraturan presiden1964
Perpres No. 16 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggotan DPRGR (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 250)
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 47, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 46, TLN. No. 2648, LLSETKAB : 10 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 14 Tahun 1964 tentang Lembaga Persahabatan Antar Bangsa di Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 33, TLN. No. 2642, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 13 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan Perangsang Ekspor
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 30, TLN. No. 2639, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 12 Tahun 1964 tentang Panitia Negara BAPPENAS Urusan Standardisasi dan Normalisasi
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 28, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 11 Tahun 1964 tentang Panitia Negara BAPPENAS Urusan Perencanaan Tenaga Pembangunan
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 27, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 10 Tahun 1964 tentang Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Pembiayaan
Sitasi / Register: Pembiayaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 1964 tentang Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Pembiayaan T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 10 Bentuk Peraturan Presiden (Perpres
peraturan presiden1964
Perpres No. 9 Tahun 1964 tentang Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Alam
Sitasi / Register: Alam MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 1964 tentang Panitia Negara BAPPENAS Urusan Sumber-Sumber Alam T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 9 Bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Bentuk Singk
peraturan presiden1964
Perpres No. 8 Tahun 1964 tentang Pengawasan dan Penilaian Pembangunan
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 24, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 7 Tahun 1964 tentang Panitia Negara BAPPENAS Urusan Statistik
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 23, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 6 Tahun 1964 tentang Panitia Negara BAPPENAS Urusan Tata-Cara dan Peraturan-Peraturan
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 22, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 5 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 19, LLSETKAB : 2636, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 4 Tahun 1964 tentang Dewan Produksi Nasional untuk Bahan Makanan dan Bahan-Bahan Ekspor Pertanian
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 16, TLN. No. 2630, LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 3 Tahun 1964 tentang Penyesuaian Tugas dan Organisasi Dewan Bahan Makanan
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 12, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 2 Tahun 1964 tentang Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 6, TLN No. 2618, LLSETKAB : 9 HLM
peraturan presiden1964
Perpres No. 1 Tahun 1964 tentang Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional (Disempurnakan)
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 4, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 27 Tahun 1963 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 118, TLN. No. 2604, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 26 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 250), Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 116, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 25 Tahun 1963 tentang Pemberian Perbaikan-Penghasilan/Penghasilan-Peralihan Kepada Bekas Anggota Militer Serta Janda dan Anak Yatim-Piatunya
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 115, LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 24 Tahun 1963 tentang Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1964/No. 111, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 23 Tahun 1963 tentang Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat Kedalam P.G.P.N.-1961/P.G.-Pol.-1961
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 107, TLN. No. 2597, LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 104, TLN. No. 2596, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 21 Tahun 1963 tentang Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan Penjabat-Penjabat Negeri Lainnya di Daerah Kepulauan Riau yang Meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga, Karimun dan Pulau Tujuh
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 99, TLN. No. 2593, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 20 Tahun 1963 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Proyek-Proyek yang dibiayai dengan Kredit Luar Negeri Atas Dasar "Production Sharing"
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 97, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 19 Tahun 1963 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan Serta Pemakaian Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal Diluar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 85, TLN. No. 2584, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 18 Tahun 1963 tentang Lektur Asal Luar Negeri Bagi Mahasiswa
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 84, TLN. No. 2583, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 17 Tahun 1963 tentang Pemberian Perbaikan Penghasilan/Penghasilan Peralihan Kepada Bekas Menteri Negara dan Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Serta Janda dan Anak Yatim Piatunya
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 83, TLN. No. 2582, LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 16 Tahun 1963 tentang Pemberian Perbaikan Penghasilan Kepada Penerima "Tunjangan Bekas Presiden"
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 82, TLN. No. 2581, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 15 Tahun 1963 tentang Badan Urusan Karet Rakyat
Sitasi / Register: Ln. 1963/No. 65, LLSETKAB : 6 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 14 Tahun 1963 tentang Pemberian Bantuan Berupa Uang dan Pakaian Kepada Guru
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 59, TLN. No. 2553, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 13 Tahun 1963 tentang Penertiban Pembangunan Baru disepanjang Jalan Antara Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur, di luar Batas-Batas Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya, Daerah Swatantra Tingkat II Bogor dan Daerah Swatantra Tingkat II Cianjur
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 55, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 12 Tahun 1963 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara dan Tugas Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Propinsi Irian Barat.
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 42, LLSETKAB : 4 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 11 Tahun 1963 tentang Kopra
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 41, LLSETKAB : 8 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 10 Tahun 1963 tentang Distribusi Bahan/Barang Pokok Keperluan Hidup Bagi Pegawai Negeri
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 36, TLN. No. 2547, LLSETKAB : 3 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 9 Tahun 1963 tentang Pemberian Perbaikan-Penghasilan/Penghasilan Peralihan Kepada Bekas Pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara Serta Janda dan Anak Yatim-Piatunya
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 35, TLN. No. 2546, LLSETKAB : 5 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 8 Tahun 1963 tentang Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum Menurut P.G.P.N. 1961
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 34, TLN. No. 2545, LLSETKAB : 2 HLM
peraturan presiden1963
Perpres No. 7 Tahun 1963 tentang Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dalam Rangka Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi
Sitasi / Register: LN. 1963/No. 33, LLSETKAB : 3 HLM
keppres2026
Keppres No. 14 Tahun 2026 tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
keppres2026
Keppres No. 9 Tahun 2026 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bali-Penida, Wilayah Sungai Pompengan-Larona, Wilayah Sungai Saddang, dan Wilayah Sungai Parigi-Poso
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2026
Keppres No. 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
keppres2026
Keppres No. 7 Tahun 2026 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Program Prioritas Presiden
Sitasi / Register: Keppres No. 7 Tahun 2026, peraturan.bpk.go.id
keppres2026
Keppres No. 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
keppres2026
Keppres No. 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
keppres2025
Keppres No. 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2025
Keppres No. 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
keppres2025
Keppres No. 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Sula, Pengadilan Agama Kabupaten Halmahera Barat, Pengadilan Agama Kabupaten Buton Utara, Pengadilan Agama Kabupaten Buton Tengah, Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Aru, Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Mentawa
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 11 hlm.
keppres2025
Keppres No. 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, Pengadilan Negeri Kabupaten Morowali, Pengadilan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Pengadilan Negeri Kabupaten Bangka Selatan, P
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 14 hlm.
keppres2025
Keppres No. 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2025
Keppres No. 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
keppres2025
Keppres No. 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
keppres2025
Keppres No. 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
keppres2025
Keppres No. 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
keppres2025
Keppres No. 22 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2025
Keppres No. 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
keppres2025
Keppres No. 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
keppres2025
Keppres No. 8 Tahun 2025 tentang Peningkatan Status 4 (Empat) Pangkalan Tentara Nasional lndonesia Angkatan Udara dan 1 (Satu) Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Pendidikan dari Tipe B menjadi Tipe A
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2025
Keppres No. 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
keppres2025
Keppres No. 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2025
Keppres No. 4 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2025
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2025
Keppres No. 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
keppres2025
Keppres No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
keppres2024
Keppres No. 34 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2024
Keppres No. 32 Tahun 2024 tentang Pembubaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2024
Keppres No. 31 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 28 Tahun 2024 tentang Tim Perunding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran)
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 8 hlm.
keppres2024
Keppres No. 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Corporate Registers Forum
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 26 Tahun 2024 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak (High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships) dan Forum Indonesia-Afrika (Indonesia-Africa Forum) Ke-2
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 17 hlm.
keppres2024
Keppres No. 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
keppres2024
Keppres No. 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dan Pekan Paralimpiade Nasional XVII Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 9 hlm.
keppres2024
Keppres No. 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
keppres2024
Keppres No. 20 Tahun 2024 tentang Hari Kewirausahaan Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2024
Keppres No. 18 Tahun 2024 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah
Sitasi / Register: Keppres No. 18 Tahun 2024, peraturan.bpk.go.id
keppres2024
Keppres No. 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
keppres2024
Keppres No. 16 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2024
Keppres No. 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
keppres2024
Keppres No. 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2024
Keppres No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 12 hlm.
keppres2024
Keppres No. 12 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowah Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara
Sitasi / Register: https://jdih.setneg.go.id/
keppres2024
Keppres No. 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 8 Tahun 2024 tentang Hari-hari Libur
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2024
Keppres No. 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2024
Keppres No. 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan lbadah Haji dan Nilai Manfaat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 5 hlm.
keppres2024
Keppres No. 5 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 2 hlm.
keppres2024
Keppres No. 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 22 hlm.
keppres2024
Keppres No. 3 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2024
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 24 hlm.
keppres2023
Keppres No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2023
Keppres No. 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
keppres2023
Keppres No. 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
keppres2023
Keppres No. 23 Tahun 2023 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: Keppres No. 23 Tahun 2023, peraturan.bpk.go.id
keppres2023
Keppres No. 22 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Federation Internationale de Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 9 hlm.
keppres2023
Keppres No. 21 Tahun 2023 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2023
Keppres No. 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum) Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 16 hlm.
keppres2023
Keppres No. 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 2 hlm.
keppres2023
Keppres No. 18 Tahun 2023 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2023
Keppres No. 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2023
Keppres No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg,go.id: 3 hlm.
keppres2023
Keppres No. 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
Sitasi / Register: jdih.setneg,go.id: 2 hlm.
keppres2023
Keppres No. 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: jdih.setneg,go.id: 5 hlm.
keppres2023
Keppres No. 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional
Sitasi / Register: jdih.setneg,go.id: 4 hlm.
keppres2023
Keppres No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2023
Keppres No. 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisation for Economic Cooperation and Development Competition Committee
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2023
Keppres No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 9 hlm.
keppres2023
Keppres No. 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
keppres2023
Keppres No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2023
Keppres No. 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
keppres2023
Keppres No. 6 Tahun 2023 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bali
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
keppres2023
Keppres No. 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada the Association of Southeast Asian Nations Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 18 hlm.
keppres2023
Keppres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 9 hlm.
keppres2023
Keppres No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2023
Keppres No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai Menjadi Pengadilan Negeri Natuna
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2023
Keppres No. 1 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 Tahun 2024
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 20 hlm.
keppres2022
Keppres No. 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2022
Keppres No. 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2022
Keppres No. 24 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2022
Keppres No. 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2022
Keppres No. 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2022
Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
keppres2022
Keppres No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2022
Keppres No. 14 Tahun 2022 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2022
Keppres No. 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
keppres2022
Keppres No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2022
Keppres No. 11 Tahun 2022 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Barat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2022
Keppres No. 10 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
keppres2022
Keppres No. 9 Tahun 2022 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2022
Keppres No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
keppres2022
Keppres No. 6 Tahun 2022 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 2 hlm.
keppres2022
Keppres No. 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
keppres2022
Keppres No. 4 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
keppres2022
Keppres No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 15 hlm.
keppres2022
Keppres No. 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
keppres2021
Keppres No. 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
keppres2021
Keppres No. 21 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
keppres2021
Keppres No. 20 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-7 Tahun 2022 (7th Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022)
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 18 hlm.
keppres2021
Keppres No. 19 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada The ASEAN Center of Military Medicine
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2021
Keppres No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
keppres2021
Keppres No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 8 hlm.
keppres2021
Keppres No. 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
keppres2021
Keppres No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2021
Keppres No. 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 19 hlm.
keppres2021
Keppres No. 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
keppres2021
Keppres No. 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
keppres2021
Keppres No. 9 Tahun 2021 tentang Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 8 hlm.
keppres2021
Keppres No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasioal Periode Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
keppres2021
Keppres No. 7 Tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
keppres2021
Keppres No. 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 7 hlm.
keppres2021
Keppres No. 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 2 hlm.
keppres2021
Keppres No. 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 2 hlm.
keppres2021
Keppres No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 9 hlm.
keppres2021
Keppres No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
keppres2020
Keppres No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
keppres2020
Keppres No. 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
keppres2020
Keppres No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 10 hlm.
keppres2020
Keppres No. 19 Tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 9 hlm.
keppres2020
Keppres No. 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 10 hlm.
keppres2020
Keppres No. 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
keppres2020
Keppres No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 4 hlm.
keppres2020
Keppres No. 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
keppres2020
Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
Sitasi / Register: JDIH.SETNEG.GO.ID : 3 HLM.
keppres2020
Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sitasi / Register: JDIH.SETNEG.GO.ID : 2 HLM.
keppres2020
Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 9 HLM.
keppres2020
Keppres No. 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
keppres2020
Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sitasi / Register: JDIH.SETNEG.GO.ID : 8 HLM.
keppres2020
Keppres No. 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi
Sitasi / Register: JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.
keppres2020
Keppres No. 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 2 HLM.
keppres2020
Keppres No. 4 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 2 HLM.
keppres2020
Keppres No. 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Australia
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
keppres2020
Keppres No. 1 Tahun 2020 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 2 HLM.
keppres2019
Keppres No. 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
keppres2019
Keppres No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 2 HLM.
keppres2019
Keppres No. 23 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 6 HLM.
keppres2019
Keppres No. 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Papua Barat
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETNEG : 4 HLM.
keppres2019
Keppres No. 18 Tahun 2019 tentang Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 3 HLM.
keppres2019
Keppres No. 16 Tahun 2019 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 2 HLM.
keppres2019
Keppres No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber Dari Nilai Manfaat
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 4 HLM.
keppres2019
Keppres No. 14 Tahun 2019 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 2 HLM.
keppres2019
Keppres No. 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 3 HLM.
keppres2019
Keppres No. 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 2 HLM.
keppres2019
Keppres No. 11 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 2 HLM.
keppres2019
Keppres No. 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB, LL SETKAB : 2 HLM.
keppres2019
Keppres No. 9 Tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
keppres2019
Keppres No. 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M dan Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440H/2019M yang Bersumber dari Nilai Manfaat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM.
keppres2019
Keppres No. 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Poli
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
keppres2019
Keppres No. 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
keppres2019
Keppres No. 5 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah T.E.U
keppres2019
Keppres No. 4 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah
Sitasi / Register: Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpeme
keppres2018
Keppres No. 30 Tahun 2018 tentang Hari Wayang Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 2 HLM.
keppres2018
Keppres No. 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM.
keppres2018
Keppres No. 26 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM.
keppres2018
Keppres No. 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
keppres2018
Keppres No. 23 Tahun 2018 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: LL SETKAB : 2 HLM
keppres2015
Keppres No. 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
keppres2015
Keppres No. 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2015
Keppres No. 4 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan The 6th Tafisa World Sport For All Games 2016
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2015
Keppres No. 3 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika Tahun 2015 Dalam Rangka Peringatan Ke-60 Konferensi Asia–Afrika Dan Peringatan Ke-10 New Asian-African Strategic Partnership
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2015
Keppres No. 2 Tahun 2015 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2015
Keppres No. 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Dan Kabupaten Kapuas
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN KONSUMEN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2014
Keppres No. 52 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2014
Keppres No. 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi Yang Diajukan Oleh Presiden
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2014
Keppres No. 50 Tahun 2014 tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Masjid Di Ahmad Shah Baba Mina, Kabul, Afghanistan
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres2014
Keppres No. 49 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2014
Keppres No. 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam, Dan Kota Pariaman
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2014
Keppres No. 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2014
Keppres No. 46 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEREKONOMIAN
keppres2014
Keppres No. 45 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Selatan
Sitasi / Register: Subjek PEREKONOMIAN
keppres2014
Keppres No. 44 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara
Sitasi / Register: Subjek PEREKONOMIAN
keppres2014
Keppres No. 43 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional
Sitasi / Register: Daya Air Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 43 Bentuk Keputusan Presiden (Keppres) Bent
keppres2014
Keppres No. 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2014
Keppres No. 41 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Ekspedisi Negera Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2014
Keppres No. 40 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2014
Keppres No. 38 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Forum Of Independent Audit Regulators
Sitasi / Register: Subjek KEBIJAKAN AKUNTANSI
keppres2014
Keppres No. 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEREKONOMIAN
keppres2014
Keppres No. 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The International Committee Of Military Medicine
Sitasi / Register: Subjek KESEHATAN - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2014
Keppres No. 35 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2014
Keppres No. 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEREKONOMIAN
keppres2014
Keppres No. 33 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: Subjek PEREKONOMIAN
keppres2014
Keppres No. 32 Tahun 2014 tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia
Sitasi / Register: Subjek APBN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres2014
Keppres No. 31 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2014
Keppres No. 30 Tahun 2014 tentang Hari Veteran Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2014
Keppres No. 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2014
Keppres No. 28 Tahun 2014 tentang Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhansatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Solok, Kabupaten Bungo, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupa
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2014
Keppres No. 27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Sibo
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2014
Keppres No. 26 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Latihan Penanggulangan Bencana Megathrust Mentawai Tahun 2014 Di Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2014
Keppres No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres2014
Keppres No. 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres2014
Keppres No. 23 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2014
Keppres No. 22 Tahun 2014 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Dalam Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2014
Keppres No. 21 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2014
Keppres No. 20 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014
Sitasi / Register: Subjek PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres2014
Keppres No. 19 Tahun 2014 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
Sitasi / Register: Subjek PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres2014
Keppres No. 17 Tahun 2014 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2014
Keppres No. 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Martapura Dan Kejaksaan Negeri Selat Panjang
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2014
Keppres No. 15 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2014
Keppres No. 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH
keppres2014
Keppres No. 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Open Goverment Partnership
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2014
Keppres No. SE-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet AMPERA Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2014
Keppres No. 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Bungku, Kejaksaan Negeri Pangururan, Kejaksaan Negeri Dataran Hunipopu, Kejaksaan Negeri Kwandang, Kejaksaan Negeri Gunung Tua, Dan Kejaksaan Negeri Morotai Selatan
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2014
Keppres No. 10 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Raja Ampat Tahun 2014
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2014
Keppres No. 9 Tahun 2014 tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembelian Dan Renovasi Masjid/Indonesian Muslim Association In America (IMAAM) Center Di Maryland, Amerika Serikat
Sitasi / Register: Subjek PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres2014
Keppres No. 8 Tahun 2014 tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia Di Kampus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir
Sitasi / Register: Subjek PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres2014
Keppres No. 7 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Maluku Dan Maluku Utara Tahun 2014
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2014
Keppres No. 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2014
Keppres No. 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Badung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Dan Kota Sungai Penuh
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2014
Keppres No. 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, Dan Kota Tomohon
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2014
Keppres No. 3 Tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres2014
Keppres No. 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, Dan Wilayah Sungai Jratunseluna
Sitasi / Register: Subjek SUMBER DAYA ALAM
keppres2014
Keppres No. 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres2013
Keppres No. 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2013
Keppres No. 31 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2013
Keppres No. 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres2013
Keppres No. 28 Tahun 2013 tentang Hari Tata Ruang Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2013
Keppres No. 27 Tahun 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2013
Keppres No. 26 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2013
Keppres No. 25 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2013
Keppres No. 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2013
Keppres No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2013
Keppres No. 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Donggala, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Pontianak, Kab Ogan Ilir,
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2013
Keppres No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - KEBIJAKAN AKUNTANSI
keppres2013
Keppres No. 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2013
Keppres No. 19 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2013
Keppres No. 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2013
Keppres No. 17 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2013
Keppres No. 16 Tahun 2013 tentang Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Liquefied Natural Gas Tangguh
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres2013
Keppres No. 15 Tahun 2013 tentang Tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) Ix Tahun 2013
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2013
Keppres No. 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada World Conference On Constitutional Justice
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2013
Keppres No. 13 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2013
Keppres No. 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Langkat, Kota Padang Panjang, Kota Bekasi, Kota Pematangsian
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN KONSUMEN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2013
Keppres No. 11 Tahun 2013 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Keempat Panel Tingkat Tinggi Para Tokoh Terkemuka Untuk Perumusan Visi Dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Post-2015 Development Agenda)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2013
Keppres No. 10 Tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2013
Keppres No. 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2013
Keppres No. 8 Tahun 2013 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo Tahun 2013
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2013
Keppres No. 7 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2013
Keppres No. 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2013
Keppres No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2013
Keppres No. 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Dan Kabupaten Barito Utara
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN KONSUMEN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2013
Keppres No. 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Institute For Democracy And Electoral Assistance
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2013
Keppres No. 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Institute For Applied System Analysis
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2012
Keppres No. 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: Subjek
keppres2012
Keppres No. 111/M Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009 Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010 Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010 Dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek
keppres2012
Keppres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEREKONOMIAN
keppres2012
Keppres No. 40 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEREKONOMIAN
keppres2012
Keppres No. 39 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kota Probolinggo, Dan Kota Tangerang Selatan
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN KONSUMEN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2012
Keppres No. 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres2012
Keppres No. 36 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S)
Sitasi / Register: Subjek
keppres2012
Keppres No. 34 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Economic Research Institute For Asean And East Asia
Sitasi / Register: Subjek PEREKONOMIAN
keppres2012
Keppres No. 33 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional
Sitasi / Register: Subjek HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
keppres2012
Keppres No. 31 Tahun 2012 tentang Perselisihan Yang Tidak Diserahkan Penyelesaiannya Pada Yurisdiksi International Centre For Settlement Of Invesment Disputes
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
keppres2012
Keppres No. 30 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Untuk Menjadi Pihak Dalam Proses Arbitrase International Centre For Settlement Of Invesment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
keppres2012
Keppres No. 29 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Perumusan Visi Dan Agenda Pembangunan Pasca Sasaran Pembangunan Milenium Tahun 2015 (Post 2015 Development Agenda)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres2012
Keppres No. 28 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Malaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mappi Kabupaten Bantaeng Kabupaten Muara Enim Kabupaten Probolinggo Kota Lubuklinggau Dan Kota Tasikmalaya
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2012
Keppres No. 26 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The Association Of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institutions
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2012
Keppres No. 24 Tahun 2012 tentang Pengabulan Remisi Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Selama 20 Dua Puluh Tahun Atas Nama Sdr Tengku Ismuhadi Jafar Dkk Sebanyak 3 Tiga Orang
Sitasi / Register: Subjek
keppres2012
Keppres No. 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional The Association Of Southeast Asian Nation (ASEAN)-Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2012
Keppres No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2012
Keppres No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2012
Keppres No. 20 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 19 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada European Telecommunication Standards Institute
Sitasi / Register: Subjek TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres2012
Keppres No. 17 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 16 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 15 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Islamic Solidarity Games III Tahun 2013
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2012
Keppres No. 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Network Of Asia Pasific Schools And Institutes Of Public Administration Governance
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2012
Keppres No. 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2012
Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai
Sitasi / Register: Subjek LINGKUNGAN HIDUP
keppres2012
Keppres No. 11 Tahun 2012 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2012
Keppres No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri Dan Wakil Menteri Untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014
Sitasi / Register: Subjek KESEHATAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2012
Keppres No. 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Consumers International (Konsumen Internasional)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2012
Keppres No. 8 Tahun 2012 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
keppres2012
Keppres No. 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2012
Keppres No. 6 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Menteri IV Tentang Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Di Negara-Negara OKI (The 4th Ministerial Conference On The Role Of Women In The Development Of The OIC Member states) Tahun 2012
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2012
Keppres No. 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Paser Kabupaten Purwakarta Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Barru Dan Kabupaten Cirebon Serta Kota Bandar Lampung Dan Kota Tanjung Balai
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN KONSUMEN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2012
Keppres No. 4 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Morotai Tahun 2012
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2012
Keppres No. 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres2012
Keppres No. 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, Dan Kejaksaan Negeri Boroko
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2012
Keppres No. 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Development Centre Organization For Economic Co-Operation And Development
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2011
Keppres No. 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2011
Keppres No. 34 Tahun 2011 tentang Pengakhiran Masa Tugas Tenaga Yang Ditempatkan Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres2011
Keppres No. 31 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2011
Keppres No. 30 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presdien
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2011
Keppres No. 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2011
Keppres No. 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011
Sitasi / Register: sipuu.setkab.go.id
keppres2011
Keppres No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
Sitasi / Register: Subjek SUMBER DAYA ALAM
keppres2011
Keppres No. 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group
Sitasi / Register: Subjek
keppres2011
Keppres No. 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Esia Pasific Group On Money Laundering
Sitasi / Register: Subjek
keppres2011
Keppres No. 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2011
Keppres No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres2011
Keppres No. 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Seed Testing Association (Asosiasi Pengujian Benih Internasional)
Sitasi / Register: Subjek
keppres2011
Keppres No. 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2011
Keppres No. 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 16 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2011
Keppres No. 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 14 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2011
Keppres No. 13 Tahun 2011 tentang Pengabulan Ekstradisi Atas Nama Sdr. Horvath Eva Alias Szucs Eva Alias Szucs Alias Eva Horvath, Warga Negara Hungaria
Sitasi / Register: Subjek
keppres2011
Keppres No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Solok, Kota Cilegon, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Berau, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Dan Kabupaten Maros
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro Rakyat
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 9 Tahun 2011 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Wakatobi-Belitong Tahun 2011
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 8 Tahun 2011 tentang Pengabulan Ekstradisi An Sdr Popa Nicolae Warga Negara Rumania
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2011
Keppres No. 7 Tahun 2011 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia Untuk Association Of South East Asian Nations Tahun 2011
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 5 Tahun 2011 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Negara-Negara Anggota Food And Agriculture Organization (FAO) Dalam Rangka Sidang Keempat Badan Pengatur Perjanjian Internasional Tentang Sumber Daya Genetik Tumbuhan Untuk Pangan Dan Pertanian
Sitasi / Register: Keppres No. 5 Tahun 2011, peraturan.bpk.go.id
keppres2011
Keppres No. 4 Tahun 2011 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Association Of South East Asian Nations (ASEAN) Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) Tahun 2011
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2011
Keppres No. 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar' Iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2011
Keppres No. 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2011
Keppres No. 1 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2010
Keppres No. 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 Dan Penetapan Provinsi Bali Sebagai Tempat Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2010
Keppres No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2010
Keppres No. 27 Tahun 2010 tentang Tim Perundingan Proyek Asahan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2010
Keppres No. 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres2010
Keppres No. 25 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2010
Keppres No. 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres2010
Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2010
Keppres No. 22 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2010
Keppres No. 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Kejaksaan Negeri Teluk Dalam Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul Kejaksaan Negeri Ampana dan Kejaksaan Negeri Meureudu
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2010
Keppres No. 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2010
Keppres No. 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2010
Keppres No. 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang Kota Kendari Kota Bukittinggi Kota Singkawang Kota Pontianak Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Karawang Dan Kabupaten Batu Bara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2010
Keppres No. 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id:
keppres2010
Keppres No. 16 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2010
Keppres No. 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Dan Pengadilan Negeri Ranai
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2010
Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2010
Keppres No. 64 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta
Sitasi / Register: Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres2010
Keppres No. 11 Tahun 2010 tentang Ekstradisi Atas Nama Timothy Geoffrey Lee Warga Negara Inggris Dan Australia
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2010
Keppres No. Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pene
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN
keppres2010
Keppres No. 9 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2010
Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEREKONOMIAN
keppres2010
Keppres No. 7 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2010
Keppres No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI
keppres2010
Keppres No. 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2010
Keppres No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2010
Keppres No. 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2010
Keppres No. 2 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2010
Keppres No. 1 Tahun 2010 tentang Ekstradisi Atas Nama Robert James McNeice
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2009
Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2009
Keppres No. 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres2009
Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda
Sitasi / Register: Subjek KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 35 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 34 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2009
Keppres No. 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres2009
Keppres No. 32 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2009
Keppres No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta Dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah Dan Sdr. Bibit Samad Rianto
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 30 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2009
Keppres No. 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri Untuk Pemerintahan Tahun 2009-2014
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 27 Tahun 2009 tentang Tim Untuk Merekomendasikan Calon Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Jabatan 2007-2011
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI
keppres2009
Keppres No. 26 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2009
Keppres No. 25 Tahun 2009 tentang Ekstradisi a.n. Paik Bo Hyun Warga Negara Korea
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2009
Keppres No. 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres2009
Keppres No. 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Dan Kabupaten Bogor
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2009
Keppres No. 22 Tahun 2009 tentang Hari Konservasi Alam Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - LINGKUNGAN HIDUP - SUMBER DAYA ALAM
keppres2009
Keppres No. 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2009
Keppres No. 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, Dan Pengadilan Negeri Pasarwajo
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2009
Keppres No. 18 Tahun 2009 tentang Permohonan Ekstradisi Yang Diajukan Pemerintah Australia Atas Nama Paul Francis Callahan, Warga Negara Australia
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2009
Keppres No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres2009
Keppres No. 16 Tahun 2009 tentang Ekstradisi an. Christian Burger Warga Negara Swiss Dan Perancis
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2009
Keppres No. 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, Dan Kejaksaan Negeri Oelamasi
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2009
Keppres No. 14 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2009
Keppres No. 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
keppres2009
Keppres No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres2009
Keppres No. 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2009
Keppres No. 10 Tahun 2009 tentang Mengabulkan Permohonan Ekstradisi Yang Diajukan Pemerintah Australia An Hadi Ahmadi
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2009
Keppres No. 9 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2009
Keppres No. 8 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2009
Keppres No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres2009
Keppres No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional
Sitasi / Register: Daya Air Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 6 Bentuk Keputusan Presiden (Keppres) Bentuk
keppres2009
Keppres No. 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - KEBIJAKAN AKUNTANSI
keppres2009
Keppres No. 2 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2009
Keppres No. 1 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2008
Keppres No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Banjarmasin Kota Cirebon Kota Surakarta Kota Magelang Dan Kota Tanjung Pinang Serta Pada Kabupaten Nganjuk Kabupaten Aceh Tengah Dan Kabupaten Bener Meriah
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN KONSUMEN
keppres2008
Keppres No. 31 Tahun 2008 tentang Remisi Perubahan Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara 20 Tahun Atas Nama Michael Loic Blanc
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
keppres2008
Keppres No. 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2008
Keppres No. 29 Tahun 2008 tentang Ekstradisi Atas Nama Charles Alfred Barnett Warga Negara Australia
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2008
Keppres No. 28 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2008
Keppres No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2008
Keppres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Dan Kejaksaan Negeri Tigar
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2008
Keppres No. 25 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2008
Keppres No. 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres2008
Keppres No. 23 Tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2008
Keppres No. 22 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Pertambangan Dan Energi
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres2008
Keppres No. 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Unit Kerja Presiden Pengelola Program Dan Reformasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres2008
Keppres No. 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Eminent Person Group Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2008
Keppres No. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan Dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres2008
Keppres No. 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres2008
Keppres No. 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERIKANAN DAN KELAUTAN
keppres2008
Keppres No. 16 Tahun 2008 tentang Pemberian Remisi
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
keppres2008
Keppres No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur Kejaksaan Negeri Blang Pidie Kejaksaan Negeri Wangiwangi Kejaksaan Negeri Punjung Kejaksaan Negeri Padang Aro Dan Kejaksaan Negeri Singaparna
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2008
Keppres No. 14 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2008
Keppres No. 13 Tahun 2008 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Pantai Tingkat Asia Di Bali (Bali Asian Beach Games Organizing Committee) Tahun 2008
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2008
Keppres No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres2008
Keppres No. 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2008
Keppres No. 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2008
Keppres No. 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2008
Keppres No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2008
Keppres No. 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktifitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2008
Keppres No. 6 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2008
Keppres No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Nasional Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2008
Keppres No. 4 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2008
Keppres No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige Pengadilan Negeri Masamba Pengadilan Negeri Saumlaki Pengadilan Negeri Ranai Pengadilan Negeri Prabumulih Pengadilan Negeri Pagar Alam Pengadilan Negeri Kasongan Pengadilan Negeri Parigi Pengadilan Negeri Bintuhan Pengadilan Neger
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2008
Keppres No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Kejaksaan Negeri Mamasa Kejaksaan Negeri Belopa Kejaksaan Negeri Sanana Kejaksaan Negeri Weda Kejaksaan Negeri Mentok Kejaksaan Negeri Manggar Kejaksaan Negeri Malili Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kejaksaan Negeri Kepahia
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2008
Keppres No. 1 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2007
Keppres No. 25 Tahun 2007 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2007
Keppres No. 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2007
Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERIKANAN DAN KELAUTAN
keppres2007
Keppres No. 54 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2007
Keppres No. 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERIKANAN DAN KELAUTAN
keppres2007
Keppres No. 20 Tahun 2007 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2007
Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2007
Keppres No. 18 Tahun 2007 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2007
Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
keppres2007
Keppres No. 16 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres2007
Keppres No. 15 Tahun 2007 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2007
Keppres No. 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2007
Keppres No. 13 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Dan Delegasi Republik indonesia Dalam Konferensi Perserikatan Bangs-Bangsa Untuk Perubahan Iklim
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2007
Keppres No. 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2007
Keppres No. 11 Tahun 2007 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2007
Keppres No. 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI
keppres2007
Keppres No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI
keppres2007
Keppres No. 8 Tahun 2007 tentang Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENDIDIKAN
keppres2007
Keppres No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2007
Keppres No. 83 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral
Sitasi / Register: Subjek HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - KESEHATAN
keppres2007
Keppres No. 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2007
Keppres No. 4 Tahun 2007 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2007
Keppres No. 3 Tahun 2007 tentang Tim Nasional Untuk Evaluasi Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres2007
Keppres No. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, Dan Pengadilan Negeri Buol
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2007
Keppres No. 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Investigasi Dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2006
Keppres No. 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2006
Keppres No. 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Airmadidi
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2006
Keppres No. 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Dan Pengadilan Negeri Batulicin
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2006
Keppres No. 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2006
Keppres No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pegadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timu
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2006
Keppres No. 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Pekalongan, Kota Parepare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara Dan Kabupaten Serdang Bedagai
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN KONSUMEN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2006
Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2006
Keppres No. 21 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2006
Keppres No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres2006
Keppres No. 19 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2006
Keppres No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2006
Keppres No. 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program Dan Reformasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2006
Keppres No. 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2006
Keppres No. 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian Di Lebanon
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2006
Keppres No. 14 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2006
Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2006
Keppres No. 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEREKONOMIAN
keppres2006
Keppres No. 11 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2006
Keppres No. 10 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2006
Keppres No. 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarata Dan Provinsi Jawa Tengah
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2006
Keppres No. 8 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
keppres2006
Keppres No. 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga Pada Menteri Keuangan Untuk Tim Prakarsa Dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak Dan Bea Cukai
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - KETENAGAKERJAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERPAJAKAN
keppres2006
Keppres No. 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2006
Keppres No. 5 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2006
Keppres No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
Sitasi / Register: Subjek HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2006
Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres2006
Keppres No. 2 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2006
Keppres No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Pengadilan Negeri Tebo, Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2005
Keppres No. 30 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2005
Keppres No. 29 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2005
Keppres No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2005
Keppres No. 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Airmadidi Dan Kejaksaan Negeri Tubei
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2005
Keppres No. 26 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2005
Keppres No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2005
Keppres No. 54 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2005
Keppres No. 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panel 45
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2005
Keppres No. 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum Dan Abolisi Kepada Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Gerakan Aceh Merdeka
Sitasi / Register: LN.2005/NO.76, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2005
Keppres No. 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2005
Keppres No. 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2005
Keppres No. 19 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2005
Keppres No. 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Padang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Indramayu Dan Kabupaten Bandung
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2005
Keppres No. 17 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2005
Keppres No. 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres2005
Keppres No. 15 Tahun 2005 tentang Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia Di Brussel
Sitasi / Register: Subjek TERITORIAL INDONESIA - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2005
Keppres No. 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan Negeri Rote Ndao, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan, Dan Pengadilan Negeri Malinau
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2005
Keppres No. 13 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2005
Keppres No. 111 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2005
Keppres No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI
keppres2005
Keppres No. 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2005
Keppres No. 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2005
Keppres No. 8 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2005
Keppres No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Sitasi / Register: Subjek HAK ASASI MANUSIA - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2005
Keppres No. 6 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2005
Keppres No. 5 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
keppres2005
Keppres No. 4 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2005
Keppres No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2005
Keppres No. 84 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - KEBIJAKAN AKUNTANSI
keppres2005
Keppres No. 1 Tahun 2005 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Pertemuan Khusus Para Pemimpin Negara-Negara ASEAN, Negara-Negara Lain, Dan Organisasi-Organisasi Internasional Mengenai Penanggulangan Akibat Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2004
Keppres No. 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional
Sitasi / Register: Subjek BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2004
Keppres No. 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 110 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2004
Keppres No. 109 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2004
Keppres No. 108 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya Dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Se
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 145, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2004
Keppres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Dan Keluarganya Dari Malaysia
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis
Sitasi / Register: Subjek ARSIP
keppres2004
Keppres No. 104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2004
Keppres No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 102 Tahun 2004 tentang Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 99 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 98 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta Dan Pengadilan Negeri Una Aha
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 140, LL SETNEG : 6 HLM
keppres2004
Keppres No. 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Menggala Dan Pengadilan Negeri Donggala
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 139, LL SETNEG : 6 HLM
keppres2004
Keppres No. 96 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo, Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 135, LL SETNEG : 13 HLM
keppres2004
Keppres No. 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 134, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2004
Keppres No. 94 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA - PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
keppres2004
Keppres No. 93 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 92 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang Menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram, Dan Sekolah Tinggi Agama
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 90 Tahun 2004 tentang Pengesahan Amendments To Articles 24 And 25 Of The Constitution Of The World Health Organization (Amandemen Terhadap Pasal 24 Dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia)
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 101, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 119, LL SETNEG : 7 HLM
keppres2004
Keppres No. 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 86 Tahun 2004 tentang Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Kuching, Sarawak, Malaysia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2004
Keppres No. 85 Tahun 2004 tentang Pengesahan Revised Constitution Of The Asia Pacific Telecommunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik Yang Diperbaharui, New Delhi 2002)
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 109, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - KEBIJAKAN AKUNTANSI
keppres2004
Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Obat Anti Retroviral
Sitasi / Register: Subjek HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
keppres2004
Keppres No. 82 Tahun 2004 tentang Tim Dokter Kepresidenan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 102, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan Instruments Amending The Constitution And The Convention Of The International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi Dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002)
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 101, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 79 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Atas Persetujuan Kerjasama Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 100, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 78 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 99, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 77 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 98, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 76 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Peru Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas Atau Paspor Spesial
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 97, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 75 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahap Kedua Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburikan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 94, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan Wipo Performances And Phonograms Treaty, 1996 (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2004
Keppres No. 73 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2004
Keppres No. 42 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Sitasi / Register: TLN. No. 4418, LL SETNEG : 8 HLM
keppres2004
Keppres No. 71 Tahun 2004 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres2004
Keppres No. 70 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
keppres2004
Keppres No. 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2004
Keppres No. 68 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Republik Federal Jerman Tentang Peningkatan Dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 83, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 67 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Meksiko Serikat Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 82, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 66 Tahun 2004 tentang Tunjangan Kerja Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Lembaga Sensor Film
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 65 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2004
Keppres No. 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 79, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 62 Tahun 2004 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 80 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 77, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 60 Tahun 2004 tentang Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Dili, Republik Demokratik Timor Leste
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2004
Keppres No. 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 71, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 70, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 69, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2004
Keppres No. 55 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 57, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 53 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerjasama Kebudayaan Dan Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 54, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2004
Keppres No. 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
keppres2004
Keppres No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 49 Tahun 2004 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres2004
Keppres No. 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People’s Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangs
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 50, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 47 Tahun 2004 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 46 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2004
Keppres No. 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 44 Tahun 2004 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2004
Keppres No. 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN.2004/NO.46, LL SETNEG : 8 HLM
keppres2004
Keppres No. 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2004
Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009
Sitasi / Register: Subjek HAK ASASI MANUSIA
keppres2004
Keppres No. 39 Tahun 2004 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004
Sitasi / Register: LN.2004/NO.43, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2004
Keppres No. 108 Tahun 2004 tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 109 Tahun 2004 tentang Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 102 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Usunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 34 Tahun 2004 tentang Tunjangan Panitera Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 32 Tahun 2004 tentang Honorarium Bagi Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Hukum Nasional Dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan Dan Pengawalan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Sitasi / Register: LN.2004/NO.42, LL SETNEG : 6 HLM
keppres2004
Keppres No. 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, Dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
Sitasi / Register: LN.2004/NO.40, LL SETNEG : 6 HLM
keppres2004
Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres2004
Keppres No. 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres2004
Keppres No. 27 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 26 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan
Sitasi / Register: LN.2004/NO.36, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial, Dan Pengantar Kerja
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Polisi Kehutanan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 102 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - HUKUM ACARA DAN PERADILAN - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004
Sitasi / Register: Subjek APBD - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH
keppres2004
Keppres No. 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
Sitasi / Register: LN.2004/NO.24, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2004
Keppres No. 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
keppres2004
Keppres No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
keppres2004
Keppres No. 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2004
Keppres No. 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 12 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2004
Keppres No. 110 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 108 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 101 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2004
Keppres No. 7 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN.2004/NO.12, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2004
Keppres No. 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Ra
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2004
Keppres No. 3 Tahun 2004 tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres2004
Keppres No. 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2004
Keppres No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2003
Keppres No. 99 T Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti,Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,Dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 138, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2003
Keppres No. 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004
Sitasi / Register: Subjek APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres2003
Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 107 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi W2 Bagian Ruas Pondok Pinang-Veteran Dan Seksi E1 Bagian Ruas Taman Mini Interchange-Jatiwarna Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres2003
Keppres No. 106 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2003
Keppres No. 105 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-Sadang Dan Ruas Padalarang-Cikamuning Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2003
Keppres No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 157, LL SETNEG : 18 HLM
keppres2003
Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
Sitasi / Register: 17/12/2003
keppres2003
Keppres No. 64 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres2003
Keppres No. 20 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2003
Keppres No. 100 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2003
Keppres No. 30 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2003
Keppres No. 97 Tahun 2003 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 135, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2003
Keppres No. 96 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 134, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 95 Tahun 2003 tentang Pengesahan Agreement On The Augmentation Of The Asean Science Fund (Persetujuan Mengenai Peningkatan Dana Ilmu Pengetahuan Asean)
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 133, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 94 Tahun 2003 tentang Pengesahan Second Additional Protocol To The Constitution Of The Asian-Pacific Postal Union (Protokol Tambahan Kedua Konstitusi Perhimpunan Pos Asia-Pasifik)
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 132, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 93 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 131, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 92 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Belanda Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 130, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 91 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea Mengenai Kerjasama Ilmiah Dan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 129, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 90 Tahun 2003 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Third Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Paket Ketiga Dalam Perjanjian Di Bidang Jasa Asean)
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 128, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kajen, Kejaksaan Negeri Namlea, Kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Buol, Kejaksaan Negeri Banggai, Kejaksaan Negeri Lewoleba, Kejaksaan Negeri Ngabang, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Kejaksaan Negeri B
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 127, LL SETNEG : 8 HLM
keppres2003
Keppres No. 109 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 87 Tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres2003
Keppres No. 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek
Sitasi / Register: Subjek HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, Dan Pemeriksa Bea Dan Cukai
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PERPAJAKAN
keppres2003
Keppres No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - PERPAJAKAN
keppres2003
Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres2003
Keppres No. 81 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Sitasi / Register: Subjek STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 120, LL SETNEG : 235 HLM
keppres2003
Keppres No. 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura
Sitasi / Register: Subjek KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR
keppres2003
Keppres No. 78 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2003
Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2003
Keppres No. 89 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 107, LL SETNEG : 9 HLM
keppres2003
Keppres No. 36 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2003
Keppres No. 35 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon Sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur Pada Jalan Tol Jakarta-C
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2003
Keppres No. 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI
keppres2003
Keppres No. 72 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2003
Keppres No. 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 104, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 70 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2003
Keppres No. 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ikan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 29 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 28 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 27 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 26 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2003
Keppres No. 110 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 129 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HAK ASASI MANUSIA
keppres2003
Keppres No. 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 58 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 88, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2003
Keppres No. 57 Tahun 2003 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Thailand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 87, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2003
Keppres No. 56 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania Mengenai Dinas-Dinas Penerbangan Berjadwal
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 86, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2003
Keppres No. 55 Tahun 2003 tentang Pengesahan Protocol On Notification Procedures (Protokol Prosedur Notifikasi)
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 85, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2003
Keppres No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 177 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres2003
Keppres No. 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2003
Keppres No. 51 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, Dan Penera
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 43 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 Tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, Dan Teknologi Di Serpong
Sitasi / Register: Subjek ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
keppres2003
Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 101 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 46 Tahun 2003 tentang Pengadaan Kapal Tanker Produksi Dalam Negeri Oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
Sitasi / Register: Subjek PENGADAAN BARANG / JASA - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres2003
Keppres No. 45 Tahun 2003 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2004
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres2003
Keppres No. 44 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2003
Keppres No. 43 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Jurnalis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 68, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2003
Keppres No. 42 Tahun 2003 tentang Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Tunjangan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang, Dan Pengadilan Negeri Sangatta
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 65, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2003
Keppres No. 38 Tahun 2003 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 63, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2003
Keppres No. 37 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala Dan Jembatan Tol Mojokerto Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2003
Keppres No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2003
Keppres No. 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon Sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur Pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Penambahan Ramp Masuk Kembangan Sebagai Bagian Dari J
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2003
Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
Sitasi / Register: Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG
keppres2003
Keppres No. 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2003
Keppres No. 110 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 101 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2003
Keppres No. 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 54, LL SETNEG : 5 HLM
keppres2003
Keppres No. 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku Utara
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 53, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2003
Keppres No. 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KESEHATAN
keppres2003
Keppres No. 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
keppres2003
Keppres No. 24 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2003
Keppres No. 23 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2003
Keppres No. 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2003
Keppres No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-Barang Berbahaya)
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 50, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres2003
Keppres No. 19 Tahun 2003 tentang Ketua Dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asean Ke-9
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2003
Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
keppres2003
Keppres No. 59 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 Tentang Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media
Sitasi / Register: Subjek ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - PENDIDIKAN
keppres2003
Keppres No. 16 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Dan Paramedik Veteriner
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres2003
Keppres No. 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres2003
Keppres No. 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2003
Keppres No. 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 12 Tahun 2003 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2003
Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
keppres2003
Keppres No. 10 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2003
Keppres No. 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres2003
Keppres No. 8 Tahun 2003 tentang Penugasan Khusus Menteri Dalam Negeri Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
keppres2003
Keppres No. 7 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 10, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2003
Keppres No. 6 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerjasama Dalam Bidang-Bidang Energi Dan Sumber-Sumber Mineral
Sitasi / Register: Mineral MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerjasama Dalam Bidang-Bidang Energi Dan
keppres2003
Keppres No. 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2003
Keppres No. 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003
Sitasi / Register: LN. 2003 No. 1, LL SETNEG : 16 HLM
keppres2002
Keppres No. 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 144, LL SETNEG : 10 HLM
keppres2002
Keppres No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 143, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2002
Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak
Sitasi / Register: Subjek HAK ASASI MANUSIA
keppres2002
Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Sitasi / Register: Subjek HAK ASASI MANUSIA
keppres2002
Keppres No. 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 49 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2002
Keppres No. 123 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 82 Tahun 2002 tentang Pengesahan Asean Framework On Mutual Recognition Arrangements (Perjanjian Kerangka Asean Tentang Pengaturan Saling Pengakuan)
Sitasi / Register: LN. 2004 No. 128, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 81 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua Dalam Perjanjian Di Bidang Jasa Asean)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2002
Keppres No. 80 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Estonia Tentang Kerjasama Kebudayaan
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2002
Keppres No. 79 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam On Economic, Scientific And Technical Cooperation
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2002
Keppres No. 78 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On The Asean Investment Area (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi Asean)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2002
Keppres No. 77 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2002
Keppres No. 76 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol 8 Sanitary And Phytosanitarymeasures To Implement The Asean Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (Protokol 8 Ketentuan-Ketentuan Di Bidang Sanitasi Dan Fitosanitasi Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Tentang Kemudahan Bagi Bara
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2002
Keppres No. 75 Tahun 2002 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2002
Keppres No. 74 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta Dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 112, LL SETNEG : 5 HLM
keppres2002
Keppres No. 73 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2002
Keppres No. 72 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2002
Keppres No. 71 Tahun 2002 tentang Pemberian Ganti Rugi Kepada Sdr. EddY Tanumihardja/Tan Eng Hong
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 105, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 69 Tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2002
Keppres No. 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2002
Keppres No. 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 66 Tahun 2002 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, Dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2002
Keppres No. 65 Tahun 2002 tentang Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2002
Keppres No. 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2002
Keppres No. 63 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2002
Keppres No. 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadil
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2002
Keppres No. 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2002
Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
keppres2002
Keppres No. 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggipenyuluhan Pertanian Gowa, Dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2002
Keppres No. 169 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, Dan Menengah
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PEREKONOMIAN
keppres2002
Keppres No. 55 Tahun 2002 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2003
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres2002
Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 53 Tahun 2002 tentang Amnesti
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
keppres2002
Keppres No. 52 Tahun 2002 tentang Pengesahan Proposed Fourth Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional)
Sitasi / Register: jdihn.bphn.go.id
keppres2002
Keppres No. 51 Tahun 2002 tentang Pengesahan Convention On Facilitation Of International Maritime Traffic, 1965 (Konvensi Tentang Kemudahan Lalulintas Maritim Internasional, 1965)
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 76, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 50 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Kehormatan Bagi Eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Timor Timur Dan Kabupaten Se Propinsi Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2002
Keppres No. 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 110 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 109 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 103 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 102 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 43 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Kerjasama Kebudayaan Dan Pendidikan
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 74, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2002
Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 73, LL SETNEG : 45 HLM
keppres2002
Keppres No. 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Ke Negara Timor Lorosae
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2002
Keppres No. 39 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2002
Keppres No. 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2002
Keppres No. 37 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme Of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean)
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 64, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 63, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 62, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 124 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 61, LL SETNEG : 11 HLM
keppres2002
Keppres No. 32 Tahun 2002 tentang Pengesahan International Coffee Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001)
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 60, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2002
Keppres No. 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2002
Keppres No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen Dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 59, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2002
Keppres No. 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 28 Tahun 2002 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - PENDIDIKAN
keppres2002
Keppres No. 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 46, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 26 Tahun 2002 tentang Pengesahan Amendments Of The Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization Intelsat (Perubahan Terhadap Perjanjian Berkaitan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat)
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 45, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 25 Tahun 2002 tentang Pengesahan Instruments Amending The Constitution And The Convention Of The International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi Dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998)
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 44, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 24 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 42, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2002
Keppres No. 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2002
Keppres No. 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 21 Tahun 2002 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 16, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2002
Keppres No. 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2002
Keppres No. 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres2002
Keppres No. 1 Tahun 2002 tentang Perubahanatas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2002
Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 104 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2002
Keppres No. 39 Tahun 2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PENGADAAN BARANG / JASA
keppres2002
Keppres No. 14 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2002
Keppres No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 8, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2002
Keppres No. 12 Tahun 2002 tentang Tim Kerja Dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEREKONOMIAN
keppres2002
Keppres No. 179 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengad
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Kasus Theys Hiyo Eluay
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres2002
Keppres No. 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2002 No. 5, LL SETNEG : 9 HLM
keppres2002
Keppres No. 124 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 122 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2002
Keppres No. 6 Tahun 2002 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2002
Keppres No. 110 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: Subjek STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 108 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 103 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 101 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2002
Keppres No. 100 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 160, LL SETNEG : 31 HLM
keppres2001
Keppres No. 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 159, LL SETNEG : 6 HLM
keppres2001
Keppres No. 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita Dan Jurusita Pengganti
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 129 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 128 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2001
Keppres No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres2001
Keppres No. 125 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pelayaran Niaga
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2001
Keppres No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - SUMBER DAYA ALAM
keppres2001
Keppres No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 121 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2001
Keppres No. 120 Tahun 2001 tentang Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
Sitasi / Register: Subjek PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
keppres2001
Keppres No. 118 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Tripoli, Libya, Dan Di Sufa, Fiji, Dan Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Guangzhou, Cina
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2001
Keppres No. 117 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2001
Keppres No. 116 Tahun 2001 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan Serta Dokumen Dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dibentuk/ Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 112 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2001
Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres2001
Keppres No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 107 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan Convention On Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir)
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 124, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 105 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2001
Keppres No. 162 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 99 Tahun 2001 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres2001
Keppres No. 98 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2001
Keppres No. 77 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 111, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 95 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2001
Keppres No. 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia Dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres2001
Keppres No. 92 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda-Tanda Kehormatan
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2001
Keppres No. 91 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2001
Keppres No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 105, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 88 Tahun 2001 tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 101, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 87 Tahun 2001 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia Untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 86 Tahun 2001 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The ASEAN Foundation On The Headquarters Seat Of The Foundation (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Yayasan ASEAN Tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan ASEAN)
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 99, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 85 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Trunodjoyo Madura
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2001
Keppres No. 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 83 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 94, LL SETNEG : 22 HLM
keppres2001
Keppres No. 177 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Sitasi / Register: Subjek KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 80 Tahun 2001 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Pondok Aren _ Bintaro Viaduct Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres2001
Keppres No. 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 54 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Agreement On C.A.B. International
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 81, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 75 Tahun 2001 tentang Pengesahan e-ASEAN Framework Agreement (Kerangka Persetujuan e-ASEAN)
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 80, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: Subjek APBD - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
keppres2001
Keppres No. 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 76, LL SETNEG : 6 HLM
keppres2001
Keppres No. 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2001
Keppres No. 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
Sitasi / Register: Subjek ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - PENDIDIKAN
keppres2001
Keppres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 69 Tahun 2001 tentang Komite Nasional Agenda Habitat Ii
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 168 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 7 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 7 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 6 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 166 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 61 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 178 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 59 Tahun 2001 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 177 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 175 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 56 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 44, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 55 Tahun 2001 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 54 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 38, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2001
Keppres No. 117 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Sekretariat Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 51 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua New Guinea
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 37, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2001
Keppres No. 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor Dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2001
Keppres No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 47 Tahun 2001 tentang Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 46 Tahun 2001 tentang Mengabulkan Permohonan Ekstradisi yang diajukan Pemerintah Philipina a.n. Dennis Austin Standeffer
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 34, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2001
Keppres No. 45 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 30, LL SETNEG : 7 HLM
keppres2001
Keppres No. 44 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 29, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2001
Keppres No. 178 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 166 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
Sitasi / Register: Subjek KESEHATAN - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
keppres2001
Keppres No. 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 25, LL SETNEG : 8 HLM
keppres2001
Keppres No. 177 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 165 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 174 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 162 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 34 Tahun 2001 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Gaji Serta Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 33 Tahun 2001 tentang Pengesahan Amendments Agreement Establishing The Asia Pacific Institute For Broadcasting Development (Perubahan Atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik)
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 22, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2001
Keppres No. 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2001
Keppres No. 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Dan Pengadilan Negeri Makassar
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 19, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2001
Keppres No. 30 Tahun 2001 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi Dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 29 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 18, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2001
Keppres No. 28 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 17, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2001
Keppres No. 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Tampung Penyang, Palangkaraya Dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Gde Pudja, Mataram
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2001
Keppres No. 26 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2001
Keppres No. 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres2001
Keppres No. 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 23 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2001
Keppres No. 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2001
Keppres No. 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Tingkat Tinggi XI Kelompok-15
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 19 Tahun 2001 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Gorontalo Menjadi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Dan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Singaraja Menjadi Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2001
Keppres No. 104 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2001
Keppres No. 178 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 166 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda-Tanda Kehormatan
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2001
Keppres No. 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2001
Keppres No. 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 11 Tahun 2001 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2001
Keppres No. 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
Sitasi / Register: Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
keppres2001
Keppres No. 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2001
Keppres No. 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres2001
Keppres No. 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 8, LL SETNEG : 13 HLM
keppres2001
Keppres No. 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
keppres2001
Keppres No. 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2001
Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
Sitasi / Register: Subjek BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2001
Keppres No. 2 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 5, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2001
Keppres No. 31 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 Tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Intergovernmental Organization For Marketing Information And Technical Advisory Services For Fishery Products In The Asia Pacific Region (Infofish)
Sitasi / Register: LN. 2001 No. 4, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2000
Keppres No. 289M Tahun 2000 tentang Perubahan Struktur Kabinet Periode Tahun 1999-2004
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 241M Tahun 2000 tentang Hakim Agung
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres2000
Keppres No. 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001
Sitasi / Register: LN. 2000 No..., LL SETNEG : 4 HLM
keppres2000
Keppres No. 56 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 Tentang Penunjukan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 263, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 176 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Muda
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 175 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 174 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 165 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 163 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 162 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
Sitasi / Register: Subjek BUMN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 167 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 212, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 164 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 161 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 160 Tahun 2000 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Dubai, Uni Emirat Arab
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2000
Keppres No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 156 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 155 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Kekayaan Beserta Protokol Dan Nota Pertukaran Diplomatik
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 192, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 154 Tahun 2000 tentang Pengesahan Protocol On The Special Arrangement For Sensitive And Highly Sensitive Products
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 191, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 153 Tahun 2000 tentang Pendirian Universitas Negeri Papua
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2000
Keppres No. 152 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2000
Keppres No. 49 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 186, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2000
Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Sitasi / Register: Subjek TERITORIAL INDONESIA - PEREKONOMIAN
keppres2000
Keppres No. 7 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pajak Penghasilan Yang Terutang Oleh Perusahaan-Perusahaan Luar Negeri Atas Pembayaran Royalti Sehubungan Dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen Dan Lisensi Oleh PT IPTN, PT Pindad, Dan PT PAL
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 184, TLN. 4011, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2000
Keppres No. 148 Tahun 2000 tentang Uang Kehormatan Bagi Ketua, Anggota, Dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia Serta Honorarium Bagi Kepala Dan Anggota Sekretariat Biro Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 64 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pustakawan
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres2000
Keppres No. 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 145 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 Tentang Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 177, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2000
Keppres No. 177 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 142 Tahun 2000 tentang Pemberian Remisi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 175, LL SETNEG : 1 HLM
keppres2000
Keppres No. 141 Tahun 2000 tentang Pemberian Remisi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 174, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 140 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Jordania Mengenai Kerjasama Kebudayaan Dan Ilmu Pengetahuan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 173, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2000
Keppres No. 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek FIDUSIA DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
keppres2000
Keppres No. 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 56 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta
Sitasi / Register: Subjek PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres2000
Keppres No. 136 Tahun 2000 tentang Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Bagi Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres2000
Keppres No. 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PEREKONOMIAN
keppres2000
Keppres No. 134 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta,Dan Kejaksaan Negeri Una Aha
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 163, LL SETNEG : 5 HLM
keppres2000
Keppres No. 131 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Kejaksaan Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 162, LL SETNEG : 5 HLM
keppres2000
Keppres No. 130 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Penataan Kelembagaan Instansi Pemerintah
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Di Wilayah Sungai Bengawan Solo
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 154, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2000
Keppres No. 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 127 Tahun 2000 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Manado Menjadi Universitas Negeri Manado
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2000
Keppres No. 126 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2000
Keppres No. 125 Tahun 2000 tentang Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres2000
Keppres No. 124 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 123 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Pengembangan Usaha Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 122 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-Hari
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 33 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 Tentang Peraturan Gaji Hakim Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradila
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 135, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2000
Keppres No. 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 116 Tahun 2000 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres2000
Keppres No. 115 Tahun 2000 tentang Pemberian Remisi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 133, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 114 Tahun 2000 tentang Pemberian Remisi
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
keppres2000
Keppres No. 41 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2000
Keppres No. 112 Tahun 2000 tentang Pengesahan Sixth Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Keenam Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia)
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 125, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 111 Tahun 2000 tentang Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 124, LL SETNEG : 13 HLM
keppres2000
Keppres No. 109 Tahun 2000 tentang Dewan Gula Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 108 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2000
Keppres No. 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 33 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 28 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres2000
Keppres No. 27 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Peneliti
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 199 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Hakim
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 23 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 98 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lisabon, Portugal
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2000
Keppres No. 97 Tahun 2000 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2001
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres2000
Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 118, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2000
Keppres No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 94 Tahun 2000 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Southeast Asian Fisheries Development Center Beserta Protocol (Perjanjian Pembentukan Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara Beserta Protokol)
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 112, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 93 Tahun 2000 tentang Pemberian Remisi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 111, LL SETNEG : 1 HLM
keppres2000
Keppres No. 92 Tahun 2000 tentang Pemberian Remisi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 110, LL SETNEG : 1 HLM
keppres2000
Keppres No. 91 Tahun 2000 tentang Pemberian Remisi
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 109, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2000
Keppres No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 102, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 100, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 87 Tahun 2000 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2000
Keppres No. 86 Tahun 2000 tentang Pengesahan Protocol 3 Types And Quantity Of Road Vehicles Dan Protocol 4 Technical Requirements Of Vehicles
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 97, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 22 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres2000
Keppres No. 49 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 70, LL SETNEG : 4 HLM
keppres2000
Keppres No. 138 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 136 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 82 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tentang Pokok-Pokok
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 16 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 79 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Dan Kejaksaan Negeri Timika
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 69, LL SETNEG : 5 HLM
keppres2000
Keppres No. 23 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KESEHATAN
keppres2000
Keppres No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik
Sitasi / Register: Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik T.E.U. Indonesia, Pemerint
keppres2000
Keppres No. 75 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Aceh
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 51 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
Sitasi / Register: Subjek PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
keppres2000
Keppres No. 72 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Mengenai Kerjasama Kebudayaan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 62, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 71 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Kerjasama Kebudayaan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 61, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 70 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Kerjasama Kebudayaan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 60, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 69 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 Tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (Amorc), Dan
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2000
Keppres No. 68 Tahun 2000 tentang Sekretariat Presiden
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 42 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 65 Tahun 2000 tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic Beserta Protocol To The 1994 Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 55, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 64 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali
Sitasi / Register: Subjek APBN - BUMN - PENGADAAN BARANG / JASA
keppres2000
Keppres No. 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 61 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres2000
Keppres No. 60 Tahun 2000 tentang Sekretariat Pengendalian Pemerintahan
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 59 Tahun 2000 tentang Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 58 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 57 Tahun 2000 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Brunei Darussalam For The Avoidance Of Double Taxationand The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 52, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 55 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile Mengenai Promosi Dan Perlindungan Penanaman Modal Secara Timbal Balik Beserta Protokol Dan Nota Pertukaran Diplomatik
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 50, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 54 Tahun 2000 tentang Pengesahan Agreement On Economic, Scientific And Technical Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Lebanon
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 49, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 53 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
Sitasi / Register: Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusa
keppres2000
Keppres No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 44, LL SETNEG : 5 HLM
keppres2000
Keppres No. 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 42, LL SETNEG : 17 HLM
keppres2000
Keppres No. 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia Dengan United Nations Transitional Administration In East Timor (UNTAET)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres2000
Keppres No. 29 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 45 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Pembina Industri Strategis
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2000
Keppres No. 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres2000
Keppres No. 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres2000
Keppres No. 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 16 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres2000
Keppres No. 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala Dan Kejaksaan Negeri Kota Agung
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 35, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2000
Keppres No. 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, Dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 34, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 33, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 32, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2000
Keppres No. 1 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 Tentang Larangan Pemasukan Dan Pemberian Izin Pengoperasian
Sitasi / Register: Subjek PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres2000
Keppres No. 32 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Kebudayaan
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 29, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 31 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 28, LL SETNEG : 2 HLM
keppres2000
Keppres No. 30 Tahun 2000 tentang Pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 28 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Di Dili, Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres2000
Keppres No. 27 Tahun 2000 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres2000
Keppres No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara Dan Peralatan, Keuangan, Dokumen Dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator Yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 119 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999 Tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 46 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 198 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 191 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 Tentang Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres2000
Keppres No. 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 15, LL SETNEG : 49 HLM
keppres2000
Keppres No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 14, LL SETNEG : 44 HLM
keppres2000
Keppres No. 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, Dan Teknisi Kehutanan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres2000
Keppres No. 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
Sitasi / Register: Subjek PERIKANAN DAN KELAUTAN
keppres2000
Keppres No. 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata Dan Kesenian
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 9 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 153 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres2000
Keppres No. 14 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres2000
Keppres No. 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 14, LL SETNEG : 9 HLM
keppres2000
Keppres No. 4 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet Sebagai Kepala Sekretariat Kabinet
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 3 Tahun 2000 tentang Sekretaris Pengendalian Pemerintahan
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres2000
Keppres No. 2 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 2, LL SETNEG : 3 HLM
keppres2000
Keppres No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Mongolia On Economic And Technical Cooperation
Sitasi / Register: LN. 2000 No. 1, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Relating To The Implementation Of Part Xi Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 230, LL SETNEG : 31 HLM
keppres1999
Keppres No. 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 226, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 172 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres1999
Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 223, LL SETNEG : 10 HLM
keppres1999
Keppres No. 173 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 222, LL SETNEG : 8 HLM
keppres1999
Keppres No. 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Perkebunan
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres1999
Keppres No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 170 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 219, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 169 Tahun 1999 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods In Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN Mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit)
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 218, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 168 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Seychelles For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 217, LL SETNEG : 27 HLM
keppres1999
Keppres No. 167 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investments (Prot
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 219, LL SETNEG : 16 HLM
keppres1999
Keppres No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 165 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 164 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan
Sitasi / Register: Subjek KESEHATAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 163 Tahun 1999 tentang Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres1999
Keppres No. 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 160 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Petrus Hari Hariyanto
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 215, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 159 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Beberapa Terpidana
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 214, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 158 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Para Terpidana
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 213, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1999
Keppres No. 157 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 212, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 156 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 26 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 151 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Dan Tim Kerja Riau
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 150 Tahun 1999 tentang Penasehat Wakil Presiden
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1999
Keppres No. 149 Tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 148 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 210, LL SETNEG : 13 HLM
keppres1999
Keppres No. 136 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 135 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PERIKANAN DAN KELAUTAN
keppres1999
Keppres No. 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 143 Tahun 1999 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres1999
Keppres No. 142 Tahun 1999 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres1999
Keppres No. 141 Tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 140 Tahun 1999 tentang Tunjangan Khusus Bagi Veteran Republik Indonesia Penerima Tunjangan Veteran Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Daerah Propinsi Irian Jaya
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1999
Keppres No. 139 Tahun 1999 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres1999
Keppres No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 137 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 208, LL SETNEG : 13 HLM
keppres1999
Keppres No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 133 Tahun 1999 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres1999
Keppres No. 132 Tahun 1999 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN
keppres1999
Keppres No. 131 Tahun 1999 tentang Memberikan Rehabilitasi Kepada Sdr. Drs. Hasbi Abdullah
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 204, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 130 Tahun 1999 tentang Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN - YAYASAN
keppres1999
Keppres No. 129 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Second Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 197, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 50 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 196, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 127 Tahun 1999 tentang Pembetukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 192, LL SETNEG : 20 HLM
keppres1999
Keppres No. 126 Tahun 1999 tentang Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak
Sitasi / Register: Subjek PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres1999
Keppres No. 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, Dan Medan Menjadi Universitas
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1999
Keppres No. 51 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 26 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1999
Keppres No. 183 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1999
Keppres No. 33 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1999
Keppres No. 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia - Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 118 Tahun 1999 tentang Penentuan Dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 Untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie Dan Aceh Utara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 185, LL SETNEG : 6 HLM
keppres1999
Keppres No. 97 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1999
Keppres No. 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 61 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
Sitasi / Register: Subjek PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - SUMBER DAYA ALAM
keppres1999
Keppres No. 113 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 163, LL SETNEG : 9 HLM
keppres1999
Keppres No. 107 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 Tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 162, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres1999
Keppres No. 110 Tahun 1999 tentang Dewan Buku Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 109 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige Dan Kejaksaan Negeri Panyabungan
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 154, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1999
Keppres No. 108 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Sdr . Jose Alexandre Gusmao alias Kay Rala Xanana Gusmao alias Xanana
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 153, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer Di Daerah Propinsi Timor Timur
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 52, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1999
Keppres No. 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 150, LL SETNEG : 6 HLM
keppres1999
Keppres No. 103 Tahun 1999 tentang Pengesahan Second Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara)
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 149, LL SETNEG : 10 HLM
keppres1999
Keppres No. 198 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Sitasi / Register: LL : 27 hlm.; jdih.setkab.go.id
keppres1999
Keppres No. 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1999
Keppres No. 99 Tahun 1999 tentang Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1999
Keppres No. 98 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 143, LL SETNEG : 11 HLM
keppres1999
Keppres No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 142, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1999
Keppres No. 96 Tahun 1999 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1999
Keppres No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1999
Keppres No. 92 Tahun 1999 tentang Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Untuk DPR, DPRD I, DAN DPRD II Secara Nasional
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH
keppres1999
Keppres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 135, LL SETNEG : 6 HLM
keppres1999
Keppres No. 90 Tahun 1999 tentang Komite Penilaian Independen
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 89 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
keppres1999
Keppres No. 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Di Aceh
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres1999
Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1999
Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni Dan Budaya
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
keppres1999
Keppres No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 104 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 130, LL SETNEG : 9 HLM
keppres1999
Keppres No. 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - SUMBER DAYA ALAM
keppres1999
Keppres No. 79 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Namibia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 125, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1999
Keppres No. 78 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The ASEAN Centre For Energy
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 124, LL SETNEG : 11 HLM
keppres1999
Keppres No. 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 122, LL SETNEG : 26 HLM
keppres1999
Keppres No. 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 122, LL SETNEG : 18 HLM
keppres1999
Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1999
Keppres No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Panitera
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1999
Keppres No. 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 4 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1999
Keppres No. 71 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 121, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1999
Keppres No. 70 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Centre For Space Science And Technology Education In Asia And The Pacific-Affiliated To United Nations (Persetujuan Pendirian Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Antariksa Di Asia Dan Pasifikerafiliasi Pa
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 120, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1999
Keppres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
Sitasi / Register: Subjek HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
keppres1999
Keppres No. 68 Tahun 1999 tentang Memberikan Amnesti Kepada Dita Indah Sari
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 119, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 22 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1999
Keppres No. 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional Dan Penerimaan Kepada Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia Dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
keppres1999
Keppres No. 44 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TERITORIAL INDONESIA
keppres1999
Keppres No. 62 Tahun 1999 tentang Inspektur Jenderal Pembangunan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 61 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Rumania Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 114, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 60 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 110, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 59 Tahun 1999 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1999
Keppres No. 58 Tahun 1999 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1999
Keppres No. 57 Tahun 1999 tentang Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1999
Keppres No. 56 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1999
Keppres No. 55 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Di Bidang Pelayaran
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 107, LL SETNEG : 13 HLM
keppres1999
Keppres No. 54 Tahun 1999 tentang Pengesahan General Agreement Of Development Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 104, LL SETNEG : 20 HLM
keppres1999
Keppres No. 53 Tahun 1999 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Sebagai Hari Libur Nasional
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 103, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 99, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 51 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan Dan Kerjasama Yang Lebih Erat Dan Pembentukan Konsultasi Bilateral
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 98, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 50 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 97, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform
Sitasi / Register: Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 47 Tahun 1999 tentang Pemberian Uang Penghargaan Atas Prestasi Kerja Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1997/2002
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1999
Keppres No. 46 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Zimbabwe Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 77, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 45 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kuba Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 76, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundangundangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 70, LL SETNEG : 60 HLM
keppres1999
Keppres No. 43 Tahun 1999 tentang Tim Pengamanan Pelaksanaan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1999
Keppres No. 21 Tahun 1999 tentang Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 198 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pembina Industri Strategis
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN
keppres1999
Keppres No. 38 Tahun 1999 tentang Jenis Dan Kriteria Perusahaan Perseroan Tertentu Yang Dapat Dikecualikan Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pemegang Saham Atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN
keppres1999
Keppres No. 183 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1999
Keppres No. 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Spanyol Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 65, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 35 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement On The Recognition Of Commercial Vehicle Inspection Certificates For Goods Vehicles And Public Service Vehicles Issues By ASEAN Member Countries
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 64, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 34 Tahun 1999 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1999
Keppres No. 33 Tahun 1999 tentang Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1999
Keppres No. 32 Tahun 1999 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1999
Keppres No. 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres1999
Keppres No. 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1999
Keppres No. 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 28 Tahun 1999 tentang Pengesahan Framework Agreement On The ASEAN Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN)
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 40, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 10 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1999
Keppres No. 25 Tahun 1999 tentang Hari Film Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres1999
Keppres No. 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
Sitasi / Register: Subjek STRUKTUR ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 23 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti kepada Sdr. Dita Indah Sari
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
keppres1999
Keppres No. 22 Tahun 1999 tentang Pendirian Kantor Seksi Kepentingan (Interest Section) Republik Indonesia Di Lisbon, Portugal
Sitasi / Register: Subjek TERITORIAL INDONESIA - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1999
Keppres No. X/MPR/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-Fungsi Yudikatif Dari Eksekutif MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaa
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 20 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PENDIDIKAN
keppres1999
Keppres No. 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PENDIDIKAN
keppres1999
Keppres No. 198 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 71 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 Tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 27 LL Setneg 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1999
Keppres No. 15 Tahun 1999 tentang Penempatan Sdr. Jose Alexandre Gusmao Di Lapas Khusus Jakarta Pusat
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
keppres1999
Keppres No. 14 Tahun 1999 tentang Pengesahan Amended Convention On The International Mobile Satellite Organization (Konvensi Tentang Organisasi Satelit Bergerak International Yang Telah Diubah)
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 21, LL SETNEG : 21 HLM
keppres1999
Keppres No. 13 Tahun 1999 tentang Pengesahan Fifth Protocol To the General Agreement On Trade In Services Beserta Lampirannya
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 12, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1999
Keppres No. 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka
Sitasi / Register: Subjek PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
keppres1999
Keppres No. 11 Tahun 1999 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong-Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1999
Keppres No. 10 Tahun 1999 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: Subjek PEREKONOMIAN
keppres1999
Keppres No. 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai
Sitasi / Register: Subjek LINGKUNGAN HIDUP
keppres1999
Keppres No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 8, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1999
Keppres No. 16 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1999
Keppres No. 5 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan Concerning The Promotion And Protection Of Investments
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 6, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Ont The Rescue Of Astronouts, The Return Of Astronouts And The Return Of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot Dan Pengembalian Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antaraiksa)
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 5, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1999
Keppres No. 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia Pada Dana Moneter Internasional
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 3, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1999
Keppres No. 46 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1999
Keppres No. 1 Tahun 1999 tentang Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: LN. 1999 No. 2, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1998
Keppres No. 13/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Tanah
Sitasi / Register: Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 39/M Tahun 1998 tentang Penggantian Gubernur Bank Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1998
Keppres No. 63/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Jaksa Agung
Sitasi / Register: Subjek PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1998
Keppres No. 18 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputu
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 198, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1998
Keppres No. 203 Tahun 1998 tentang Pemberian Rehabilitasi Terhadap Narapidana
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 195, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 202 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Narapidana
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 194, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1998
Keppres No. 201 Tahun 1998 tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada Untuk Pengindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 193, LL SETNEG : 24 HLM
keppres1998
Keppres No. 200 Tahun 1998 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of Bangladesh Concerning The Promotion And Protection Of Investment
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 191, LL SETNEG : 8 HLM
keppres1998
Keppres No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1998
Keppres No. 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Sitasi / Register: Subjek LINGKUNGAN HIDUP - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 195 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong Dan Trikora
Sitasi / Register: Subjek YAYASAN
keppres1998
Keppres No. 194 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovenia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 186, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1998
Keppres No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 185, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1998
Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 191 Tahun 1998 tentang Dewan Penegakan Keamanan Dan Sistem Hukum
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 93 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 Tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 180, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1998
Keppres No. 186 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 185 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 184 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi Dan Sub Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 182 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 78 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 Tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 174, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 21 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 173, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 178 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Mali Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 169, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1998
Keppres No. 177 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 168, LL SETNEG : 21 HLM
keppres1998
Keppres No. 176 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Suriah Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 167, LL SETNEG : 20 HLM
keppres1998
Keppres No. 175 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Meksiko Serikat Mengenai Kerjasama Teknik Dan Ilmu Pengetahuan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 166, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1998
Keppres No. 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asin Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
keppres1998
Keppres No. 120 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 172 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia
Sitasi / Register: Subjek
keppres1998
Keppres No. 171 Tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 162, LL SETNEG : 8 HLM
keppres1998
Keppres No. 170 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas Dan Barito
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 161, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1998
Keppres No. 169 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora Dan Viqueque
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 150, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1998
Keppres No. 168 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka Dan Kendari
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 159, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1998
Keppres No. 167 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 158, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1998
Keppres No. 166 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 157, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1998
Keppres No. 165 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 156, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1998
Keppres No. 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 155, LL SETNEG : 6 HLM
keppres1998
Keppres No. 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1998
Keppres No. 162 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pengacara Dan Penasehat Hukum Indonesia Untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan Dan Pulau Sipadan Di Mahkamah Internasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TERITORIAL INDONESIA
keppres1998
Keppres No. 161 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Laba Usaha)
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 154, LL SETNEG : 20 HLM
keppres1998
Keppres No. 160 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 151, LL SETNEG : 48 HLM
keppres1998
Keppres No. 159 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Suriah Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 152, LL SETNEG : 8 HLM
keppres1998
Keppres No. 158 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Dan Penghindaran Pajak Atas Penghasilan Antara Republik Indonesia Dan Republik Venezuela Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 151, LL SETNEG : 56 HLM
keppres1998
Keppres No. 157 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Mongolia Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 150, LL SETNEG : 39 HLM
keppres1998
Keppres No. 156 Tahun 1998 tentang Pengesahan Prsetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Uni Emirat Arab Tentang Penghidaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 149, LL SETNEG : 36 HLM
keppres1998
Keppres No. 155 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 148, LL SETNEG : 21 HLM
keppres1998
Keppres No. 154 Tahun 1998 tentang Pengesahan Protocol On The Extension Of The Cooperation Agreement Between The European Community And The Member Countries Of Asean To The Socialist Republic Of Vietnam
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 147, LL SETNEG : 8 HLM
keppres1998
Keppres No. 153 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 146, LL SETNEG : 39 HLM
keppres1998
Keppres No. 152 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Kuwait Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Modal
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 145, LL SETNEG : 25 HLM
keppres1998
Keppres No. 151 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Tentang Penghidaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 144, LL SETNEG : 22 HLM
keppres1998
Keppres No. 150 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan Tentang Penghidaran Pajak Berganda Dengan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 143, LL SETNEG : 22 HLM
keppres1998
Keppres No. 149 Tahun 1998 tentang Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia and The Kingdom Of Belgium For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 142, LL SETNEG : 21 HLM
keppres1998
Keppres No. 148 Tahun 1998 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of South Africa For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 141, LL SETNEG : 21 HLM
keppres1998
Keppres No. 147 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Romania Mengenai Penghidaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 140, LL SETNEG : 24 HLM
keppres1998
Keppres No. 146 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sudan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 139, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1998
Keppres No. 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, Dan Paniai
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 143 Tahun 1998 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 141 Tahun 1998 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/199
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1998
Keppres No. 140 Tahun 1998 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1998/1999
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1998
Keppres No. 139 Tahun 1998 tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 119 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 135 Tahun 1998 tentang Pengesahan The United Nations Conventions To Combat Desertification In Those Countries Experiencing Serious Drought And/Or Desertification, Particularly In Africa (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Memerangi Penggurunan Di Negara-Negara Yang Mengalami Keker
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 134, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 100 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 82 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres1998
Keppres No. 99 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 Tentang Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 23 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 130 Tahun 1998 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Customs (Persetujuan ASEAN Di Bidang Kepabeanan)
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 131, LL SETNEG : 13 HLM
keppres1998
Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HAK ASASI MANUSIA
keppres1998
Keppres No. 18 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 127 Tahun 1998 tentang Amnesti Kepada Terpidana DRS. Haji Andi Mappetahang Fatwa
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 130, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1998
Keppres No. 126 Tahun 1998 tentang Amnesti Kepada Terpidana Ir. H.M. Sanusi
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 129, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1998
Keppres No. 125 Tahun 1998 tentang Amnesti Kepada Terpidana Abdul Qadir Djaelani
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 128, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1998
Keppres No. 124 Tahun 1998 tentang Rehabilitasi Terhadap Sdr. Almarhum Hartono Rekso Dharsono
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 127, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 123 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Beberapa Terpidana Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 126, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1998
Keppres No. 122 Tahun 1998 tentang Biaya Perjalanan Haji Tahun 1999
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1998
Keppres No. 17 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero Dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjaman Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 125, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1998
Keppres No. 62 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1998
Keppres No. 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1998
Keppres No. 97 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1998
Keppres No. 25 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 23 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1998
Keppres No. 112 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 123, LL SETNEG : 16 HLM
keppres1998
Keppres No. 111 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ukraina
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 122, LL SETNEG : 15 HLM
keppres1998
Keppres No. 110 Tahun 1998 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Mauritius On The Promotion And Protection Of Investments
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 121, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1998
Keppres No. 109 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 120, LL SETNEG : 10 HLM
keppres1998
Keppres No. 108 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesian Dan Pemerintah Mongolia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 119, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 107 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Turki Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1998
Keppres No. 106 Tahun 1998 tentang Tim Dokter Ahli Presiden Dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden
Sitasi / Register: Subjek KESEHATAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 105 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti Kepada Beberapa Tersangka Yang Terlibat Tindak Pidana Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 114, LL SETNEG : 8 HLM
keppres1998
Keppres No. 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 113, LL SETNEG : 12 HLM
keppres1998
Keppres No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 112, LL SETNEG : 21 HLM
keppres1998
Keppres No. 90 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 110, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1998
Keppres No. 34 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1988 Tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 109, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1998
Keppres No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanam Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1998
Keppres No. 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres1998
Keppres No. 41 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1998
Keppres No. 93 Tahun 1998 tentang Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1998
Keppres No. 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat Yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 105, LL SETNEG : 33 HLM
keppres1998
Keppres No. 91 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Yaman
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 101, LL SETNEG : 8 HLM
keppres1998
Keppres No. 90 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 103, LL SETNEG : 9 HLM
keppres1998
Keppres No. 89 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 102, LL SETNEG : 6 HLM
keppres1998
Keppres No. 88 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Afrika Selatan
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 101, LL SETNEG : 18 HLM
keppres1998
Keppres No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 85 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Beberapa Terpidana Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 99, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 84 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Ass
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 98, LL SETNEG : 14 HLM
keppres1998
Keppres No. 82 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti Kepada Beberapa Orang Yang Terlibat Tindak Pidana Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 97, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 17 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 80 Tahun 1998 tentang Pemberian Amnesti Atau Abolisi
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 96, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1998
Keppres No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEREKONOMIAN
keppres1998
Keppres No. 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PEREKONOMIAN
keppres1998
Keppres No. 60 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1998
Keppres No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 120 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 82 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres1998
Keppres No. 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Serta Proyek Dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Di Bidang Infrastruktur
Sitasi / Register: Subjek KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGADAAN BARANG / JASA
keppres1998
Keppres No. 72 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1998
Keppres No. 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEREKONOMIAN
keppres1998
Keppres No. 69 Tahun 1998 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PEREKONOMIAN
keppres1998
Keppres No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
keppres1998
Keppres No. 30 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993
Sitasi / Register: LN. 1998 No. 86, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1997
Keppres No. 36 Tahun 1997 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1998
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1997
Keppres No. 4 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1997
Keppres No. 34 Tahun 1997 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Lima, Peru
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
keppres1997
Keppres No. 33 Tahun 1997 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Doha, Qatar
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN - HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
keppres1997
Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1997
Keppres No. 31 Tahun 1997 tentang Pembangunan Dan Pengusahaan Kilang Minyak Dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Swasta
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1997
Keppres No. 30 Tahun 1997 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1997
Keppres No. 29 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 62, LL SETNEG : 11 HLM
keppres1997
Keppres No. 28 Tahun 1997 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1997
Keppres No. 27 Tahun 1997 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1997/1998
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1997
Keppres No. 26 Tahun 1997 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong Concerning Air Services
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 52, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1997
Keppres No. 25 Tahun 1997 tentang Bumi Perkemahan Pramuka Dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda Tien Soeharto
Sitasi / Register: Daya Pemuda Tien Soeharto MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1997 tentang Bumi Perkemahan Pramuka Dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda Tien Soeharto T.E.U. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 25 B
keppres1997
Keppres No. 29 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 50, LL SETNEG : 6 HLM
keppres1997
Keppres No. 23 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1997
Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputu
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 48, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1997
Keppres No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1997
Keppres No. 20 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention Relating To International Exhibitions Beserta Protocol (Konvensi Mengenai Pameran Internasional Beserta Protokol)
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 47, LL SETNEG : 26 HLM
keppres1997
Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan Wipo Copyrights Treaty
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1997
Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1997
Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 34, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1997
Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 33, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1997
Keppres No. 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1997
Keppres No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek PENGADAAN BARANG / JASA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres1997
Keppres No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1997
Keppres No. 12 Tahun 1997 tentang Penetapan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Dan Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Dan Daerah Transmigrasi
Sitasi / Register: Subjek KEBIJAKAN PEMERINTAH
keppres1997
Keppres No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1997
Keppres No. 10 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Mengenai Pelayaran
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 15, LL SETNEG : 9 HLM
keppres1997
Keppres No. 23 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1997
Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1997
Keppres No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kyrghyzstan
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 14, LL SETNEG : 18 HLM
keppres1997
Keppres No. 6 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 13, LL SETNEG : 9 HLM
keppres1997
Keppres No. 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention On Registration Of Objects Launched Into Outer Space, 1975 (Konvensi Tentang Registrasi Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antariksa, 1975)
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 12, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1997
Keppres No. 4 Tahun 1997 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Irak Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik
Sitasi / Register: LN. 1997 No. 11, LL SETNEG : 6 HLM
keppres1997
Keppres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1997
Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandaaceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1997
Keppres No. 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1996
Keppres No. 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai Negeri Beserta Janda/Dudanya Yang Menetap Dan Bertempat Tinggal Di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Dan Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1996
Keppres No. 97 Tahun 1996 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri
Sitasi / Register: LL PERATURAN.GO.ID : 2 HLM.
keppres1996
Keppres No. 96 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas-Manyar Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 95 Tahun 1996 tentang Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 94 Tahun 1996 tentang Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995)
Sitasi / Register: LL PERATURAN.GO.ID : 2 HLM.
keppres1996
Keppres No. 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres1996
Keppres No. 90 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1996
Keppres No. 91 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Sosialis Arab Libya Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 90 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak
Sitasi / Register: Subjek PEREKONOMIAN
keppres1996
Keppres No. 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Sitasi / Register: Subjek PEREKONOMIAN
keppres1996
Keppres No. 88 Tahun 1996 tentang Pengesahan Protocol Amending The Convention Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, With A Relat
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 8 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1996
Keppres No. 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1996
Keppres No. 84 Tahun 1996 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 83 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 82 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Finland For The Promotion And Protection Of Invesments
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam Sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres1996
Keppres No. 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1996
Keppres No. 78 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Lenteng Agung-Kampung Rambutan Sebagai Jalan Tol, Penambahan Ramp Keluar Dari Jalan Tol Jagorawi Di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) Menuju Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Se
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 15 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1996
Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1996
Keppres No. 74 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 73 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 72 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia-Thailand
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Sitasi / Register: Subjek KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PEREKONOMIAN
keppres1996
Keppres No. 70 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Ikazakhstan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasa
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1996
Keppres No. 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1996
Keppres No. 67 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrghyztan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 66 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 65 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 64 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Ukraina
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 63 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 62 Tahun 1996 tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 54 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERPAJAKAN
keppres1996
Keppres No. 60 Tahun 1996 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1997
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1996
Keppres No. 59 Tahun 1996 tentang Pengesahan Second Protocol To The General Agreement On Trade In Services Beserta Lampirannya
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 58 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia For Cooperation In Scientific Research And The Technological Development
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1996
Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
keppres1996
Keppres No. 55 Tahun 1996 tentang Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 54 Tahun 1996 tentang Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 53 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 35 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation Scheme
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 50 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Tentang Pemeliharaan Keamanan
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 49 Tahun 1996 tentang Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 48 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Oleh PT Freeport Indonesia
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1996
Keppres No. 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur Jembatan Tiga-Pluit Dan Tomang-Grogol-Pluit Junction Sebagai Jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 46 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1996
Keppres No. 44 Tahun 1996 tentang Pengesahan Fifth Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Kelima Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 15 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1996
Keppres No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional
Sitasi / Register: Subjek PENGADAAN BARANG / JASA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1996
Keppres No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - PEREKONOMIAN
keppres1996
Keppres No. 40 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH
keppres1996
Keppres No. 39 Tahun 1996 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Perekayasa
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1996
Keppres No. 9 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1996
Keppres No. 37 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1996
Keppres No. 36 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1996
Keppres No. 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Dan Bertempat Tinggal Di Wilayah Terpencil
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1996
Keppres No. 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1996
Keppres No. 80 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994 Tentang Tim Tarif Dan Fiskal
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 79 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia-Singapura
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 28 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia- Philipina
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 26 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 32 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 26 Tahun 1996 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Produksi Dan Distribusi
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1996
Keppres No. 25 Tahun 1996 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Relating To Schedule Air Transport
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1996
Keppres No. 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Bitung
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1996
Keppres No. 23 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Mikronesia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 22 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname Concerning The Promotion And Protection Of Investments
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 21 Tahun 1996 tentang Penyediaan Dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
Sitasi / Register: Subjek PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH
keppres1996
Keppres No. 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention On International Liability For Damage Caused By Space Objects, 1972 (Konvensi Tentang Tanggungjawab Internasional Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Benda-Benda Antariksa, 1972)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 19 Tahun 1996 tentang Tim Penelitian Proyek-Proyek Pemerintah Dan Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1996
Keppres No. 18 Tahun 1996 tentang Pengesahan Constitution And Convention Of The International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi Dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992), Beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres1996
Keppres No. 9 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tiga Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1996
Keppres No. 16 Tahun 1996 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan Agung
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1996
Keppres No. 15 Tahun 1996 tentang Pengesahan Amandemen Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization "Intelsat", Denmark - 1995 (Perjanjian Berkenaan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat", Denmark - 1995)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres1996
Keppres No. 14 Tahun 1996 tentang Pengesahan Amendments To The Convention On The International Maritime Organization (Institutionalization Of The Facilitation Committee), 1991 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional) (Pelembagaan Komisi Fasilitasi), 1991 Dan Amendments To The Convention
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 13 Tahun 1996 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 12 Tahun 1996 tentang Penunjukan Dan Penetapan Kawasan Industri PT Bintan Inti Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PEREKONOMIAN
keppres1996
Keppres No. 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
keppres1996
Keppres No. 10 Tahun 1996 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Agen
Sitasi / Register: LN. 1996 LL BPHN : 2 HLM
keppres1996
Keppres No. 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement On C.A.B. International
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On Military Training In Areas 1 And 2
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 7 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1996
Keppres No. 15 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen, Sebagaimana Telah Dua Puluh Enam Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1996
Keppres No. 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1996
Keppres No. 18 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputu
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1996
Keppres No. 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1996
Keppres No. 15 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
keppres1996
Keppres No. 55 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres1995
Keppres No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1995
Keppres No. 89 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement On Services
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 87 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol Amending The Agreement On ASEAN Energy Cooperation
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 81, LL SETNEG : 7 HLM
keppres1995
Keppres No. 86 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Agreement On ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 84 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Framework Agreement On Enhancing ASEAN Economic Cooperation
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 78, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1995
Keppres No. 83 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah
Sitasi / Register: Subjek PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres1995
Keppres No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan Tengah
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres1995
Keppres No. 62 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1995
Keppres No. 80 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 73, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1995
Keppres No. 79 Tahun 1995 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Czech Republic For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 72, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1995
Keppres No. 78 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim Batam
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1995
Keppres No. 77 Tahun 1995 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Hungary
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 65, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1995
Keppres No. 76 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN - KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
keppres1995
Keppres No. 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean Dan Perpajakan Atas Impor Atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1995
Keppres No. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang
Sitasi / Register: Subjek PERIKANAN DAN KELAUTAN - TERITORIAL INDONESIA
keppres1995
Keppres No. 72 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1995
Keppres No. 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
Sitasi / Register: Subjek ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres1995
Keppres No. 70 Tahun 1995 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Beirut, Lebanon
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1995
Keppres No. 69 Tahun 1995 tentang Susunan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres1995
Keppres No. 67 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protokol Relating To An Amendment To Article 56 Of The Convention On International Civil Aviation (Protokol Tentang Perubahan Pasal 56 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1995
Keppres No. 66 Tahun 1995 tentang Pengesahan Protocol Relating To An Amendment To Article 50 (a) Of The Convention On International Civil Aviation (Protokol Tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 65 Tahun 1995 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Pondok Pinang - Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1995
Keppres No. 64 Tahun 1995 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, Dan Simpang Susun Cikupa Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1995
Keppres No. 63 Tahun 1995 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1996
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1995
Keppres No. 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1995
Keppres No. 15 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1995
Keppres No. 60 Tahun 1995 tentang Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1995
Keppres No. 59 Tahun 1995 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1995
Keppres No. 58 Tahun 1995 tentang Pengesahan Agreement On The Creation Of Association Of Coffee Producing Countries (Persetujuan Pembentukan Asosiasi Negara-Negara Produsen Kopi)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI
keppres1995
Keppres No. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1995
Keppres No. 55 Tahun 1995 tentang Penghibahan Kapal Penangkap Ikan Kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1995 LL SETNEG : 2 HLM
keppres1995
Keppres No. 120 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 53 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Kerajaan Spanyol Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Secara Resiprokal Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Sitasi / Register: Subjek TERITORIAL INDONESIA
keppres1995
Keppres No. 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1995
Keppres No. 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1995
Keppres No. 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pamong Belajar
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1995
Keppres No. 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1995
Keppres No. 47 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Berkenaan Dengan Angkutan Udara Berjadwal
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 46 Tahun 1995 tentang Pengesahan Air Services Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 45 Tahun 1995 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1995/96
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1995
Keppres No. 44 Tahun 1995 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/96
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1995
Keppres No. 43 Tahun 1995 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Havana, Cuba
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1995
Keppres No. 18 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputu
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1995
Keppres No. 41 Tahun 1995 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Madagascar
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 40 Tahun 1995 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Kuwait
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 14 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Proyek Natuna
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimna Telah Dua Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1995
Keppres No. 37 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Sandiman
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1995
Keppres No. 36 Tahun 1995 tentang Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Songkhla, Thailand Selatan
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1995
Keppres No. 35 Tahun 1995 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Khartoum, Sudan
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1995
Keppres No. 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan Arsiparis
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1995
Keppres No. 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia Gerakan Disiplin Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 32 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Dengan Menggunakan Pesawat Udara
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1995
Keppres No. 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1995
Keppres No. 30 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Bea Dan Cukai
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1995
Keppres No. 29 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PERPAJAKAN - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1995
Keppres No. 28 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PERPAJAKAN - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1995
Keppres No. 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 34 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989
Sitasi / Register: Subjek HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sitasi / Register: Subjek KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 16 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1995
Keppres No. 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1995
Keppres No. 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai
Sitasi / Register: Subjek LINGKUNGAN HIDUP - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1995
Keppres No. 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1995
Keppres No. 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek
Sitasi / Register: LN. 1995 LL SETNEG : 5 HLM
keppres1995
Keppres No. 18 Tahun 1995 tentang Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1995
Keppres No. 17 Tahun 1995 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Melbourne, Victoria - Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1995 No. 17, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1995
Keppres No. 16 Tahun 1995 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indoesia And The Government Of The State Of Bahrain
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 15 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1995
Keppres No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1995
Keppres No. 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1995
Keppres No. 15 Tahun 1995 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1995
Keppres No. 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1995
Keppres No. 9 Tahun 1995 tentang Tim Dokter Presiden Dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 18 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputu
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1995
Keppres No. 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1995
Keppres No. 5 Tahun 1995 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta Protokol
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 4 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 1994 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional, 1994)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 3 Tahun 1995 tentang Pengesahan International Coffee Agreement, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional, 1994)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1995
Keppres No. 15 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1995
Keppres No. 1 Tahun 1995 tentang Pengesahan Agreement To Establish The South Centre (Persetujuan Pembentukan Pusat Selatan)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 87 Tahun 1994 tentang Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/Manggala
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1994
Keppres No. 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
Sitasi / Register: Subjek PENGADAAN BARANG / JASA
keppres1994
Keppres No. 85 Tahun 1994 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bratislava, Slowakia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1994
Keppres No. 84 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Meruya Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1994
Keppres No. 83 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Kalihurip Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarip Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1994
Keppres No. 82 Tahun 1994 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes – Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1994
Keppres No. 81 Tahun 1994 tentang Penambahan Gerbang Tol Serang Timur Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1994
Keppres No. 80 Tahun 1994 tentang Tim Tarif Dan Fiskal
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapura
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - PENDIDIKAN
keppres1994
Keppres No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Sitasi / Register: Subjek LINGKUNGAN HIDUP - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 76 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pemindahan Bandar Udara Polonia-Medan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 75 Tahun 1994 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Esso Exploration And Production Natuna Inc. Yang Melakukan Pengeboran Dan Pengolahan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil Di Kepulauan Natuna Dan Laut Sekitarnya
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PERPAJAKAN
keppres1994
Keppres No. 74 Tahun 1994 tentang Penetapan Hari Libur Selama Penyelenggaraan Pertemuan para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1994
Keppres No. 73 Tahun 1994 tentang Tim Pengadaan Alat Utama Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGADAAN BARANG / JASA
keppres1994
Keppres No. 72 Tahun 1994 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Bombay – India Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1994
Keppres No. 71 Tahun 1994 tentang Perubahan Luas Kawasan Berikat (Bonded Zone) PT Cibinong Center Industrial Estate
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1994
Keppres No. 70 Tahun 1994 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT Dharmala - Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1994
Keppres No. 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PENGADAAN BARANG / JASA
keppres1994
Keppres No. 68 Tahun 1994 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1994
Keppres No. 67 Tahun 1994 tentang Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEREKONOMIAN
keppres1994
Keppres No. 66 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 50, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1994
Keppres No. 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemu
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1994
Keppres No. 64 Tahun 1994 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industript Lamhotma Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1994
Keppres No. 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1994
Keppres No. 62 Tahun 1994 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1995
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1994
Keppres No. 61 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 60 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Italia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 59 Tahun 1994 tentang Constitution Of The Asia-Pasific Telecommunity
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 58 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands On Promotion And Protection Of Investment, Beserta Protocol
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 57 Tahun 1994 tentang Pengesahan Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Suriname
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Nothern Ireland On Copyright Protection
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 55 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Norwegia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 54 Tahun 1994 tentang Lembaga Sandi Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 53 Tahun 1994 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Pretoria, Afrika Selatan Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Cape Town, Afrika Selatan
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1994
Keppres No. 52 Tahun 1994 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/95
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1994
Keppres No. 51 Tahun 1994 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1994/95
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1994
Keppres No. 50 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia – Pasifik
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 49 Tahun 1994 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM - PTHM"
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1994
Keppres No. 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PEREKONOMIAN
keppres1994
Keppres No. 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: Subjek PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1994
Keppres No. 45 Tahun 1994 tentang Utusan Indonesia Pada Forum Bisnis Pasifik (Pacific Business Forum)
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1994
Keppres No. 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TERITORIAL INDONESIA
keppres1994
Keppres No. 43 Tahun 1994 tentang Pembubaran Tim Pembinaan Penatar Dan Bahan-Bahan Penataran Untuk Keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres1994
Keppres No. 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputu
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1994
Keppres No. 40 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Jamaica
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 31, LL SETNEG : 12 HLM
keppres1994
Keppres No. 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, Dan Penyuluh Perindustrian
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1994
Keppres No. 38 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS
Sitasi / Register: Subjek KESEHATAN - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
keppres1994
Keppres No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sebelas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1994
Keppres No. 34 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta Protokolnya
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 29, LL SETNEG : 14 HLM
keppres1994
Keppres No. 33 Tahun 1994 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT Indotaisei Indah Development Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1994
Keppres No. 32 Tahun 1994 tentang Perluasan Kawasan Industri Yang Diberikan Status Kawasan Berikat (Bonded Zone) PT Megalopolis Manunggal Industrial Development
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1994
Keppres No. 31 Tahun 1994 tentang Pengesahan Statute Of The Centre For Science And Technology Of The Movement Of The Non-Aligned Countries And Other Developing Countries
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 27, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1994
Keppres No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sepuluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1994
Keppres No. 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek PERIKANAN DAN KELAUTAN
keppres1994
Keppres No. 28 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 120 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 26 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres1994
Keppres No. 33 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 Tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1994
Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, Dan Denpasar
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN
keppres1994
Keppres No. 21 Tahun 1994 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di San Fransisco, Amerika Serikat Dan Konsulat Republik Indonesia Di Marseilles, Perancis Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1994
Keppres No. 20 Tahun 1994 tentang Pemberian Honorarium Bagi Konsultan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Pusat (Konsultan BP-7 Pusat)
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1994
Keppres No. 19 Tahun 1994 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1994
Keppres No. 15 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (REPELITA VI) 1994/95 - 1998/99
Sitasi / Register: Subjek PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1994
Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1994
Keppres No. 15 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang Diimpor Dalam Rangka Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1994 No. 10, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1994
Keppres No. 15 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 11 Tahun 1994 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Atas Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Belanda Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Kekayaan Dengan Protokol, Yang Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 5 Maret
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 10 Tahun 1994 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Penang - Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1994
Keppres No. 9 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia – Pasifik
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1994
Keppres No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1994
Keppres No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Keharyapatihan Luxembourg Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Dan Atas Modal
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERPAJAKAN
keppres1994
Keppres No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Demokrasi Sri Lanka Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERPAJAKAN
keppres1994
Keppres No. 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 Tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1994
Keppres No. 3 Tahun 1994 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1994
Keppres No. 2 Tahun 1994 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Johannesburg, Afrika Selatan
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1994
Keppres No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sembilan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1993
Keppres No. 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 119 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 118 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And Cap
Sitasi / Register: LN. 1993 No. 101, LL SETNEG : 27 HLM
keppres1993
Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 116 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China Relating To Scheduled Air Transport
Sitasi / Register: LN. 1993 No. 100, LL SETNEG : 15 HLM
keppres1993
Keppres No. 115 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 114 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Pelayaran Niaga
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 113 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 112 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1993
Keppres No. 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1993 tentang Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1965
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1993
Keppres No. 110 Tahun 1993 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang Dan Pembangunan Negara-Negara Berkembang
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH - PEREKONOMIAN
keppres1993
Keppres No. 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 108 Tahun 1993 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea Relating To Scheduled Air Services
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 107 Tahun 1993 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of The Netherlands
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 106 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Yordania Berkenaan Dengan Angkutan Udara Berjadwal
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 105 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Berkenaan Dengan Angkutan Udara Berjadwal
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 103 Tahun 1993 tentang Badan Urusan Logistik
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 102 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Di Nusa Dua Bali
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1993
Keppres No. 101 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata Di Bandung
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1993
Keppres No. 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing
Sitasi / Register: Subjek ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1993
Keppres No. 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 53 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Kawasan Industri
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1993
Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1993
Keppres No. 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Ke, Dari Dan Antar Kawasan Berikat Dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1993
Keppres No. 53 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1993
Keppres No. 52 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Atas Barang Impor Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1993
Keppres No. 93 Tahun 1993 tentang Pengaktifan Kembali Kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Phnom Penh, Kamboja
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1993
Keppres No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 91 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of Canada On Economic Cooperation
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 90 Tahun 1993 tentang Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1993
Keppres No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke -10
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 88 Tahun 1993 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Kiev-Republik Ukraina Dan Di Tashkent-Republik Uzbekistan
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1993
Keppres No. 87 Tahun 1993 tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Perundingan-Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1993
Keppres No. 86 Tahun 1993 tentang Agreement On The Organisation For Indian Ocean Marine Affairs Cooperation (IOMAC)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1993
Keppres No. 28 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Badan Pengendali Bimas
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Sembilan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 82 Tahun 1993 tentang Pengesahan Convention On Assistance In The Case Of A Nuclear Accident Or Radiological Emergency
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 81 Tahun 1993 tentang Pengesahan Convention On Early Notification Of A Nuclear Accident
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 80 Tahun 1993 tentang Pengesahan An Amendment Of Article Vi Of The Statute Of The International Atomic Energy Agency
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 79 Tahun 1993 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1994
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1993
Keppres No. 78 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Sentul Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1993
Keppres No. 77 Tahun 1993 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, Dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1993
Keppres No. 76 Tahun 1993 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1993
Keppres No. 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
keppres1993
Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 Tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 35 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 72 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERPAJAKAN
keppres1993
Keppres No. 71 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Center For International Forestry Research Regarding The Headquarters Seat Of The Center
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 70 Tahun 1993 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Besland Pertiwi Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1993
Keppres No. 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Delapan Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1993
Keppres No. 8 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 67 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 66 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Eks Dana Reboisasi
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1993
Keppres No. 65 Tahun 1993 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Athena, Yunani
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1993
Keppres No. 64 Tahun 1993 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Vancouver-Canada Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1993
Keppres No. 63 Tahun 1993 tentang Penghargaan Kepada Mantan Anggota Badan Keamanan Rakyat
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1993
Keppres No. 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1992
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1993
Keppres No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 34 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1993
Keppres No. 59 Tahun 1993 tentang Pengesahan International Convention On Mutual Administrative Assistance For The Prevention, Investigation And Repression Of Customs Offences
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 30 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemu
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1993
Keppres No. 56 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Umum Tentang Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada 1991
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Sitasi / Register: Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PENGADAAN BARANG / JASA
keppres1993
Keppres No. 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1993
Keppres No. 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pabean, Perpajakan Dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1993
Keppres No. 52 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Atas Barang Impor Yang Dimasukkan Ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1993
Keppres No. 30 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 Tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sitasi / Register: Subjek HAK ASASI MANUSIA - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Presiden Nomor 32 Tahun 1993 Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 48 Tahun 1993 tentang Pengesahan International Convention Against Apartheid In Sports
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 47 Tahun 1993 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993/94
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1993
Keppres No. 46 Tahun 1993 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/94
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1993
Keppres No. 45 Tahun 1993 tentang Peningkatan Konsulat-Konsulat Republik Indonesia Di Toronto - Canada, Karachi - Pakistan, Dan Noumea – New Caledonia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1993
Keppres No. 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 43 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri Dan Perdagangan
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 42 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pengawasan Pembangunan
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 30 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres1993
Keppres No. 29 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
Sitasi / Register: Subjek APBN - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1993
Keppres No. 39 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab Untuk Dinas-Dinas Penerbangan Antara Dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing-Masing
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Concerning The Protection And Enforcement Of Copyright
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 37 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Cooperation In Fisheries
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 36 Tahun 1993 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Concerning The Promotion And Protection Of Investments
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 35 Tahun 1993 tentang Pengesahan International Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding System, Beserta Protocolnya
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 34 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Di Cibinong
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi Dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, Dan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1993
Keppres No. 30 Tahun 1993 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Cibinong Center Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1993
Keppres No. 29 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1993
Keppres No. 28 Tahun 1993 tentang Tempat Kediaman Jabatan Bagi Wakil Presiden
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1993
Keppres No. 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1993
Keppres No. 51 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1993
Keppres No. 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: Subjek AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PENDIDIKAN
keppres1993
Keppres No. 24 Tahun 1993 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat-Ciujung
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1993
Keppres No. 23 Tahun 1993 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1993
Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Sitasi / Register: Subjek KESEHATAN - KETENAGAKERJAAN
keppres1993
Keppres No. 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Dan Perusahaan Kontraktor
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1993
Keppres No. 20 Tahun 1993 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. Sier) Pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1993
Keppres No. 19 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1993
Keppres No. 18 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan-Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke-10
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1993
Keppres No. 17 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1993
Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon, Dan Jayapura
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 15 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Di Maliana
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1993
Keppres No. 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
keppres1993
Keppres No. 13 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: LN. 1993 No. 11, LL SETNEG : 22 HLM
keppres1993
Keppres No. 12 Tahun 1993 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Industri Makassar Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1993
Keppres No. 11 Tahun 1993 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Lamicitra Nusantara Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1993
Keppres No. 10 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1993
Keppres No. 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Gorontalo
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1993
Keppres No. 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Singaraja
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1993
Keppres No. 7 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile
Sitasi / Register: LN. 1993 No. 5, LL SETNEG : 13 HLM
keppres1993
Keppres No. 6 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Cuba Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan
Sitasi / Register: LN. 1993 No. 4, LL SETNEG : 14 HLM
keppres1993
Keppres No. 5 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Pada Simpang Susun Gunung Putri Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1993
Keppres No. 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional
Sitasi / Register: Subjek LINGKUNGAN HIDUP
keppres1993
Keppres No. 3 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1993
Keppres No. 2 Tahun 1993 tentang Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Umum Listrik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEREKONOMIAN
keppres1993
Keppres No. 1 Tahun 1993 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PEREKONOMIAN
keppres1992
Keppres No. 68 Tahun 1992 tentang Pengesahan Agreement Between The Government of The Republik of Indonesia and The Governmen of The Kingdom of Sweden on The Promotion and Protection of Investments, Beserta Protol-nya
Sitasi / Register: LN 1992 No.128, LL Setneg 1992 : 10 Hlm
keppres1992
Keppres No. 67 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tujuh Belas Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992
Sitasi / Register: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id
keppres1992
Keppres No. 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan Penguji Mutu Barang, Dan Pranata Komputer
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1992
Keppres No. 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1992
Keppres No. 62 Tahun 1992 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
Sitasi / Register: http://www.jdih.pn-bangkinang.go.id; 2 hlm
keppres1992
Keppres No. 61 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik Dan Ilmu Pengetahuan
Sitasi / Register: http://www.jdih.pn-bangkinang.go.id; 2 hlm
keppres1992
Keppres No. 60 Tahun 1992 tentang Dekade Kunjungan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HUBUNGAN INTERNASIONAL / KERJA SAMA INTERNASIONAL
keppres1992
Keppres No. 59 Tahun 1992 tentang Pengesahan Plant Protection Agreement For (South East) Asia And Pacific Region, Amendments Relating To Mandatory Contributions By Contracting Governments
Sitasi / Register: http://www.jdih.pn-bangkinang.go.id; 2 hlm
keppres1992
Keppres No. 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan Plant Protection Agreement For The South East Asia And Pacific Region
Sitasi / Register: http://www.jdih.pn-bangkinang.go.id; 2 hlm
keppres1992
Keppres No. 57 Tahun 1992 tentang Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Tidak Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Propinsi Riau
Sitasi / Register: https://peraturan.bkpm.go.id/jdih; 4 hlm
keppres1992
Keppres No. 56 Tahun 1992 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1993
Sitasi / Register: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id; 2 hlm
keppres1992
Keppres No. 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS Menurut PP No. 15 Tahun 1985 Kedalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1992
Sitasi / Register: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id
keppres1992
Keppres No. 54 Tahun 1992 tentang Penetapan Pulau Sumbawa Sebagai Daerah Transmigrasi
Sitasi / Register: Subjek KEBIJAKAN PEMERINTAH
keppres1992
Keppres No. 53 Tahun 1992 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Hungary For The Promotion And Protection Of Investment
Sitasi / Register: https://peraturan.bkpm.go.id/jdih; 9 Hlm
keppres1992
Keppres No. 52 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Sitasi / Register: http://jdih.pn-bangkinang.go.id; 2 hlm
keppres1992
Keppres No. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Enam Kali di Ubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1992
Sitasi / Register: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id
keppres1992
Keppres No. 50 Tahun 1992 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1992
Keppres No. 49 Tahun 1992 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1992/93
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 48 Tahun 1992 tentang Pengesahan Proposed Third Amendment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund
Sitasi / Register: LN 1992 No. 83, LL Setneg 1992 : 2 HLm
keppres1992
Keppres No. 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 46 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pranata Nuklir Dan Pengawas Radiasi
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 3 HLM.
keppres1992
Keppres No. 45 Tahun 1992 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Ho Chi Minh City, Vietnam
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1992 : 2 Hlm
keppres1992
Keppres No. 44 Tahun 1992 tentang Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Perth, Australia
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: Subjek
keppres1992
Keppres No. 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 3 HLM.
keppres1992
Keppres No. 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Pontianak, Banjarmasin, Dan Manado
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 4 HLM.
keppres1992
Keppres No. 40 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Uzbekistan Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: LN.1992 No. 73, LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 39 Tahun 1992 tentang Pembentukan Komisi Pengerahan Warga Negara Menjadi Prajurit Wajib Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 4 HLM.
keppres1992
Keppres No. 38 Tahun 1992 tentang Pengesahan Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Sudan on Economic and Technical Cooperation
Sitasi / Register: LN.1992 No.64, LL Setneg 1992 : 4 Hlm
keppres1992
Keppres No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
Sitasi / Register: LL SETNEG : 4 HLM.
keppres1992
Keppres No. 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang Merak Sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar Pada Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tol Serta Tol Berlangganan Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 5 HLM.
keppres1992
Keppres No. 35 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Enam Belas Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992
Sitasi / Register: 07/07/1992
keppres1992
Keppres No. 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Sitasi / Register: LL Setneg 1992
keppres1992
Keppres No. 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 7 HLM.
keppres1992
Keppres No. 32 Tahun 1992 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal
Sitasi / Register: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id
keppres1992
Keppres No. 31 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan Beserta Protokolnya
Sitasi / Register: LN 1992 No. 58, LL Setneg : 2 Hlm
keppres1992
Keppres No. 30 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Amerika Serikat Untuk Kerjasama Dalam Riset Ilmiah Dan Pengembangan Teknologi
Sitasi / Register: LN 1992 No. 57, LL Setneg : 2 Hlm
keppres1992
Keppres No. 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan kelompok hutan arjuno lalijiwo sebagai taman hutan raya
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 27 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Limabelas Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991
Sitasi / Register: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id
keppres1992
Keppres No. 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Strutural Sebagimana Telah Lima Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991
Sitasi / Register: 09/06/1992
keppres1992
Keppres No. 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 24 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Venezuela mengenai Kerjasama Ekonomidan Teknik
Sitasi / Register: LN. 1992 No. 54: LL Setneg :
keppres1992
Keppres No. 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention For The Protection Of The Ozone Layer Dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted And Amended By The Second Meeting of The Parties London, 27 - 29 June 1990
Sitasi / Register: LN. 1992 No. 50 LL Setneg : 2 Hlm
keppres1992
Keppres No. 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar
Sitasi / Register: http://www.bphn.go.id/data/documents/92kp022.pdf
keppres1992
Keppres No. 21 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 19 Tahun 1992 tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment of The Republic Indonesia and The Government of The Kingdom of Thailand on Economic and Technical Cooperation
Sitasi / Register: LN. 1992, No. 30, LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 18 Tahun 1992 tentang Pengesahan Agreement Between The Goverment of The Republic of Indonesia and The Goverment of The Independent State of Papua New Guinea Regarding The Status of Forces of Each State in The Terriority of The Other State
Sitasi / Register: LN 1992 No. 29, LL Setneg 1992 : 2 Hlm
keppres1992
Keppres No. 17 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Di Liwa
Sitasi / Register: LL Setneg : 2 Hlm
keppres1992
Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandung,Di Semarang, dan di Padang
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 Hlm.
keppres1992
Keppres No. 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Di Stabat Dan Di Batam
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 3 HLM.
keppres1992
Keppres No. 14 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Saudi Arabia Untuk Pembebasan Timbal Balik Pajak-Pajak Dan Bea Masuk Atas Kegiatan-Kegiatan Perusahaan Angkutan Udara Dari Kedua Negara Beserta Protokolnya
Sitasi / Register: LN. 1992, No. 15, LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 13 Tahun 1992 tentang Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 12 Tahun 1992 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Sana'a, Yaman
Sitasi / Register: LL Setneg tahun 1992 : 2 HLM.
keppres1992
Keppres No. 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan Dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1992
keppres1992
Keppres No. 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional
Sitasi / Register: Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1992
keppres1992
Keppres No. 9 Tahun 1992 tentang Pengesahan Persetujuan Dagang Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Romania
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1992
keppres1992
Keppres No. 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum
Sitasi / Register: LL SETNEG : 14 HLM.
keppres1992
Keppres No. 7 Tahun 1992 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Kerjasama Di Bidang Pariwisata
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1992
Keppres No. 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Biro Pusat Statistik
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1992
Keppres No. 5 Tahun 1992 tentang Pengesahan Constitution Of The Asian-Pacifik Postal Union
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1992
keppres1992
Keppres No. 4 Tahun 1992 tentang Pengesahan Convention 69, Convention Concerning The Certification Of Ship's Cook, (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 69 Mengenai Sertifikat Bagi Juru Masak Di Kapal)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1992
Keppres No. 3 Tahun 1992 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Inter Parliamentary Organization (AIPO) Relating To The Privileges And Immunities Of The Aipo Permanent Secretariat In Jakarta
Sitasi / Register: 04/01/1992
keppres1992
Keppres No. 2 Tahun 1992 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia Pada Dana Moneter Internasional
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1992
Keppres No. 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
keppres1991
Keppres No. 25 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1991
Keppres No. 59 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Penatar Tingkat Nasional Yang Diperbantukan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1991
Keppres No. 58 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention On The Prohibition The Development, Production And Stockpiling Of Bacteriological (Biological) And Toxin Weapons And On Their Destruction
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 57 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Federal Jerman Untuk Penghindaran Pajak Berganda Mengenai Pajak Atas Penghasilan Dan Kekayaan Beserta Protokolnya
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERPAJAKAN
keppres1991
Keppres No. 56 Tahun 1991 tentang Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1991
Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1991
Keppres No. 54 Tahun 1991 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Pada Jalan Tol Jagorawi Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1991
Keppres No. 53 Tahun 1991 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Peristiwa/Insiden 12 Nopember 1991 Di Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1991
Keppres No. 31 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1991
Keppres No. 51 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 Tentang Dewan Pertahanan Kemanan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1991
Keppres No. 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok Ke-10
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1991
Keppres No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pungutan-Pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa Dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PERPAJAKAN
keppres1991
Keppres No. 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention On Wetlands Of International Importance Especially As Waterfowl Habitat
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 47 Tahun 1991 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1991
Keppres No. 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusaan Presiden Nomor 17 Tahun 1989
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1991
Keppres No. 22 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1991
Keppres No. 44 Tahun 1991 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1992
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1991
Keppres No. 43 Tahun 1991 tentang Konservasi Energi
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1991
Keppres No. 15 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1991
Keppres No. 41 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1991
Keppres No. 40 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1991/1992
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1991
Keppres No. 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1991
Keppres No. 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1991
Keppres No. 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KETENAGAKERJAAN
keppres1991
Keppres No. 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Pengadilan Agama
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1991
Keppres No. 35 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Peradilan Tata Usaha Negara
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1991
Keppres No. 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Departemen Pertahanan Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1991
Keppres No. 33 Tahun 1991 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Bulgaria For The Avoidance Of Double Texation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol-nya
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 32 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Pengembangan Sumber-Sumber Air Di Propinsi Riau Dan Pemasokan Air Dari Indonesia Ke Singapura, Beserta Lampirannya
Sitasi / Register: Keppres No. 32 Tahun 1991, peraturan.bpk.go.id
keppres1991
Keppres No. 31 Tahun 1991 tentang Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Umum Listrik Negara
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PEREKONOMIAN
keppres1991
Keppres No. 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi
Sitasi / Register: LL SETNEG : 2 HLM.
keppres1991
Keppres No. 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Sitasi / Register: LN. 1991/NO.54
keppres1991
Keppres No. 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
Sitasi / Register: Subjek APBN - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1991
Keppres No. 27 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1991
Keppres No. 26 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1992
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH
keppres1991
Keppres No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1991
Keppres No. 24 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1991
Keppres No. 22 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Bantuan Pemerintah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1991
Keppres No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres1991
Keppres No. 20 Tahun 1991 tentang Perubahan Status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1991
Keppres No. 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1991
Keppres No. 18 Tahun 1991 tentang Penyelesaian Tagihan Pajak Penghasilan Badan Atas Nama PT. Pabrik Kapal Indonesia (PT. PAL INDONESIA) Tahun Pajak 1985, 1986, Dan 1987
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PERPAJAKAN
keppres1991
Keppres No. 17 Tahun 1991 tentang Kedudukan Balai Sidang Berdasarkan Rencana Induk Kawasan Gelanggang Olahraga Senayan
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1991
Keppres No. 8 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 Tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1991
Keppres No. 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Milik Negara Dan Bank Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa
Sitasi / Register: Subjek PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH
keppres1991
Keppres No. 14 Tahun 1991 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of Bulgaria On Economic And Tehnical Cooperation
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 13 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Untuk Kerjasama Dalam Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan,Penerapan, Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
keppres1991
Keppres No. 11 Tahun 1991 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknik
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1991
Keppres No. 9 Tahun 1991 tentang Hari Pekerja Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
keppres1991
Keppres No. 15 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1991
Keppres No. 7 Tahun 1991 tentang Pengalihan Sebagian Kekayaan Dana Milik Mangkunagaran Kepada Yayasan Kerabat Mangkunagaran Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat)
Sitasi / Register: Subjek YAYASAN
keppres1991
Keppres No. 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH
keppres1991
Keppres No. 5 Tahun 1991 tentang Pengesahan International Agreement On Jute And Jute Products, 1989
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 4 Tahun 1991 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1991
Keppres No. 53 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1991
Keppres No. 2 Tahun 1991 tentang Perwakilan Republik Indonesia Untuk Republik Federal Jerman
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1991
Keppres No. 1 Tahun 1991 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Dan Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1990
Keppres No. 60 Tahun 1990 tentang Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiskal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocolnya
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 59 Tahun 1990 tentang Penetapan Ruas Jalan Padalarang - Cileunyi Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1990
Keppres No. 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Sebagai Perusahaan Yang Dapat Menarik Dan Menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1990
Keppres No. 57 Tahun 1990 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1991
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1990
Keppres No. 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1990
Keppres No. 55 Tahun 1990 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura
Sitasi / Register: Subjek KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1990
Keppres No. 54 Tahun 1990 tentang Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Vanimo, Papua Nugini
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1990
Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal
Sitasi / Register: Subjek PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
keppres1990
Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1990
Keppres No. 51 Tahun 1990 tentang Pengesahan Protocol Relating To An Amendment To The Convention On International Civil Aviation
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1990
Keppres No. 49 Tahun 1990 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Cakung Cikunir Sebagai Jalan Tol Dan Penambahan Ramp Dukuh Pada Jalan Tol Jagorawi Serta Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1990
Keppres No. 48 Tahun 1990 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Italia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Berkenaan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan Dan Pencegahan Penyelundupan Fiskal, Beserta Protokol
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 47 Tahun 1990 tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Tahap Akhir Perundingan-Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1990
Keppres No. 46 Tahun 1990 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Republik Rakyat Cina Beijing
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1990
Keppres No. 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Revised Text Of The International Plant Protection Convention
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 44 Tahun 1990 tentang Pengesahan Fourth Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1990
Keppres No. 42 Tahun 1990 tentang Pengesahan Amendments To The Convention On The International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 41 Tahun 1990 tentang Pengesahan International Agreement On The Use Of Inmarsat Ship Earth Station Within The Territorial Sea And Ports
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 40 Tahun 1990 tentang Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi
Sitasi / Register: Subjek YAYASAN
keppres1990
Keppres No. 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea On Border Arrangements
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 38 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1990
Keppres No. 37 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1990
Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 35 Tahun 1990 tentang Pembukaan Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Eropa Di Brussels, Belgia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1990
Keppres No. 34 Tahun 1990 tentang Pemberian Tambahan Santunan Bagi Tenaga Kerja Yang Meninggal Dunia Dan Mengalami Cacat Total Tetap Karena Kecelakaan Kerja
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
keppres1990
Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - LINGKUNGAN HIDUP
keppres1990
Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - LINGKUNGAN HIDUP
keppres1990
Keppres No. 31 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1990
Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres1990
Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi
Sitasi / Register: Subjek APBN - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1990
Keppres No. 28 Tahun 1990 tentang Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1990
Keppres No. 123 Tahun 1990 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
keppres1990
Keppres No. 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention 144 Convention Concerning Tripartite Consultations To Promote The Implementation Of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perb
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 15 Tahun 1990 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1990
Keppres No. 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1990
Keppres No. 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1990
Keppres No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1990
Keppres No. 21 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - PEREKONOMIAN
keppres1990
Keppres No. 20 Tahun 1990 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PEREKONOMIAN
keppres1990
Keppres No. 19 Tahun 1990 tentang Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
keppres1990
Keppres No. 18 Tahun 1990 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Santiago, Chili
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1990
Keppres No. 17 Tahun 1990 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Windhoek, Namibia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1990
Keppres No. 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1990
Keppres No. 15 Tahun 1990 tentang Uang Sidang Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1990
Keppres No. 14 Tahun 1990 tentang Uang Sidang Bagi Pimpinan Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Dan Mahkamah Agung
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1990
Keppres No. 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan Agung
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1990
Keppres No. 12 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Tidak Merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1990
Keppres No. 11 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Organisasi Pertamina
Sitasi / Register: Subjek BUMN
keppres1990
Keppres No. 10 Tahun 1990 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1990
Keppres No. 9 Tahun 1990 tentang Ruas Jalan Tol Cawang - Tanjung Priok Bernama "Jalan IR. Wiyoto Wiyono, MSc."
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres1990
Keppres No. 8 Tahun 1990 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1990
Keppres No. 7 Tahun 1990 tentang Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh Perusahaan-Perusahaan Luar Negeri atas Permbayaran Royalti Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Lisensi oleh PT. IPTN, PT. PINDAD dan PT. PAL
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1990
Keppres No. 6 Tahun 1990 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1990
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1990
Keppres No. 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1990
Keppres No. 15 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1990
Keppres No. 3 Tahun 1990 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1990
Keppres No. 2 Tahun 1990 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan Penyerahan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-Buku Pelajaran Agama
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1990
Keppres No. 1 Tahun 1990 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar Dan Majalah, Dan Atas Penyerahan Surat Kabar Serta Majalah
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1989
Keppres No. 19 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 Tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 63 Tahun 1989 tentang Pengesahan Final Resolution Of The United Nations Of Tin, 1988 Beserta Annex Mengenai The Terms Of Reference Of International Tin Study Group
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 62 Tahun 1989 tentang Pengesahan Final Resolution Of The United Nations Of Copper, 1988 Beserta Annex Mengenai The Terms Of Reference Of International Copper Study Group
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 61 Tahun 1989 tentang Pengesahan Resolution Of The United Nations On Nickel, 1985 Beserta Annex Mengenai The Terms Of Reference For An International Nickel Study Group
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 60 Tahun 1989 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hungarian People's Republic For Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocol Dan Exchange Of Note
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 59 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Menteri Muda Perindustrian Sebagai Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 41 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
keppres1989
Keppres No. 54 Tahun 1989 tentang Pengesahan Third Additional Protocol To The Constitution Of The Universal Postal Union
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1989
Keppres No. 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan Sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres1989
Keppres No. 28 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 Tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: Subjek ASURANSI - KETENAGAKERJAAN
keppres1989
Keppres No. 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang – Tanjung Priok Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol Untuk Ruas Jalan Tol Tomang – Cawang – Rawamangun Serta Langganan Tol
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1989
Keppres No. 49 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Widyaiswara
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1989
Keppres No. 48 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss Mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan, Beserta Protokol-nya
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL - PERPAJAKAN
keppres1989
Keppres No. 47 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Mengenai Kerjasama Kebudayaan
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 46 Tahun 1989 tentang Pengesahan Customs Covention On The International Transport Of Goods Under Cover Of TIR Carnets (TIR Covention)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 45 Tahun 1989 tentang Pengesahan Customs Convention On Containers, 1972
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1989
Keppres No. 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 42 Tahun 1989 tentang Kerjasama Pertamina Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Usaha Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1989
Keppres No. 41 Tahun 1989 tentang Pengesahan Instrument For The Amendement Of The Constitution Of The International Labour Organization
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 40 Tahun 1989 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1989
Keppres No. 39 Tahun 1989 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1989/1990
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1989
Keppres No. 38 Tahun 1989 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990
Sitasi / Register: Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 1989 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran
keppres1989
Keppres No. 37 Tahun 1989 tentang Pengesahan Protocol On The Privileges And Immunities Of The International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 77 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 Tentang Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres1989
Keppres No. 5 Dan Diktum Keempat Nomor 5 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pencabutan Diktum Pertama Nomor 5 Dan Diktum Keempat Nomor 5 Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Dana Eks Stabilisasi Kayu Lapis
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1989
Keppres No. 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan Agreement On The Global System Of Trade Preferences Among Developing Countries
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 33 Tahun 1989 tentang Pengesahan International Convention For Safe Containers (CSC)
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 32 Tahun 1989 tentang Pengesahan Agreement Establlishing The Asia-Pasific Institute For Broadcasting Development Beserta Berubahannya
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 31 Tahun 1989 tentang Dana Reboisasi
Sitasi / Register: Subjek APBN - KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1989
Keppres No. 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENDIDIKAN
keppres1989
Keppres No. 29 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1989
Keppres No. 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1989
Keppres No. 27 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1989
Keppres No. 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia Dan Amerika Serikat
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 24 Tahun 1989 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The German Democratic Republic On Economic And Technical Cooperation
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 18 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1979
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-Sumber Dan Pemboran Minyak, Gas Bumi, Dan Panas Bumi Bagi Para Kontraktor Yang Belum Berproduksi
Sitasi / Register: Keppres No. 22 Tahun 1989, peraturan.bpk.go.id
keppres1989
Keppres No. 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1989
Keppres No. 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1989
Keppres No. 19 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of Sweden For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocolnya
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 16 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 Tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta - Cikampek Dan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 Tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1989
Keppres No. 9 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagai Mana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1989
Keppres No. 15 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1989
Keppres No. 15 Tahun 1989 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bogota, Colombia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1989
Keppres No. 14 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Tata Kerja Menteri Muda
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1989
Keppres No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/90 - 1993/94
Sitasi / Register: Subjek PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1989
Keppres No. 12 Tahun 1989 tentang Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republikc Of Korea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocolnya
Sitasi / Register: LN. 1989 No. 4, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1989
Keppres No. 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1989
Keppres No. 28 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 9 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PENGESAHAN DAN / ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN / KONVENSI / PERJANJIAN INTERNASIONAL
keppres1989
Keppres No. 8 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 93 Tahun 1989 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1969 Tentang Dana Pengasuhan Putra Putri Pedalamam Irian Barat Dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1969
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1989
Keppres No. 5 Tahun 1989 tentang Pengesahan International Convention On Tonnage Measurement Of Ships, 1969
Sitasi / Register: LN. 1989 No. 2, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1989
Keppres No. 4 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1989
Keppres No. 34 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 2 Tahun 1989 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1989
Keppres No. 1 Tahun 1989 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1989
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1988
Keppres No. 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1988
Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 53, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1988
Keppres No. 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 52, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1988
Keppres No. 18 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terkahir Dengan Kepu
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 49, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 58 Tahun 1988 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ermera Dan Pengadilan Negeri Batam
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1988
Keppres No. 56 Tahun 1988 tentang Penunjukkan Badan-Badan Tertentu Dan Bendaharawan Untuk Memungut Dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 48, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 15 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 54 Tahun 1988 tentang Pengesahan Agreement On The Establisment Of The ASEAN Tourism Information Center
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 46, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1988
Keppres No. 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1988
Keppres No. 52 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1988
Keppres No. 51 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1988/1989
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1988
Keppres No. 50 Tahun 1988 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989
Sitasi / Register: Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1988 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran
keppres1988
Keppres No. 49 Tahun 1988 tentang Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Bentukan Dan Acuan Tertentu Serta Wadah/Tahang/Kemasan Untuk Barang Yang Berkaitan Dengan Ekspor
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 40, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit Sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres1988
Keppres No. 15 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 15 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986 Tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
keppres1988
Keppres No. 45 Tahun 1988 tentang Pengesahan Convention Between The Republic Of Indonesia And The Kingdom Of Norway For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital, Beserta Protocol
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 33, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 44 Tahun 1988 tentang Pengesahan Convention Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United States Of America For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocol
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 32, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 43 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Finland Mengenai Kerjasama Ekonomi, Industri, Dan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 31, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 42 Tahun 1988 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar Dan Majalah Serta Untuk Penyerahan Surat Kabar Dan Majalah
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 30, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 52 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978
Sitasi / Register: Subjek PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
keppres1988
Keppres No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 29, LL SETNEG : 4 HLM
keppres1988
Keppres No. 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 28, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 27, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1988
Keppres No. 36 Tahun 1988 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Commission Of The European Communities On The Establishment Of The Representation Of The Commission Of The European Communities In Jakarta
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 23, SETNEG : LL 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 35 Tahun 1988 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of New Zealand Relating To Scheduled Air Transport
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 22, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 34 Tahun 1988 tentang Pengumpulan Dana Cadangan Umum
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1988
Keppres No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 15 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 31 Tahun 1988 tentang Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Cikampek Seksi B Dan C (Cibitung-Karawang-Cikampek) Untuk Uji Coba Dan Penetapan Besarnya Tarip Tol Uji Coba
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres1988
Keppres No. 9 Tahun 1988 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1988
Keppres No. 29 Tahun 1988 tentang Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: Subjek KETENAGAKERJAAN
keppres1988
Keppres No. 15 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres1988
Keppres No. 18 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Peratambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 51
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 17, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 23 Tahun 1988 tentang Status Dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta
Sitasi / Register: Subjek PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
keppres1988
Keppres No. 22 Tahun 1988 tentang Pengesahan An Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philipines, The Republic Of Singapore, Anda The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investment
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 15, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 21 Tahun 1988 tentang Pengesahan Protocol Of 1978 Relating To The International Convention For The Safety Of Life At Sea, 1974
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 14, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 20 Tahun 1988 tentang Pengesahan Revised Basic Agreement On ASEAN Industrial Joint Ventures
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 13, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 28 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1988
Keppres No. 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1988
Keppres No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Rekaman Suara Antara Republik Indonesia Dan Masyarakat Eropa
Sitasi / Register: LN. 1988 No. 9, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1988
Keppres No. 16 Tahun 1988 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1988
Keppres No. 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 34 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1988
Keppres No. 53 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1988
Keppres No. 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1988
Keppres No. 11 Tahun 1988 tentang Pangkat Permulaan dalam Jabatan Struktural pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Propinsi Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1988
Keppres No. 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 Tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1988
Keppres No. 18 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 Tentang Proyek Tambak Inti Rakyat
Sitasi / Register: Subjek PERIKANAN DAN KELAUTAN - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1988
Keppres No. 4 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1988
Keppres No. 35 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Mengenai Pengadaan Barang Dan Jasa
Sitasi / Register: Subjek PENGADAAN BARANG / JASA
keppres1988
Keppres No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak
Sitasi / Register: Subjek PENGADAAN BARANG / JASA - PERTAHANAN DAN KEAMANAN, MILITER
keppres1988
Keppres No. 4 Tahun 1988 tentang Pengoperasian Jalan Tol Jatingaleh Krapyak Untuk Uji Coba Dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Uji Coba
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres1988
Keppres No. 3 Tahun 1988 tentang Persetujuan Atas Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri
Sitasi / Register: Subjek PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1988
Keppres No. 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Yang Berhenti Antar Waktu
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1988
Keppres No. 1 Tahun 1988 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1988
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1987
Keppres No. 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1987
Keppres No. 52 Tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1987
Keppres No. 51 Tahun 1987 tentang Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Impor Atas Barang Dan Bahan Yang Berkaitan Dengan Ekspor
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 54, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 17 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakukan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1987
Keppres No. 49 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Finland For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocol
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 52, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 48 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And Government Of New Zealand For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income, Beserta Protocol
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 51, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 47 Tahun 1987 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan, Beserta Protokolnya
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 50, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 46 Tahun 1987 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1987/1988
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1987
Keppres No. 45 Tahun 1987 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1987/1988
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1987
Keppres No. 44 Tahun 1987 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1987/1988
Sitasi / Register: Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1987/1988 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1987 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran
keppres1987
Keppres No. 43 Tahun 1987 tentang Pengesahan Protocol On Trade Between The Department Of Trade Of The Republic Of Indonesia And The Ministry Of Foreign Trade And Internasional Economic Cooperation Of The Socialist Republic Of Romania
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 49, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 180 Tahun 1987 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1953
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1987
Keppres No. 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
Sitasi / Register: Subjek TERITORIAL INDONESIA
keppres1987
Keppres No. 40 Tahun 1987 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1987
Keppres No. 39 Tahun 1987 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1987
Keppres No. 38 Tahun 1987 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum Di Kantor Dan Di Rumah
Sitasi / Register: Subjek TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1987
Keppres No. 37 Tahun 1987 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Surat Kabar Dan Majalah Serta Untuk Penyerahan Surat Kabar Dan Majalah
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 46, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1987
Keppres No. 35 Tahun 1987 tentang Tim Pengarah Proyek Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1987
Keppres No. 34 Tahun 1987 tentang Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1987
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 44, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1987
Keppres No. 33 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The German Democratic Republic For The Avoidance Of Double Taxation With Respect To Taxes On Income
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 39, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 32 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandements To Articles 24 And 25 Of The Constitution Of The World Health Organization
Sitasi / Register: LN. 1987, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1987
Keppres No. 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Intergovernmental Organization For Marketing Information And Technical Advisory Services For Fishery Products In The Asia And Pacific Region (INFOFISH)
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 35, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1987
Keppres No. 35 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1987
Keppres No. 30 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemu
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1987
Keppres No. 11 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1987
Keppres No. 26 Tahun 1987 tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Austrian Federal Government Relating To Scheduled Air Transport
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 30, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Oleh Perusahaan Patungan
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres1987
Keppres No. 24 Tahun 1987 tentang Pengesahan Pertukaran Nota Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Pembentukan Komite Bersama Di Bidang Perdagangan
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 28, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 23 Tahun 1987 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jatingaleh-Krapyak Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Untuk Jalan Tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1987
Keppres No. 22 Tahun 1987 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of Bangladesh Concerning Youth And Sports Cooperation
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 27, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 21 Tahun 1987 tentang Pengesahan Protocol Relating To An Amandement To The Convention On International Civil Aviation (Article 83 bis)
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 26, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1987
Keppres No. 19 Tahun 1987 tentang Pengesahan Loan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Chile Concerning Technical Cooperatiaon
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 24, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 18 Tahun 1987 tentang Pengesahan Loan Agreement Padalarang-Cileunyi Toll Highway Project Between Republic Of Indonesia And Kuwait Fund For Arab Economic Development
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 23, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 17 Tahun 1987 tentang Penggunaan Langsung Dana Pendapatan Dari Pengusahaan Komplek Kemayoran Oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: Subjek APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
keppres1987
Keppres No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 22, LL SETNEG : 5 HLM
keppres1987
Keppres No. 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1987
Keppres No. 14 Tahun 1987 tentang Pengesahan Loan Agreement Development Of Surabaya Port Project (Phase II) Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 20, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1987
Keppres No. 13 Tahun 1987 tentang Pembentukan Team Penyiapan Akhir Bahan-Bahan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1987
Keppres No. 12 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea Regarding The Establishment Of A Vocational Trainaing Center In The Republic Of Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 16, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 11 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement On The Preferential Shortlisting Of ASEAN Contractors
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 14, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1987
Keppres No. 10 Tahun 1987 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: Subjek ASURANSI - KETENAGAKERJAAN
keppres1987
Keppres No. 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1987
Keppres No. 8 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Austria For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income And On Capital Beserta Protokol
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 13, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1987
Keppres No. 41 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 Tentang Penambahan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
keppres1987
Keppres No. 6 Tahun 1987 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Cawang – Semanggi Dan Jalan Tol Jakarta/Cawang - Bekasi
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1987
Keppres No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi)
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG
keppres1987
Keppres No. 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986
Sitasi / Register: LL DITJEN PP KEMENKUMHAM : 2 HLM.
keppres1987
Keppres No. 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan Jabatan Kesyahbandaran
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1987
Keppres No. 2 Tahun 1987 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1987/1988
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1987
Keppres No. 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973
Sitasi / Register: LN. 1987 No. 5, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 66 Tahun 1986 tentang Pemberian Kemudahan Di Bidang Impor Dan Ekspor Kepada Perusahaan-Perusahaan Industri Strategis Tertentu
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1986
Keppres No. 65 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Kertas Koran Untuk Penerbitan Koran Serta Penyerahan Koran
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 76, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno - Hatta
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1986
Keppres No. 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara Dan Penyuluh Pertanian
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
keppres1986
Keppres No. 62 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran PPN Dan PPn Barang Mewah Atas Penyertaan Barang Modal Dan Jasa Kena Pajak Kepada PT. Bimantara Eka Santosa
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERPAJAKAN
keppres1986
Keppres No. 61 Tahun 1986 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa Di Sumatera Utara
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1986
Keppres No. 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention On Standars Of Training, Certification And Watchkeeping For Seaferers, 1978
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 73, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 59 Tahun 1986 tentang Pengesahan Loan Agreement On Nucleus Estate And Smallholder Project (Nes Vii Region Iv) Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 72, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 58 Tahun 1986 tentang Pengesahan Agreement On The Recognition Of Domestic Driving Licences Issued By Asean Countries
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 71, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1986
Keppres No. 56 Tahun 1986 tentang Tatacara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Utusan Golongan-Golongan Serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1986
Keppres No. 53 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1986
Keppres No. 54 Tahun 1986 tentang Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP-7
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
keppres1986
Keppres No. 53 Tahun 1986 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Jasa Meteorologi Dan Geofisika
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1986
Keppres No. 68 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982 Tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENDIDIKAN
keppres1986
Keppres No. 18 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 66, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 59 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1986
Keppres No. 49 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 64, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
keppres1986
Keppres No. 47 Tahun 1986 tentang Peningkatan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian
Sitasi / Register: Subjek PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres1986
Keppres No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973, Beserta Protokol (The Protocol Of 1978 Relating To The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973)
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 59, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 45 Tahun 1986 tentang Pengesahan ASEAN Petroleum Security Agreement
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 58, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 44 Tahun 1986 tentang Pengesahan Agreement On Asean Energy Cooperation
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 57, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 43 Tahun 1986 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Polish People's Republic On The Development Of Economic And Technical Co-Operation
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 56, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 42 Tahun 1986 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1986
Keppres No. 41 Tahun 1986 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1986/1987
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1986
Keppres No. 40 Tahun 1986 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987
Sitasi / Register: Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 1986 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran
keppres1986
Keppres No. 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1986
Keppres No. 38 Tahun 1986 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kabupaten Langkat
Sitasi / Register: Subjek HUKUM ACARA DAN PERADILAN - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1986
Keppres No. 37 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Modal Oleh Pengusahan Tertentu
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 47, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1986
Keppres No. 36 Tahun 1986 tentang Pemberian Kemudahan Di Bidang Bea Masuk Dan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Bagi Usaha Pertaksian
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1986
Keppres No. 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya Sebagai Taman Hutan Raya DR. Mohammad Hatta
Sitasi / Register: Subjek KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1986
Keppres No. 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan
Sitasi / Register: Subjek HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1986
Keppres No. 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1986
Keppres No. 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1986
Keppres No. 31 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 45, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendararan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN
keppres1986
Keppres No. 29 Tahun 1986 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terhutang Sehubungan Dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah
Sitasi / Register: Subjek PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH - PERPAJAKAN
keppres1986
Keppres No. 28 Tahun 1986 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi
Sitasi / Register: Subjek PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PEREKONOMIAN
keppres1986
Keppres No. 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1986
Keppres No. 26 Tahun 1986 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On The Conservation Of Nature And Natural Resources
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 43, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 18 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1986
Keppres No. 24 Tahun 1986 tentang Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Surabaya-Gempol
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres1986
Keppres No. 23 Tahun 1986 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Harare, Zimbabwe
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1986
Keppres No. 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1986
Keppres No. 21 Tahun 1986 tentang Pengesahan Agreement On Trade And Economic Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 37, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 20 Tahun 1986 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PERPAJAKAN
keppres1986
Keppres No. 19 Tahun 1986 tentang Pengesahan Loan Agreement Arakundo-Jambu Aye Irrigation And Flood Control Project Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 34, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 33, LL SETNEG : 3 HLM
keppres1986
Keppres No. 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1986
Keppres No. 16 Tahun 1986 tentang Penunjukan Dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
keppres1986
Keppres No. 15 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Denmark For Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Beserta Protocolnya
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 28, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 14 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention On The International Maritime Satellite Organization (INMARSAT)
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 27, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 13 Tahun 1986 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tahun 1987
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1986
Keppres No. 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1986
Keppres No. 9 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1986
Keppres No. 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH
keppres1986
Keppres No. 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara Untuk Memungut Dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Di Bayar Oleh Pemerintah Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 15, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 8 Tahun 1986 tentang Pengesahan Protocol On Intelsat Privileges, Exemptions And Immunities
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 14, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 7 Tahun 1986 tentang Pengesahan Agreement To The International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" Beserta Operating Agreementnya (Operating Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT")
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 13, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1986
Keppres No. 6 Tahun 1986 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1986/1987
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1986
Keppres No. 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara
Sitasi / Register: Subjek ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
keppres1986
Keppres No. 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, Dan Pulau Timor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Transmigrasi
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN
keppres1986
Keppres No. 3 Tahun 1986 tentang Pengesahan Loan Agreement (Padalarang, Cileunyi Highway Project) Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1986 No. 6, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1986
Keppres No. 47 Tahun 1986 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1971 Dan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1982
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1986
Keppres No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1985
Keppres No. 82 Tahun 1985 tentang Badan Tenaga Atom Nasional
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1985
Keppres No. 81 Tahun 1985 tentang Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/Pemeriksaaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1985
Keppres No. 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1985
Keppres No. 79 Tahun 1985 tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
keppres1985
Keppres No. 78 Tahun 1985 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya Dan Irlandia Utara Mengenai Kerjasama Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 65, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1985
Keppres No. 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Sitasi / Register: Subjek KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
keppres1985
Keppres No. 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1985
Keppres No. 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1985
Keppres No. 74 Tahun 1985 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1985/1986
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1985
Keppres No. 73 Tahun 1985 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1985/1986
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1985
Keppres No. 72 Tahun 1985 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun 1985/1986
Sitasi / Register: Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun 1985/1986 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72 Tahun 1985 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangun
keppres1985
Keppres No. 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1985
Keppres No. 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1985
Keppres No. 69 Tahun 1985 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1985
Keppres No. 68 Tahun 1985 tentang Pengesahan Arrangement Establishing The International Textiles And Clothing Bureau
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 59, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1985
Keppres No. 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1985
Keppres No. 66 Tahun 1985 tentang Pengesahan Protocol On The Extension Of The Co-Operation Agreement Between Indonesia, Malaysia, The Philippines, Singapore And Thailand Member Countries The Association Of The South-East Asian Nations And The European Economic Community To Brunei Darussalam
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 58, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1985
Keppres No. 65 Tahun 1985 tentang Pengesahan International Sugar Agreement 1984
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 57, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1985
Keppres No. 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: Subjek ASURANSI - KETENAGAKERJAAN
keppres1985
Keppres No. 63 Tahun 1985 tentang Tata Cara Penelitian Dan Penilaian Terhadap Warga Negara Republik Indonesia Yang Terlibat G.30.S/PKI Yang Dapat Dipertimbangan Penggunaan Hak Memilihnya Dalam Pemilihan Umum
Sitasi / Register: Subjek PARTAI POLITIK DAN PEMILU
keppres1985
Keppres No. 62 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres1985
Keppres No. 61 Tahun 1985 tentang Penghentian Pemberian Premi Kepada Kelompok Tani Peserta INSUS
Sitasi / Register: Subjek PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
keppres1985
Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1985
Keppres No. 59 Tahun 1985 tentang Pendidikan Dan Latihan Ahli Multi Media
Sitasi / Register: Subjek PENDIDIKAN
keppres1985
Keppres No. 58 Tahun 1985 tentang Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Ditanggung Pemerintah Sehubungan Dengan Pemasukan Barang-Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 52, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1985
Keppres No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1985
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TERITORIAL INDONESIA
keppres1985
Keppres No. 56 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian
Sitasi / Register: Subjek BUMN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1985
Keppres No. 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1985
Keppres No. 54 Tahun 1985 tentang Penetapan Nama Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno – Hatta Untuk Bandar Udara Jakarta Cengkareng
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1985
Keppres No. 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1985
Keppres No. 52 Tahun 1985 tentang Perubahan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA
keppres1985
Keppres No. 51 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Pelayanan Di Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara Jakarta Cengkareng
Sitasi / Register: LL setneg Tahun 1985
keppres1985
Keppres No. 50 Tahun 1985 tentang Perubahan Honorarium Bagi Ketua, Anggota Dan Sekretaris Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (TEAM P-7)
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 49 Tahun 1985 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1985
Keppres No. 48 Tahun 1985 tentang Pengesahan Loan Agreement Nucleus Estate And Smallholder Sugar Project Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 36, LL BPHN : 2 HLM
keppres1985
Keppres No. 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1985
keppres1985
Keppres No. 46 Tahun 1985 tentang Penangguhan Berlakunya Beberapa Ketentuan Mengenai Pungutan Uang Kesyahbandaran (PUK)
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 35, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1985
Keppres No. 45 Tahun 1985 tentang Penangguhan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Yang Diatur Dalam Ordonansi Bea Dan Reglemen A
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 34, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1985
Keppres No. 44 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Pelayanan Di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Utama
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1985
keppres1985
Keppres No. 128 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1967 Tentang Susunan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1985
Keppres No. 42 Tahun 1985 tentang Pemberian Rumah Kediaman Kepada Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia H. Adam Malik
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1985
Keppres No. 30 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Di Departemen/Lembaga
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - PENGADAAN BARANG / JASA
keppres1985
Keppres No. 40 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatanpemerintah Sebagaimana Telah Disempurnakan Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 Dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1985
keppres1985
Keppres No. 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Koperasi Penerima Pensiun
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 38 Tahun 1985 tentang Jalan Bebas Hambatan Penghubung Ke Bandar Udara Internasional Cengkareng Atau Jalan Tol Cengkareng
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1985
Keppres No. 74 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Dan Pameran Kerjinan Internasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1985
Keppres No. 36 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Atas Penyerahan Dan Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung Oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 30, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1985
Keppres No. 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1985
Keppres No. 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Koperasi Pegawai Negeri
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 33 Tahun 1985 tentang Uang Sidang Menteri Negara
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1985
keppres1985
Keppres No. 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Ke Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985
Sitasi / Register: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id
keppres1985
Keppres No. 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1985
keppres1985
Keppres No. 28 Tahun 1985 tentang Tunjangan Pengamanan Dan Penyelamatan Pelayaran Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Pada Instalasi Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan Di Bidang Persandian
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Yang Menjadi Tenaga Kesehatan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen Pada Perguruan Tinggi
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 18 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Ketua Dan Anggota Mahkamah Pelayaran
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu Yang Ditugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Mahkamah Agung Dan Peradilan Umum
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 14 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, Dan Gubernur Bank Indonesia
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
keppres1985
Keppres No. 12 Tahun 1985 tentang Pengesahan Constitution Of The Asia Pacific Telecommunity
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 13, LL SETNEG : 1 HLM
keppres1985
Keppres No. 11 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan Bagi Jaminan Kecelakaan Kerja Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Sitasi / Register: Subjek ASURANSI - KETENAGAKERJAAN
keppres1985
Keppres No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1985
Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1985
Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1985
Keppres No. 7 Tahun 1985 tentang Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1985/1986
Sitasi / Register: Subjek KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI
keppres1985
Keppres No. 6 Tahun 1985 tentang Pengesahaan Basic Agreement On Asean Industrial Joint Ventures Dan Supplementary Agreement To Amend The Basic Agreement On Asean Industrial Joint Ventures (BAAIJV)
Sitasi / Register: LN. 1985 No. 6, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1985
Keppres No. 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres1985
Keppres No. 51 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1985
Keppres No. 3 Tahun 1985 tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago Sebagai Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1985
keppres1985
Keppres No. 2 Tahun 1985 tentang Sisa Dana Pembangunan Gedung Kedutaan Besar RI Di Singapura
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1985
keppres1985
Keppres No. 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Sitasi / Register: LL Setneg Tahun 1985
keppres1984
Keppres No. 46 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1984
Keppres No. 74 Tahun 1984 tentang Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Dan Pameran Kerajinan Internasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1984
Keppres No. 73 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 Tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1984
Keppres No. 26 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak
Sitasi / Register: Subjek PERPAJAKAN
keppres1984
Keppres No. 71 Tahun 1984 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Mengenai Kerjasama Teknik
Sitasi / Register: LN. 1984 No. 52, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1984
Keppres No. 70 Tahun 1984 tentang Pengesahan Persetujuan Jangka Penjang Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Romania Mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik Dan Ilmu Pengetahuan
Sitasi / Register: LN. 1984 No. 51, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1984
Keppres No. 69 Tahun 1984 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Turkey On Economic And Technical Cooperation
Sitasi / Register: LN. 1984 No. 50, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1984
Keppres No. 68 Tahun 1984 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Jeddah, Saudi Arabia
Sitasi / Register: Subjek KETATANEGARAAN, KENEGARAAN
keppres1984
Keppres No. 301 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 Tentang Pengaturan Pungutan Cess
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1984
Keppres No. 66 Tahun 1984 tentang Pengesahan Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea On Border Arrangents
Sitasi / Register: LN. 1984 No. 49, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1984
Keppres No. 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Pegawai, Pengawai Harian, Pegawai Bulanan, Tentara, Dan Polisi Bekas Pemerintah Koloni Timor Portugis Menjadi Pengawai Negeri Sipil
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1984
Keppres No. 20 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981 Tentang Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Pembangunan Di Daerah
Sitasi / Register: Subjek OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1984
Keppres No. 63 Tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng Menjadi Jalan Tol Cengkareng Dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Serta Langganan Tol
Sitasi / Register: Subjek LALU LINTAS, JALAN
keppres1984
Keppres No. 62 Tahun 1984 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Untuk Jalan Tol Jakarta - Tangerang
Sitasi / Register: Subjek TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - LALU LINTAS, JALAN
keppres1984
Keppres No. 61 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1984
Keppres No. 60 Tahun 1984 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Terhutang Sehubungan Dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah
Sitasi / Register: Subjek PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH - PERPAJAKAN
keppres1984
Keppres No. 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN
keppres1984
Keppres No. 52 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978
Sitasi / Register: Subjek PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI - PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1984
Keppres No. 57 Tahun 1984 tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma Iv Di Bidang Kepegawaian
Sitasi / Register: Subjek KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA
keppres1984
Keppres No. 56 Tahun 1984 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse
Sitasi / Register: Subjek BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
keppres1984
Keppres No. 55 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1984
Keppres No. 54 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1984/1985
Sitasi / Register: Subjek APBN
keppres1984
Keppres No. 53 Tahun 1984 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985
Sitasi / Register: Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 53 Tahun 1984 tentang Perincian Sumber-Sumber Anggaran Rutin Dan Sumber-Sumber Anggaran
keppres1984
Keppres No. 52 Tahun 1984 tentang Pemberian Penghargaan Di Bidang Olah Raga
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1984
Keppres No. 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Sitasi / Register: Subjek PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
keppres1984
Keppres No. 50 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45
Sitasi / Register: Subjek DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI
keppres1984
Keppres No. 49 Tahun 1984 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement, 1982
Sitasi / Register: LN. 1984 No. 35, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1984
Keppres No. 48 Tahun 1984 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pejabat Baru Eselon I, Ii, Iii, Dan Iv Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan
Sitasi / Register: Subjek PENGADAAN BARANG / JASA
keppres1984
Keppres No. 47 Tahun 1984 tentang Pengesahan International Agreement On Jute And Jute Products, 1982
Sitasi / Register: LN. 1984 No. 32, LL SETNEG : 2 HLM
keppres1984
Keppres No. 46 Tahun 1984 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
Sitasi / Register: Subjek PEMUDA DAN OLAH RAGA
keppres1984
Keppres No. 45 Tahun 1984 tentang Penetapan Propinsi Timor Timur Sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
Sitasi / Register: Subjek KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN
keppres1984
Keppres No. 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
Sitasi / Register: Subjek PERS, POS, DAN PERIKLANAN
keppres1984
Keppres No. 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia
Sitasi / Register: Subjek PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA
keppres1984
Keppres No. 65 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 Dan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1979 Tentang Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota Dan Tenaga /Penase
Sitasi / Register: Subjek HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
inpres2026
Inpres No. 8 Tahun 2026 tentang Penyelamatan Populasi dan Habitat Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 30 hlm.
inpres2026
Inpres No. 7 Tahun 2026 tentang Percepatan Program Penataan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
inpres2026
Inpres No. 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 13 hlm.
inpres2026
Inpres No. 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 12 hlm.
inpres2026
Inpres No. 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
inpres2025
Inpres No. 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 20 hlm.
inpres2025
Inpres No. 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
inpres2025
Inpres No. 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
inpres2025
Inpres No. 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 20 hlm.
inpres2025
Inpres No. 13 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pemanfaatan Rumah Susun Sewa yang Digunakan Sebagai Wisma Atlet Selama Penyelenggaraan ASIAN Games XVIII Tahun 2018 di Kompleks Kemayoran Jakarta
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
inpres2025
Inpres No. 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 8 hlm.
inpres2025
Inpres No. 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
inpres2025
Inpres No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 12 hlm.
inpres2025
Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 18 hlm.
inpres2025
Inpres No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 12 hlm.
inpres2025
Inpres No. 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 11 hlm.
inpres2025
Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
inpres2025
Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
inpres2025
Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 10 hlm.
inpres2025
Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
inpres2024
Inpres No. 2 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba dan Unjuk Kerja (Proof of Concept) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres2024
Inpres No. 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 9 hlm.
inpres2023
Inpres No. 4 Tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan Federation Internationale de Football Association Under 17 World Cup Tahun 2023
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 11 hlm.
inpres2023
Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
inpres2023
Inpres No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 6 hlm.
inpres2023
Inpres No. 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 9 hlm.
inpres2022
Inpres No. 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 18 hlm.
inpres2022
Inpres No. 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 15 hlm.
inpres2022
Inpres No. 6 Tahun 2022 tentang Dukungan Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
inpres2022
Inpres No. 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir Melalui Program Jaminan Persalinan
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
inpres2022
Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 15 hlm.
inpres2022
Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 9 hlm.
inpres2022
Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 15 hlm.
inpres2022
Inpres No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 23 hlm.
inpres2021
Inpres No. 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 10 hlm.
inpres2021
Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 13 hlm.
inpres2021
Inpres No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 7 hlm.
inpres2020
Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 43 hlm.
inpres2020
Inpres No. 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 12 hlm.
inpres2020
Inpres No. 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 7 hlm.
inpres2020
Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id : 9 hlm.
inpres2020
Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 5 HLM.
inpres2020
Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
inpres2020
Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 14 HLM.
inpres2020
Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
inpres2020
Inpres No. 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 6 HLM.
inpres2019
Inpres No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.
inpres2019
Inpres No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 8 HLM.
inpres2019
Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 5 HLM.
inpres2019
Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
Sitasi / Register: SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 16 HLM.
inpres2019
Inpres No. 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional
Sitasi / Register: JDIH.SETKAB.GO.ID : 10 HLM.
inpres2019
Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pambangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM.
inpres2018
Inpres No. 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya
Sitasi / Register: LL SETKAB : 25 HLM.
inpres2018
Inpres No. 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM.`
inpres2018
Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
Sitasi / Register: LL SETKAB : 13 HLM
inpres2018
Inpres No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2018
Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2018
Inpres No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 20 HLM.
inpres2018
Inpres No. 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2018
Inpres No. 3 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga Serta Prasarana dan Sarana Pendukung Dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 an Asian Para Games III Tahun 2018
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2018
Inpres No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2018
Inpres No. 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
inpres2017
Inpres No. 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua
Sitasi / Register: LL SETKAB : 13 HLM
inpres2017
Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2017
Inpres No. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2017
Inpres No. 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga pemerintah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2017
Inpres No. 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2017
Inpres No. 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
Sitasi / Register: LL SETKAB : 12 HLM
inpres2017
Inpres No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2017
Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2017
Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 10 HLM
inpres2016
Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2016
Inpres No. 11 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pengamanan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2016
Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
Sitasi / Register: LL SETKAB : 39 HLM
inpres2016
Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
Sitasi / Register: Inpres No. 9 Tahun 2016, peraturan.bpk.go.id
inpres2016
Inpres No. 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
inpres2016
Inpres No. 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 9 hlm.
inpres2016
Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2016
Inpres No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 2 HLM
inpres2016
Inpres No. 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2016
Inpres No. 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM.
inpres2016
Inpres No. 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
Sitasi / Register: LL SETKAB : 10 HLM
inpres2016
Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
inpres2015
Inpres No. 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement)
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2015
Inpres No. 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2015
Inpres No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 10 HLM
inpres2015
Inpres No. 10 Tahun 2015 tentang Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2015
Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2015
Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutam Alam Primer dan Lahan Gambut
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2015
Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2015
Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2015
Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2015
Inpres No. 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2015
Inpres No. 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/Lembaga
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2015
Inpres No. 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kemeterian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2015
Inpres No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2014
Inpres No. 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2014
Inpres No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif
Sitasi / Register: LL SETKAB : 14 HLM
inpres2014
Inpres No. 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2014
Inpres No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak
Sitasi / Register: LL SETKAB : 12 HLM
inpres2014
Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2014
Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melaui Badan Amil zakat Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2014
Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2014
Inpres No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2013
Inpres No. 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2013
Inpres No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2013
Inpres No. 7 Tahun 2013 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2013
Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2013
Inpres No. 5 Tahun 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2013
Inpres No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2013
Inpres No. 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2013
Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2013
Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2012
Inpres No. 7 Tahun 2012 tentang Langkah-langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2012
Inpres No. 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2012
Inpres No. 5 Tahun 2012 tentang Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2012
Inpres No. 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2012
Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
Sitasi / Register: LL SETNEG : 5 HLM.
inpres2012
Inpres No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2012
Inpres No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2011
Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2011
Inpres No. 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2011
Inpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2011
Inpres No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2011
Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2011
Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 - 2015
Sitasi / Register: LL SETKAB : 29 HLM
inpres2011
Inpres No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations Tahun 2011
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2011
Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2011
Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2011
Inpres No. 8 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengamanan Cadangan Beras yang Dikelola oleh Pemerintah dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
Sitasi / Register: LL SETKAB : 2 HLM
inpres2011
Inpres No. 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2011
Inpres No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Warga Negara Indonesia di Libya
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2011
Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2011
Inpres No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2011
Inpres No. 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Warga Negara Indonesia di Mesir
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2011
Inpres No. 2 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanganan Kasus Bank Century
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2011
Inpres No. 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2010
Inpres No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2010
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2010
Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2010
Inpres No. 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2010
Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
Sitasi / Register: LL SETKAB : 51 HLM
inpres2009
Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2009
Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2009
Inpres No. 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2009
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2009
Inpres No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
Sitasi / Register: LL SETKAB : 3 HLM
inpres2009
Inpres No. 3 Tahun 2009 tentang Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya, dan Benda Cagar Budaya Tertentu
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2009
Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 5 HLM
inpres2009
Inpres No. 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan untuk Rumah Tangga Sasaran dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2008
Inpres No. 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 7 HLM
inpres2008
Inpres No. 7 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 9 HLM
inpres2008
Inpres No. 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2009
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2008
Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2008
Inpres No. 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2008
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2008
Inpres No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran
Sitasi / Register: LL SETKAB : 8 HLM
inpres2008
Inpres No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2008
Inpres No. 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2007
Inpres No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia/Pameran Produk Ekspor 2007
Sitasi / Register: LL SETKAB : 4 HLM
inpres2007
Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 25 HLM
inpres2007
Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sitasi / Register: LL SETKAB : 24 HLM
inpres2007
Inpres No. 4 Tahun 2007 tentang Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden Wakil Presiden dan Menteri ke Daerah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 2 HLM
inpres2007
Inpres No. 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan
Sitasi / Register: LL SETKAB : 6 HLM
inpres2007
Inpres No. 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
Sitasi / Register: LL SETKAB : 44 HLM
inpres2007
Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)
Sitasi / Register: LL SETKAB : 2 HLM
inpres2005
Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin
Sitasi / Register: Subjek BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
inpres2005
Inpres No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional
Sitasi / Register: https://jdih.setneg.go.id :7
inpres2005
Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Sitasi / Register: https://jdih.setneg.go.id :10
inpres2005
Inpres No. 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri
Sitasi / Register: https://jdih.setneg.go.id :3
inpres2005
Inpres No. 2 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan
Sitasi / Register: https://jdih.setneg.go.id :6
inpres2005
Inpres No. 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
Sitasi / Register: https://jdih.setneg.go.id :7
inpres2004
Inpres No. 4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: LL SETKAB : 2 HLM
inpres2003
Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pascakonflik
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 18 hlm.
inpres2003
Inpres No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
inpres2003
Inpres No. 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 3 hlm.
inpres2003
Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 2 hlm.
inpres2003
Inpres No. 2 Tahun 2003 tentang Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-9 Tahun 2003 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika Tahun 2005
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 3 hlm.
inpres2003
Inpres No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 5 hlm.
inpres2002
Inpres No. 9 Tahun 2002 tentang Penetapan kebijakan Perberasan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
inpres2002
Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
inpres2002
Inpres No. 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 3 hlm.
inpres2002
Inpres No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 3 hlm.
inpres2002
Inpres No. 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelejen Seluruh Instansi untuk Penyelenggaraan Tugas Masing-Masing
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 3 hlm.
inpres2002
Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berikut Langkah-Langkah Operasional Serta Pengendaliannya
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
inpres2002
Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 3 hlm.
inpres2002
Inpres No. 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 4 hlm.
inpres2002
Inpres No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
inpres2001
Inpres No. 9 Tahun 2001 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres2001
Inpres No. 8 Tahun 2001 tentang Pejabat Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres2001
Inpres No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :8
inpres2001
Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres2001
Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres2001
Inpres No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :8
inpres2001
Inpres No. 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :5
inpres2001
Inpres No. 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres2001
Inpres No. 1 Tahun 2001 tentang Pusat Informasi Berbasis Teknologi Informatika di Komplek Kemayoran
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres2000
Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres2000
Inpres No. 8 Tahun 2000 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres2000
Inpres No. 7 Tahun 2000 tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :1
inpres2000
Inpres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres2000
Inpres No. 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan Pelayanan Bahan Bakar Minyak
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres2000
Inpres No. 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres2000
Inpres No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres2000
Inpres No. 2 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pulau Sabang Menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres2000
Inpres No. 1 Tahun 2000 tentang Permasalahan Orang-Orang Indonesia yang Berada di Luar Negeri dan Terhalang Pulang Ke Tanah Air Sejak Terjadinya Peristiwa G 30 S/Pki
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres1999
Inpres No. 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :6
inpres1999
Inpres No. 15 Tahun 1999 tentang Pengumuman Laporan Audit Bentuk Long Form oleh Price Aterhouse Coopers tentang Bank Bali
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1999
Inpres No. 14 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Program Aksi Kependudukan di Indonesia
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :12
inpres1999
Inpres No. 13 Tahun 1999 tentang Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres1999
Inpres No. 12 Tahun 1999 tentang Pemulihan Kehidupan Masyarakat di Daerah Provinsi Timor Timur
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1999
Inpres No. 11 Tahun 1999 tentang Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :6
inpres1999
Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :10
inpres1999
Inpres No. 9 Tahun 1999 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1999
Inpres No. 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :6
inpres1999
Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :8
inpres1999
Inpres No. 6 Tahun 1999 tentang Instruksi untuk Meneliti Kebenaran Adanya Harta Kekayaan Mantan Presiden Soeharto di Luar Negeri
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1999
Inpres No. 5 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Pemantapan dalam Rangka Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal Mengenai Masalah Timor Timur
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres1999
Inpres No. 4 Tahun 1999 tentang Melaksanakan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1999
Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1999
Inpres No. 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Repuplik Indonesia
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1999
Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Pengiriman Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan
Sitasi / Register: Subjek PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
inpres1998
Inpres No. 33 Tahun 1998 tentang Industri-Industri yang Tergolong Strategis
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1998
Inpres No. 32 Tahun 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 6 hlm.
inpres1998
Inpres No. 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1998
Inpres No. 29 Tahun 1998 tentang Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 6 hlm.
inpres1998
Inpres No. 28 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1998
Inpres No. 27 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 5 hlm.
inpres1998
Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi
Sitasi / Register: bphn.go.id: 2 hlm.
inpres1998
Inpres No. 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 5 hlm.
inpres1998
Inpres No. 24 Tahun 1998 tentang Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1998
Inpres No. 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1998
Inpres No. 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1998
Inpres No. 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengetasan Kemiskinan
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :5
inpres1998
Inpres No. 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber-Sumber Dana Yayasan
Sitasi / Register: Inpres No. 20 Tahun 1998, peraturan.bpk.go.id
inpres1998
Inpres No. 19 Tahun 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1998
Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1998
Inpres No. 17 Tahun 1998 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres1998
Inpres No. 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :11
inpres1998
Inpres No. 14 Tahun 1998 tentang Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Sentral dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perbankan
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1998
Inpres No. 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintah
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1998
Inpres No. 12 Tahun 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1998
Inpres No. 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres1998
Inpres No. 10 Tahun 1998 tentang Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1998
Inpres No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1998
Inpres No. 8 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1998
Inpres No. 7 Tahun 1998 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :4
inpres1998
Inpres No. 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1998
Inpres No. 5 Tahun 1998 tentang Penghentian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1998
Inpres No. 4 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1998
Inpres No. 3 Tahun 1998 tentang Penghentian Bantuan Keuangan Kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres1998
Inpres No. 2 Tahun 1998 tentang Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :3
inpres1998
Inpres No. 1 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-Barang Ekspor
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres1997
Inpres No. 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 9 hlm.
inpres1997
Inpres No. 4 Tahun 1997 tentang Penelitian Kekayaan yang Semestinya Bisa Dimanfaatkan Oleh Negara
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1997
Inpres No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1997
Inpres No. 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1997
Inpres No. 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 6 hlm.
inpres1996
Inpres No. 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Sea Games XIX, 1997 di Jakarta
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1996
Inpres No. 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1996
Inpres No. 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 5 hlm.
inpres1996
Inpres No. 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1996
Inpres No. 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1995
Inpres No. 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Perwarganegaraan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1995
Inpres No. 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1995
Inpres No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 9 hlm.
inpres1995
Inpres No. 3 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pameran Bersama Indonesia- Singapura 1995
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1995
Inpres No. 2 Tahun 1995 tentang Kemudahan atas Impor Mesin dan Peralatan beserta Bahan Baku/Penolong dalam Rangka Restrukturisasi Usaha
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1995
Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1994
Inpres No. 6 Tahun 1994 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1994
Inpres No. 5 Tahun 1994 tentang Pameran Produksi Indonesia 1995
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
inpres1994
Inpres No. 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 5 hlm.
inpres1994
Inpres No. 3 Tahun 1994 tentang Pameran Kebaharian Indonesia 1996
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1994
Inpres No. 2 Tahun 1994 tentang Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1994
Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1993
Inpres No. 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1993
Inpres No. 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1993
Inpres No. 4 Tahun 1993 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1993
Inpres No. 3 Tahun 1993 tentang Pameran Terapung Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm
inpres1993
Inpres No. 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun ke-50 Perserikatan Bangsa-bangsa
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1993
Inpres No. 1 Tahun 1993 tentang Keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 di Taejon Republik Korea
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1991
Inpres No. 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 4 hlm.
inpres1991
Inpres No. 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Visa Kepada Warga Negara Republik Rakyat Cina yang Bermaksud Berkujung ke Indonesia dan Pemberian Izin Keimigrasian Kepada Warga Negara Indonesia yang Bermaksud Berkunjung ke Republik Rakyat Cina
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1991
Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1991
Inpres No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1991
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1990
Inpres No. 8 Tahun 1990 tentang Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1990
Inpres No. 7 Tahun 1990 tentang Pameran Kedirgantaraan Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1990
Inpres No. 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Dagang Gabah dan Palawija
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1990
Inpres No. 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang Berada di atas Tanah Negara
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
inpres1990
Inpres No. 4 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Kelompok 15 di Kualalumpur
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1990
Inpres No. 3 Tahun 1990 tentang Keikutsertaan Indonesia Dalam Sevilla Expo 1992 di Spanyol
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1990
Inpres No. 1 Tahun 1990 tentang Pameran Produksi Indonesia 1990
Sitasi / Register: jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
inpres1989
Inpres No. 9 Tahun 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1989
Inpres No. 8 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Industri
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1989
Inpres No. 7 Tahun 1989 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1989
Inpres No. 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Reboisasi
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1989
Inpres No. 5 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung Antara Indonesia - Cina
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1989
Inpres No. 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1989
Inpres No. 3 Tahun 1989 tentang Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1989
Inpres No. 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1989
Inpres No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Sitasi / Register: LL : 3 hlm.
inpres1988
Inpres No. 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1988
Inpres No. 4 Tahun 1988 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1988
Inpres No. 3 Tahun 1988 tentang Sensus Penduduk Tahun 1990
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1988
Inpres No. 2 Tahun 1988 tentang Penataran Pengawasan Melekat bagi Pejabat Republik Indonesia
Sitasi / Register: LL : 2 hlm.
inpres1988
Inpres No. 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
Sitasi / Register: https://jdih.setkab.go.id :2
inpres1987
Inpres No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1987
Inpres No. 6 Tahun 1987 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1987
Inpres No. 5 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Sidang Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP) ke 44 Tahun 1988
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1987
Inpres No. 4 Tahun 1987 tentang Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 88 di Brisbane Australia
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1987
Inpres No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat Tahun 1990-1991
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1987
Inpres No. 2 Tahun 1987 tentang Penyuksesan Sea Games XIV 1987
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1987
Inpres No. 1 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pengarahan Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Islam di Kuwait Tahun 1987
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1986
Inpres No. 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1986
Inpres No. 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1986
Inpres No. 2 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tahun Internasional untuk Perdamaian
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1986
Inpres No. 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Pengembangan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1985
Inpres No. 11 Tahun 1985 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1985
Inpres No. 10 Tahun 1985 tentang Peminjaman Pesawat Terbang kepada Pemerintah Filipina
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1985
Inpres No. 9 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1985
Inpres No. 8 Tahun 1985 tentang Pedoman Belajar di Luar Negeri bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Sarjana Indonesia
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1985
Inpres No. 7 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun Keempat Puluh Perserikatan Bangsa-bangsa
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1985
Inpres No. 6 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi 1986
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1985
Inpres No. 5 Tahun 1985 tentang Pemanfaatan Gudang-gudang dan Lapangan Penimbunan di Proyek Pergudangan Pemerintah di Cakung
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1985
Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1985
Inpres No. 3 Tahun 1985 tentang Pameran Kedirgantaraan Indonesia 1986
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1985
Inpres No. 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1985
Inpres No. 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun Ketigapuluh Konferensi Asia Afrika
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1984
Inpres No. 12 Tahun 1984 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Beras
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 11 Tahun 1984 tentang Penetapan Harga Dasar Jagung Kuning, Kedele, dan Kacang Hijau
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 10 Tahun 1984 tentang Industri Perkapalan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 9 Tahun 1984 tentang Bantuan Bibit/Benih Kelapa Hibrida
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1984
Inpres No. 8 Tahun 1984 tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1984
Inpres No. 7 Tahun 1984 tentang Pameran Produksi Indonesia 1985
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 3 Tahun 1984 tentang Pembiayaan dan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1984
Inpres No. 1 Tahun 1984 tentang Petunjuk bagi Delegasi Republik Indonesia Ke Konperensi Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam di Casablanca Tahun 1984
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1983
Inpres No. 16 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1982 Mengenai Penetapan Harga Dasar Gabah dan Beras
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1983
Inpres No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Sitasi / Register: LL : 2 hlm.
inpres1983
Inpres No. 14 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peralihan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1983
Inpres No. 13 Tahun 1983 tentang Penjadwalan Kembali Proyek-Proyek Pembangunan yang Pembiayaannya Menggunakan Devisa Negara atau Kredit Komersial Luar Negeri
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1983
Inpres No. 12 Tahun 1983 tentang Penjadwalan Kembali Proyek di Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1983
Inpres No. 11 Tahun 1983 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1983/1984
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1983
Inpres No. 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1983
Inpres No. 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1983
Inpres No. 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1983
Inpres No. 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1983
Inpres No. 6 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1983
Inpres No. 5 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1976
Inpres No. 2 Tahun 1976 tentang Penyelesaian Pengembalian Kredit Bimas
Sitasi / Register: LL: 6 hlm.
inpres1976
Inpres No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 1 hlm.
inpres1975
Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1975
Inpres No. 7 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1975
Inpres No. 6 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1975/1976
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1975
Inpres No. 5 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pengarahan Bagi Delegasi Indonesia pada Konperensi Hukum Laut di Geneva, Swiss
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1975
Inpres No. 4 Tahun 1975 tentang Perbaikan Kerusakan Prasarana Sosial di Daerah-Daerah yang Terkena Bencana Alam
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1975
Inpres No. 3 Tahun 1975 tentang Petunjuk-Petunjuk Pengarahan Untuk Delegasi Republik Indonesia ke Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura pada Tanggal 17, 18 Pebruari 1975.
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1975
Inpres No. 2 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Landasan Pelabuhan Udara
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1975
Inpres No. 1 Tahun 1975 tentang Pengarahan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Gabungan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan Negara Anggota Opec
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1974
Inpres No. 17 Tahun 1974 tentang Perubahan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pembelian Beras Dalam Negeri Tahun 1974/1975
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1974
Inpres No. 16 Tahun 1974 tentang Pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke “World Food Conference” di Roma, Italia
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1974
Inpres No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1974
Inpres No. 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1974
Inpres No. 13 Tahun 1974 tentang Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 29 di New York
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1974
Inpres No. 12 Tahun 1974 tentang Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Kependudukan Dunia 1974 di Bukhares Rumania
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1974
Inpres No. 11 Tahun 1974 tentang Sensus Industri Tahun 1974/1975
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 4 hlm.
inpres1974
Inpres No. 9 Tahun 1974 tentang Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
inpres1974
Inpres No. 8 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan atas Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan yang di Lakukan oleh Para Inspektur Jenderal Proyek-Proyek Pembangunan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1974
Inpres No. 7 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 6 hlm.
inpres1974
Inpres No. 6 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua)
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1974
Inpres No. 5 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1974
Inpres No. 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 6 hlm.
inpres1974
Inpres No. 3 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 7 hlm.
inpres1974
Inpres No. 2 Tahun 1974 tentang Petunjuk Pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia Ke Konperensi Tingkat Tinggi Islam di Lahore
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
inpres1973
Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa
Sitasi / Register: jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
putusan mk2026
Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026
Sitasi / Register: Putusan MK No. 40/PUU-XXIV/2026, diputus 30 Juli 2026, amar: dikabulkan sebagian, klasifikasi: pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan
berita2025
Dekan FH Universitas Andalas sebut efisiensi anggaran cacat hukum
Standar Validasi Dokumen Primer & Khazanah Oposisi
Pancasila Index memegang prinsip integritas historiografi ilmiah: menilai kesetiaan konstitusi tidak hanya dari narasi pemenang kekuasaan, melainkan juga menelaah naskah perlawanan dan konsensus rekonsiliasi yang tersimpan dalam arsip nasional dan perpustakaan internasional independen (Nationaal Archief Den Haag, IISG Amsterdam, KITLV Leiden, PBB, dan CMI Helsinki).