Pancasila·Index
Ketetapan / Risalah MPRTahun 2002ID: tap-amandemen-uud-1999-2002

Perubahan Pertama sampai Keempat UUD 1945 (Sidang Umum/Sidang Tahunan MPR 1999-2002)

"Arsip Internet" ( Wayback Machine oleh Internet Archive) adalah layanan nirlaba yang menyimpan salinan halaman web dari waktu ke waktu - berguna kalau tautan resmi di atas sudah pindah atau dihapus.

Informasi Provenansi & Keabsahan Bukti Sumber resmi, belum ditinjau manusia
Sitasi Resmi / Lembaran Negara:
TAP MPR I/MPR/1999 - IV/MPR/2002
Tautan Langsung Sumber Primer:

Peran Dokumen dalam Penilaian Konstitusional

Peristiwa Sejarah & Perkara Hukum Bersitasi (13 peristiwa):
Empat tahap amandemen UUD 1945 diselesaikan
Tanggal: 2002-08
Pengesahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Tanggal: 2003-08-13
Perubahan Pertama UUD 1945: Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Pengalihan Wewenang Legislasi ke DPR
Tanggal: 1999-10-19
Perubahan Kedua UUD 1945: Penegasan Hak Asasi Manusia (Bab XA) dan Otonomi Daerah
Tanggal: 2000-08-18
Perubahan Ketiga UUD 1945: Pembentukan MK, KY, DPD, dan Penegasan Kedaulatan Hukum
Tanggal: 2001-11-09
Perubahan Keempat UUD 1945: Penegasan Anggaran Pendidikan 20% dan Bab Perekonomian Nasional
Tanggal: 2002-08-10
Diplomasi Keliling Dunia Gus Dur Memulihkan Citra Kemanusiaan dan Integritas Teritorial RI
Tanggal: 2000-08-10
TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR RI
Tanggal: 2003-08-11
Sidang Paripurna MPR RI Menolak Laporan Pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie
Tanggal: 1999-10-19
Sidang Paripurna MPR RI Melantik Pasangan Presiden dan Wapres Hasil Pemilu Langsung Pertama
Tanggal: 2004-10-20
Sidang Tahunan MPR 2008: Laporan Kinerja Lembaga Negara Pasca-Amandemen
Tanggal: 2008-08-16
Revisi UU MD3 Menambah Kursi Pimpinan MPR Menjadi 8 Orang
Tanggal: 2018-03-20
Sidang Paripurna MPR RI Melantik Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming
Tanggal: 2024-10-20
Dokumen primer ini bersitasi sebagai rujukan pengujian kesetiaan konstitusional. Tautan langsung diarahkan ke basis data resmi negara (JDIH Setneg, MKRI, Mahkamah Agung, BPK, dan ANRI) untuk memudahkan verifikasi independen oleh publik.
Perubahan Pertama sampai Keempat UUD 1945 (Sidang Umum/Sidang Tahunan MPR 1999-2002) | Khazanah Arsip Pancasila Index | Pancasila Index