Instruksi Presiden (Inpres)Tahun 2023ID: inpres-2-2023-non-yudisial-ham

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Buka di Sumber Asli (Portal Resmi Instansi)→Unduh Salinan Arsip Pancasila Index Cari Salinan di Arsip Internet

"Arsip Internet" ( Wayback Machine oleh Internet Archive) adalah layanan nirlaba yang menyimpan salinan halaman web dari waktu ke waktu - berguna kalau tautan resmi di atas sudah pindah atau dihapus.

Informasi Provenansi & Keabsahan Bukti Sumber resmi, belum ditinjau manusia

Sitasi Resmi / Lembaran Negara:

Inpres No. 2/2023

Tautan Langsung Sumber Primer:

https://peraturan.go.id/files/inpres-no-2-tahun-2023.pdf↗

Peran Dokumen dalam Penilaian Konstitusional

Organ & Masa Jabatan yang Dinilai Berdasarkan Bukti Ini:

Presiden Republik Indonesia — Presiden Joko Widodo (Periode Kedua)

Peristiwa Sejarah & Perkara Hukum Bersitasi (1 peristiwa):

Pengakuan dan Penyesalan Resmi Negara atas 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (2023)

Tanggal: 2023-01-11

Dokumen primer ini bersitasi sebagai rujukan pengujian kesetiaan konstitusional. Tautan langsung diarahkan ke basis data resmi negara (JDIH Setneg, MKRI, Mahkamah Agung, BPK, dan ANRI) untuk memudahkan verifikasi independen oleh publik.