Dokumen KetatanegaraanTahun 2020ID: skb-6-lembaga-fpi-2020

Surat Keputusan Bersama 6 Menteri dan Kepala Lembaga tentang Larangan Kegiatan dan Penggunaan Atribut FPI

Buka di Sumber Asli (Portal Resmi Instansi)→Cari Salinan di Arsip Internet

"Arsip Internet" ( Wayback Machine oleh Internet Archive) adalah layanan nirlaba yang menyimpan salinan halaman web dari waktu ke waktu - berguna kalau tautan resmi di atas sudah pindah atau dihapus.

Arsip cadangan otomatis untuk dokumen ini gagal diambil karena situs sumber memblokir akses otomatis (bot/WAF). Gunakan tautan sumber asli atau "Cari Salinan di Arsip Internet" di atas.

Informasi Provenansi & Keabsahan Bukti Sumber resmi, belum ditinjau manusia

Sitasi Resmi / Lembaran Negara:

SKB 6 Kementerian/Lembaga No. 220-4780 Tahun 2020

Tautan Langsung Sumber Primer:

https://jdih.kemenag.go.id/produk-hukum/detail-skb↗

Peran Dokumen dalam Penilaian Konstitusional

Organ & Masa Jabatan yang Dinilai Berdasarkan Bukti Ini:

Presiden Republik Indonesia — Presiden Joko Widodo (Periode Kedua)

Peristiwa Sejarah & Perkara Hukum Bersitasi (1 peristiwa):

Surat Keputusan Bersama 6 Menteri/Lembaga Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)

Tanggal: 2020-12-30

Dokumen primer ini bersitasi sebagai rujukan pengujian kesetiaan konstitusional. Tautan langsung diarahkan ke basis data resmi negara (JDIH Setneg, MKRI, Mahkamah Agung, BPK, dan ANRI) untuk memudahkan verifikasi independen oleh publik.