8 Organ Konstitusional UUD 1945

BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945). Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan kepada DPR, DPD, dan DPRD serta memantau tindak lanjut rekomendasi audit.

Presiden

Presiden Republik Indonesia

Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (Pasal 4 ayat 1). Dinilai per periode jabatan, mencakup kebijakan kabinet, produk hukum yang ditetapkan, dan praktik ketatanegaraan selama masa jabatan.

DPD RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Lembaga perwakilan daerah yang beranggotakan wakil-wakil daerah provinsi hasil pemilu (Pasal 22C dan 22D UUD 1945). Berwenang mengajukan dan ikut membahas RUU otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemekaran daerah, dan pengelolaan SDA/keuangan daerah.

DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Lembaga perwakilan rakyat dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 20A UUD 1945). Dinilai per periode keanggotaan hasil pemilu, berdasarkan produk legislasi dan jalannya fungsi pengawasan.

MPR RI

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Lembaga permusyawaratan perwakilan yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 (Pasal 2 dan Pasal 3). Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu.

KY RI

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Lembaga mandiri pengawas kehormatan peradilan (Pasal 24B UUD 1945) yang berwenang mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung ke DPR serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan.

MA RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puncak empat lingkungan peradilan dengan kewenangan kasasi, peninjauan kembali, dan uji peraturan di bawah UU (Pasal 24A UUD 1945). Berdiri sejak 1946 lewat UU No. 1 Tahun 1946. Dinilai per periode politik nasional dari independensi, integritas, dan mutu yurisprudensinya.

MK RI

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Lembaga penjaga konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Pasal 24C). Berdiri sejak 2003. Dinilai dari mutu dan integritas putusan serta tata kelola etik internalnya.