Presiden Prabowo Subianto (berjalan)
2024–kini · reformasiPrabowo Subianto (Presiden Republik Indonesia) · Gibran Rakabuming Raka (Wakil Presiden)
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
Skor per grup
Rincian dimensi & bukti
50Ketuhanan Yang Maha Esakeyakinan 30%
Sejauh mana tindakan lembaga memperkuat jaminan kebebasan beragama dan hubungan negara-agama yang adil bagi seluruh warga?
Periode masih berjalan; belum ada kebijakan agama-negara signifikan yang tercatat.
25Kemanusiaan yang Adil dan Beradabkeyakinan 30%
Sejauh mana HAM dihormati dan dilindungi, termasuk akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu serta pemulihan korban?
Komnas HAM mencatat korban jiwa dan kekerasan aparat pada aksi nasional Agustus 2025.
50Persatuan Indonesiakeyakinan 30%
Apakah tindakan lembaga memperkuat persatuan dalam kebinekaan - antarwilayah, suku, budaya, dan keyakinan?
Data periode berjalan belum cukup untuk menilai arah integrasi nasional.
25Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilankeyakinan 35%
Sejauh mana demokrasi konstitusional berjalan: integritas pemilu, kebebasan sipil dan pers, serta partisipasi publik dalam kebijakan?
Respons represif terhadap aksi damai dan dinamika politik yang menyempitkan oposisi dicatat luas.
75Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesiakeyakinan 35%
Apakah kebijakan ekonomi memperluas keadilan distributif sesuai Pasal 33-34: kesejahteraan merata, bukan menumpuk pada segelintir elite?
Makan Bergizi Gratis menjadi program kesejahteraan anak paling ambisius dalam sejarah republik.
50Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiakeyakinan 30%
Sejauh mana negara melindungi warga dan wilayah - dari ancaman militer, bencana, hingga kejahatan - secara proporsional dan tidak represif?
Arah perlindungan warga belum dapat dinilai tegas pada periode berjalan.
50Memajukan kesejahteraan umumkeyakinan 30%
Apakah kebijakan fiskal dan layanan dasar benar-benar memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan kroni?
MBG baru berjalan beberapa bulan dan belum terukur dampaknya. Prioritas anggaran MBG memangkas pos riset dan pendidikan tinggi lainnya. Terlalu prematur untuk menilai positif.
50Mencerdaskan kehidupan bangsakeyakinan 30%
Sejauh mana akses pendidikan, mutu pembelajaran, serta budaya dan iptek benar-benar dicerdaskan?
Program gizi sekolah adalah fondasi kesehatan, bukan program pencerdasan pendidikan langsung. Dampak terhadap mutu pembelajaran belum terukur sama sekali.
25Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosialkeyakinan 35%
Apakah politik luar negeri bebas-aktif dan kontribusi pada perdamaian serta keadilan global dijalankan sungguh-sungguh?
Bergabung ke Board of Peace pimpinan Trump - yang kelak diduduki juga Israel - dinilai banyak ahli sebagai melanggengkan penjajahan Gaza dan mengkhianati politik bebas-aktif serta kewajiban konstitusi membebaskan Palestina; klaim pemerintah bahwa ia mendorong dua negara dari dalam belum terbuktikan efektif.
- 📄 Rilis BPMI Setpres - penandatanganan Board of Peace Charter oleh Presiden Prabowo di Davos, 22 Januari 2026 ↗
- 📄 Pakar hukum internasional dan UI sebut Board of Peace melanggengkan penjajahan - struktur diserupai kolonialisme ↗
- 📄 Indonesia resmi anggota penuh BRICS diumumkan Brasil 6 Januari 2025 - negara Asia Tenggara pertama ↗
25Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3)keyakinan 30%
Apakah kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, setiap orang sama di depan hukum, dan penegakan hukumnya non-selektif?
Danantara berdiri di luar struktur akuntabilitas BUMN biasa sehingga kontrol publik dipertanyakan.
0Saling pengawasan antarlembaga (checks and balances)keyakinan 35%
Apakah relasi eksekutif-legislatif-yudikatif berlangsung sehat: saling mengawasi, menghormati putusan, dan transparan?
Koalisi super 80%+ kursi DPR menghapus oposisi parlemen efektif. Danantara berdiri di luar struktur akuntabilitas BUMN biasa. Tidak ada satu pun mekanisme checks and balances yang berfungsi nyata terhadap konsolidasi kekuasaan eksekutif-legislatif.
50Kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1 ayat 2)keyakinan 30%
Apakah legitimasi dan kebijakan mencerminkan kehendak rakyat melalui mekanisme konstitusional yang jujur?
Legitimasi elektoral sah; kualitas representasi masih dalam proses penilaian.
Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2024–Kini)
Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).
Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.
Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.
Index of Public Integrity (IPI)
European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)
Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.
WJP Rule of Law Index
World Justice Project (WJP)
Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.
V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)
Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg
Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.
Corruption Perceptions Index (CPI)
Transparency International
Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.
Open Budget Index (OBI)
International Budget Partnership (IBP)
Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.
OECD Public Integrity Indicators (PII)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.
World Press Freedom Index
Reporters Without Borders (RSF)
Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.
Peristiwa berbukti
- 2024-08-15produk-hukumPerpres No. 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk Program Makan Bergizi Gratis
Presiden membentuk Badan Gizi Nasional melalui Perpres No. 83/2024 guna mengeksekusi program pemenuhan gizi nasional dan pencegahan stunting bagi puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil, merealisasikan komitmen perlindungan kesejahteraan umum (Tujuan 2 UUD 1945).
- 2024-09kebijakanIndonesia memulai proses aksesi OECD
September 2024, Indonesia resmi menyampaikan permohonan aksesi ke OECD - klub negara industri demokrasi pasar - beberapa bulan sebelum masuk BRICS. Dua arah sekaligus: berkembar ganda atau diversifikasi cerdas, tergantung siapa yang ditanya. Yang pasti, standar tata kelola, antikorupsi, dan data OECD kini menjadi alat ukur eksternal bagi reformasi di rumah.
- 2024-10pengangkatanKabinet Merah Putih dilantik - terbesar sejak Orde Baru
21 Oktober 2024, Prabowo melantik kabinet dengan puluhan menteri dan pejabat setingkat - total melebihi seratus jabatan, terbesar sejak Orde Baru, termasuk wamen usia 20-an dan koalisi hampir seluruh partai. Efisiensi birokrasi dipertanyakan ekonomi; presiden membela sebagai mesin kerja cepat. Ukuran sebenarnya akan diukur oleh kinerja, bukan jumlah kursi.
- 2024-10-20peristiwaPengucapan Sumpah Jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka
Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Sidang Paripurna MPR RI, menegaskan komitmen swasembada pangan, kemandirian energi, pemberantasan korupsi, dan politik luar negeri bebas aktif.
- 2024-10-21kebijakanPelantikan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029
Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih berdasarkan Keppres No. 133/P Tahun 2024 guna memperkuat fokus penanganan kedaulatan pangan, hilirisasi industri, sains teknologi, dan perlindungan sosial.
- 2024-11-12pengadilanPersidangan Megakorupsi Tata Niaga Timah IUP PT Timah Tbk dengan Kerugian Negara dan Kerusakan Lingkungan Rp300 Triliun
Pengadilan Tipikor menggelar persidangan kasus korupsi tata niaga komoditas timah periode 2015-2022 yang merugikan keuangan negara dan pemulihan lingkungan hingga Rp300 triliun (audit BPKP/ahli lingkungan IPB), mengungkap kolusi perizinan tambang ilegal, pencucian uang korporasi cangkang, dan keterlibatan oknum regulator lintas sektor.
Aktor:Harvey Moeis - 2024-12-05kebijakanKontroversi Penempatan Perwira Aktif TNI/Polri di Jabatan Sipil ASN dan Draf Revisi UU TNI/Polri
Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan melayangkan kritik keras atas maraknya penempatan perwira aktif TNI dan Polri dalam jabatan struktural kementerian/lembaga sipil dan BUMN serta usulan revisi UU TNI dan UU Polri yang dinilai mengembalikan watak Dwifungsi ABRI dan mengikis prinsip supremasi sipil amanat Reformasi 1998 (TAP MPR No. VII/2000 dan Pasal 47 UU No. 34/2004).
📄 Kertas Kebijakan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial, KontraS, PBHI, ELSAM) tentang Ancaman Kembalinya Dwifungsi TNI/Polri dalam Jabatan Sipil ASN dan Revisi UU TNI/Polri ↗📄 TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ↗📄 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ↗ - 2025-01kebijakanProgram Makan Bergizi Gratis dimulai
6 Januari 2025, program andalan Prabowo beroperasi: makan bergizi gratis untuk pelajar, santri, ibu hamil, dan balita melalui Badan Gizi Nasional. Target akhir 80 juta penerima dengan anggaran yang bisa mencapai Rp400+ triliun per tahun - program sosial tunggal termahal dalam sejarah Indonesia. Capaian gizi awal nyata di dapur-dapur SPPG; tantangannya serius: kasus keracunan massal berulang, struktur biaya yang belum efisien, dan pertanyaan apakah APBN sanggup menanggungnya.
- 2025-01kebijakanIndonesia resmi anggota penuh BRICS
6 Januari 2025, Brasil selaku ketua BRICS mengumumkan Indonesia sebagai anggota penuh - negara Asia Tenggara pertama di blok Global South yang dipimpin China-Rusia itu. Pilihan Prabowo yang dieksekusi cepat setelah pencalonannya disetujui Johannesburg 2023. Bagi pendukungnya, langkah strategis diversifikasi aliansi; bagi kritikusnya, geseran dari bebas-aktif ke berkembar ganda - bergabung BRICS sambil berproses masuk OECD Barat. Arah kebijakan luar negeri pertama era ini yang benar-benar menguji doktrin.
- 2025-02produk-hukumUU Badan Pengelola Investasi Danantara
24 Februari 2025 lahir Daya Anagata Nusantara: holding aset BUMN senilai sekitar Rp10.000 triliun - salah satu dana kedaulatan terbesar dunia - dijalankan di luar mekanisme BUMN biasa. Laporan keuangannya tidak wajib diaudit BPK; presiden dan menteri menduduki posisi penasihat. ICW dan ekonomi menyebutnya potensi "zona abu-abu akuntabilitas" terbesar dekade ini. Sejarah SOE Indonesia memberi alasan untuk waspada.
- 2025-02-10produk-hukumPembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
Presiden membentuk BPI Danantara sebagai superholding sovereign wealth fund yang mengkonsolidasikan aset BUMN dan dana investasi strategis guna mendanai proyek industri hilirisasi, energi terbarukan, dan infrastruktur strategis nasional tanpa membebani APBN.
- 2025-04-14kebijakanTemuan Audit Investigatif dan Kerentanan Monopoli Pengadaan Bahan Pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Laporan audit investigatif dan kajian pengawasan independen mengidentifikasi titik rawan korupsi pengadaan pangan skala masif Program MBG, termasuk risiko penggelembungan harga (markup), penunjukan vendor titipan kroni daerah tanpa tender terbuka, serta insiden keracunan pangan pada sejumlah dapur uji coba yang menuntut transparansi total dan tata kelola anti-monopoli.
- 2025-08krisisGelombang protes nasional Agustus 2025
Kematian Affan Kurniawan - ojek daring yang dilindas kendaraan Brimob saat aksi 28 Agustus - menyulut kemarahan nasional terbesar era Prabowo. Aksi meluas dari tunjangan DPR ke isu pengangguran dan kesenjangan; gedung DPRD di beberapa daerah dibakar; Komnas HAM mencatat sepuluh korban jiwa dan ribuan luka dalam penindakan. Presiden membatalkan sejumlah fasilitas pejabat dan menahan beberapa polisi. Titik uji klasik: apakah reformasi polri akhirnya benar-benar dimulai.
- 2026-01kebijakanIndonesia bergabung ke Board of Peace Gaza pimpinan Trump
22 Januari 2026 di Davos, Prabowo menandatangani Board of Peace Charter - badan baru ciptaan Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza lewat mandat Resolusi DK PBB 2803 (2025). Keanggotaan diundang langsung oleh sang ketua; pada 11 Februari Netanyahu pun menandatanganinya, membuat negara pendudukan duduk satu meja dengan negara yang konstitusinya mewajibkan pembebasan Palestina. Pemerintah membaca langkah ini sebagai jalan mendorong solusi dua negara dari dalam; pakar hukum internasional membalas tajam - struktur pengawasan atas wilayah terjajara tanpa kedaulatan Palestina penuh "menyerupai kolonialisme", dan sejumlah kalangan mendesak Indonesia keluar sebagai pengkhianatan politik bebas-aktif. Pertemuan perdana BoP digelar 19 Februari di Washington dengan Prabowo hadir.