BPK Periode 2019–kini
2019–kini · reformasiAgung Firman Sampurna (Ketua BPK RI (2019–2022)) · Isma Yatun (Ketua BPK RI (2022–kini)) · Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK RI (2019–2023)) · Hendra Susanto (Wakil Ketua BPK RI (2023–kini))
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
Skor per grup
Rincian dimensi & bukti
50Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesiakeyakinan 60%
Apakah kebijakan ekonomi memperluas keadilan distributif sesuai Pasal 33-34: kesejahteraan merata, bukan menumpuk pada segelintir elite?
Audit bansos dan PEN dilakukan, namun kredibilitas temuan terdegradasi oleh fakta bahwa auditor-auditor BPK sendiri terus-menerus terjerat korupsi. Akuntabilitas keadilan sosial tidak bisa ditegakkan oleh lembaga yang integritasnya dipertanyakan.
25Saling pengawasan antarlembaga (checks and balances)keyakinan 70%
Apakah relasi eksekutif-legislatif-yudikatif berlangsung sehat: saling mengawasi, menghormati putusan, dan transparan?
Anggota BPK Rizal Djalil divonis penjara karena suap proyek SPAM. Kepala BPK Papua Barat Daya Patrice Sihombing OTT KPK menerima suap dari Pj Bupati Sorong. Pola korupsi BPK berlanjut tanpa jeda — badan pemeriksa yang seharusnya menjadi benteng terakhir akuntabilitas justru ikut terkorupsi.
Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2019–Kini)
Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).
Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.
Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.
Index of Public Integrity (IPI)
European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)
Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.
WJP Rule of Law Index
World Justice Project (WJP)
Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.
V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)
Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg
Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.
Corruption Perceptions Index (CPI)
Transparency International
Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.
Open Budget Index (OBI)
International Budget Partnership (IBP)
Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.
OECD Public Integrity Indicators (PII)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.
World Press Freedom Index
Reporters Without Borders (RSF)
Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.
Peristiwa berbukti
- 2020-01-08kebijakanAudit Investigatif BPK atas Skandal Investasi Saham Gorengan Jiwasraya Rp16,81 Triliun
BPK RI merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara pada PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun, mengungkap persekongkolan investasi reksadana berkualitas rendah (saham gorengan) antara direksi asuransi BUMN dan manajer investasi swasta.
- 2020-07-10kebijakanAudit Investigatif BPK atas Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia
BPK RI menyerahkan LHP Investigatif atas pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 PT Garuda Indonesia Tbk, mengungkap kerugian negara dan praktik suap lintas batas yang melibatkan pabrikan asing dan manajemen maskapai nasional.
Aktor:Emirsyah Satar - 2021-05-31kebijakanAudit Investigatif BPK atas Mega Korupsi Investasi ASABRI Rp22,78 Triliun
BPK RI merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT ASABRI (Persero) sebesar Rp22,78 triliun, salah satu skandal korupsi terbesar di sektor asuransi prajurit TNI, Polri, dan ASN Kemenhan.
- 2021-06-22kebijakanPemeriksaan Komprehensif BPK atas Program PC-PEN Covid-19
BPK RI menyelesaikan audit komprehensif atas pengelolaan anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) ratusan triliun rupiah demi menjaga akuntabilitas belanja darurat publik.
- 2022-10-18kebijakanAudit Kinerja BPK Pengelolaan Dana Desa Rp468 Triliun & Kesenjangan Tata Kelola
BPK RI mengungkap tingginya angka penyimpangan pengelolaan dana desa, lemahnya kapasitas aparatur desa, dan maraknya kasus tipikor kepala desa akibat minimnya sistem pengawasan terpadu di tingkat kabupaten/kota meski transfer anggaran telah menembus Rp468 triliun.
- 2023-05-15kebijakanBPK Rampungkan Audit Investigatif Korupsi Proyek BTS 4G Kominfo Rp8,03 Triliun
BPK RI menyerahkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo sebesar Rp8,032 triliun kepada Kejaksaan Agung RI, yang menjerat Menteri Kominfo dan pejabat pelaksana proyek digitalisasi daerah 3T.
Aktor:Johnny Gerard Plate - 2023-06-20kebijakanPenyerahan IHPS II 2022 Memetakan Penyelamatan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun
BPK RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 kepada DPR dan DPD, mengungkapkan pemulihan dan penyelamatan aset serta penyetoran kas negara senilai Rp13,66 triliun dari rekomendasi audit tata kelola belanja negara.
- 2024-05-29kebijakanAudit Investigatif BPK Kasus Kerusakan Lingkungan & Korupsi Timah Rp300 Triliun
BPK RI bersama Kejaksaan Agung mengumumkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp300,003 triliun pada tata niaga timah PT Timah Tbk (2015–2022), mencakup kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan akibat penambangan ilegal di kawasan hutan lindung Bangka Belitung.
Aktor:Harvey Moeis - 2025-06-18kebijakanPenyerahan IHPS II Tahun 2024 oleh BPK RI kepada Lembaga Perwakilan
Ketua BPK Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024 yang memuat hasil evaluasi kepatuhan anggaran kementerian/lembaga dan efektivitas program bantuan sosial serta perlindungan lingkungan hidup nasional.
- 2026-05-20kebijakanPenyerahan IHPS I Tahun 2025 dan Audit Pengawasan Keuangan Program MBG
BPK RI menyerahkan IHPS I 2025 yang mencakup hasil audit investigatif dan kinerja atas tata kelola pengadaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan efisiensi anggaran dan zero-corruption di seluruh satuan pelayanan gizi daerah.