BPK Era Konsolidasi Transparansi & Akuntabilitas
2009–2019 · reformasiHadi Poernomo (Ketua BPK RI (2009–2014)) · Harry Azhar Azis (Ketua BPK RI (2014–2017)) · Moermahadi Soerja Djanegara (Ketua BPK RI (2017–2019)) · Bahrullah Akbar (Wakil Ketua BPK RI (2017–2019))
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
Penilaian periode ini baru menyentuh tujuan bernegara dan norma struktural.
Skor per grup
Rincian dimensi & bukti
25Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3)keyakinan 60%
Apakah kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, setiap orang sama di depan hukum, dan penegakan hukumnya non-selektif?
Opini WTP diperjualbelikan oleh auditor-auditor BPK sendiri — integritas audit keuangan negara runtuh dari dalam. Opini audit BPK tidak lagi bisa dipercaya sebagai instrumen penegakan hukum keuangan negara.
25Saling pengawasan antarlembaga (checks and balances)keyakinan 70%
Apakah relasi eksekutif-legislatif-yudikatif berlangsung sehat: saling mengawasi, menghormati putusan, dan transparan?
Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli OTT KPK menjual opini WTP ke Kementerian Desa. Auditor BPK Jabar Anthon OTT Rp1,9 miliar dari Bupati Bogor Ade Yasin untuk rekayasa WTP. Ketua BPK Harry Azhar Azis terungkap di Panama Papers. Badan pemeriksa keuangan yang justru memperjualbelikan integritasnya sendiri — checks and balances menjadi farsa.
Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2009–2019)
Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).
Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.
Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.
Index of Public Integrity (IPI)
European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)
Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.
WJP Rule of Law Index
World Justice Project (WJP)
Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.
V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)
Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg
Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.
Corruption Perceptions Index (CPI)
Transparency International
Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.
Open Budget Index (OBI)
International Budget Partnership (IBP)
Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.
OECD Public Integrity Indicators (PII)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.
World Press Freedom Index
Reporters Without Borders (RSF)
Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.
Peristiwa berbukti
- 2009-11-23kebijakanPenyerahan Laporan Investigatif Kasus Bank Century ke DPR RI
BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif atas penanganan Bank Century ke DPR RI, menemukan 9 ketetapan bermasalah dan indikasi kerugian negara dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik serta Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).
- 2009-11-23kebijakanLHP Audit Investigasi BPK atas Skandal Bailout Bank Century Rp6,76 Triliun
BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi kepada DPR RI, menyimpulkan adanya 9 ketidaktegasan dan dugaan pelanggaran hukum dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Bank Indonesia dan KSSK.
- 2013-08-23kebijakanAudit Investigatif BPK Kasus Mega Korupsi Wisma Atlet Hambalang Rp463,6 Miliar
BPK RI menyerahkan LHP investigatif tahap II proyek pembangunan P3SON Hambalang kepada DPR dan KPK, mengungkap rekayasa lelang, penggelembungan anggaran tahun jamak (multiyears), dan keterlibatan menteri serta pimpinan badan anggaran DPR.
- 2016-05-30kebijakanPenerapan Akuntansi Akrual dan Capaian Opini WTP Perdana LKPP 2016
BPK RI mengawal transisi pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual penuh, menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pertama dalam sejarah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- 2017-05-26kebijakanAudit Investigatif BPK atas Pengadaan Helikopter AW-101 TNI AU Rp738 Miliar
BPK RI menyerahkan LHP investigatif kepada KPK dan POM TNI yang menemukan penyimpangan pengadaan helikopter VVIP/transport AW-101 yang dibeli tidak sesuai spesifikasi dan menimbulkan dugaan kerugian keuangan negara lebih dari Rp224 miliar.
- 2017-06-19kebijakanAudit Investigatif BPK Kerugian Keuangan Negara Proyek e-KTP Rp2,31 Triliun
BPK RI merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara pada proyek e-KTP sebesar Rp2,314 triliun (hampir 50% dari total nilai proyek Rp5,9 triliun), menjadi bukti kunci persidangan tipikor yang menjerat pimpinan DPR RI dan pejabat Kemendagri.
Aktor:Setya Novanto