Hendrisman Rahim

Riwayat jabatan

• Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero)periode tidak tercantum di sumber
  Di luar 8 organ konstitusional

Perkara hukum

• Terpidana2021-03-12
  Korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya

  Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya divonis penjara seumur hidup oleh PN Tipikor Jakarta pada Oktober 2020, lalu dipangkas menjadi 20 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2021. Kerugian negara Rp16,8 triliun mengacu pada data BPK.

  Sudah divonis, belum berkekuatan hukum tetap (masih ada upaya hukum).

  Pidana: 20 tahun penjara (dipangkas dari penjara seumur hidup di tingkat pertama)Kerugian negara (audit resmi): Rp16,8 triliun
  📄 Vonis PN Tipikor Jakarta atas tiga mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya - Dirut Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dan Kepala Divisi Investasi Syahmirwan divonis penjara seumur hidup; kerugian negara Rp16,8 triliun menurut BPK ↗📄 Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim - dipangkas dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun ↗

Peristiwa yang menyebut namanya

1. 2021-08-24pengadilandicatat di MA Era Reformasi & Satu Atap Peradilan →
   Putusan Kasasi MA Memvonis Seumur Hidup Terdakwa Mega Korupsi Jiwasraya

   Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para terdakwa kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya (Persero), menguatkan vonis pidana penjara seumur hidup dan uang pengganti belasan triliun rupiah demi kepastian hukum dan perlindungan nasabah polis.

2. 2022-03pengadilandicatat di Presiden Joko Widodo (Periode Kedua) →
   Vonis Jiwasraya - Rp16,8 triliun hilang di asuransi negara

   Maret 2022 majelis hakim menjatuhkan vonis dalam skandal investasi PT Asuransi Jiwasraya: kerugian negara Rp16,8 triliun - dana tabungan polis jutaan rakyat yang dipakai saham- sahaman spekulatif oleh eks-direktur dan jaringan broker politik. Salah satu kerugian terbesar dalam sejarah korupsi Indonesia, dan seperti biasa: para eksdir divonis, sementara pertanyaan siapa pemilik kepentingan di baliknya tidak pernah benar-benar dijawab.