Pancasila·Index
← MPR RI

MPR Periode 2019–2024 (PPHN & Evaluasi Konstitusi)

2019–2024 · reformasi

Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI (2019–2024)) · Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR RI (2019–2024)) · Ahmad Muzani (Wakil Ketua MPR RI (2019–2024))

Indeks draf
50
skala 0–100 · 50 = netral
cakupan 17% dari 12 dimensi rubrik v1.0.0
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
Radar lima sila akan tampil setelah dimensi sila dinilai.
Penilaian periode ini baru menyentuh tujuan bernegara dan norma struktural.

Skor per grup

Lima Sila Pancasilabelum dinilai · cakupan 0%
Empat Tujuan Bernegara (Pembukaan alinea IV)belum dinilai · cakupan 0%
Norma Struktural UUD 194550/100 · cakupan 67%

Rincian dimensi & bukti

50Saling pengawasan antarlembaga (checks and balances)keyakinan 55%

Apakah relasi eksekutif-legislatif-yudikatif berlangsung sehat: saling mengawasi, menghormati putusan, dan transparan?

Wacana amendemen kelima UUD 1945 dan penambahan pasal PPHN menimbulkan kekhawatiran kembalinya sentralisme kekuasaan MPR, namun dituntaskan melalui rekomendasi non-amendemen.

Peristiwa terkait: Rekomendasi Badan Pengkajian MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
50Kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1 ayat 2)keyakinan 50%

Apakah legitimasi dan kebijakan mencerminkan kehendak rakyat melalui mekanisme konstitusional yang jujur?

Mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat mengenai evaluasi konstitusi 20 tahun pasca-reformasi tanpa membatasi hak konstitusional pemilu langsung.

Peristiwa terkait: Rekomendasi Badan Pengkajian MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)
🌐Konteks Independen Global (Enrichment)

Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2019–2024)

Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).

⚖️Metrik Kesenjangan Fakta vs Klaim

Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.

26 dari 29 angka belum tertelusur

Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.

Hard Data (Bebas Survei ASN)Sumber ↗
Belum terverifikasi

Index of Public Integrity (IPI)

European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)

Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.

Rata-rata Era (2019–2024)6.7 / 1.0
2019: 6.78?2021: 6.65?2023: 6.58?
Analisis Kesenjangan:Data IPI menunjukkan tren penurunan kapasitas kontrol korupsi riil sejak 2019, sangat kontras dengan laporan internal instansi pemerintah yang rata-rata mengklaim kepatuhan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di atas 85%.
Survei Masyarakat Sipil & AdvokatSumber ↗
Sebagian terverifikasi

WJP Rule of Law Index

World Justice Project (WJP)

Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.

Rata-rata Era (2019–2024)0.53 / 0.00
2019: 0.53?2020: 0.53?2021: 0.52?2022: 0.53?2023: 0.53?2024: 0.52?
Analisis Kesenjangan:Skor faktor 'Pembatasan Kekuasaan Pemerintah' (Constraints on Government Powers) dan 'Keadilan Pidana' stagnan di level rendah (~0.48-0.50), membuktikan bahwa deklarasi formal WBK/WBBM di peradilan belum mengubah persepsi masyarakat atas praktik impunitas dan intervensi politik.
Double-Blind Expert CodedSumber ↗
Sebagian terverifikasi

V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)

Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg

Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.

Rata-rata Era (2019–2024)0.43 / 0.00
2019: 0.46?2020: 0.44?2021: 0.42?2022: 0.43?2023: 0.41?
Analisis Kesenjangan:V-Dem mengkategorikan Indonesia mengalami 'democratic backsliding' sejak 2019 dan pada 2025 mencatat skor LDI terendah sedekade, berbanding terbalik dengan laporan kepuasan publik seremonial yang sering dirilis institusi resmi.
Double-Blind Expert CodedSumber ↗
Sebagian terverifikasi

Corruption Perceptions Index (CPI)

Transparency International

Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.

Rata-rata Era (2019–2024)36.7 / 0
2019: 40?2020: 37?2021: 38?2022: 34?2023: 342024: 37
Analisis Kesenjangan:CPI turun dari 40 (2019) ke 34 (2022-2023), sempat naik ke 37 (2024), lalu kembali ke 34 dengan peringkat terburuk sedekade (109 dari 182) pada 2025 - kontras dengan narasi keberhasilan survei kepatuhan internal birokrasi.
Hard Data (Bebas Survei ASN)Sumber ↗
Sebagian terverifikasi

Open Budget Index (OBI)

International Budget Partnership (IBP)

Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.

Rata-rata Era (2019–2024)70.0 / 0
2019: 70?2021: 70?2023: 70
Analisis Kesenjangan:Meskipun transparansi publikasi dokumen formal APBN dinilai memadai (skor 70), pilar 'Partisipasi Publik Riil' (Public Participation) sangat rendah (skor 26/100), membuktikan bahwa proses alokasi anggaran belanja negara masih bersifat teknokratis elitis dan tertutup dari masyarakat rentan.
Hard Data (Bebas Survei ASN)Sumber ↗
Belum terverifikasi

OECD Public Integrity Indicators (PII)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.

Rata-rata Era (2019–2024)53.0 / 0
2022: 54?2024: 52?
Analisis Kesenjangan:Evaluasi OECD menyoroti ketiadaan regulasi wajib transparansi lobi korporasi (lobbying disclosure) dan kerentanan saksi/pelapor korupsi di tubuh aparat penegak hukum dari kriminalisasi balik.
Double-Blind Expert CodedSumber ↗
Sebagian terverifikasi

World Press Freedom Index

Reporters Without Borders (RSF)

Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.

Rata-rata Era (2019–2024)55.5 / 0
2020: 59.48?2022: 56.4?2023: 54.83?2024: 51.15?
Analisis Kesenjangan:Anjloknya skor kebebasan pers RSF ke peringkat 128 dunia pada 2026 mencerminkan tingginya represi digital, kriminalisasi via UU ITE, dan pemusatan kepemilikan media pada konglomerasi politik, berbanding terbalik dengan klaim kebebasan berpendapat di forum-forum diplomatik resmi.

Peristiwa berbukti

  1. 2024-09-25kebijakan
    Rekomendasi Badan Pengkajian MPR tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

    Badan Pengkajian MPR menyelesaikan kajian komprehensif mengenai urgensi PPHN sebagai pemandu arah pembangunan jangka panjang nasional melalui konvensi ketatanegaraan tanpa membongkar batasan kekuasaan presiden dalam UUD 1945.

    📄 Laporan Kinerja dan Rekomendasi Badan Pengkajian MPR RI Periode 2019–2024 tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ↗
  2. 2024-09-25kebijakan
    Perumusan Dokumen Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh MPR RI

    Badan Pengkajian MPR RI merampungkan naskah substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman arah pembangunan berkelanjutan jangka panjang 2025–2045, merekomendasikan penguatan landasan hukum PPHN melalui konvensi ketatanegaraan atau undang-undang payung.

    📄 Laporan Hasil Kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Badan Pengkajian MPR RI Periode 2019–2024 ↗