KY Periode IV (2020–kini) — Pengawasan Integritas & Seleksi Hakim Agung
2020–kini · reformasiMukti Fajar Nur Dewata (Ketua Komisi Yudisial RI (2021–2023)) · Amzulian Rifai (Ketua Komisi Yudisial RI (2023–kini)) · M. Taufiq HZ (Wakil Ketua Komisi Yudisial RI (2021–2023)) · Siti Nurljanah (Wakil Ketua Komisi Yudisial RI (2023–kini))
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
Penilaian periode ini baru menyentuh tujuan bernegara dan norma struktural.
Skor per grup
Rincian dimensi & bukti
75Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3)keyakinan 65%
Apakah kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, setiap orang sama di depan hukum, dan penegakan hukumnya non-selektif?
Mendorong digitalisasi pemantauan persidangan dan transparansi uji publik kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc tipikor/HAM.
50Saling pengawasan antarlembaga (checks and balances)keyakinan 60%
Apakah relasi eksekutif-legislatif-yudikatif berlangsung sehat: saling mengawasi, menghormati putusan, dan transparan?
Menghadapi tantangan OTT suap Hakim Agung di MA 2022, memperkuat koordinasi pengawasan terpadu dengan KPK dan MA.
Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2020–Kini)
Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).
Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.
Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.
Index of Public Integrity (IPI)
European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)
Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.
WJP Rule of Law Index
World Justice Project (WJP)
Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.
V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)
Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg
Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.
Corruption Perceptions Index (CPI)
Transparency International
Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.
Open Budget Index (OBI)
International Budget Partnership (IBP)
Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.
OECD Public Integrity Indicators (PII)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.
World Press Freedom Index
Reporters Without Borders (RSF)
Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.
Peristiwa berbukti
- 2021-09-21kebijakanSeleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM 2021 dengan Partisipasi Publik
Komisi Yudisial RI menyelesaikan seleksi terbuka calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung, melibatkan rekam jejak integritas KPK, PPATK, dan masukan masyarakat sipil untuk diusulkan ke DPR RI.
- 2023-08-10kebijakanSidang Majelis Kehormatan Hakim KY-MA dan Reformasi Penugasan Perkara Peradilan Pasca OTT MA
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menggelar serangkaian sidang MKH yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim yang terbukti suap, serta memberlakukan sistem penunjukan majelis hakim kasasi berbasis robotik/kecerdasan buatan (e-Court lotting) untuk memutus rantai mafia peradilan.
- 2024-01-30kebijakanLaporan Kinerja Komisi Yudisial 2023 - Rekomendasi Sanksi Puluhan Hakim Terbukti Langgar Etik
Komisi Yudisial RI merilis laporan penegakan etik dan perilaku hakim sepanjang 2023, merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada puluhan hakim dan mengusulkan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memelihara kehormatan dan martabat peradilan.
- 2026-01-28kebijakanRilis Laporan Tahunan KY 2025 - Penguatan Integritas dan Kode Etik Hakim
Komisi Yudisial merilis laporan tahunan penegakan kehormatan peradilan sepanjang 2025, meningkatkan investigasi terpadu bersama Badan Pengawasan MA untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kehakiman.