Pancasila·Index
← DPD RI

DPD RI Periode 2019–2024 (Aspirasi Otonomi & Daerah Kepulauan)

2019–2024 · reformasi

AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI (2019–2024)) · Nono Sampono (Wakil Ketua DPD RI (2019–2024)) · Mahyudin (Wakil Ketua DPD RI (2019–2024)) · Sultan Bachtiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI (2019–2024))

Indeks draf
50
skala 0–100 · 50 = netral
cakupan 17% dari 12 dimensi rubrik v1.0.0
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
sebagian dimensi belum dinilaiSila 1Sila 2Sila 3 50Sila 4Sila 5 50

Skor per grup

Lima Sila Pancasila50/100 · cakupan 40%
Empat Tujuan Bernegara (Pembukaan alinea IV)belum dinilai · cakupan 0%
Norma Struktural UUD 1945belum dinilai · cakupan 0%

Rincian dimensi & bukti

50Persatuan Indonesiakeyakinan 55%

Apakah tindakan lembaga memperkuat persatuan dalam kebinekaan - antarwilayah, suku, budaya, dan keyakinan?

Dinamika internal dan usulan kembali ke UUD 1945 asli sempat memicu perdebatan mengenai arah kelembagaan perwakilan daerah.

Peristiwa terkait: Pengawasan Komite I DPD RI atas Efektivitas Penyaluran Dana Desa
50Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesiakeyakinan 60%

Apakah kebijakan ekonomi memperluas keadilan distributif sesuai Pasal 33-34: kesejahteraan merata, bukan menumpuk pada segelintir elite?

RUU Daerah Kepulauan dan advokasi pemerataan 3T diajukan tetapi tidak pernah disahkan menjadi UU — zero capaian legislatif nyata sepanjang periode.

Peristiwa terkait: Pengusulan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan · Pengawasan Komite I DPD RI atas Efektivitas Penyaluran Dana Desa
🌐Konteks Independen Global (Enrichment)

Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2019–2024)

Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).

⚖️Metrik Kesenjangan Fakta vs Klaim

Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.

26 dari 29 angka belum tertelusur

Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.

Hard Data (Bebas Survei ASN)Sumber ↗
Belum terverifikasi

Index of Public Integrity (IPI)

European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)

Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.

Rata-rata Era (2019–2024)6.7 / 1.0
2019: 6.78?2021: 6.65?2023: 6.58?
Analisis Kesenjangan:Data IPI menunjukkan tren penurunan kapasitas kontrol korupsi riil sejak 2019, sangat kontras dengan laporan internal instansi pemerintah yang rata-rata mengklaim kepatuhan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di atas 85%.
Survei Masyarakat Sipil & AdvokatSumber ↗
Sebagian terverifikasi

WJP Rule of Law Index

World Justice Project (WJP)

Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.

Rata-rata Era (2019–2024)0.53 / 0.00
2019: 0.53?2020: 0.53?2021: 0.52?2022: 0.53?2023: 0.53?2024: 0.52?
Analisis Kesenjangan:Skor faktor 'Pembatasan Kekuasaan Pemerintah' (Constraints on Government Powers) dan 'Keadilan Pidana' stagnan di level rendah (~0.48-0.50), membuktikan bahwa deklarasi formal WBK/WBBM di peradilan belum mengubah persepsi masyarakat atas praktik impunitas dan intervensi politik.
Double-Blind Expert CodedSumber ↗
Sebagian terverifikasi

V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)

Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg

Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.

Rata-rata Era (2019–2024)0.43 / 0.00
2019: 0.46?2020: 0.44?2021: 0.42?2022: 0.43?2023: 0.41?
Analisis Kesenjangan:V-Dem mengkategorikan Indonesia mengalami 'democratic backsliding' sejak 2019 dan pada 2025 mencatat skor LDI terendah sedekade, berbanding terbalik dengan laporan kepuasan publik seremonial yang sering dirilis institusi resmi.
Double-Blind Expert CodedSumber ↗
Sebagian terverifikasi

Corruption Perceptions Index (CPI)

Transparency International

Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.

Rata-rata Era (2019–2024)36.7 / 0
2019: 40?2020: 37?2021: 38?2022: 34?2023: 342024: 37
Analisis Kesenjangan:CPI turun dari 40 (2019) ke 34 (2022-2023), sempat naik ke 37 (2024), lalu kembali ke 34 dengan peringkat terburuk sedekade (109 dari 182) pada 2025 - kontras dengan narasi keberhasilan survei kepatuhan internal birokrasi.
Hard Data (Bebas Survei ASN)Sumber ↗
Sebagian terverifikasi

Open Budget Index (OBI)

International Budget Partnership (IBP)

Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.

Rata-rata Era (2019–2024)70.0 / 0
2019: 70?2021: 70?2023: 70
Analisis Kesenjangan:Meskipun transparansi publikasi dokumen formal APBN dinilai memadai (skor 70), pilar 'Partisipasi Publik Riil' (Public Participation) sangat rendah (skor 26/100), membuktikan bahwa proses alokasi anggaran belanja negara masih bersifat teknokratis elitis dan tertutup dari masyarakat rentan.
Hard Data (Bebas Survei ASN)Sumber ↗
Belum terverifikasi

OECD Public Integrity Indicators (PII)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.

Rata-rata Era (2019–2024)53.0 / 0
2022: 54?2024: 52?
Analisis Kesenjangan:Evaluasi OECD menyoroti ketiadaan regulasi wajib transparansi lobi korporasi (lobbying disclosure) dan kerentanan saksi/pelapor korupsi di tubuh aparat penegak hukum dari kriminalisasi balik.
Double-Blind Expert CodedSumber ↗
Sebagian terverifikasi

World Press Freedom Index

Reporters Without Borders (RSF)

Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.

Rata-rata Era (2019–2024)55.5 / 0
2020: 59.48?2022: 56.4?2023: 54.83?2024: 51.15?
Analisis Kesenjangan:Anjloknya skor kebebasan pers RSF ke peringkat 128 dunia pada 2026 mencerminkan tingginya represi digital, kriminalisasi via UU ITE, dan pemusatan kepemilikan media pada konglomerasi politik, berbanding terbalik dengan klaim kebebasan berpendapat di forum-forum diplomatik resmi.

Peristiwa berbukti

  1. 2020-02-18kebijakan
    Pengusulan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan

    DPD RI mengajukan draf RUU Daerah Kepulauan ke DPR RI untuk memperjuangkan keadilan alokasi anggaran DAU/DBH berbasis luas laut wilayah bagi 8 provinsi kepulauan dan kawasan 3T.

    📄 Draft Naskah Akademik dan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan ↗
  2. 2020-11-24peristiwa
    Inisiatif Legislasi DPD RI Mengajukan RUU Daerah Kepulauan

    DPD RI merumuskan dan mengajukan RUU Usul Inisiatif Daerah Kepulauan ke Prolegnas Prioritas DPR untuk memastikan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memperhitungkan luas lautan, mengatasi kesenjangan pembangunan wilayah kepulauan 3T.

    📄 Draft Naskah Akademik dan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan ↗
  3. 2023-08-15kebijakan
    Pengawasan Komite I DPD RI atas Efektivitas Penyaluran Dana Desa

    DPD RI menerbitkan laporan pengawasan nasional pelaksanaan penyaluran dana desa di 74.000 lebih desa untuk mencegah korupsi birokrasi lokal dan memastikan pemanfaatan dana bagi pengentasan kemiskinan ekstrem.

    📄 Laporan Hasil Pengawasan Komite I DPD RI atas Implementasi Penyaluran Dana Desa dan Otonomi Daerah ↗