DPD RI Periode 2009–2014 (Uji Materi Penguatan Legislasi)
2009–2014 · reformasiIrman Gusman (Ketua DPD RI (2009–2014)) · Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Permaisuri & Wakil Ketua DPD RI (2009–2014)) · Laode Ida (Wakil Ketua DPD RI (2009–2014))
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
Skor per grup
Rincian dimensi & bukti
75Persatuan Indonesiakeyakinan 65%
Apakah tindakan lembaga memperkuat persatuan dalam kebinekaan - antarwilayah, suku, budaya, dan keyakinan?
Memperjuangkan desentralisasi asimetris dan penguatan fiskal daerah dalam penyusunan regulasi nasional.
75Saling pengawasan antarlembaga (checks and balances)keyakinan 70%
Apakah relasi eksekutif-legislatif-yudikatif berlangsung sehat: saling mengawasi, menghormati putusan, dan transparan?
Berhasil menguji UU P3 dan MD3 ke Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 92/PUU-X/2012) untuk mengokohkan hak inisiatif dan pembahasan RUU daerah.
Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2009–2014)
Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).
Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.
Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.
Index of Public Integrity (IPI)
European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)
Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.
WJP Rule of Law Index
World Justice Project (WJP)
Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.
V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)
Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg
Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.
Corruption Perceptions Index (CPI)
Transparency International
Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.
Open Budget Index (OBI)
International Budget Partnership (IBP)
Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.
OECD Public Integrity Indicators (PII)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.
World Press Freedom Index
Reporters Without Borders (RSF)
Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.
Peristiwa berbukti
- 2013-03-27pengadilanPutusan MK No. 92/PUU-X/2012 Memperkuat Kewenangan Legislasi DPD
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi DPD RI terhadap UU P3 dan UU MD3, menegaskan bahwa DPD berhak mengusulkan RUU, membahas RUU sejak awal bersama DPR dan Presiden, serta menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) terkait otonomi daerah.