MK Periode Putusan Landmark dan Krisis Etik 2023
2018–2023 · reformasiArief Hidayat (Ketua MK (2018–2022)) · Anwar Usman (Ketua MK (2022–2023, diberhentikan dari jabatan Ketua oleh MKMK))
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
Skor per grup
Rincian dimensi & bukti
50Ketuhanan Yang Maha Esakeyakinan 35%
Sejauh mana tindakan lembaga memperkuat jaminan kebebasan beragama dan hubungan negara-agama yang adil bagi seluruh warga?
Belum ada putusan agama-negara yang mengubah lanskap periode ini.
50Kemanusiaan yang Adil dan Beradabkeyakinan 40%
Sejauh mana HAM dihormati dan dilindungi, termasuk akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu serta pemulihan korban?
Perlindungan HAM dalam yurisprudensi berjalan tanpa arah baru.
0Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilankeyakinan 50%
Sejauh mana demokrasi konstitusional berjalan: integritas pemilu, kebebasan sipil dan pers, serta partisipasi publik dalam kebijakan?
Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 membuka pintu dinasti politik dengan meloloskan keponakan Ketua MK sebagai calon wakil presiden. Kesetaraan kompetisi elektoral dihancurkan oleh konflik kepentingan paling nyata dalam sejarah konstitusi Indonesia.
0Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3)keyakinan 55%
Apakah kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, setiap orang sama di depan hukum, dan penegakan hukumnya non-selektif?
MKMK memvonis Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 — dicopot dari jabatan ketua. Krisis integritas paling parah dalam sejarah lembaga penjaga konstitusi. Penjaga terakhir negara hukum justru yang melanggar.
100Saling pengawasan antarlembaga (checks and balances)keyakinan 60%
Apakah relasi eksekutif-legislatif-yudikatif berlangsung sehat: saling mengawasi, menghormati putusan, dan transparan?
Putusan Cipta Kerja menegakkan prosedur legislasi dan menjadi rujukan checks and balances.
0Kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1 ayat 2)keyakinan 55%
Apakah legitimasi dan kebijakan mencerminkan kehendak rakyat melalui mekanisme konstitusional yang jujur?
Kombinasi putusan usia dan konflik kepentingan membuka pintu pewarisan kekuasaan.
Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2018–2023)
Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).
Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.
Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.
Index of Public Integrity (IPI)
European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)
Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.
WJP Rule of Law Index
World Justice Project (WJP)
Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.
V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)
Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg
Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.
Corruption Perceptions Index (CPI)
Transparency International
Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.
Open Budget Index (OBI)
International Budget Partnership (IBP)
Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.
OECD Public Integrity Indicators (PII)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.
World Press Freedom Index
Reporters Without Borders (RSF)
Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.
Peristiwa berbukti
- 2018-12-13pengadilanPutusan MK No. 22/PUU-XV/2017 & UU No. 16/2019 Penyetaraan Batas Usia Nikah 19 Tahun
MK memerintahkan pembentuk undang-undang merevisi batas usia menikah perempuan 16 tahun karena diskriminatif dan mencederai hak tumbuh kembang anak, yang ditindaklanjuti DPR dengan mengesahkan UU No. 16/2019 yang menyetarakan batas usia minimal menikah pria dan wanita menjadi 19 tahun.
- 2020-01-06pengadilanPutusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Larangan Penarikan Paksa Jaminan Fidusia
MK menegaskan bahwa frasa 'kekuatan eksekutorial' dalam UU Jaminan Fidusia tidak boleh dijadikan dasar bagi kreditur/leasing untuk menyita kendaraan/aset secara sepihak di jalanan tanpa kesepakatan cedera janji (wanprestasi) atau permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.
- 2020-01-06pengadilanPutusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia
MK memutuskan bahwa pihak leasing / kreditur tidak boleh menarik secara paksa objek jaminan fidusia (kendaraan/aset) dari debitur secara sepihak, melainkan harus melalui pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri jika debitur tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi).
- 2020-02-26pengadilanPutusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 tentang Desain 6 Model Pemilu Serentak
MK merumuskan 6 model varian pemilu serentak nasional dan lokal yang konstitusional, menegaskan pemilu serentak 5 kotak tetap sah namun membuka ruang bagi pembentuk UU untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah guna mengurangi beban KPPS.
- 2021-11pengadilanPutusan MK 91/PUU-XVIII/2020 menegakkan prosedur legislasi
Sembilan hakim bulat menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat formal - draf tidak dipublikasikan, partisipasi publik simbolik. Putusan ini dikutip pengadilan konstitusi luar negeri sebagai preseden pentingnya PROSES demokratis, bukan hanya isi. Sayangnya, epilog enam belas bulan kemudian (Perppu 2/2022) menunjukkan kemenangan prosedur bisa sementara.
- 2021-11-25pengadilanPutusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat
Mahkamah Konstitusi memutuskan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 karena cacat formil dalam asas pembentukan peraturan dan minim partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
- 2021-11-25pengadilanPutusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Uji Formil UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat
MK mengabulkan sebagian permohonan uji formil UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan metode omnibus law belum diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan proses pembahasannya cacat asas partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
- 2023-05-25pengadilanPutusan MK No. 112/PUU-XX/2022 Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Menjadi 5 Tahun
MK mengabulkan uji materiil Pasal 34 UU KPK yang diajukan pimpinan KPK Nurul Ghufron, memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun untuk diselaraskan dengan masa jabatan pimpinan lembaga non-kementerian lainnya.
- 2023-10pengadilanPutusan MK No. 90/PUU-XI/2023 soal batas usia
Atas gugatan Partai Buruh, MK mengubah syarat usia calon presiden-wapres: di bawah 40 tahun boleh jika "pernah/sedang menjabat kepala daerah yang dipilih pemilu". Pasal itu disusun dalam majelis yang ketuanya adalah kakak ipar pasangan calon yang langsung diuntungkan - Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, dicapreskan keesokan harinya. Dua hakim menulis dissenting opinion tajam. MKMK kelak menyebut ada konflik kepentingan serius yang dilanggar.
- 2023-10-16pengadilanPutusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Batas Usia Capres-Cawapres
MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan menambahkan frasa syarat berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
- 2023-10-16pengadilanPutusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Batas Usia Capres-Cawapres Jalur Jabatan Terpilih
MK mengabulkan sebagian uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu dengan menambahkan syarat alternatif 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah', memicu kontroversi politik menjelang Pilpres 2024.
- 2023-11krisisKetua MK Anwar Usman melanggar etik
November 2023, Majelis Kehormatan Etik MK memberhentikan Anwar Usman dari kursi ketua: ia gagal netral dan tidak melaporkan konflik kepentingan dalam perkara yang menguntungkan kakak iparnya sendiri. Hakim konstitusi tetap bermajelis; kursi ketua berganti. Skandal ini menjadi studi kasus nasional tentang bagaimana kekuasaan menafsirkan konstitusi bisa digerogoti dari dalam oleh kepentingan keluarga.