MK Periode Ketua Mahfud MD dan krisis integritas 2013
2008–2013 · reformasiMohammad Mahfud MD (Ketua MK (2008–2013)) · Akil Mochtar (Ketua MK (2013, diberhentikan karena OTT KPK))
1 penilaian · status: draf belum dikurasi
Skor per grup
Rincian dimensi & bukti
50Ketuhanan Yang Maha Esakeyakinan 30%
Sejauh mana tindakan lembaga memperkuat jaminan kebebasan beragama dan hubungan negara-agama yang adil bagi seluruh warga?
Tidak ada perkara agama-negara yang menonjol pada periode ini.
100Kemanusiaan yang Adil dan Beradabkeyakinan 50%
Sejauh mana HAM dihormati dan dilindungi, termasuk akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu serta pemulihan korban?
Putusan narkoba mengubah paradigma pecandu menjadi korban untuk direhabilitasi.
75Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilankeyakinan 50%
Sejauh mana demokrasi konstitusional berjalan: integritas pemilu, kebebasan sipil dan pers, serta partisipasi publik dalam kebijakan?
Aktivitas uji materi elektoral tetap produktif dan berpihak pada pemilih.
0Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3)keyakinan 55%
Apakah kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, setiap orang sama di depan hukum, dan penegakan hukumnya non-selektif?
Penangkapan Ketua MK atas suap adalah kerusakan integritas terbesar lembaga peradilan.
50Saling pengawasan antarlembaga (checks and balances)keyakinan 45%
Apakah relasi eksekutif-legislatif-yudikatif berlangsung sehat: saling mengawasi, menghormati putusan, dan transparan?
Fungsi review tetap jalan namun kredibilitas lembaga hancur oleh skandal pimpinan.
75Kedaulatan di tangan rakyat (Pasal 1 ayat 2)keyakinan 45%
Apakah legitimasi dan kebijakan mencerminkan kehendak rakyat melalui mekanisme konstitusional yang jujur?
Putusan-putusan elektoral tetap menjaga suara rakyat meski reputasi goyah.
Indikator Integritas & Tata Kelola Independen (2008–2013)
Tolok ukur independen pihak ketiga berbasis data keras (hard data) dan riset akademik internasional. Dirancang untuk menguji validitas fakta di lapangan tanpa bergantung pada survei kepatuhan internal birokrasi yang rentan bias seremonial (“Asal Bapak Senang”).
Bandingkan skor independen ini dengan fakta hukum di peristiwa era ini.
Angka bertanda garis putus-putus belum bisa dilacak ke penerbitnya. Jangan dikutip sebagai fakta.
Index of Public Integrity (IPI)
European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS)
Mengukur kapasitas objektif masyarakat dalam mengontrol korupsi berbasis data keras: Independensi Peradilan (Judicial Independence), Beban Administrasi (Administrative Burden), Keterbukaan Perdagangan, Transparansi Anggaran, Layanan Publik Digital (E-Services), dan Kebebasan Pers.
WJP Rule of Law Index
World Justice Project (WJP)
Mengukur 8 faktor supremasi hukum dari survei independen masyarakat umum dan praktisi hukum: Pembatasan Kekuasaan Pemerintah, Ketiadaan Korupsi, Keterbukaan Pemerintah, Hak-Hak Dasar, Ketertiban & Keamanan, Penegakan Regulasi, Keadilan Perdata, dan Keadilan Pidana.
V-Dem Liberal Democracy Index (LDI)
Varieties of Democracy (V-Dem) Institute, University of Gothenburg
Basis data riset akademik global berbasis double-blind expert coding dan model Bayesian, menilai kualitas musyawarah publik (meaningful participation), kebebasan akademik/pers, serta kapasitas peradilan mengawasi tindakan inkonstitusional eksekutif.
Corruption Perceptions Index (CPI)
Transparency International
Komposit 13 survei independen bisnis dan penilaian pakar internasional untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik, peradilan, dan penegakan hukum.
Open Budget Index (OBI)
International Budget Partnership (IBP)
Audit independen terhadap publikasi 8 dokumen kunci APBN tepat waktu, kekuatan pengawasan legislatif (DPR) & auditor eksternal (BPK), serta ruang partisipasi publik warga.
OECD Public Integrity Indicators (PII)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Menilai kepatuhan regulasi dan penegakan standar integritas publik: pencegahan konflik kepentingan, transparansi lobi dan penyusunan kebijakan, perlindungan pelapor (whistleblower), dan akuntabilitas audit eksternal.
World Press Freedom Index
Reporters Without Borders (RSF)
Mengukur kebebasan jurnalisme dan keselamatan pers di 180 negara: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosiokultural, dan keselamatan fisik/digital wartawan.
Peristiwa berbukti
- 2009-11-25pengadilanPutusan MK No. 138/PUU-VII/2009 Batasan Syarat Kegentingan yang Memaksa dalam Perppu
MK menetapkan 3 parameter kumulatif syarat kegentingan memaksa bagi Presiden dalam mengeluarkan Perppu: adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum, kekosongan hukum atau UU yang ada tidak memadai, dan proses pembentukan UU biasa membutuhkan waktu lama.
- 2010-09-22pengadilanPutusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang Batas Masa Jabatan Jaksa Agung
MK mengabulkan uji materiil UU Kejaksaan yang diajukan Prof. Yusril Ihza Mahendra, memutuskan bahwa masa jabatan Jaksa Agung harus berakhir bersama-sama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden atau diberhentikan oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan demi kepastian hukum.
- 2010-10pengadilanPutusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
Gugatan dua mantan pecandu mengubah paradigma narkotika Indonesia: pecandu adalah korban penyakit yang wajib direhabilitasi, bukan penjahat yang dipenjara. Dasar bagi UU Narkotika revisi dan jutaan kasus rehabilitasi. Putusan paling humanis dalam sejarah MK ini juga menjadi bantalan hukum ketika eksekusi mati terpidana narkoba diperdebatkan - logika korban vs pelakunya sendiri sering bertabrakan.
- 2011-12-13pengadilanPutusan MK No. 49/PUU-IX/2011 tentang Penyelenggaraan PKPA dan Organisasi Advokat
MK memutuskan bahwa organisasi advokat dan perguruan tinggi berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mencegah monopoli tunggal dan membuka akses seluas-luasnya bagi sarjana hukum untuk berkarier sebagai penegak hukum yang profesional.
- 2012-02-17pengadilanPutusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Mengakui Hak Keperdataan Anak Luar Kawin
MK memutuskan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan inkonstitusional bersyarat dan menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA).
- 2012-11-13pengadilanPutusan MK No. 36/PUU-X/2012 Membubarkan BP Migas Demi Kedaulatan Energi
MK membatalkan pasal-pasal kunci UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan membubarkan BP Migas, menegaskan bahwa hubungan kontraktual langsung antara badan pengelola migas dengan korporasi asing mendegradasi kedaulatan negara atas cabang produksi migas.
- 2013-03-27pengadilanPutusan MK No. 92/PUU-X/2012 Memulihkan Hak Legislasi Tripartit DPD RI
MK mengabulkan uji materiil UU MD3 yang diajukan DPD RI, memutuskan bahwa DPD berhak ikut serta membahas RUU bidang otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah sejak awal bersama DPR dan Presiden secara setara (tripartit).
- 2013-03-27pengadilanPutusan MK No. 92/PUU-X/2012 & 79/PUU-XII/2014 Kewenangan Tripartit Legislasi DPD RI
MK mengabulkan uji materiil UU MD3 yang diajukan DPD RI, memutuskan bahwa DPD memiliki kedudukan setara secara tripartit bersama DPR dan Presiden dalam mengajukan, membahas, dan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dari awal hingga Tingkat I.
- 2013-05-16pengadilanPutusan MK No. 35/PUU-X/2012 Menetapkan Hutan Adat Bukan Hutan Negara
MK mengabulkan uji materiil UU Kehutanan yang diajukan AMAN, menegaskan bahwa hutan adat berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan lagi berstatus sebagai hutan negara, memulihkan kedaulatan agraria masyarakat adat atas tanah ulayatnya.
- 2013-05-16pengadilanPutusan MK No. 35/PUU-X/2012 Mengakui Hutan Adat & Mendekriminalisasi Masyarakat Hukum Adat
MK memutuskan bahwa hutan adat adalah hutan hak milik masyarakat adat dan bukan hutan negara, menghentikan gelombang kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mengelola wilayah tanah ulayat leluhur mereka dari jeratan pasal pidana kehutanan.
- 2013-10krisisKetua MK Akil Mochtar ditangkap kasus suap
2 Oktober 2013, KPK menangkap tangan Ketua MK saat menerima uang suap sengketa pilkada - pekerjaan sampingannya selama memimpin lembaga tertinggi kehormatan negara. Vonis seumur hidup. Kepercayaan publik pada MK jatuh ke titik terendah; jam malam pilkada dikeluarkan darurat; reformasi tata kelola etik dimulai dari puing-puing skandal ini. Pelajaran abadi: integritas lembaga hanya setinggi integritas manusianya.
Aktor:Akil Mochtar